Ditemukan 5799 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitria formal
Pengadilan PN KISARAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
1.Bambang Irwansyah
2.Syahriadi
3.Wagiman
4.Sukiyem
5.Sarpin
6.Suprayetno
7.Ponirin
8.Kasiyem
9.Khaidir
10.Leni Juliani
11.Edi Surianto
12.Kamaruddin
13.Burhanuddin
14.Sani Saragih
15.Ponimin
16.Ngatiyem
17.Muhammad Yani
Tergugat:
1.Kenentrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
2.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Pung's Zulkarnain
3.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
4.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Turut Tergugat:
1.Gubernur Sumatera Utara
2.Bupati Batu Bara
3.PT. Waskita Karya
119 — 38
  • Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 1.11 Rekan adalahPenilai Publik dan/atau seseorang yang bertindak sebagai sekutu padaKJPP berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma.4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG.
Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
142 — 26
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lainadalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
    Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 18 Juni 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
IR. ALIMUDDIN ANSHAR ALIAS ALIMUDDIN BIN ANSHAR
145 — 97
  • Firma Konsultan1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.025.04.2.419366/IC/021/2015 Tanggal 3 Agustus 2015.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.025.04.2.419366/IC/022/2015 Tanggal 3 Agustus 2015.1 (Satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.025.04.2.419366/IC/023/2015 Tanggal 3 Agustus 20151 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar No. 01064 Tanggal 30 11 2015.1 (Satu) lembar Faktur Fajak Standar4 (empat) Lembar surat setoran Pajak1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
250 — 157
  • Happy Hayati Helmi, S.H.Masingmasing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Advokatdan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 25 Nopember 2014 — MOCHAMAD YUDI IRWANSYAH, ST
45 — 12
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadanhukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWANPRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwaTerdakwa yakni MOCHAMAD YUDI IRWANSYAH, ST adalah kedudukannyasebagai Fasilitator Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang diangkat berdasarkan SuratTugas
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
179 — 84
  • ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatpada Kantor Hukum atau Firma Hukum Qodriansyah & Partners,Beralamat Kantor di Jalan KerungKerung, No.27 A, KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22September 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Organisasi SaksiSaksi Yehuwa Indonesia, berkedudukan di Jalan KelinciRaya, No.36, Jakarta Pusat, didirikan dengan Akta Pendirian No.01 tertanggal 25 Februari 2002 juncto Akta Keputusan RapatKhusus Anggota No.01 tertanggal 16 Agustus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-12-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 259/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 18 April 2017 — Penuntut Umum:
MOHAMAD FATIN, SH
Terdakwa:
DEWI KURNIAWATI, SKM.
149 — 93
  • Adami Chazawi dalam bukunya berjudul Hukum pidana materiil dan formilkorupsi di Indonesia, halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatan dankedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum publik namun juga padalembaga hukum privat seperti PT, CV dan Firma;2. Sudarto, yang dimaksud dengan kedudukan disamping dapat dipangku oelhpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku olehpelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau peroranganswasta (vide R.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
727 — 2076
  • Hendrik Nanimindei, S.H.Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: AdvokatOONOORANEberalamat pada Firma Hukum Aloysius Renwarin Sarjana Hukumdan Rekan, Jalan Kenanga Nomor 15 Perumnas 2 Waena, KotaJayapura, Provinsi Papua.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 24 April 2013 — Drs. DADANG BASTAMAN
60 — 13
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antaralain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
    Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN DEPOK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 336/Pid.B/2010/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — Dr. MIEN HARTATI;
157 — 75
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, yayasan, koperasi, sedangkan korporasi yang tidak berbadanhukum misalnya Firma, CV, usaha Dagang, atau perkumpulan lainnya bahkan jugadapat menjangkau partai politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat dansebagainya (vide: Darwan Prints,SH., Pemberantasan Tindak pidana Korupsi PenerbitPT Citra Aditya Bakti, Bandung cet ke 1 Tahun 2002, hlm 17)Menimbang bahwa dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undangundang Nomor 31 Tahun
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 29-10-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 37/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 19 Maret 2019 — PT. MAHANADI PRIMA MAKMUR vs 1. GUBERNUR JAMBI 2. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Tergugat II Intervensi PT. RIMBA TANAMAN INDUSTRI
386 — 888
  • Badan Usaha Milik Daerah.(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf bdan huruf c, untuk :a. perorangan dapat berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi aktapendirian; ataub. koperasi, dan BUMSI harus memiliki akta pendirian besertaperubahanperubahannya yang disahkan instansi berwenang.(3) Pemohon IUPHHKHTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, modalnya dapat berasal dari investor asing ;(4) ..., dst ;Pasal 5 ayat (1)(1) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri, dengandilengkapi
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 18-03-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 96/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Desember 2015 — PT. FRUIT LAND, VS PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA,Cs
231 — 103
  • Foto survey gedung yang disewa Penggugat yang diambil olehkontraktor selaku pihak yang melakukan renovasi sebelum dilakukannyarenovasi. selanjutnya disebut sebagai DUKti ....... ee P96 97.Foto copy Jawaban dan Somasi atas Dugaan Tindak PidanaPemalsuan Surat dan Dugaan Pencurian Listrik oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi No. 149/FHV/STHPid/X/2015tertanggal 20 Oktober 2015 dari Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi melalui Kuasa Hukumnya yang berkantor di firma hukumVictoria. selanjutnya disebut
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2012 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 28 Maret 2012 — JALU TEGUH PRIHADI Bin PANK MINTARDJO
66 — 14
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
179 — 92
  • Di samping itu, terdapat korporasi yangbukan badan hukum dalam bentuk Firma dan CV yang merupakan subjek hukumsebagai pendukung hak dan kewajiban (drager van het recht en plicht) yangditetapkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang, korporasi berdasarkandeskripsi di atas, merupakan subjek hukum yang mempunyai kewenanganbertindak dalam hukum, dan akibat perbuatannya dapat melanggar atau melawanhukum baik di bidang hukum pidana, sehingga berdasarkan hukum positif (iuscostitutum) dapat dikualifikasi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-08-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 69/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby
Tanggal 15 Agustus 2014 — H. MOKHAMAD TAROKI, ST, MT
75 — 13
  • Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHPdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai AndelIndonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya Firma, CommanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 10-09-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 60/PID.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 10 April 2014 — Drs. HASAN BASARIBU Bin ABDULLAH
70 — 42
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa dana TPAPK (Tunjangan Penghasilan Aparat PemerintahKampung) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 pada Triwulan 2 (dua) anggaran pendistribusiandana TPAPK adalah sebesar Rp. 2.881.530.000, (dua miliar delapan ratus delapan puluhsatu juta lima ratus tiga puluh
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 209/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 Februari 2017 — MOHAMMAD ZAINUL ARIEF, ST.,MT Bin H. ABDUS SUKKUR ; KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
106 — 24
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antaralain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD)dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 02-02-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bdg
Tanggal 24 April 2018 — WATY TRISMAJA ASIH
331 — 145
  • mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukanusaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka14 UU PPN).Menurut Pasal 1 angka 13 UU PPN, badan adalah sekumpulan orang dan ataumodal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yangtidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dandalam bentuk apapun, firma
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 04-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS.TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 9 Juli 2013 — ENDANG PURWAGANDA, S.E
53 — 13
  • Adapun yangberbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2013 — Hj. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK
64 — 20
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan