pada tahun 2005(Bukti T19.2) ;49.Fotocopi kunjungan Menteri Perdagangan RI (Rahmat Gobel) tertanggal11 Februari 2015 (Bukti T19.3) ;50.Asli foto kunjungan Presiden RI (Susilo Bambang Yudhoyono) tertanggal5 Februari 2009 (Bukti T19.4) ;51.Asli foto kunjungan Menteri Perindustrian Republik Indonesia (SalehHusin) tertanggal 4 November 2014 (Bukti T19.5) ;52.Asli foto kunjungan Menteri perindustrian RI (Fahmi Idris) tertanggal 18November 2008 (Bukti T19.6) ;53.Fotocopi foto penghargaan Certificate of Merit

dari World CustomOrganization (Organisasi Kepabeanan Dunia) kepada Tergugat tertanggal26 Januari 2010 (Bukti T19.7) ;10054.FotocopiCertificate of Merit dari World Custom Organization kepadaTergugat tertanggal 26 Januari 2010 (Bukti T20.1) ;55.Fotocopi penghargaan program penilaian peringkat kinerja perusahaandalam pengelolaan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidupkepada Tergugat periode 20122013 (Bukti T20.2) ;56.Fotocopi penghargaan kecelakaan nihil (Zero Accident Award) dariDepartemen

TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Halaman 55 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.ABNPasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariatlembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat(1) :Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaganonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota ;Ayat(2) :Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

lebarlebar dan meludahi lobang kemaluan saksi AMINPATHONAH Als AMIN clan menimpah atau menindih tubuh saksi sambilmemasukkan batang penis atau slat kelamin terdakwa ke dalam lobangkemaluan saksi AMIN PATHONAH Als AMIN clan pads saat itu saksiAMIN PATHONAH Als AMIN merasa kesakitan dan saksi AMINPATHONAH Als AMIN berusaha merapatkan pahanya namun terdakwa35memaksa untuk melebarkan paha saksi AMIN PATHONAH Als AMINselanjutnya terdakwa menggoyanggoyangkan pantat terdakwa selamalebih kurang 1 (sate) merit

yang berbunyi sebagai berikut:PaSal 54:n0nn enna nn nn en en nn nnn n nn en en naan enna nn ncnnnnnenenennnse nn nes (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementrian, sektrerarisjendral/secretariat Lembaga negara, secretariat Lembaga nonstruktural,sekretarus daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkansystem merit

5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentangTata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka, makaTergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sesuaikewenangannya melakukan promosi atau rotasi dengan caramelaksanakan seleksi calon jabatan pimpinan tinggi pratama diLingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secaraterbuka dan kompetitif berdasarkan system merit

bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang berwenang diaturdalam Pasal 54 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu berbunyi:(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisjenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit

TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,Halaman 59 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABNsekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaganonsiruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariatlembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota;Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsidan kabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN diInstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit

Sistemyang digunakan adalah merit poin dan hanya satu perusahaan yangdinyatakan lengkap yaitu CV Afa Zahra Saintama;Bahwa ada bukti surat undangan untuk melakukan pembuktiankualifikasi;Bahwa dari tiga perusahaan yang mengikuti pembuktian kualifikasi,hanya dua perusahaan yang diusulkan sesuai perintah PenggunaAnggaran, sedangkan perusahaan satunya tidak diusulkan karena secarateknis tidak memenuhi persyaratan dan perusahaan tersebut tidak dapatmenunjukkan adanya tenaga teknis;Bahwa Saksi kurang mengetahui

undangan yang ditujukan kepada panitialelang untuk mengadakan rapat terkait dengan akan diadakannya proyekpengadaan keramba jaring apung;Bahwa Saksi mengikuti proses lelang hanya pada saat anwijzing danpembukaan penawaran;Bahwa semua panitia lelang hadir pada saat anwijzing dan Saksi AgusNurjaman yang memberikan penjelasan pada saat anwijzing;Bahwa sebagai PPTK, Saksi mulai bekerja setelah proses lelang;Bahwa proses pelelangan yang dilakukan menggunakan sistem meritpoint;Bahwa setahu Saksi, sistem merit

Kerugian ini dapat berupa kerugianHalaman 233 Putusan No. 184/PDT/2020/PT.DKImaterial ataupun nerugicn merit yarg harus ditaksir dengansejumlah uang. Uraian kerugian tidak .lapc. ciretu re a aja,tetapi harus diuraikan satu persatu unsurunsurnya dcrikerugia;, yang time.'

berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54UU No. 5/2014 diatur sebagai berikut:Pasal 54(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsidan kabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di InstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit

mengenai Pejabat yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisJenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit

ini berdasarkan SK Drut No. 429/SHS.01/Kpts/X/2010tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pembagian Tantiem tahun2009 bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris DewanKomisaris, Sedangkan Jasa Produksi tahun 2009berdasarkan risalan RUPS tentang persetujuan laporantahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2009,pada butir Ill.7 bahwa persetujuan prinsip dituangkan dalamRUPS namun pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepadaDireksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan kinerja,asas kewajaran dan merit

Sedangkan JasaProduksi tahun 2010 berdasarkan risalah RUPS tentangpersetujuan laporan tahunan dan pengesahanlaporankeuangan tahun buku 2010, pada obutir Ill.5 bahwapersetujuan prinsip dituangkan dalam RUPS namunpelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada Direksi danDewan Komisaris dengan memperhatikan kinerja, asaskewajaran dan merit system dengan pemberian Jasa Produksiyang telah dianggarkan dan dialokasikan sebagai biaya tahun2010 sebesar Rp. 7.434.284.804, dibagikan kepadakaryawan.c.

Sedangkan JasaProduksi tahun 2010 berdasarkan risalah RUPS tentangpersetujuan laporan tahunan dan pengesahanlaporankeuangan tahun buku 2010, pada obutir Ill.5 bahwapersetujuan prinsip dituangkan dalam RUPS namunpelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada Direksi danDewan Komisaris dengan memperhatikan kinerja, asaskewajaran dan merit system dengan pemberian Jasa Produksiyang telah dianggarkan dan dialokasikan sebagai biaya tahun2010 sebesar Rp. 7.434.284.804, dibagikan kepadakaryawan.a.

Sedangkan Jasa Produksi tahun 2010 berdasarkanrisalahRUPS tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangantahun buku 2010, pada butir III.5 banwa persetujuan prinsip dituangkan dalamRUPS namun pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada Direksi dan DewanKomisaris dengan memperhatikan kinerja, asas kewajaran dan merit systemdengan pemberian Jasa Produksi yang telah dianggarkan dan dialokasikansebagai biaya tahun 2010 sebesar Rp. 7.434.284.804, dibagikan kepadakaryawan.Dasar TANTIEM

54 UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut : (1)Putusan Nomor: 24/G/2019/PTUN.PDGHalaman 29 dari 88 HalamanPresiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, SekretarisJenderal / Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota ; (2)Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalamPasal 54 UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut : (1)Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, SekretarisJenderal / Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota ; (2)Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

mengenai Pejabat yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, Sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di InstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit

Penghasilan terakhir sistim merit sebesar Rp1.680.000,00;2. Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp 900.000,00;3. Tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp 450.000,00 dan4. Tunjangan prestasi sebesar Rp 850.000,00Jumlah Rp3.880.000,00;Perhitungan dengan rumus:Jumlah masa kerja dalam bulan x 30 x Penghasilan = 30 Tahun x 12Bulan.

. ; Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan PejabatPembina Kepegawaian di instansi masingmasin ; Ayat (3) ; Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masingmasing.