adalah batal demihukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Tergugat IV tidak sah memiliki dan/atau menguasalsaham di PT.Paific Royal Airways ;Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Saham yang sah padaPT.Pacific Royal Airways ;Menyatakan bahwa Akta yang berlaku dan mempunyai kekuatanhukum mengikat adalah Akta No.03 tanggal 23 September 2011dibuat dihadapan Dinar Putri Sambodja,SH, Notaris di KabupatenBogor , akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumhamberdasarkan Surat Keputusan No.AHU

Nomor 250/PDT/2020/PT DKISambooja,SH, Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telahmemperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkanSurat Keputusan No.AHU.51395.AH.01.Tahun 2011 tanggal21 Oktober 2011, serta telah didaftarkan dalam DaftarPerseroan dengan No.AHU0085278.AH.01.09 tanggal 21Oktober 2011 yang isinya sehubungan dengan perubahanPasal 4 Anggaran dasar PT.Pacific Royal Airways terkaitpeningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modaldisetor.

berdasarkan Surat KeputusanNo.AHU.51395.AH.01.Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011, sertatelah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU0085278.AH.01.09 tanggal 21 Oktober 2011 yang isinyasehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran dasar PT.PacificRoyal Airways terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkandan modal disetor ;Jadi berdasarkan Putusan aquo bahwa Akta No.03 tanggal 23September 2011, Notaris Dinar Putri Sambodja telahmemperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan SuratKeputusan No.AHU

AHU-1553.AH.01.04 Tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Keputusan tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-7743.AH.01.05;- Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng ;- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a quo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya

Melawan Hukumsebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.Bahwa PENGGUGAT mengetahui dan menyadari Akta No. 111 tanggal 13April 1988 belum mendapat pengesahan dari TERGUGAT Ill saat akanmemperpanjang perijinan Sertifikat HGU ke Badan Pertanahan di Medan.Dan untuk itu PENGGUGAT melalui surat No: 005/Spem/BE/V/2018tanggal 18 Mei 2018 meminta Duplikat Surat Keputusan Pengesahan Aktadimaksud kepada TERGUGAT III.Bahwa atas permintaan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT IIItelah memberikan jawaban sesuai surat No.AHU

Asli Surat Balasan Permohonan Duplikat SK No.AHU.2.UM.01.012274 tanggal 4 Juli 2018 dari Tergugat III yang ditujukankepada Penggugat, diberi tanda P11;Menimbang, bahwa suratsurat bukti berupa bukti asli Kecuali Bukti P1.bberupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai aslinya, sehingga oleh karenanya suratsurat bukti dimaksuddapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam gugatan ini;Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksisaksi kepersidangan ;Halaman 17

Nasrullah Nawawi , SH.MM , dari kantor Law FirmNasrullahn Nawawi & rekan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denganNomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU AHA04.0371 , tanggal 18 Mei 2015 , berkantor di Wisma Bhakti Mulya 5 floor,Suite 504, jl. Kramat Raya No.160, Jakarta Pusat 10430 ,sebagai Pengurus;4.

ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan KetintangMadya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamSengketa aNtara, > =ssqsee see eeeYAYASAN PATRIA USADA : Beralamat di Jalan Udayana No. 36 KecamatanNegara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, dan telahberbadan hukum, sesuai Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Rl No.AHU

No.M.HH40.AH.11.01 Tahun 2008 Tentangpengsahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum Tgl.3April 2008, Jo.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.70/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim.Tgl.28 Oktober 2010;Jo.Surat Mentri Hukum dan HAMRI, No.AHU.11.01 06 Tgl.11Maret 2011; demikian halnya pula Pengurus Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Kedaulatan Kota Ambon yang diketahuioleh Julius Manduapessy dan Belly Pariella selakuSekretaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Kedaulatan Nomor138.B

Raya Manyar Tirtomoyo No.41 Surabaya, Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-536 AH.04.03-2021 tertanggal 04 Oktober 2021, Sebagai Kurator;

., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus NO.AHU.297AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, yang berkantor dan beralamat di Infinitum Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B No. 11-12 AB, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Barn, Jakarta Selatan 12160;- Saudara Hansye Agustaf Yunus, SH., MH., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.

