Ditemukan 179 data
27 — 15
A bin Abdullah meninggal dunia padatanggal 30 Juni 2011 (Suami dari Anak Keempat)20.8. Sitti Nursia binti Alwi Namba meninggal dunia padatanggal 29 Agustus 2013; (Anak Keempat)20.9. Syarifuddin Alwi bin Alwi Namba meninggal dunia tanggal22 September 2014 (Anak Ketiga);21. BahwaAlmarhum M. Alwi Namba bin Namba Umar dan AlmarhumahSitti Saleha binti Tambujo pada saat meninggal dunia meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :21.1. Hj. Asrida (Pemohon/Istri Anak Ketiga);21.2.
Roeliyati Utami SE
Terdakwa:
Feryan Erlangga
45 — 33
derigan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraanjarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub Jatin No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan secara , Penerapan Protokel Kesehatan Dalamberkala Pencegahan Dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019 :RELAS: Memerjntahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Pamad tanggal AG butan Oe tahun 20.8
11 — 0
ijin percerainnyatersebut kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan ijin cerai daripimpinannya yaitu Sekda Kabupaten Indramayu atas nama Bupati Indramayu.Dan sejak tanggal 12 Juli 2018 Pemohon telah mendapatkan SuratRekomendasi ljin Cerai dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten IndramayuNomor: 800/2878Disdik (terlampir), serta menunggu dikeluarkannya SuratKeputusan Ijin Perceraian dari Bupati Indramayu sebagaimana yang dimaksudyang masih sedang dalam proses di BKPSDM KabupatenIndramayu;19. 20.8
19 — 14
Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan AtauRujuk B01/Kua.20.8/8/Kw.01/01/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUAKecamatan Ndori, Kabupaten Ende, tanggal 07 Januari 2020. Bukti tersebut Hal 4 dari 9 Pen.
Roeliyati Utami SE
Terdakwa:
Mochammad Hanis
30 — 6
derigan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraanjarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub Jatin No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan secara , Penerapan Protokel Kesehatan Dalamberkala Pencegahan Dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019 :RELAS: Memerjntahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Pamad tanggal AG butan Oe tahun 20.8
Roeliyati Utami SE
Terdakwa:
Hoironi
35 — 11
derigan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraanjarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub Jatin No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan secara , Penerapan Protokel Kesehatan Dalamberkala Pencegahan Dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019 :RELAS: Memerjntahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Pamad tanggal AG butan Oe tahun 20.8
12 — 2
Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 111/111/1/20.8 yang dikeluarkanKantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Tangerang, Banten tanggal 16Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2040/Pdt.G/2016/PA.JSJuli 1999, bukti surat tersebut'telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda p.2.3. Fotokopi Kartu KeluargaHal. 6 dari 14 hal. Put.
55 — 6
PRIN03/0.2.36.3/Ep.2/01/2010,sejak tanggal 05 Januari 2010 s/d tanggal 24 Januari 2010 di RUTAN;e Hakim Ketua Majelis, tanggal 13 Januari 2010, No. 20.8 /Pen.Pid/2010/PN.Cms.,sejak tanggal 13 Januari 2010 s/d tanggal 11 Pebruari 2010 di RUTAN;e Perpanj. Ketua PN.Cms., tanggal 08 Pebruari 2010, No. 20.9/Pen.Pid/2010/PN.Cms.
35 — 10
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2011 yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KecamatanNangapanda, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti berupa Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor : B46/Kua.20.8/4/PW.00/5/2019, tanggal 27 Mei 2019;.
