Cilincing, Jakarta Utara, sekarangmenjadi Blok Bidara RT 003/001, Kelurahan Marunda, Kecamatan CilincingJakarta Utara, dengan luas keseluruhan tanah + 286.427 m2 (lebih kurangdua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh meterpersegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa BaratNo. 206/VIIID/51/1965 tanggal 16 Maret 1965, Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat No. 47/Vill/Insp : C/51/1964 tanggal 21September 1967 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria

Bahwa, dalil Para Penggugat tersebut diatas yang mengaku selaku AhliWaris dan Penerima Kuasa dari pemilik bidang tanah Hak Milikberdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No.206/VIIID/51/1965 tanggal 16 Maret 1965, Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat No. 47/Vill/Insp : C/51/1964 tanggal 21September 1967 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa BaratNo. 134/D/VIII.51/1964 tanggal 10 Desember 1964 dan berdasarkan SuratKeputusan tersebut mengklaim bahwa tanahnya

Surat KeputusanNomor : 39/HPL/BPN/2000/A/11 tanggal 03 Mei 2001 dan berdasarkankolom penunjuk Sertifikat tidak menunjukan adanya Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 206/VIIID/51/1965 tanggal 16Maret 1965, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No.47NIlI/Insp : C/51/1964 tanggal 21 September 1967 dan Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 134/D/VIII.51/1964 tanggal 10Desember 1964 sebagai dasar Penerbitan Sertifikat, maka klaim ParaPenggugat yang menyatakan

Kinag tersebut belum melakukan pendaftaran hak atas tanah diSub Direktorat Agraria Sampai dengan saat ini.34.Bahwa oleh karena namanama yang tercantum dalam SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 206/VIIID/51/1965tanggal 16 Maret 1965, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria JawaBarat No. 47/VIII/Insp : C/51/1964 tanggal 21 September 1967 dan SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 134/D/VIII.51/1964tanggal 10 Desember 1964 tidak memenuhi kewajibannya sebagaimanadimaksud

Foto copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa BaratNomor : 57/VIlI/Insp : C/51/1964 atas nama Emad, tanggal 21 September1964, diberi tanda P3;ts Foto copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa BaratNomor : 206/VIII/D/51/1965 atas nama Tjotjo, tanggal 16 Maret 1965, diberitanda P4a;8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. SPPT : 202050301531/00000 atas nama Tjotjo tahun 1991 dan 1992, diberi tanda P4b;o.

Bahwa, Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin perceraian NoO5/KPTS/INSP/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh WalikotaLubuklinggau.8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yangdemikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinahmawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;9. berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui MajelisHal. 2 dari 10 hal.

No. 931/Pdt.G/2017/PA.LMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangpokok perkara terlebin dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadiranTergugat di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 05/KPTS/INSP/2017 yangdikeluarkan oleh Walikota Lubuklinggau, tanggal 23 Maret 2017, sehinggaPenggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan

kasus yang dialami yang bersangkutan, ataslaporan Pimpinan Badan Pemusyawaratan Desa maka Bupati melakukan kajianuntuk proses selanjutnya dan Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1), (2),(3) Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan danPemberhentian Keuchik di Aceh, dalam hal Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbuktibersalah maka Bupati memberhentikan keuchik yang bersangkutan (hal inisesuai dengan Surat Tergugat No. 700/127/INSP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat KabupatenAceh Tengah Nomor : 700/127/INSP tanggal 06 Mei 2019, menyebutkanbahwa terdapat temuantemuan yang menguatkan laporan atau dugaanmasyarakat Kampung Kuala terhadap penyalahgunaan wewenang yangdilakukan oleh Saudara SARIPUDIN selaku Reje Kuala dalam pengelolaankeuangan kampung;Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf g QanunKabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang PemerintahanKampung, menyebutkan bahwa reje

BuktiP5 : Surat Bupati Aceh Tengah No. 700/127/INSP Tanggal 06 Mei2020, Hal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus InspektoratAceh Tengah pada Kampung Kuala Kecamatan Bintang(fotokopi dari fotokopi);Halaman 13 dari 42 HalamanPutusan Perkara Nomor 27/G/2020/PTUN.BNA10.11.12.13.14.15.16.17.Bukti P 6Bukti P 7Bukti P 8Bukti P 9Bukti P 10Bukti P 11Bukti P 12Bukti P 13Bukti P 14Bukti P 15Bukti P 16Bukti P 17Keputusan Bupati Aceh Tengah No. 141/429/DPMK/2020Tanggal O5 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Reje

BuktiT5 : Surat Bupati Aceh Tengah Nomor : 700/127/INSP, tanggal 6 Mei2020, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan KhususInspektorat Aceh Tengah pada Kampung Kuala KecamatanBintang. (Sesuai dengan aslinya);6. BuktiT6 : Surat Masyarakat Kampung Kuala Bintang Kecamatan BintangNomor Ist/2020, tanggal 5 Maret 2020 Perihal Mohondiberhentikan Reje Kampung Kuala I. (fotokopi dari fotokopi);7.