., Kurator dan Pengurus Terdaftarsebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.297AH.04.032019 tanggal 31 Desember 2019, yang berkantor danberalamat di Infinitum Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B No. 1112 AB,Jalan Dharmawangsa Ill, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160; Sdr. Hansye Agustaf Yunus, SH., MH., Kurator dan Pengurus Terdaftarsebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.

C3, Jakarta 12920; dan.Saudara Roberth Hasian Aritonang, SH., Kurator dan Pengurus Terdaftarsebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.297AH.04.032019 tanggal 31 Desember 2019, yang berkantor danberalamat di Infinitum Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B No. 1112AB, Jalan Dharmawangsa HI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160;Sebagai Kurator dalam proses Kepailitan Termohon.ll. Pelittum Permohonan pada halaman ke9 angka 6 yang semula berbunyi;6.

Jl.Mampang Prapatan Raya No. 106, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12790;Saudara Roberth Hasian Aritonang, SH., Kurator dan Pengurus Terdaftarsebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.297AH.04.032019 tanggal 31 Desember 2019, yang berkantor danberalamat di Infinitum Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B No. 1112AB, Jalan Dharmawangsa Ill, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160;Sdr.

Saudara Roberth Hasian Aritonang, SH., Kurator dan Pengurus Terdaftarsebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.297AH.04.032019 tanggal 31 Desember 2019, yang berkantor danberalamat di Infinitum Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B No. 1112AB, Jalan Dharmawangsa Ill, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Kuasa Termohon telahmengajukan tanggapan tanggal 20 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut:1.

Nizar) ingin menguasai tanah a quodengan cara mendirikan Yayasan tandingan/ yang baruyang seolaholah yayasan tersebut ada hubungannyadengan yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf NoW.2/Km 15.01/02 .03/1V/15/1987 ;Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam poin 6 = yangmenyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah telahmenyesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yaitumendapatkan pengesahan = dari Menteri Hukum dan HAMberdasarkan No.AHU.3730.AH.01.04 Tahun 2010.

Dan sampai sekarang AktaNo.8 tahun 1987 tidak ada hubunganaya dengan SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU.3730.AH.01.04Tahun 2010 ;Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam poin 7 yangmenyatakan bahwa Sdr. Asrofuddin telah mengecohkanTergugat dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugatakan kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat untuk menanggapisurat Sdr.

Perk.No.493/Pdt/2015/PT.DKItanggal 6 Desember 2013 yang telah memperoleh pengesahanpersetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia sesuai keputusan No.AHU 67832.AH.01.02tahun 2013 dimana penyelenggaraan RUPS tersebutmengandung cacat formil karena panggilannya bertentangandengan tata cara pemanggilan RUPS yang diatur dalamAnggaran Dasar PT.Bumimas Megah Prima sehingga keputusanPara Pemegang Saham PT.Bumimas Megah Prima yangtertuang dalam akta tersebut patut untuk dibatalkan;

., keduanya Advokat dariOrganisasi Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan HukumPANGLIMA Tasikmalaya disingkat dan disebut LBH PANGLIMAberalamat Kantor Pusat di Jalan Raya Siliwangi No.1 Cilenga,Desa Selawangi,KecamatanSariwangi,Kabupaten Tasikmalaya danKantor Cabang Dusun Cidewa Rt 001 Rw 014, Desa Dewasari Kec.Cijeungjing, Kab.Ciamis, Provinsi Jawa Barat, berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU.06119.50.10.2014 sebagai BADAN HUKUM dan KeputusanMenteri Hukum dan HAM RI No.M.HH01.03.03

Kelahiran No.278/1989 atas nama Devy Thomas,tertanggal 23 Januari 1989, bukti P9 ;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.299/1992 atas nama Stellah, tertanggal 27Januari 1992, bukti P10;Foto copy Akta Pernyataan No.08, dikeluarkan oleh Hannywati Gunawan, SH,Notaris di Jakarta tertanggal 04 Oktober 2011, bukti P11 ;Foto copy Keterangan Hak Mewaris No.008/KETWRS/HG/X/2011,dikeluarkan oleh Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, tertanggal 04Oktober 2011, bukti P12 ;Foto copy Surat Keterangan Wasiat No.AHU