121 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Surat Badan Kepegawaian Negara kepada Menteri Pendidikan Nasionaltanggal 25 Agustus 2009 Nomor D.26.11/Kol.20.8/13 (P4) antara lain terbaca:2 Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Catatan: yang dimaksud adalah Keppres Nomor 28 Tahun 1975, BadanKepegawaian Negara yang menilai/memastikan bahwa Keppres Nomor 28Tahun 1975 adalah peraturan perundangundangan;Berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004, dalam Pasal 45 terbacaagar setiap orang mengetahui peraturan perundangundangan
Dengan pembubaran,maka halhal yang berkaitan dengan koordinasi Bakorstanas dilimpahkankepada Departemen/Instansi masingmasing secara mandir;(Vide P.21);Dari berbagai jajaran instansi Pemerintah tersebut mengharapkan agar permohonan ParaPemohon diselesaikan secara tuntas demi kepastian hukum dan pelakanaan Hak AsasiManusia, sehingga Para Pemohon tidak dalam keadaan teraniaya dan mendapatkankepastian hukum;KESIMPULAN SEMENTARA (HYPOTESA);Dari Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 26,II/kol.20.8
Musimin, dkk. tanggal 30 Juni 2011 (BuktiP.1);Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2011 tanggal 30 Mei2011 (Bukti P.2);Fotocopy Surat Permohonan kepada Sekjen Dikbud Nomor 01/KPG/I/Kbm/2009tanggal 16 Februari 2009 (Bukti P.3);Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara kepada Mendikbud Nomor D.26.I/Kol.20.8/13 tanggal 25 Agustus 2009 (Bukti P.4);Fotocopy Surat Kemendikbud kepada Para Pemohon Nomor 60072/A.46/KP/2009tanggal 6 Oktober 2009 (Bukti P.5);Fotocopy Surat Para Pemohon kepada Menteri
Roelyalti Utami SE
Terdakwa:
Suliono
63 — 10
JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 /175/35,73.404/ 2020 pads hark ind, SOLRIA ganged 2B Bulan NES. tahun 20.8? setitar putul (2.05 wosaya PORNTON, eee HPO TONS FOC! TCL wabatan pena Pegawal Negeri ied Rs Kantor Satuan PotisiPamong Praja terpebut distas teh metakuian Penindakan terhadap Pelnggaran Protokal Kevahatan + ae 158 1searareuabian : lc SPOKoune poate CLE 89) POLANGGAR: :A. Nama Lengkap Anmod Rect 7 Arranb. Tempal Tgl Lahiri Pion x I 4 .oO17 100 eee love .
61 — 132
LAILATUS SUROYYAH,dengan alasan bekerja kepada Ibu Ratut Atut, Gubernur Banten, danketika Putri Sofia Qurtubi ulang tahun TERMOHON juga tidak hadir ;20.8. Bahwa semua kita berharap agar kasus ARI ANGGARA yang sangatmenyedihkan, sangat memilukan, menyayat hati, jangan sampai terulangkembali terhadap ketiga anakanak tersebut ;21.
FAJAR MUTTAQIEN, SH
Terdakwa:
1.AZIZ NUGROHO Bin M. ZAINUDIN
2.ARIZON Bin NAZIRWAN MUIS
3.ANDI LALA Bin Alm. ARWANTO
123 — 50
Seluma.20.8 (delapan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Hargo Binangun Kec. UluTalo Kab. Seluma.21.11 (Sebelas) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Air Keruh Kec. Ulu Talo Kab.Seluma22.9 (Sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Mekar Jaya Kec. Ulu TaloKab. Seluma.23.11 (Sebelas) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Giri mulya Kec. Ulu TaloKab. Seluma.24.9 (Sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Banyu Kencana Kec. UluTalo Kab.
Seluma.20.8 (delapan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Hargo Binangun Kec. UluTalo Kab. Seluma.Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Tas.21.11 (Sebelas) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Air Keruh Kec. Ulu Talo Kab.Seluma22.9 (Sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Mekar Jaya Kec. Ulu TaloKab. Seluma.23.11 (Sebelas) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Giri mulya Kec. Ulu TaloKab. Seluma.24.9 (Sembilan) lembar DAA 1 Plano DPR Desa Banyu Kencana Kec. UluTalo Kab.
