Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit; danj.. Menyusun laporan hasil audit.Bahwa Ahli menerangkan Metode audit penghitungan kerugiankeuangan negara yang Ahli laksanakan bersama Tim terhadappenghitungan kerugian keuangan negara dugaan adanya Tindak PidanaKorupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (FloatingRepair) KN.

diperhitungkanuntuk dapat dibayarkan seperti pekerjaan yang telahmemenuhi syarat teknis;Bahwa menurut Ahli pekerjaan tersebut tidak laikkarena terjadi kegagalan struktur, juga dapatdikatakan sebagai Kegagalan Pekerjaan Konstruksidimana Kegagalan pekerjaan konstruksi adalahkeadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuaidengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakatidalam kontrak kerja konstruksi baik sebagianmaupun keseluruhan sebagai akibat kesalahanpengguna jasa maupun penyedia jasa;Bahwa terhadap simpulan

Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan yaituterbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit perhitungan kerugiankeuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk TahunAnggaran 2017b.

Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit; danj.. Menyusun laporan hasil audit.Halaman 124 dari 203 Halaman Putusan Nomor 17/Pid. SusTPK/2021/PN PtkBahwa Ahli menerangkan Metode audit penghitungan kerugiankeuangan negara yang Ahli laksanakan bersama Tim terhadappenghitungan kerugian keuangan negara dugaan adanya Tindak PidanaKorupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (FloatingRepair) KN.

Sumedang Tahun Anggaran 2010yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah ;Tanggung jawab terbatas kepada simpulan pendapat mengenaiterjadinya penyimpangan yang + merugikan keuangan negaraberdasarkan buktibukti yang cukup relevan dan kompeten yangdiperoleh pada saat audit dilakukan.

Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit; danj.. Menyusun laporan hasil audit.Bahwa Ahli menerangkan Metode audit penghitungan kerugiankeuangan negara yang Ahli laksanakan bersama Tim terhadappenghitungan kerugian keuangan negara dugaan adanya Tindak PidanaKorupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (FloatingRepair) KN.

;Melakukan Analisis dan rekontruksi atas dokumen / bukti yang diperoleh dari / dandiminta melalui Penyidik Kepolisan Daerah Sulawesi Tengah Resort Poso;Melakukan Klarifikasi / Konfirmasi kepada pihak yang terkait dalam kegiatan.Melakukan ekspos dan diskusi dengan penyidik Kepolisian daerah Sulawesi tengahResort Poso tanggal 11 Desember 2014.Membuat simpulan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara.e Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian negara / daerah bersama Tim

ratus enam puluh dua juta lima ratus rupiah)tersebutsetelahdikurangi jumlah yang dikembalikan sebesar Rp501.500.000, (lima ratus satu jutalima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp434.162.500, (empat ratus tiga puluhempat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yangmasih ada ataubelum terpulinkan sehingga akan menjadi beban pihak lain, yang menerimadan/atau menikmati dari beban kerugian keuangan Negara tersebutyakni kepadapihak/orang yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalam simpulan

digunakan untuk Audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara yang diperolehmelalui Penyidik pada saat audit, kemudian dituangkan dalamLaporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR1836/PW28/5/2013, Tanggal 1Juli 2013Bahwa prosedur yang dilakukan untuk penugasan tersebutadalah :Pihak Penyidik Tipikor Polres Tanjungpinang melakukanekspose di BPKP Perwakilan Provinsi Kepri.Setelah ekspose SDM BPKP menelaah dokumen yangdisiapkan oleh penyidik sampai tahap simpulan

kemudian kita gunakan untuk acuanpelaksanaan kegiatan dan hasilnya tertuang dalam laporan hasil audittersebut ;Bahwa sesuai dengan rencana kegiatan, kami awalnya memintadokumendokumen pengadaan sesuai ceklist yang sudah kami susun,kemudian kami melakukan reviu dokumendokumen dan perlengkapan dll,dimana fokus kami waktu itu. ada di dokumendokumen yangmenyebabkan kenapa lelang Pertama gagal dan tahapan lelang yangmasalahnya apa kalau ngak salah ada 6 point yang tertuang dalamlaporan hasil reviu;Bahwa simpulan

Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi mengenaiEksepsi tentang putusan yang masih tergantung pemeriksaannya dengan perkaralain sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai kompetensi absolutpengadilan telah dipertimbangkan secara seksama apa saja yang menjadi objeksengketa di pengadilan tata usaha negara sehingga dapat diambil simpulan objeksengketa perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diaturdalam Pasal 1

Bahwa saksi menjelaskan Dimana atas dasar simpulan tersebut diatas saksidan tim merekomendasikan kepada Bupati Lombok Utara antara lain:1. Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas PPKADKabupaten Lombok Utara untuk menyusun peraturan Bupati tentangtatacara pemunggutan dan pemeriksaan retribusi mengacu pada perdanomor 5 tahun 2010 tentang retribusi golongan jasa usaha.2.

Membuat simpulan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan NegeriPematangsiantar.

