Ditemukan 5565 data
100 — 22
Unsur Dengan tujuan menguntungkan dirisendiriatauorang lain atau suatuKorporasi 222 enen nnn n nn ennenenMenimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri semdiri atau orang lainatau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata atau dalam unsur kedua diatasartinya mempunyai kapsitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana denganterpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi' unsur ttersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang
94 — 40
Haekal M Azier, sdr Andespen, SE Sdr Eko Laksono Rudito,S.Si dan MAK ttersebut di buat dengan menggunakan Intra Net atau Intern denganmenggunakan sistem Loan Origination Syestem (LOS).Bahwa struktur organisasi bagian appraisal saat saksi menjabat sebagai staf Appraisal adalahsebagai berikut :1. Direktur Kredit (Kantorpusat Pt.Bank Mega Tbk Jakarta)2. Pimpinan Bagian Appraisal (Kantor pusat PT.Bank Mega Tbk Jakarta3. Manager Apparaisal Regional (Kantor Regional Medan Sumut)4.
69 — 28
Hj MAESYAROH, MM selaku Sekretaris, karena Terdakwa tidak pernahmelakukan konfirmasi.Bahwa semua kegiatan dan sebagaimana ttersebut di dalam laporanpertanggungjawaban terdakwa adalah tidak benar.Bahwa Saksi tahun 2007 pernah menerima sarung namun dari DPW ;Bahwa Setelah menerima banpol tahun 2007 tidak ada kegiatan partai karenaterdakwa sibuk dengan pilkada dan jika ada bukan agenda partai namun rapatpilkada ;Bahwa Soal ada kunjungankunjungan bukan atas nama partai PPP namun urusanpribadi terdakwa
128 — 31
SqlMenimbang, bahwa Penggugat membantah bukti T24.b dan T26.bberdasarkan keterangan saksi Mustartani karena saksi Mustartani yangbertandatangan di surat tersebut ternyata tidak pernah menandatangani surattersebut sehingga surat tersebut tidak benar atau tidak berdasar;Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:e Bahwa kapasitas saksi Mustartani tersebut didalam surat bukti Ttersebut adalah sebatas saksi bukan sebagai pihak yang mengeluarkansurat tersebut
186 — 163
tanggal 2 April 2013 karena HP ada dirumah dan hendak saksikembalikan ke Icing maka saksi membawa HP tersebut saat saksi ditangkap ; Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menggunakan HP No 081999200685 padatanggal 1 April 2013 ; Bahwa setahu saksi Sugiono sebelum tanggal 1 April 2013 sudah ada di Bali danpada tanggal April 2013 itu juga saksi bersama Sugiono dan Sebastian sempatbertemu di Akasaka ; Bahwa HP No 081999200685 yang pegang adalah Sugiono dan apabila Sugionoberangkat maka yang memegang HP ttersebut
73 — 31
ARDIYANSYAH, terdakwa telahmengajukan permohonan kredit atas nama ARDIYANSYAH danmenyetujui permohonan ttersebut.
1.HAJJAH MAEMUNAH binti Haji Muslim
2.HAJJAH NURILLAH binti Haji Muslim
3.MUHAMMAD HIRFAN bin Haji Muhammad Rifai
4.ELI HARTUTI binti Haji Muhammad Rifai
5.DENI ISKANDAR bin Haji Muhammad Rifai
6.SOHAINI bin Haris
7.MANI binti Haris
8.NURMINI binti Samiin
Tergugat:
1.HAJJAH HABIBAH binti Amaq Mehram
2.ROPIAH, binti Haji Muhammad Mursyid
3.HASMUNIR bin Haji Muhammad Mursyid
4.ROSIAH binti Haji Muhammad Mursyid
5.HURIAH binti Haji Muhammad Mursyid
6.MASYHURI bin Haji Muhammad Mursyid
7.SYUKRI bin Haji Muhammad Mursyid
8.SITI ZAENAB binti Haji Muhammad Mursyid
9.NASRUL HAMDI bin Haji Muhammad Mursyid
Turut Tergugat:
1.DIAH KUSUMAWATI binti Haji Muhammad Rifai
2.SITI RAHMAH binti Haji Muhammad Rifai
3.SRI ZURIYATI binti Haji Muhammad Rifai
238 — 128
PARATERGUGAT beranggapan bahwa dengan balik nama ttersebut, tanah obyeksengketa angka 5 huruf a adalah menjadi hak milik suami/orang tua PARATERGUGAT yaitu HAJI MUHAMMAD MURSYID alias HAJI MURSID.PENGGUGAT 1, 2 maupun para orang tua PENGGUGAT 3 s/d 8, PARA TURUTTERGUGAT semasa hidupnya sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernahdiberitahu mengenai peralihan nama tersebut.