DIANA IRIANI
Termohon:
PT. ARAYA BUMI MEGAH
170 — 80
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAKETAP) Bab 20 tentang Pendapatan pada butir 8 dan butir 9memberikan penjelasan bahwa:Halaman 10 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN SbyBab 20.8 Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan(a)(b)(Cc)(d)(e)barang jika semua kondisi berikut terpenuhi:atas kepemilikan persediaan tersebut telah berpindah risikodan manfaat yang signifikan dari pemilik barang kepadapembeli;Entitas tidak mempertahankan atau meneruskanketerlibatan manajerial
dibayar LUNASdengan nilai RP. 20.958.300.000, ( Dua puluh milyar sembilan ratuslima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah ) sesuai AktaPengikatan Jual Beli Nomor 24 tertanggal 19 April 2018 yang dibuatdihadapan Notaris ENY WAHJUNI,SH, Jalan Kertajaya IXC/40 ASurabaya;Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa AkuntabilitasPublik (SAKETAP) penerimaan pembayaran pelunasan seharusnyadiakui sebagai PENDAPATAN namun oleh TERMOHON masih diakuisebagai UANG MUKA;Sebagaimana yang diatur dalam BAB 20.8
dengan penjelesansebagai berikut:Bab 20.8 Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualanbarang jika semua kondisi berikut terpenuhi:(a)atas kepemilikan persediaan tersebut telah berpindah risiko danmanfaat yang signifikan dari pemilik barang kepada pembeli;(b)Entitas tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatanmanajerial baik kepemilikan maupun kontrol secara efektif atasbarang yang terjual tersebut;(c)Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;(d)Manfaat ekonomi berkaitan dengan transaksi
94 — 38
XXXXX sebagai anak lakilaki;20.8. XXXXX sebagai anak perempuan; dan20.9. XXXXX sebagai anak perempuan;Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1225/Pdt.G/2021/PA. Por.21.
121 — 65
Fotokopi bermeterai Surat Bukti Gadai Nomor 1128219010011675tertanggal 03052019 kepada Pewaris (Pewaris) berupa dua gelangemas 20 Karat seberat 20.8 gram yang dikeluarkan oleh PenggadaianUPC Boepinang. Majelis Hakim telan mencocokkan dengan aslinya diruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tandaP.7;8.
dengan keterangan Saksi Il Para Penggugat ditemukan faktapada tahun 2014 Pewaris memiliki 3 (tiga) gelang emas seberat 30,6 (tigapuluh koma enam) gram yang selanjutnya pada tahun yang sama memintatolong kepada Saksi Il Para Penggugat untuk menggadaikannya kePenggadaian UPC Boipinang atas nama Saksi Il Para Penggugat.Kemudian pada tanggal 03 Mei 2019 Pewaris melakukan pembaharuanakad gadai atas nama Pewaris sendiri yang isi di dalamnya menerangkanmenggadaikan 2 (dua) gelang emas 20 karat seberat 20.8
Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmbnamanya sendiri, sehingga sekarang ini tersisa dari harta tersebut sejumlah2 (dua) gelang emas 20 karat seberat 20.8 gram yang sebagian berada diUPC Boipinang dan sebagian lagi telah berada di tangan Penggugat IV.Sehingga dalildalil Para Penggugat/Kuasanya dalam posita gugatan angka4 yang berkaitan dengan keadaan objek sengketa a quo dalam penguasaanTergugat menjadi tidak terbukti;Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi Para Penggugatdan Saksi Il Para Penggugat
Kenyataan dari harta objek sengketa yang sekarang ini masihtersisa adalah berupa 2 (dua) gelang emas 20 karat seberat 20.8 gramdengan perincian 1 (Satu) gelang emas 20 karat seberat 10.4 gram beradadi tangan Penggugat IV dan sisanya 1 (satu) gelang emas 20 karat seberat10.4 gram masih berada di Penggadaian UPC Boipinang, sehingga olehMajelis Hakim dipandang telah menjadi fakta tetap sebagai hartapeninggalan (Tirkah) dari Pewaris;Menimbang, bahwa berkaitan dengan 1 (satu) gelang emas 20 karatseberat
