Ditemukan 6290 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
470 — 284
470 — 284
Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21, Tanggal 14 Maret 2018Terkait dengan Peralihan Hak atas saham dan Perubahan susunanPengurus yang dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)disebutkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI (T1)
603 — 785 — Berkekuatan Hukum Tetap
603 — 785 — Berkekuatan Hukum Tetap
Simpang Jaya Duatentang Pengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang JayaAbadi beserta lampiran (datadata/Identitas/Kartu KeluargaH. Didi Supriadi);1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja SamaNomor 001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi PupukOrganik Cair dan Bokashi Grabuk di peternakan SapiSubang;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.
Simpang Jaya Dua tentang PengelolaanPupuk Organik di Kota Bekasi:;1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang Jaya Abadibeserta lampiran (datadata/Identitas/Kartu Keluarga H. DidiSupriadi);1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor :001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cair danBokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.
Putus : 12-02-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 12 Februari 2014 — ABDUL LATIF, S.E., MBA
149 — 40
149 — 40
Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin PropinsiKalimantan Selatan.281) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 416 Desa AnjarSarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas PropinsiKalimantan Tengah.282) 1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167Semarang dan Bukti Tanda Terima SHM No. 416, 836,835.283) 1 (satu) bendel copy Salinan Keputusan Menteri Negara BadanUsaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS
Register : 08-06-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby Tanggal 25 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
WAWAN YUNARWANTO, SH., MH
Terdakwa:
ITONG ISNAINI HIDAYAT
225 — 0
WAWAN YUNARWANTO, SH., MH
Terdakwa:
ITONG ISNAINI HIDAYAT
225 — 0
SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor: 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- 1 (satu) bundel dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
Putus : 10-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2958 K/PID.SUS/2015 Tanggal 10 Maret 2016 — DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN
94 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
AngkasaPura ) dimana terhadap perseroan tersebut terhadap pengelolaannyatunduk pada Ketentuan perundangundangan tentang perseroan, jikalauada satu kerugian terhadap perseroan tersebut hal itu bukan merupakankerugian Negara melainkan kerugian perseroan yang pembuktiannya harusdengan adanya laporan neraca laba rugi perseroan yang kemudiandisahkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya mengenai potentialloss Mengingat, walaupun kerugian kKeuangan negara
Putus : 10-05-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 10 Mei 2012 — SJAHMAULA MANAF
165 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prt 013 Tahun 1958 tentang Pengusutan PenuntutanPemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana atau Penilikan Harta Benda.Tercantum dalam Bab IV Pasal 12 (2) tentang Harta Benda yang dapat disitadan dirampas pada butir c : "Harta benda seseorang yang kekayaannyasetelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan matapencahariannya" ;Bahwa Pemohon Kasasi Il/Terdakwa adalah Direktur (Operasional) PT.Dinamika Prakarsa Buana yang diangkat oleh RUPS berdasarkan AktaPemyataan Keputusan Pemegang Saham PT
Putus : 18-09-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K / Pid.Sus / 2014 Tanggal 18 September 2014 — CAROLINA GUNADI
110 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
di bidang perbankan, makasangat bergantung pada rumusan deliknya ; bahwa Tindak Pidana Korupsiberbeda atau tidak sama dengan Tindak Pidana Perbankan ;Bahwa bila terjadi mismanagement atau kesalahan dalam mengelola perseroanterbatas, maka berlakulah Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroanterbatas khususnya yang mengatur tentang tanggung jawab direksi yang dapatberakibat tanggung jawab direksi sampai dengan harta pribadinya, dan biasanyadilakukan pembahasan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Putus : 20-11-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 537/Pid.B/2014/PN Cbi Tanggal 20 Nopember 2014 — KUNTEDI IBNU HAYAT
72 — 40
72 — 40
diketahui oleh Direktur.Bahwa bon sementara yang tidak ditandatangani oleh atasan karena atasannyatidak di tempat, maka bisa minta tandatangan oleh Saksi.Bahwa perpajakan PT Bostinco pernah bermasalah dan mendapatkan SuratKetetapan Pajak.Bahwa yang bertanggung jawab mengenai pajak adalah Terdakwa danKurniawan.Bahwa yang tanda tangan untuk pembayaran PPN adalah Saksi.Bahwa pihak lain pernah melakukan komplain karena PT Bostinco diperiksaoleh Kantor Pajak.Bahwa pada saat penggantian direktur, apakah ada RUPS
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
268 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
268 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukan merupakanPengurus ataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yangtergabung dalam AAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalah RapatUmum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 3007 mengaturRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam
Register : 09-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Tanggal 27 Mei 2020 —
342 — 501
342 — 501
yang akan diserahkan kepada saksi, jumlah yangserahkan oleh saksi IRWANSYAH kepada saksi yaitu sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), setelah uang saksi terima, saksi dan saksiIRWANSYAH kembali lagi ke TIS Square (Citrus Caf) guna menyerahkanuang tersebut kepada HILMAN DEWANTO, akan tetapi HILMAN DEWANTOmengatakan engko wae ndek roti bakar raos, selanjutnya saksiIRWANSYAH pamitan ke HILMAN DEWANTO dan Terdakwa SUDJIANTO.Bahwa saksi mengingatkan secara lisan kepada HILMAN DEWANTO untukdilakukan RUPS
Putus : 18-08-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 — IVONE FREDIKA KOE KOE
NURSYAF EFFENDI
185 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 56 Undangundang Nomor : 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam waktu lima bulansetelah Tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusunlaporan Tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuatsekurang kurangnya, antara lain perhitungan Tahunan yangterdiri dari neraca akhir Tahun buku yang baru lampau danperhitungan laba/rugi dari buku Tahunan yang bersangkutanserta penjelasan atas dokumen tersebut.