49 — 15
PMPTKP),Kementerian Pendidikan NasionalNomor: 0777.0/02308/0//2010,tanggal 31 Desember 2009, telahdianggarkan dana untuk BantuanOperasional PenyelenggaraanProgram Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan PendidikanNon Formal (PTKPNF) TahunAnggaran 2010;Bahwa benar setelah itu pihak BalaiPengembangan Kegiatan Belajar(BPKB) Aceh = memberitahukankepada UPTDSKB KotaLhokseumawe bahwa ada dana untukprogram ttersebut, lalu untukmemperoleh dana tersebut padatanggal 02 Februari 2010 UPTDSKBKota Lhokseumawe
72 — 37
Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan ttersebut diatas, Majelismemandang perlu untuk terlebih dahulu membahas perihal dakwaan primair dan subsidair;Menimbang, bahwa ketentuan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut mengandung unsurunsur tindak pidana sebagai berikut :1. Setiap orang ;2. Secara Melawan Hukum ;3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi ;4.
64 — 11
(tiga puluh tiga milyar tiga ratusenam puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum terungkap dipersidangan dan diperintahkankepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa pihakpihak yang terkait dalam PanitiaPembebasan Tanah baik dari Pemerintah Kota Padang maupun dari Pihak PLN sendiri sertamemeriksa rekeningrekening terkait hal tersebut diatas demi menyelamatkan bangsa dan negaradari keterpurukan akibat Perbuatan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan ttersebut diatas
140 — 23
kesimpulan, tibatiba padatanggal 18 September 2013, TERGUGAT justru melakukan pelanggaran terhadaphak dasar buruh berupa Mogok Kerja yang telah dilakukan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan, dengan cara mengeluarkan Surat PemutusanHubungan Kerja secara sepihak dan pernyataan Kontrak Kerja telah berakhir untuk3637383940485 buruh/pekerja, dengan dalih Karyawan dinyatakan telah mangkir selama 5(lima) hari berturutturut tidak bekerja dan lebih mementingkan aksi mogok kerja.Tindakan TERGUGAT ttersebut
112 — 59
Rotua danmemang selalu ada stock di dalam gudang, namun yang jadi masalah adalah bukanberapa banyak stock yang ada di dalam gudang tetapi berapa banyak yang keluar/dikirim dari gudang ttersebut yang haruslah sesuai denganBahwa apabila hasil produksi akan dikirim atau dijual ke luar daerah perlengkapandokumennya di sampaikan kepada Dinas Perdagangan sedangkan DinasPrindustrian hanya memberi rekomendasi sebagai legalitas bahwa itu adalahproduk dari perusahaan tersebut tetapi bukan merupakan suatu dokumenpengiriman
itusebanyak + 14 m3 dan + 13m dan telah sesuai dengan jumlah yang tercantumdalam Fakom sehingga saksi saat itu mematikanFakomnya;Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) IPHHK yang bekerja sama dengan TPKT CV.Laksana Bintang Timur yaitu : atas nama Sadrak Ulimpa dan MisaelMobilala keduanya berlokasi di Kampung Klayili Distrik Klayili KabupatenBahwa dalam mematikan FAKOM, lembar ke pertama untuk P3KG sebagailaporan ke Kepala Dinas Kehutanan, lembar ke 2 sebagai arsip di TPKT/pemilikBahwa saksi mematikan kedua FAKOM ttersebut
80 — 25
