Ditemukan 579 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptpn ptk ppk ptp ptun pptk pppk ptpi ptpd ptpkd ptpp
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu
Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P. -HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi. -SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi. -RACHMAD HIDAYAT, S.T. -ANETA FAHRIANA, S.E.
294 — 154
  • Jadi wewenang,kesempatan, atau sarana merupakan suatu kesatuan utuh yang dimiliki olehpejabat,2 Penyalahgunaan wewenang merupakan bestanddeel delict (inti delik),dimana dalam hal wunsur tersebut tidak terbukti, maka Terdakwa harusdinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak perlu lagidibuktikan adanya penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan sarana,2673 Jika unsur tersebut diartikan berdiri sendiri, maka subyek delik tindak pidanakorupsi dalam pasal 3 UU PTPK (ex.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
412 — 798
  • Pasal 14 UU 31 Tahun 1999 tentangPTPK mengatur : setiap orang yang melanggar ketentuan undangundangyang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuanundangundang tersebut sebagai tindak pidana korupsi maka hal itu berartidapat diproses menurut UU ini yaitu UU PTPK.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
534 — 311
  • Pasal 14 UU 31 Tahun 1999 tentangPTPK mengatur : setiap orang yang melanggar ketentuan undangundangyang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuanundangundang tersebut sebagai tindak pidana korupsi maka hal itu berartidapat diproses menurut UU ini yaitu UU PTPK.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
428 — 280
  • Pasal 14 UU 31 Tahun 1999 tentangPTPK mengatur : setiap orang yang melanggar ketentuan undangundangyang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuanundangundang tersebut sebagai tindak pidana korupsi maka hal itu berartidapat diproses menurut UU ini yaitu UU PTPK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
473 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 655 K/Pid.Sus/2016mendapat perlakuan yang sama / bebas dari kriminalisasi dan dihukum olehYang Mulia Hakim;Bahwa, dalam permohonan kasasi a quo akan terobuka adanyadiskriminasi dan kriminalisasi oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwasebagaimana berikut ini:> pada Dakwaan Kesatu pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK dalam Pengadaan BusBusway Tahun Anggaran (TA) 2012 dan TA 2013 dengan jabatan Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Juli 2017 — H. Yulius Nawawi bin Nawawi Alhaj
178 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yulius Nawawi bin Nawawi Al Haj, membayar uangpengganti sebesar Rp.674.186.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat jutaseratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)...Bahwa, diktum hukuman butir 3 quodnon berikut pertimbangan hukumnya,nyatanyata bertentangan dengan norma Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UndangUndang No.20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( sekarang danselanjutnya disebut UU PTPK) yang berbunyi:b. pembayaran uang pengganti
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
Sri Jaurianty, ST., MT
196 — 124
  • Hal ini sejalan juga dengan Fatwa Kamar PidanaMahkamah Agung (SEMA No. 3/2018) mengenai nilai kKerugian Negara diatas Rp. 200.000.000, (Dua ratus Juta Rupiah) dapat diterapkanketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang PTPK ;Menimbang, bahwa namun dalam penjatuhan sanksi pidanaterhadap Terdakwa menurut saya anggota Il seharusnyadipertimbangkan pula peran, latar belakang dan motif pelaku tindakpidana selain mempertimbangkan akibat kerugian Negara yang timbul.Dalam perkara aquo, peran SRI JAURIANTY,ST,
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
432 — 375
  • Perma ini berlaku sejak saatdiundangkan dan berlaku secara nasional ditujukan agar mencegah adanya disparitasdalam penjatuhan pidana untuk perkaraperkara tindak pidana korupsi, pasal 2 dan 3Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan di samping ituagar tercapai keadilan yang proporsional;Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1/2020 peringkat besar kecilyasuatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 4 (empat) kategori berdasarkanbesaran kerugian Negara yang terjadi, yaitu: 1
    jika Terdakwa (Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara) dihukumpidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman Uang Penggantisebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) UU PTPK sebanyakbanyaknya sebesaruang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, ternyatatidak ada perhitungan secara auditing yang dilkuakan BPK dan juga fakta aliran danatransfer fiktif maupun setoran tunai fiktif sejak tanggal 9 September 2019 sampaiHal 1747 dari 1751 hal
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
174 — 34