Bahwa kemudian Tergugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Penggugatdengan Nomor: 700/127/INSP, tanggal 6 Mei 2020, Hal: Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Tengah pada Kampung Kuala Kecamatan Bintang, yang pada pokoknya berisi halhal yang harusditindaklanjuti oleh Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat iniditerima, dan apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari belum ditindaklanjuti,maka temuan ini menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH) (vide buktiP5

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (saat itu) telah kelirumenerbitkan Surat Keputusan KINAG Propinsi Jawa Barat Nomor V/B.54/INSP/65,tanggal 16 Desember 1965 Nomor Minut 258 atas nama Arih bin Liih Jo. SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Direktorat AgrariaNomor 592.1.3/SK.64/Ditag/1986, tanggal 17 November 1986, selanjutnyaditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1020/Pancoran Mas, GambarSituasi tanggal 18 Februari 1988 Nomor 5064/1988, luas 8.720 m?

atas nama Arih bin Liih, danpencabutan Surat Keputusan KINAG Propinsi Jawa Barat Nomor V/B.54/INSP/65,tanggal 16 Desember 1965 Nomor Minut 258 atas nama Arih bin Liih Jo. SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq.

sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 18Februari 1988 Nomor 5064/1988, tertulis atas nama Arih bin Liih yangterletak di Desa Pancoran Mas, Kotif Depok, Kabupaten Daerah TingkatII Bogor, serta menyatakan sertifikatnya tidak berlaku lagi sebagai tandabukti hak atas tanah yang sah serta mengembalikan status tanahnya padakeadaan seperti semula;: Mencabut Surat Keputusan KINAG Propinsi Jawa Barat Nomor V/B.54/INSP/65, tangagal 16 Desember 1965 Nomor Minut 258 atas nama Arihbin Liih Jo.

bidangtanah a quo tetap dikuasai dan terusmenerus dipertahankan oleh ahli waris Arih binLiih (Mohammad Bin Arih dkk) yakni Para Tergugat, dengan cara menyuruh Syarip(Turut Tergugat I) selaku menantu dari Muhammad bin Arih (Tergugat I) menghunirumah yang diririkan di atas persil tersebut;Bahwa, meski SHM Nomor 1020/Pancoran Mas, Gambar Situasi tanggal 18Februari 1988 Nomor 5064/1988, luas 8.720 m2 atas nama Arih bin Liih telah11.dibatalkan dan Surat Keputusan KINAG Propinsi Jawa Barat Nomor V/B.54/INSP

PENETAPANNomor: 0391/Pdt.P/2013/PA.PlgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkaraTertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :Masnah binti Janudin Zulkarnain bin Muhamad Nuh, umur 52, Agama Islam,pendidikan terakhir , pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggaldi Jalan Insp. Marzuki Komp.

Alamsyah bin H.Nang Hasan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,tempat kediaman di Jalan Insp. Marzuki Komp.

Hal ini sejalan dengan LaporanKhusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat No.700/INSP/LKHP/12 tertanggal 30 Maret 2015, hal. 4 dan 5; 19.

(foto copysesuai dengan aslinya); "Fotocopy Surat Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP)Inspektorat No. 700/INSP/LKHP/12 tertanggal 30 Maret20015. (copy dari foto copy); Fotocopy Surat Penetapan Angka Kredit: Nomor: 00254/860/AK/2002 tanggal 30 Juni 2001; Nomor: 01235/109.2c/AK199 tanggal 30 Juni 1997 (fotocopy sesuai dengan aslinya); Fotocopy Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan PekerjaanTanda Tanggan /Pembatalan Surat pernyataan.