No.AHU.01.02.Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009, berkedudukan di JalanTengku Amir Hamzah Blok B No. 24, Kecamatan Medan Helvetia Timur, KotaMedan, dalam hal ini diwakili oleh ABDUL KHALID selaku Direktur memberikuasa kepada Kuasa Hukum : EDY SUHAIRI, S.H., dan kawankawan,Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Hukum Gajah Mada, beralamatdi Jalan Sena No. 14 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai,ceed e eee e eee ee eeeee eats eeeaeeeeetaeeeeaeaeaes

., Advokat dari LBH PANGLIMAberalamat kantor di Jalan Raya Sariwangi No. 1 Cilenga, DesaSelawangi, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya,Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU.06119.50.10.2014 sebagai BADAN HUKUM dan KeputusanMenteri Hukum dan HAM RI No.

Fotokopi dari kopi Surat Keterangan Wasiat a.n.Hiu Sun Lok yang dikeluarkan olehKementrian hukum Dan Hak Asasi manusia R.lI.direktorat Jendral administrasiHukum Umum No.AHU.2AH.04.01 7388, diberi tanda P1;10. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No.03730 a.n.Linda Magdalena Lt.72 m?

NO.AHU 0008782 AH.01.07.2018, berkedudukan kantor di GriyaBogor Raya 2 Blok A No. 8, Katulampa Kota Bogor Timur KotaBogor.

.;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum No.AHU.2AH.04.014828 tanggal 25 Agustus 2008.;1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 217/Tnds/1991tanggal 20 Desember 1991 yang dibuat dihadapan PPAT SOETJIPTO,SH ;1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 218/Tnds/1991tanggal 20 Desember 1991 yang dibuat dihadapan PPAT SOETJIPTO,SH. ;Hal. 15 dari 38 hal. Put.

dibuat dihadapi Notaris JUSTISIAPRIHATINI MINARKO, SH. ;1 (satu) eksemplar foto copy legalisir turunan Akta Kuasa No. 05 tanggal13 Mei 2009 dibuat dihadapan Notaris JUSTISIA PRIHATINI MINARKO,SH. ;1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Akta Surat Keterangan Hak WarisNo. 10/2009 tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan NotarisJUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH. ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum No.AHU

dibuat dihadapi Notaris JUSTISIAPRIHATINI MINARKO, SH.;1 (satu) eksemplar foto copy legalisir turunan Akta Kuasa No. 05 tanggal13 Mei 2009 dibuat dihadapan Notaris JUSTISIA PRIHATINI MINARKO,SH;1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Akta Surat Keterangan Hak WarisNo. 10/2009 tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan NotarisJUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH.;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum No.AHU

., (Bukti P12) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari MENKUM dan HAM RI No.AHU.2AH.04.018470 yang ditujukan kepada VICTORIA, SH., MKnPengganti HANNYWATI GUNAWAN, SH Notaris, tertanggal 05 September2019, (Bukti P13) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Mewaris No.018/Ket.Wrs/HG/IX/2019, pada tanggal 24 September 2019, dikeluarkanoleh Notaris HANNYWATI GUNAWAN, SH, (Bukti P14) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 668/2018, padatanggal 17 Juli 2018, dikeliarkan oleh

Jl.Raya Sebelah Barat dengan : Tanah A nah Sebelah Timur dengan : Tanah A hoeBahwa tanah yang dimiliki Penggugat berasal dari orang tuanya BONGDJU SEN bersaudara yang dikuasai sejak tahun 1950 kemudian menjadiwarisan dari orang tuanya sejak tahun 1993 dan sekarang menjadi Aset PT.TANAH WARISAN SEJAHTERA berdasarkan Akta Pendirian PerseroanTerbatas Notaris No.01 tertanggal 04 Januari 2016 yang dibuat do notaris AnlyCenggana, SH, Notaris Batam dan telah mendapatkan pengesahan dari MenteriHukum dan HAM No.AHU

Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Setiabudi- Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-88 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021;

Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-64 AH.04.03-2019 tertanggal 25 Maret 2019;