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
395 — 341
PARA PIHAK TELAH MENGAKUI DANMENYEPAKATI BAHWA BANI MAMPANG MEMILIKI KEWENANGANUNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA DI ANTARA PARAPIHAK3.1.Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011, Pemohon dan Termohon telahmenandatangani Kontrak Proyek yang terdiri dari beberapadokumen kontrak,antara lain: (i) GCC (MDB HarmonizedHalaman 58 dari 110 Putusan Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel.3.2.3.3.3.4.Conditions of Contract Construction FIDIC 2006); dan (ii) PCC(Particular Conditions of Contract).Berdasarkan Pasal 20.8
Berikut kutipanPasal 20.8 GCC:Terjemahan Resmi Bahasa Indonesia:Jika suatu sengketa terjadi di antara para Pihak dalam kaitannyadengan, atau timbul akibat, Kontrak atau pelaksanaan Pekerjaandan tidak terdapat Dewan Sengketa, baik dengan alasanberakhirnya penunjukan Dewan Sengketa maupun yang lainnya:(a) SubKlausula 20.4 Memperoleh Dewan Sengketa dan SubKlausula 20.5 Penyelesaian Secara Musyawarah tidakberlaku, dan(b) Sengketa harus langsung dirujuk kepada Arbitrase menurutSubKlausula 20.6 ArbitrasePasal
Adapun sengketa antara BANI Mampang dan BANISovereign tersebut baru dimulai pada tanggal 29 September 2016dalam perkara No. 674/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL di PengadilanNegeri Jakarta Selatan.Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 1343 KUHPerdata, makauntuk mengetahuli institusi arbitrase apa yang dipilin dan disepakatioleh Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak berdasarkan Pasal 20.6 dan 20.8 GCC jo.
Pasal20.6(a) PCC, HARUS merujuk pada maksud dan kehendak parapihak pada saat Kontrak tersebut dibuat dan ditandatangani padatanggal 29 JULI 2011.Mengingat pada tanggal Kontrak tersebut hanya ada 1 (satu) BANI,yakni BANI Arbitration Centre atau BANI Mampang, dengandemikian TERBUKTI dengan jelas maksud dan kehendak parapihak (khususnya Pemohon) mengenai isi kesepakatan sesuaiPasal 20.6 dan 20.8 GCC jo.
ADALAH TIDAK LOGIS DAN MENGADAADA APABILASEKARANG PEMOHON MEMPERMASALAHKAN KEWENANGANBANI MAMPANG PADAHAL SEJAK AWALPENANDATANGANAN KONTRAK, PEMOHON TELAHMENGAKUI DAN MENYEPAKATI BANI MAMPANG SEBAGAIINSTITUSI ARBITRASE YANG BERWENANG UNTUK MENGADILIPERKARA ARBITRASE ANTARA TERMOHON DAN PEMOHON.Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel.3.5.3.6.Sikap Pemohon yang saat ini mempermasalahkan kewenanganBANI Mampang, justru) memperlihatkan iktikad burukPemohon,sebab Pasal 20.6 dan 20.8
Terbanding/Tergugat I : PT. ZTE Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT Smartfren Telecom TBK
266 — 150
Bahwa menurut article 20.8 pada Kontrak Framework subcontractagreement S11D2017092701WBF1: This agreement may not be altered,modified, amended, changed, rescinded or discharge in whole or in part,except by a written agreement by both parties. Bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, diganti, diamandemen, dibatalkan baik sebagian ataupunseluruhnya, kecuali dengan persetujuan tertulis diantara para Pihak.
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin32 halaman 15 Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwaTergugat telan mengesampingkan ketentuan Pasal 20.8 PerjanjianSubkontraktor dengan mengubah metode pengambilan data gambar photolapangan dan presentasi data uji terima yakni EPMS Self CheckSubmission ke sistem ESA sehingga menyebabkan kerugian terhadapPenggugat.