  • Unsur Pegawai negeri atau penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa penyebutan Pegawai Negeri dalam konteks tindak pidanaKorupsi tidak saja pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 butir 2UU PTPK, tetapi juga mencakup pengertian pegawai negeri yang diatur dalamUU Kepegawaian dan KUHP ;Yang dimaksud pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 1 UU No.43tahun 1999 tentang Kepegawaian, adaah setiap warga Negara RI yang telahmemenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
378 — 386
  • Perma ini berlaku sejak saatdiundangkan dan berlaku secara nasional ditujukan agar mencegah adanya disparitasdalam penjatuhan pidana untuk perkaraperkaratindak pidana korupsi, pasal 2 dan 3Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan di samping ituagar tercapai keadilan yang proporsional;Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1/2020 peringkat besar kecilyasuatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 4 (empat) kategori berdasarkanbesaran kerugian Negara yang terjadi, yaitu: 1)
    Dengandemikian mempertimbangakn rentang hukuman di atas dan ditambah pemberatanadalah proposion jika Terdakwa (Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara) dihukumpidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman Uang Penggantisebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) UU PTPK sebanyakbanyaknya sebesaruang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, ternyatatidak ada perhitungan secara auditing yang dilkuakan BPK dan juga fakta aliran danatransfer
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
381 — 272
  • Perma ini berlaku sejak saatdiundangkan dan berlaku secara nasional ditujukan agar mencegah adanya disparitasdalam penjatuhan pidana untuk perkaraperkaratindak pidana korupsi, pasal 2 dan 3Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan di samping ituagar tercapai keadilan yang proporsional;Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1/2020 peringkat besar kecilyasuatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 4 (empat) kategori berdasarkanbesaran kerugian Negara yang terjadi, yaitu: 1)
    Dengandemikian mempertimbangakn rentang hukuman di atas dan ditambah pemberatanadalah proposion jika Terdakwa (Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara) dihukumpidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman Uang Penggantisebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) UU PTPK sebanyakbanyaknya sebesaruang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, ternyatatidak ada perhitungan secara auditing yang dilkuakan BPK dan juga fakta aliran danatransfer
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
354 — 273
  • Perma ini berlaku sejak saatdiundangkan dan berlaku secara nasional ditujukan agar mencegah adanya disparitasdalam penjatuhan pidana untuk perkaraperkaratindak pidana korupsi, pasal 2 dan 3Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan di samping ituagar tercapai keadilan yang proporsional;Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1/2020 peringkat besar kecilyasuatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 4 (empat) kategori berdasarkanbesaran kerugian Negara yang terjadi, yaitu: 1)
    Dengandemikian mempertimbangakn rentang hukuman di atas dan ditambah pemberatanadalah proposion jika Terdakwa (Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara) dihukumpidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman Uang Penggantisebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) UU PTPK sebanyakbanyaknya sebesaruang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, ternyatatidak ada perhitungan secara auditing yang dilkuakan BPK dan juga fakta aliran danatransfer
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
209 — 120
  • perkaraaquo, sehingga akan lebih tepat dan lebih memenuhi rasa keadilan jikaditerapkan ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangansebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 mengenai nilaikerugian Negara di atas Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dapatditerapkan ketetuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang PTPK
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
303 — 309
  • ;Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 mengenainilai kerugian Negara di atas Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dapatditerapkan ketetuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang PTPK, hal manamenurut Majelis Hakim penerapannya haruslah dilinat kasus per kasus(kasuistis), karena di dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 Pidana dimaksudtidak dijelaskan sejumlah nilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) itudiperolah dalam waktu seketika dan sekaligus atau dalam kurun waktu lamadan bertahap terjadinya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Drs. JOHANES GLUBA GEBZE Alias JOHN ; Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE
274 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimanadi dalam SPD tersebut disediakan dana dengan nomor rekening:5.2.2.03.12 untuk kegiatan balanja peningkatan tugaspemerintahan;Bahwa selanjutnya penyiapan dokumendokumen oleh PTPK(Panitia Teknis Pelaksana Kegiatan) bagian umum untuk prosesHal. 761 dari 1120 hal. Put.