BuktiTl9 : Fotocopy Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan InspektoratKabupaten Kampar Nomor 700/INSP/LKHP/12 tertanggal30 Maret 2015 tentang Status Kepegawaian Sadr.Nazaruddin B NIP 19541231 198309 1 025 (foto copysesuai dengan aslinya); 10. Bukti T 10 : Fotocopy Surat Nota Dinas dari Inspektur KabupatenKampar kepada Bupati Kampar Nomor 700/INSP/LKHP/12Halaman 25 dari 53 halaman.

apakah dapat diangkat kembali setelah dilakukanpemberhentian sementara atau harus diberhentikan tetap denganberbagai pertimbangannya, dimana melihat kondisi dan Situasimasyarakat di Gampong Pasi Luah dan sama sekali tidak dilaksanakanperintah yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor42/LHPR/INSP/2018 tanggal 12 September 2018 serta adanya surat dariCamat Tadu Raya Nomor 141/271/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentangUsulan Perpanjangan SK Pejabat Keuchik Pasi Luah, maka TERGUGATmengambil

Bukti T2Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiNagan Raya Nomor: 141/41/Kpts/2019, Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan PenjabatKeuchik Gampong Pasi Luah Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor:42/LHHalaman 25 dari 51 HalamanPutusan Perkara Nomor:12/G/2020/PTUN.BNA3.4.5.6.7.8.9.Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9PR/INSP/2018 tanggal 12 September 2018 dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya (selanjutnya disebut sebagai LHPR

(Selanjutnya disebut sebagai SK Tuha Peut);Fotocopy sesuai dengan aslinya, Keputusan BupatiHalaman 26 dari 51 HalamanPutusan Perkara Nomor:12/G/2020/PTUN.BNA10.11.12.13.Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Nagan Raya Nomor: 141/26/Kpts/2018 tanggal 27November 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong (selanjutnya disebut sebagal SK Pemberhentian Sementara);Fotocopy sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan khusus Nomor 19/INSP/LHPK/2018 tanggal 7 Mei 2018 dari Inspektorat

Bahwa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah melakukanpemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan yang dituangkan dalamLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Gampong Pasi Luah Kecamatan TaduRaya Kabupaten Nagan Raya Nomor 19/INSP/LHPK/2018 tanggal 7 Mei2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Gampong Pasi LuahKecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Nomor 42/LHPR/INSP/2018tanggal 12 September 2018 (vide bukti T10, bukti T2, dan Keterangansaksi Aja Fitriah dipersidangan);4.

42 dari 51 HalamanPutusan Perkara Nomor:12/G/2020/PTUN.BNAMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap diPersidangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwaPenggugat dilaporkan oleh sebagian besar masyarakat Gampong Pasi Luahkepada Tergugat melalui Tuha Peuet Gampong Pasi Luah, karena Penggugattidak menindaklanjuti / memperbaiki kekeliruan dan kesalahan yang termuatdalam temuan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Reguler Nomor 42/LHPR/INSP

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dariWali kota Lubuk Linggau (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraiandengan Surat Keterangan Nomor: 700/10/Insp/2014, tanggal 28 Maret 2014;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadirdipersidangan, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembalidengan Termohon

olehKantor Urusan Agama Kecamatan LubuklinggauTimur I atas nama Pemohon danTermohon yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah dinazegelen(bukti P.), oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak pihak yangberkepentingan, berkedudukan dalam kapasitas yang sah sebagai persona standiin yudicio dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Wali Kota Lubuklinggau(Pejabat yang berwenang) dengan Surat Keterangan Nomor: 700/10/Insp

A. 54/Insp/HM/70 Tanggal 24 Maret 1970, tidak mempunyai kekuatan hukum.Menyatakan penetapan tanah obyek sengketa sebagai tanah Negara dan pemberiannya sebagai hak milik kepada Tergugat V, VI, VII dan VIII, batal demi hukum;Menyatakan hibah dari H. Sanusi kepada Karta Obong berdasarkan Surat Hibah Tanggal 10 Juli 1950 sah menurut hukum;3.

Sk.A.54/Insp.

Sk.A.54/Insp./HM/70, tanggal24 Maret 1970.Ps 3 Fotocopy dari fotocopy Surat Hibah tertanggal 10Juli 1950, dengan tulisan tangan dalam bahasa Sunda, yangditanda tangani H.

T.XII 9: Fotocopy dari asili Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Djawa Barat Atas Nama GubernurPropinsi Jawa Barat No.: Sk.A.54/Insp/HM/70, yangmenjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.9/Desa Padalarang, No.10/Desa Padalarang, No. 11/DesaPadalarang dan No. 12/Desa Padalarang.