Hj MAESYAROH, MM selaku Sekretaris, karena Terdakwa tidak pernahmelakukan konfirmasi.Bahwa semua kegiatan dan sebagaimana ttersebut di dalam laporanpertanggungjawaban terdakwa adalah tidak benar.Bahwa Saksi tahun 2007 pernah menerima sarung namun dari DPW ;Bahwa Setelah menerima banpol tahun 2007 tidak ada kegiatan partai karenaterdakwa sibuk dengan pilkada dan jika ada bukan agenda partai namun rapatpilkada ;Bahwa Soal ada kunjungankunjungan bukan atas nama partai PPP namun urusanpribadi terdakwa
148 — 403
Atas saran saksiENDAD RAHMAT AKUS ttersebut semua yang hadir pada pembicaraantersebut menyetujuinya.Beberapa hari kemudian, dilakukan kembali pertemuan yang dihadiri oleh Saksi ABBAS BARADJA, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT, saksi DIDIK A.SAPUTRO, saksi SELVIANA WANMA dan Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT. Pembicaraan waktu itu adalah saksi SELVIANA WANMA meminta kesepakatan fee yang akan diberikan PT. GSD kepada saksi SELVIANA WANMA.. dibuat dalam bentuk tertulis.
219 — 1188
Kertas Blabak.Bahwa selanjutnya setelah BERITA ACARA RAPAT KEPUTUSANPEMEGANG SAHAM PT.KERTAS BLABAK ttersebut selesai dibuatterdakwa kemudian pada hari itu juga (Sabtu tanggal 07 April 2012), sekitarjam 11.00 Wib. Langsung di bawa terdakwa Suganto ke Kantor NotarisJUSTINUS SURJO ABDI, SH di Jl.
73 — 30
bahwaBendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantuBendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran kepada yang berhakguna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.e Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD MajeNasalTahun Anggaran 2009 tidak ada menguji kebenaran perhitungan tagihan yangdiajukan oleh Kepala Sekolah didalam daftar pembayaran uang KJM dengandatadata yang Terdakwa terima sebagai syarat yang harus dipenuhi dalammelaksanakan pencairan dana KJM ttersebut
127 — 17
Selanjutnya untuk(Tahun Kedua) dana PMUK tersebut sudah menjadi milikpetani/koperasi, dasar hukumnya adalah bahwa danaPMUK di APBN merupakan BANTUAN SOSIAL (BANSOS) ;Bahwa tidak ada kewajiban dari kelompok sasaran penerima143dana PMUK untuk mengembalikan dana PMUK tersebut keKas Negara, namun Pemerintah (dalam hal ini adalahDinas Perkebunan Propins1) bertugas mengawasipenggunaan dana PMUK ttersebut agar tidak salahsasaran ;Bahwa alasan mengapa dalam PERMENTAN No : 32 tahun 2006diyatakan bahwa dana
61 — 20
Kemudian Saksi JONES NABABANmengadakan rapat untuk menyampaikan usualan dan gagasanTerdakwa DODDY ttersebut dengan direktur PT. PERTA 7573 SAMUDERA, PT. TANKER MANDIRI, dan PT. TANKERSAMUDERA MANDIRI didampingi oleh Saksi SARSITO.Setelah bermusyawarah, disepakati untuk menerima usulanTerdakwa DODDY.
130 — 95
HABIR PONULELE, MM ttersebut di atas dari dakwakanPrimair;Menyatakan Terdakwa Drs. H. HABIR PONULELE, MM tersebut di atas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjutsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo.
127 — 99
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ini,TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (i) Permenkeu No.154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPermenkeu No. 175/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanMenteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PajakPenghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas PenyerahanBarang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain,diwajibkan untuk bertindak selaku pemungut PPH ttersebut