tokoh masyarakat setempat.Bahwa pada tanggal 11 September 2007 telah di keluarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak nomor : 427 tahun 2007Tentang Pembentukan Komite Pembangunan dan Tim Pelaksana PembangunanUSB SMP Begeri Kabupaten Pontianak tahun 2007 yang di tanda tangani oleh terdakwa BusriSpd Mpd, yang mana untuk susunan pengurus KP USB SMPN 4 Kuala Mandor Bdengan susunan pengurus sebagai berikut: Ketua : Watno Sekretaris : Suparman Bendahara : Sahidin,SH Atministrasi kauangan

tokoh masyarakat setempat.Bahwa pada tanggal 11 September 2007 telah di keluarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak nomor : 427 tahun 2007Tentang Pembentukan Komite Pembangunan dan Tim Pelaksana PembangunanUSB SMP Begeri Kabupaten Pontianak tahun 2007 yang di tanda tangani olehterdakwa Busri Spd Mpd, yang mana untuk susunan pengurus KP USB SMPN 4Kuala Mandor B dengan susunan pengurus sebagai berikut: Ketua : Watno Sekretaris : Suparman Bendahara : Sahidin,SH Atministrasi kauangan

Putusan No. 1268/Padt.G/2018/PA.Gstidak jujur dalam kauangan, seperti Tergugat mempunyai hutang tanpasepengetahuan Penggugat;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidakingin mempertahankan kepentingan dan hakhak keperdataannya, makaberdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dandiputus tanpa hadirnya Tergugat

Muhammad menyerahkan kauangan kepada tersangkasejumlah yang Para Terdakwa minta tersebut; Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul09.00 WIB Saksi kembali menelfon Sdr.

Memohon Majelis Hakim Yang Terhormat membebankan pelunasan utangRp.3.500.000.000 (terbilang : tiga miliar lima ratus juta rupiah) untukpelunasan utang di 2 (dua) bank secara tanggung renteng karena Penggugatikut menikmati uang dari kucuran kredit tersebut apalagi belum adapertanggungjawaban pengelolaan kauangan baik pengelolaan keuanganperusahaan maupun rumnah tangga ;8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;9.

.> Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur JenderalPajak Departemen Kauangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan UmumDirektur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor KEP54/A/2003, KEP 47/PJ/2003. KEP973011 tahun 2003, Nomor:073012tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindah Bukuan, Pelimpahan danPembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.> Pasal 16 Perbup Kabupaten.

Kecamatan Sapuran, Kabupaten> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK/03/2007 yangberbunyi : Dalam hal PBB terutang dipungut oleh petugas Pemungut,setiap hari kerja Petugas Pemungut Wajib menyetorkan hasil pemungutan12 Perkara KorupsiPBB tersebut ke TP (tempat pembayaran), Kecuali daerah tertentu yangsarana dan prasarananya sulit penyetoran dapat dilakukan paling lamatujuh hari setelah pemungutan .> Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur JenderalPajak Departemen Kauangan

menyebutkan bahwa,"Dalam hal PBB terutang dipungut oleh petugas Pemungut, setiap harikerja Petugas Pemungut Wajib menyetorkan hasil pemungutan PBBtersebut ke TP (tempat pembayaran), Kecuali daerah tertentu yangsarana dan prasarananya sulit penyetoran dapat dilakukan paling lamatujun hari setelah pemungutan.Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pembayaran pajakbumi dan bangunan tersebut telah pula diatur di dalam SuratKeputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur JenderalPajak Departemen Kauangan

ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Kabupaten WonosoboNomor 23 tahun 2013;Menimbang, bahwa karena dalam pelaksanaan pemungutanpajak bumi dan bangunan untuk Desa Rimpak tahun 2012 dan 2013tersebut terdakwa selaku Kepala Desa telah melaksanakankewenangan untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan tersebut,Ad. 4. 47 Perkara Korupsiyaitu dengan tidak mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor167/PMK/03/2007, Surat Keputusan Bersama Direktur JenderalAnggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Kauangan

Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidakjujur dalam masalah kauangan dan sering memukul Penggugat dalam terjadikeributan;3).

Tergugat tidak terouka dalam masalah kauangan kepada Penggugat,c. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dari bulan Juli 2016sampai dengan oktober 2016,d. Tergugat berlaku kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, danapabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badanPenggugat,Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0838/Pdt.G/2016/PA.MEe. Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi kartu denganayam dengan menggunakan uang,f. Tergugat sering menggunakan obatobatan terlarang;4.

Peraturan Menteri Kauangan R.I Nomor : 130/PMK.010/2012 tentangPendaftaran Fidusia;12.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor : 29/POJK.05/2014 danNomor : 30/POJK.05/2014.;Bahwa sampai ini Mobil Toyota Grand New AvanzaE 1.3 M/I, tahun 2018,Warna Silver Metalik, No. Rangka MHKM5EA2JJK043407, No. MesinINRF374906 dengan Plat Mobil W 1662 TZ dalam Penguasaan Tergugat;14.

lembar asli Surat KetetapanPajak Daerah, karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maupun dalamperkara lain maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP maka haruslah dinyatakandikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;e Perbuatan Terdakwa merugikan kauangan

Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karenaTergugat tidak jujur dalam masalah kauangan dan sering memukulPenggugat dalam terjadi keributan;oy.