Sk.A.54/Insp/HM/70 Tanggal 24 # Maret1970, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak tanah milikadat atas tanah obyek sengketa atas nama H. Sanusi dan pemberianhaknya kepada Tergugat V, VI, VII dan VIII, dinyatakan batal demihukum dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Baratatan nama Gubernur Propinsi Djawa Barat No.

A. 54/Insp/HM/70Tanggal 24 Maret 1970, tidak mempunyai kekuatan hukum.Menyatakan penetapan tanah obyek sengketa sebagai tanah Negaradan pemberiannya sebagai hak milik kepada Tergugat V, VI, VII danVIII, batal demi hukum;Menyatakan hibah dari H. Sanusi kepada Karta Obong berdasarkanSurat Hibah Tanggal 10 Juli 1950 sah menurut hukum;3.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Bupati Kendal Nomor: 356/114/Ks/Insp tanggal 16 Juni 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Khusus atas Aduan Masyarakat terkait Dugaan Penyelewengan dan Penyalahgunaan

keuangan dalam Proses Tukar Guling Tanah Bengkok Carik pada Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring beserta lampirannya;

Verry Anggriyandi tentang kesanggupan untuk mengembalikan kerugian Negara;

7) Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan Jalan Tani RT.13, RT.12, RT.06, dan RT.05);

8) Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nomor : 700/184/LHP-Irbanwil IV/INSP/2018 tanggal 30 November 2018 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

9) 1 (satu) bundel SK terdiri dari SK Bendahara

Tala Muda Cipta Konsultan terdapat perbedaanatau selisin yaitu material terpasang kurang dari desain rencanaatau volume Pekerjaan tidak terpenuhi.Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomo 22/Pid.SusTPK/2021/PT BJM Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Kabupaten Tanah LautNomor : 800/849/Insp/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihalLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(PPKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PekerjaanJalan Usaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Pada DesaAmbawang

hanya menggunakan alat berat berupa motor grader sebanyak 2(dua) kali mobilisasi dan demobilisasi yaitu sebesar Rp2.500.000,00 x 4kali = Rp10.000.000,00,Bahwa berdasarkan Gambar Kerja dan volume yang tertuang dalamRancangan Anggaran Biaya yang dibuat Oleh Konsultan Perencana CV.Tala Muda Cipta Konsultan terdapat perbedaan atau selisih yaitu materialterpasang kurang dari desain rencana atau volume Pekerjaan tidakterpenuhi.Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor :800/849/Insp

negara yang dilakukan olehInspektorat Kabupaten Tanah Laut selaku Aparat pengawasan InternPemerintah (APIP) dengan dibantu oleh Ahli dari Dinas PekerjaanUmum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (DPUPRP) KabupatenTanah telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara (PPKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiPekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 PadaDesa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut TahunAnggaran 2017 dengan Nomor : 800/849/Insp

Verry Anggriyandi tentang kesanggupanuntuk mengembalikan kerugian Negara;Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan JalanTani RT.13, RT.12, RT.06, dan RT.05);Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaNomor : 700/184/LHPIrbanwil IV/INSP/2018 tanggal 30 November2018 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar KabupatenTanah Laut;1 (Satu) bundel SK terdiri dari SK Bendahara, SK TPK, dan SK PPH;1 (Satu) bundel Tindak Lanjut LHP;1 (Satu) bundel Desain Gambar terdiri dari 2 (

Verry Anggriyandi tentang kesanggupanuntuk mengembalikan kerugian Negara;Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan JalanTani RT.13, RT.12, RT.O6, dan RT.05);Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaNomor : 700/184/LHPIrbanwil IV/INSP/2018 tanggal 30 November2018 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar KabupatenTanah Laut;1 (Satu) bundel SK terdiri dari SK Bendahara, SK TPK, dan SK PPH;1 (Satu) bundel Tindak Lanjut LHP;1 (Satu) bundel Desain Gambar terdiri dari 2 (

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari Wali kota Lubuklinggau berdasarkan suratnya Nomor:700/89/Insp/2015, tanggal 18 Maret 2015;Bahwa,pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohonhadir dipersidangan, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembalidengan Termohon namun tidak

tetap tidak mau diceraikan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadasemua hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin untuk melakukan perceraian dari Wali Kota Lubuklinggau dengan Suratnya Nomor700/89/Insp

Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu Nomor120/ND/IV/Insp perihal Laporan Hasil Pemantauan dan PoskoPengaduan Masyarakat dalam Rangka Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) pada Sekolah Negeri di lingkunganPemerintah Kota Bengkulu;4. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insp tanggal16 Juli 2012;5. Fotocopy Laporan No : 421.3/3224/V.Diknas tanggal 11 Agustus2013 tentang Laporan atas Instruksi Walikota Nomor 2083 tahun2012;6.

Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu Nomor120/ND/IV/Insp perihal Laporan Hasil Pemantauan dan PoskoPengaduan Masyarakat dalam Rangka Penerimaan Peserta DidikBaru (PPDB) pada Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah KotaBengkulu;. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insp tanggal16 Juli 2012;. Fotocopy Laporan No : 421.3/3224/V.Diknas tanggal 11 Agustus2013 tentang Laporan atas Instruksi Walikota Nomor 2083 tahun2012;.

Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu) Nomor120/ND/IV/Insp perihal Laporan Hasil Pemantauan dan PoskoPengaduan Masyarakat dalam Rangka Penerimaan Peserta DidikBaru (PPDB) pada Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah KotaBengkulu;. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insp tanggal 16Juli 2012;. Fotocopy Laporan No : 421.3/3224/V.Diknas tanggal 11 Agustus2013 tentang Laporan atas Instruksi Walikota Nomor 2083 tahun2012;.

Pada tanggal 7 Maret 2013, PENGGUGAT mendapat Surat Panggilan Nomor: 18/S/INSP/IIV2013, tertanggal 7 Maret 2013 dari Ketua TimPemeriksa Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya PENGGUGATmenghadiri panggilan tersebut dan PENGGUGAT hanya disarankan keDepartemen Dalam Negeri RI untuk mencari foto copy Tiket Pesawatsaat keberangkatan dan kepulangan PENGGUGAT saat melakukantugas pengawasan kegiatan Ujian CPNS T.A. 2004 di Kabupaten Karo; b.

Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor124/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang memutuskanmemperkuat jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut di dalam SuratKeputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/13/2013tanggal 16 Desember 2013 berupa Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri sebagai PNS, karena Penggugat berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) tanggal 19 Maret 2013 dan Tanggal 22 April 2013serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 107/S/INSP

Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 huruf c, d, e dan f tidak bisa diterimadan harus ditolak karena pada tanggal 24 November 2004 setelah acarapengarahan kepada panitia pelaksanaan ujian telah selesai Penggugat bukanhanya meminta surat SPPD tetapi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan(BAP) tanggal 19 Maret 2013 dan Tanggal 22 April 2013 serta Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Nomor : 107/S/INSP/IX/2013 tanggal 24 September 2013Penggugat menerima Lembar Jawaban Komputer (LUK) melalui serah terimaLembar

GINTINGNomor : 107/S/INSP/X/2013 tanggal 24 September 2013 (foto copy sesuai dengan asili);: Surat Panggilan Il No. Pol : S. Pgl/1924.A/XII/2006/Dit. Reskrimtanggal 11 Desember 2006 kepada Dra. BAHAGIA Br. GINTINGuntuk datang ke kantor Dit Reskrim Polda Sumut, guna untukmendengar keterangannya sebagai TERSANGKA (foto copysesuai dengan asli); : Surat Panggilan No. Pol : S. Pgl/806/IV/2009/Dit.Reskrimtanggal 29 April 2009 kepada Dra. BAHAGIA Br.

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa, karenaPenggugat terbukti melakukan pelanggaran Disiplin Tingkat Berat,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 19 Maret 2013 dantanggal 22 April 2013 serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor :107/S/INSP/X/2013 tanggal 24 September 2013, berupa : telah menerimaLembar Jawaban Komputer (LUK) Ujian Pengadaan CPNS Kabupaten KaroHim. 59 dari 70 him. Put. No.21/G/2014/PT.TUN.

keadaan tersebut tidakpernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membinarumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harusditempuh;6 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikianini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddahwarahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;7 Bahwa, Pemohon selaku PNS memperoleh surat izin bercerai berdasarkan suratketerangan Walikota Lubuklinggau Nomor : 700/04/Insp

Saksi:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/17/X/2014 tanggal 27 Oktober2014 yang dkeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Lubuklinggau, dan telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi materai dan dicap pos,diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;Asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Upaya Perceraian yang dikeluarkanoleh Walikota Lubuklinggau Nomor 700/04/Insp/2016 tanggal 27 April 2016,diberi kode P.2;1. saksi I Pemohon, Musi Rawas, 14 Juli 1950/umur 66 tahun, agama Islam,pendidikan

Boejasin Pelaihari TahunAnggaran 2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah LautInspektorat No. 700/30LHP IRBANWIL II/INSP/2021 tanggal 16 Februari 2021,yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi dr.

EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dalam penggunaandana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernahn membuat laporanpertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari PemerintahDaerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalamInstruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUDHadji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal initerlinat dari:e Dana

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) eksemplar koran Radar Gorontalo edisi tanggal 29 Juni 2015; 1 (satu) buah Dokumen hasil pemeriksaan dengan nomor : 79/LPH/RAH/INSP/2014 tanggal 04 Desember 2014; Dikembalikan kepada yang berhak;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) eksemplar koran Radar Gorontalo edisi tanggal 29 Juni 2015; 1 (satu) buah Dokumen hasil pemeriksaan dengan nomor79/LPH/RAH/INSP/2014 tanggal 04 Desember 2014;Diserahkan kepada yang berhak;4.

untuk mengawasi dinasdinas di bawah pemerintah Kota Gorontalo; Bahwa sebagai Ketua LPM di Kelurahan, saksi mempunyai SK dari kelurahan untukmengawasi pekerjaan di pemerintahan kelurahan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umumtelah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) eksemplar koran Radar Gorontalo edisi tanggal 29 Juni 2015; 1 (satu) buah Dokumen hasil pemeriksaan dengan nomor79/LPH/RAH/ INSP

Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 27 dari 28, Putusan Perkara Pidana Nomor 280/Pid.B/2018/PN Gto 1 (satu) eksemplar koran Radar Gorontalo edisi tanggal 29 Juni 2015; 1 (satu) buah Dokumen hasil pemeriksaan dengan nomor79/LPH/RAH/INSP/2014 tanggal 04 Desember 2014;Dikembalikan kepada yang berhak;4.

Maningo Rahmat, M.Sisebesar Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan jutarupiah);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atasPenggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa PattojoKecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 dariInspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor14 15710/17/INSP/V1I/2018 tanggalpengadaan bahan material dan upah tukang yang digunakan untuk29 Juni2018, diperoleh jumlahpembangunan fisik yang telah dibayarkan oleh terdakwa sebagai berikut :

00, (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribulima ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga masih terdapatkerugian negara sebesar Rp. 213.137.000,00, (dua ratus tigabelas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau sekurangkurangnya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan HasilPemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Desa dan AlokasiDana Desa pada Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja KabupatenSoppeng Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah KabupatenSoppeng Nomor : 710/17/INSP

Maningo Rahmat, M.Sisebesar Rp. 148.000.000,00 (Seratus empat puluh delapan jutarupiah);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atasPenggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa PattojoKecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 dariInspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor710/17/INSP/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, diperoleh jumlahpengadaan bahan material dan upah tukang yang digunakan untukpembangunan fisik yang telah dibayarkan oleh terdakwa sebagaiberikut : Hasil

di InspektoratKabupaten Soppeng adalah melakukan reviu, pemantauan,monitoring dan evaluasi, audit kinerja/operasional/ ketaatandan audit tujuan tertentu yang meliputi Audit Investigatif, AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara, Audit PenyesuaianHarga, Klaim dan Hambatan Kelancaran Pembangunan,Pemberian Keterangan Ahli serta tugas audit lainnya sesuaipenugasan pimpinan;Bahwa ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan ahli olehInspektur Daerah Kabupaten Soppeng dengan surat tugasNomor : 700.X/46/Insp

,MH No. 700/09/Insp/II/2018 tanggal 14Pebruari2018;Bahwa ruang lingkup audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakuppenggunaan ADD dan Dana Desa pada pelaksanaan kegiatanPembangunan Fisik di Desa Pattojo Kecamatan LiliriajaKabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016,yang didugaterdapat penyimpangan yang ~merugikan keuangannegara/daerah;Bahwa prosedur audit dalam rangka audit investigatif atasdugaan penyalahgunaan tersebut, adalah sebagai berikut :1) Melakukan penelaahan

Pemerintah DaerahKabupaten Boalemo mengalami kerugian sebesar Rp.48.054.760, (empatpuluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atausekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan AlokasiDana Desa (ADD) Desa Pangeya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemoyang dilakukan oleh Saiful Nurain selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran2012 dari Inspektorat Kabupaten Boalemo Nomor : 700/INSP/145.a/IX/2014Tanggal

Pemerintah Daerah KabupatenBoalemo mengalami kerugian sebesar Rp.48.054.760, (empat puluh delapan juta limapuluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, sesuai denganLaporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atasdugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pangeya Kecamatan WonosariKabupaten Boalemo yang dilakukan oleh Saiful Nurain selaku Bendahara Desa TahunAnggaran 2012 dari Inspektorat Kabupaten Boalemo Nomor : 700/INSP/145.a/IX/2014Tanggal

Pangeya tentangpermasalahan dana ADD tahap II tahun 2012 yang digunakan oleh Bendahara Desa /ADD dan berdasarkan surat tugas dari Kepala Inspektorat ;Bahwa pemeriksaan dari Inspektorat dilakukan oleh Tim yang terdiri dari saksi sendiriselaku Ketua Tim, dan Irfan Ibrahim , Idram Rahmola selaku anggota ;Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2013 di Kantor Desa PangeyaKecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo ;Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan khusus yaitu No : 700/INSP

oleh Bendahara Desa /ADD dan berdasarkan surat tugas dari Kepala Inspektorat ;Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan dana ADD tahap II di Desa Pangeya,berdasarkan surat tugas dari Kepala Inspektorat ;Bahwa pemeriksaan dari Inspektorat dilakukan oleh Tim yaitu Abdul Kader.HIHamisi,SH dan saksi sendiri ;Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2013 di Kantor Desa PangeyaKecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo ;33Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan khusus yaitu No : 700/INSP

Ahli sebagai berikut :Ahli AGUSTIN PITER PAIRI, S.Sos ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;Bahwa Ahli sebagai Auditor Inspektorat Boalemo pernah dimintakan pemeriksaanoleh Penyidik sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi43penyalahgunaan bantuan keuangan dana ADD tahap II di Desa Pangeya KecamatanWonosari Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2012 ;Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 700/INSP

(GDIK) dari bulan Agustus-bulan Desember 20134 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Seltan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.20) 1 (satu) jepit Berita Acara Serah Terima Beras dari bula Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.21) 1 (satu) exsemplar Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : INSP

20134 serta bulan ke13, ke14 dan bulan ke15 tahun 2013 desaPaan Waru Kecamatan Elar Seltan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19Desember 2013.20) 1 (satu) jepit Berita Acara Serah Terima Beras dari bula AgustusbulanDesember 2013 serta bulan ke13, ke14 dan bulan ke15 tahun 2013 desaHal. 4 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.SusTPK/2015/PN.KpgPaan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19Desember 2013.21) 1 (satu) exsemplar Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor> INSP

TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke13 , 14, 15 TA.2013 Desa Paan Waru , berdasarkan Surat Perintah tugas BupatiManggarai Timur Nomor : INSP.700 / 24 / Ill / 2014 , tanggal 21 Maret 2014 ,bersama sama dengan saudara BONAVENTURA A.

THADEUS ENGGUR memberikan keterangan sebagai ahlisaat sekarang ini sesuai surat Bupati Manggarai Timur Nomor: INSP.700 / 24 / Ill /2014, tanggal 21 Maret 2014 ;Bahwa benar, dasar ahli Drs. THADEUS ENGGUR melakukan audit sehubungandengan pendistribusian raskin tahap Il periode bulan agustus s/d bulan desemberTA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 desa Paan Waruadalah :1.

Surat perintah tugas Bupati Manggarai Timur Nomor : INSP.700 / 16 / Ill / 2014, tanggal 17 Maret tentang Pelaksanaan Koordinasi dengan team PenyidikTindak Pidana Korupsi Polres Manggarai untuk mengetahui data dan dokumenserta fakta yang di perlukan dalam perhitungan kerugian kKuangan Negara .daerah di Desa Paan Waru mengenai masalahan Raskin Tahap Il periodebulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 ,14,15TA.2013 ;3.

TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru , berdasarkan Surat Perintah tugas BupatiManggarai Timur Nomor : INSP.700 / 24 / Ill / 2014 , tanggal 21 Maret 2014 ,bersama sama dengan saudara BONAVENTURA A.