Dalam Pasal 20.8 diatur sebagai berikut:This Agreement may not be altered, modified, amended, changed,rescinded, discharged in whole or in part, except by a written Agreementexecuted by both PartiesAdapun terjemahan bebasnya sebagai berikut:Perjanjian ini tidak boleh diganti, dimodifikasi, diamandemen, diubah,dibatalkan, diberhentikan seluruhnya atau sebagian, kecuali melaluiPerjanjian tertulis yang diadakan oleh kedua belah Pihak.Hal. 51 dari 98 hal.
Selain itu, lagipula, tidak pernah diaturdalam Perjanjian Subkontrak terkait sistem yang harus dan wajibdigunakan dalam melaksanakan submission atas pekerjaanpekerjaanberdasarkan Perjanjian Subkontraktor.Berdasarkan halhal tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat telahsalah memahami pengertian dalam ketentuan Pasal 20.8 PerjanjianSubkontraktor dan perubahan metode EPMS menjadi ESA yang dilakukanoleh Tergugat telan sesuai dengan ketentuan prosedur sebagaimanamestinya, dengan demikian dalildalil
Penggugat yang menyatakanTergugat telah mengesampingkan ketentuan Pasal 20.8 PerjanjianSubkontraktor dengan mengubah metode pengambilan data gambar photolapangan dan presentasi data uji terima yakni EPMS Self CheckSubmission ke sistem ESA merupakan dalil yang keliru dan tidakberdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.
50 — 51
Berita Acara Penilaian hasil pekerjaan nomor: 01/BAPP/VII/ PTRW/2011 tanggal 22 Juli 2011 ;20.8. foto dokumen 0 % - 35 % ; 20.9. Berita Acara Penilaian hasil pekerjaan nomor: 02/BAPP/VIII/PTRW/ 2011 tanggal 16 Agustus 2011 ;20.10.Foto dokumen 35 % - 70 % ;20.11.Faktur pajak standar CV. Lintas Jaya Abadi ;21. 1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2011 Nomor SPM:1.20.0307/631/LS tanggal 26 Oktober 2011 yang dilampiri dengan :21.1. Lembaran ....21.1.
Berita Acara Penilaian hasil pekerjaan nomor: 01/BAPP/VIIPTRW/2011 tanggal 22 Juli 2011 ;20.8. foto dokumen 0 %35%;20.9. Berita Acara Penilaian hasil pekerjaan nomor:02/BAPP/VIIVPTRW/ 2011 tanggal 16 Agustus 2011 ;20.10.Foto dokumen 35 % 70% ;20.11.Faktur pajak standar CV. Lintas Jaya Abadi ;1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2011Nomor SPM:1.20.0307/631/LS tanggal 26 Oktober 2011 yang dilampiridengan :21.1.
Berita Acara Penilaian hasil pekerjaan nomor: 01/BAPP/VII/PTRW/2011 tanggal 22 Juli 2011 ;20.8. foto dokumen 0 % 35 %;20.9. Berita Acara Penilaian hasil pekerjaan nomor:02/BAPP/VIIVPTRW/ 2011 tanggal 16 Agustus 2011 ;20.10.Foto dokumen 35 % 70% ;20.11.Faktur pajak standar CV. Lintas Jaya Abadi ;21. 1 (Satu) bendel Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran2011 Nomor SPM:1.20.0307/631/LS tanggal 26 Oktober 2011 yangdilampiri dengan :21.1. Lembaran ....3621.1.
Roelyalti Utami SE
Terdakwa:
Mochamad Choirul
69 — 5
JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 /175/35,73.404/ 2020 pads hark ind, SOLRIA ganged 2B Bulan NES. tahun 20.8? setitar putul (2.05 wosaya PORNTON, eee HPO TONS FOC! TCL wabatan pena Pegawal Negeri ied Rs Kantor Satuan PotisiPamong Praja terpebut distas teh metakuian Penindakan terhadap Pelnggaran Protokal Kevahatan + ae 158 1searareuabian : lc SPOKoune poate CLE 89) POLANGGAR: :A. Nama Lengkap Anmod Rect 7 Arranb. Tempal Tgl Lahiri Pion x I 4 .oO17 100 eee love .