Tanggung jawab saksiterbatas pada simpulan yang didasarkan atas pengungkapanfakta dan proses kejadian berdasarkan bukti dan dokumenpendukung yang diperoleh melalui penyidik dan bukti lainyang relevan, bukan memberikan opini atas kasus tersebut.e Bahwa Dalam pelaksanaan audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara yang sifatnya Perbantuan kepada Penyidikmaka prosedur adalah sebagai berikut:1) Meminta ekspose kepada Penyidik Kepolisian DaerahJawa Barat atas kasus dimaksud.2) Mengumpulkan dokumendokumen

diperoleh melalui dan/atau bersama PenyidikKejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dipergunakan sebagai dasarpenghitungan kerugian keuangan negara.2) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yangberlaku.3) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yang diperolehmelalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.4) Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait.5) Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam satu rangkaian faktadan proses kejadian.6) Membuat simpulan

korupsi atas penggunaan uang persediaanmelalui pinjaman (Kasbon) pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten AcehBarat Daya Tahun Anggaran 2012. b) Mendapatkan dan memahami ketentuandan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang berkaitan denganpengelolaan keuangan daerah. c) Melakukan reviu dokumen, konfirmasi,klarifikasi, prosedur analisis dan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yangdimintakan dan diperoleh melalui penyidik Direktorat Reserse Kriminal KhususKepolisian Daerah Aceh. d) Membuat simpulan

Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Depok Terdakwa DEDENERWIN FATH HERMAWAN, ST selaku PPHP diminta secara lisan oleh saksiDIDI SURYADI selaku PPK untuk menyusun HPS dan Spesisifkasi Teknispadahal terdakwa bukan sebagai tim teknis dalam penyusunan HPS danSpesifikasi Teknis tersebut; Bahwa prosedur yang dilakukan oleh terdakwa Deden Erwin Fath Hermawandalam menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis adalah :melakukan pengecekan harga ss di internet melalui webz.sitewww.seragamsekolahmurah.com dengan simpulan

Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Depok Terdakwa DEDENERWIN FATH HERMAWAN, ST selaku PPHP diminta secara lisan oleh saksiDIDI SURYADI selaku PPK untuk menyusun HPS dan Spesisifkasi Teknispadahal terdakwa bukan sebagai tim teknis dalam penyusunan HPS danSpesifikasi Teknis tersebut;Bahwa prosedur yang dilakukan oleh terdakwa Deden Erwin Fath Hermawandalam menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis adalah := melakukan pengecekan harga=s di internet melalui webz.sitewww.seragamsekolahmurah.com dengan simpulan

Belanja SeragamAnak Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Depok Terdakwa selakuPPK dalam menyusun HPS meminta bantuan secara lisan kepada saksiDeden Erwin Fath Hermawan, ST yang juga selaku Anggota PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menyusun HPS dan SpesifikasiTeknis Pekerjaan; Bahwa prosedur yang dilakukan oleh saksi Deden Erwin Fath Hermawandalam menentukan HPS dan Spesifikasi Teknis adalah := melakukan pengecekan harga di internet melalui web.sitewww.seragamsekolahmurah.com dengan simpulan

kepada saksi Deden Erwin Fath Hermawan,ST yang juga selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)untuk menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan, padahal seharusnyaterdakwa menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untukmembantu menyusun HPS dan spesifikasi teknis tersebut;Bahwa prosedur yang dilakukan oleh saksi Deden Erwin Fath Hermawandalam menentukan HPS dan Spesifikasi Teknis adalah :melakukan pengecekan harga di internet melalui web.sitewww.seragamsekolahmurah.com dengan simpulan

buktibukti yang diperoleh melalui dan/ataubersama Penyidik Kejaksaan Negeri Karo.Y Melakukan reviu serta penilaian kKecukupan data/bukti/dokumenyang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik KejaksaanNegeri Karo.Y Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yang berlaku.Y Melakukan pengujian dan analisis bukti/dokumen yang diperolehmelalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Karo.Y Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam satu rangkaianfakta dan proses kejadian.Y Membuat simpulan

BAHAR dan anggota tim BPKmenyusun rancangan LHP terhadap LKPD Pemkot Tomohon TahunAnggaran 2007 dan membuat simpulan hasil pemeriksaan seolaholahtidak ada penarikan tunai kas Daerah tanpa didukung SPP dan SP2Dsebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas miliar seratus lima puluhtujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belasrupiah dan empat puluh delapan sen) dan seolaholah per 31Desember 2007 masih terdapat Saldo Kas Tunai pada BUD atauSILPA tahun 2007 sebesar Rp6.496.658.334,15

MUNZIR, SE, AK, ANDINA LAKSMI KR, SE, AK danKRISTIANTI SETYO RINI, SE, AK yang ditunjuk selaku Pemeriksa memilikikekuasaan atau wewenang untuk membuat LHP dengan simpulan penilaianyang baikdengan menghilangkan temuan penarikan tunai Kas Daerah tanpaSurat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) per 31 Desember 2007 sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belasmiliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tigaratus tujuh belas rupiah dan empat puluh

No. 21 K/PID.SUS/2017 Bahwa agar Tim Pemeriksa BPK membuat LHP dengan simpulan yangbaik, maka selama melaksanakan pemeriksaanpemeriksaan di KotaTomohon, Terdakwa memberikan fasilitas kepada Tim PemeriksaBPK antara lain sewa kendaraan, sewa penginapan serta biaya makanselama pemeriksaan di Tomohon sebesar Rp/5.000.000,00 (tujuhpuluh lima juta rupiah) serta acara ke laut Bunaken sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) .

MUNZIR, SE, AK,ANDINA LAKSMI KR, SE, AK dan KRISTIANTI SETYO RINI, SE, AKadalah mengingat kekuasaan atau wewenang' merekaselakuPemeriksa atas Laporan Keuangan Pemkot Tomohon Tahun Anggaran2007, agar membuat LHP dengan simpulan penilaian yang baikdenganmenghilangkan temuan penarikan tunai Kas Daerah tanpa SuratPerintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) per 31 Desember 2007 sebesar Rp14.157.479.317,48(empat belas miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuhpuluh sembilan