Megasari ;Bahwa perlakuan diskon atau potongan harga yang Pemohon Banding lakukanjuga telah sesuai dengan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun2000 Pasal 1 angka 17 yang menyatakan bahwa "Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalahjumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkandengan Keputusan Menteri Kauangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitungpajak yang terutang";Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 18 UndangUndang Nomor 18 Tahun2000 disebutkan

penggugat dan tergugat telahterjadi perselisihan dan percekcokan setidaktidaknya perselisihan kehendak karenapersoalan kredit yang tidak mendapat persetujuan dari penggugat yangmenyebabkan penggugat merasa tidak di hargai oleh tergugat yang menyebabkanpenggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama setahun lebih tanpa salingmenghiraukan lagi, oleh karena itu dalil gugatan penggugat pada point 5 b dan point6 telah terbukti;Menimbang, bahwa saksisaksi penggugat dan tergugat tidak mengetahuitentang kauangan

Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat,terutama dalam masalah kauangan dan selalu mengelak jikaPenggugat meminta uang belanja;c. Tergugat adalah seorang yang pemarah, suka berkata kasar dan kotorterhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalanpersoalan kecil, bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalumengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;d.

Disamping kesalahan dalam penjumlahan saldo bahwaAdmin Finance juga tidak mencatat uang masuk tanggal 18 Oktober 2013atas pelunasan pembayaran dari Westin sebesar Rp. 2.848.050, namunkemudian tidak dicatatkan pada kas besar oleh Adimin Finance.e Laporan kauangan yang dibuat oleh Admin Finance di CV Vania Bali berbedadengan laporan keuangan yang dikirim ke kantor pusat sehingga dari kedualaporan tersebut terjadi perbedaan jumlah Saldoe Kesalahan Kesalahan dalam penjumlahan yang saksi maksudkan adalahpenjumlahan

Vania Bali tidak sama dengan laporan yang terdakwakirim ke kantor pusat.Perbedaan dari kedua laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikutPada data laporan kas besar yang ada di CV Vania Bali ( dalam dataKomputer Admin Finance ) penjumlahan uang masuk tidak sesuai denganjumlah yang sebenarnya ( jumlah yang saya catat lebih kecil dari jumlah uangseharusnya ) karena ada penjumlahan dengan sengaja terdakwa buat salah( Jumlah yang tercatat lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya ) sedangkanlaporan kauangan

Memang terkadang keluarga tergugat sering menanyakanmasalah kauangan karena keluarga targugat melihat tergugat maupunpenggugat sering meminta bartuan keuangan padahal keluarga tergugatHlm. 6 dari 18 hlm. Pts.No.53/Pdt.G/2018/PA. Ykselama ini melihat usaha tergugat dan penggugat berjalan baik tapisetelah mengetahui terjebak koperasi/rentenir mulai mempersoalkan tapihal itu menurut tergugat wajar karena dimana pun siapapun orang tuatidak mau melihat anak anaknya susah.

Fotocopy Peraturan menteri Kauangan No.55/PMK.03/2009 tentangbentuk ukuran dan warna benda meterai., ............ diberi tanda TT.15;6. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.03/2014 tentangbentuk ukuran dan warna benda meterai., ............. diberi tanda TT.16;7. Fotocopy berupa gambar meterai 20092014., ....... diberi tanda TT.17;8.

Gusti Putu Mertadana selaku KepalaBagian Kauangan Pemerintah Kabuapten Daerah Tingkat Il Jembrana danIda Bagus Indugosa, SH. selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembranamencari cara untuk menyelesaikan ketekoran kas tersebut, dan pada tanggal4 Agustus sepakat untuk menutupi Ketekoran tersebut denggan caramempertanggungjawabkansecara fiktif uang Anggaran Rutin dalam APBDTahun Anggaan 1999/2000 ;Bahwa Terdakwa bersama Komang Sampun, S.Sos. selaku BendaharawanRutin membuat pertanggung jawaban secara

inti na mah;e Hoyong leres deui hawatos ka pun anak sok ngurung diri wae;e = Upami maksa wae mah abdi nyuhunkeun tanjakan atanpai pangbibingah anu ageungna Rp.100.000.000, (saratus juta) sareng gajih tiap sasih sa utuhna / atanapi satengahna sewang;e Abdi mah tos berusaha baikbaik dina salami rumah tangga (dilereskeun ku kulawargi abdi,upami aya salah paham teh) da rumah tangga mah teu aya nu mulus;e = =Abdi dikantunkeun sareng pun anak parantos sataun satengah (1 2 th) (2 tahun kirang);e Soal kauangan

., yang mana untuk susunanpengurus KPUSB SMPN 4 Kuala Mandor B dengan susunan pengurussebagai berikut: Ketua : Watno Sekretaris : Suparman Bendahara : Sahidin,SH Atministrasi kauangan : Beata Tim Teknis KP USB terdiri dari: Ketua Pelaksana Tehnis > Sri Sulastri, S.H. Logistik : Sebastian Bayo Pelaksana Sipil / Finishing : PiusHal. 4 dari 39 hal. Put.

tokohmasyarakat setempat;Bahwa pada tanggal 11 September 2007 telah di keluarkan Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak nomor 427 Tahun 2007tentang Pembentukan Komite Pembangunan dan Tim PelaksanaPembangunan USB SMP Begeri Kabupaten Pontianak Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Busri, S.Pd., M.Pd., yang mana untuk susunanpengurus KPUSB SMPN 4 Kuala Mandor B dengan susunan pengurussebagai berikut: Ketua : Watno Sekretaris : Suparman Bendahara : Sahidin,SH Atministrasi kauangan

dengantanggal 23 September 2013 dengan ketentuan data telahlengkap, namun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013Terdakwa , Terdakwa Il, dan Terdakwa Ill tidak menyerahkandata yang diperlukan, kesimpulan hasil audit yaitu :v Koperasi mengakui bahwa laporan keuangan disusunmenggunakan sistem pembukuan tunggal, padahal sistempembukuan tunggal tidak dapat menghasilkan laporankeuangan yang terdiri dari neraca/laporan polisi kKeuangan,laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporanarus kas laporan kauangan