Register : 14-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 25-12-2020
Putusan PN BANYUMAS Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
156 — 21
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
156 — 21
Dimiliki oleh para pemegang saham,Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai sumber hukumyang utama;> Apabila merujuk pada pasal 4 ayat (2) Perma No. 13 tahun 2016, makakorporasi dapat dinyatakan bersalah apabila:a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindakpidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untukkepentingan Korporasi;b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atauc.
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
304 — 508 — Berkekuatan Hukum Tetap
304 — 508 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 707 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa jelas apa yang dimaksud dengan perubahan status adalah aksikorporasi (corporate action) baik dengan atau tanpa persetujuanowners yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmengakibatkan terjadinya perubahan bentuk hukum atau status hukumsuatu perusahaan, yang dapat meliputi, namun tidak terbatas pada(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor117/PUUX/2012, tanggal 31 Oktober 2013 halaman 37 angka 2 hurufa, b, c dan d (penjelasan Pemerintah)/dengan Pemohon
Register : 18-12-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 49/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 16 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Human Mintaraga
490 — 149
Terbanding/Terdakwa : Human Mintaraga
490 — 149
Asuransi Ekspor Indonesia atas nama HUMAN MINTARAGA;
143. Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Eksopr Indonesia Nomor : 19/032/KEP.DIR/SHK tentang Uraian Tugas Pekerjaan;
144. Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT.AsuransiEkspor Indonesia atas nama HUMAN MINTARAGA;Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) AsuransiEksopr Indonesia Nomor : 19/032/KEP.DIR/SHK tentangUraian Tugas Pekerjaan;Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Negara BadanUsaha Milik negara Selaku Rapat Umum PemegangSaham RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Asuransi Eksport Indonesia Nomor : KEP15/MBU/2008tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggotaanggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Asuransi Eksport Indonesia;Foto Copy Keputusan
Putus : 15-04-2012 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 15 April 2012 — Terdakwa : HOSPITA CH SINAGA
50 — 13
50 — 13
Tujuan perusahaantersebut dalam pelaksanaannya menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa yangditunjuk oleh RUPS (rapat unum pemegang saham) menjadi Direktur PT.Julaga SinarCemerlang. Karena alasan kesehatan, tugas dan tanggung jawab operasionalperusahaan untuk mencari keuntungan diserahkan Terdakwa kepada Terdakwa Il.Dalam rangka mengerjakan proyek perbaikan dan pemeliharaan genset di Kab.Administratif Kepulauan Seribu, Terdakwall bertanggung jawab terhadap administrasikeuangan perusahaan.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, WajibPajak diwakili dalam hal: (a) badan oleh pengurus, ...dst.Suwir Laut bukan merupakan Pengurus ataupun pihak yangmewakili 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dalamperkara ini;Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalahRapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS
Putus : 22-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukan merupakanPengurus ataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yangtergabung dalam AAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Lautbukan merupakan Pengurus ataupun pihak yang mewakili 14perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
211 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukanmerupakan Pengurus ataupun pihak yang mewakili 14 perusahaanyang tergabung dalam AAG dalam perkara ini;Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalah RapatUmum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 3007 mengaturRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakHalaman 97 dari 139 halaman.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, WajibPajak diwakili dalam hal: (a) badan oleh pengurus, ...dst.Suwir Laut bukan merupakan Pengurus ataupun pihak yangmewakili 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dalamperkara ini;Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalahRapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS