Bahwa mengingat Pengikatan Jual Beli Nomor : 91, tanggal 28 Februari2013, yang dibuat dihadapan Notaris Zainuddin, SH, merupakan suatuperikatan umum, maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yangketentuannya sebagai berikut:Untuk syaratnya sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:a) Sepakat mereka yang mengikatnya dirinya;b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;c) Suatu hal tertentu; dand) Suatu sebab yang halal;Berdasarkan syaratnya sahnya suatu perjanijan tersebut di atas, dapatdijelaskan

Perjanijan sewa menyewa mobil tersebut ada dibuatkan dalam bentuksurat perjanjian sewa menyewa Antara Terdakwa dengan Saksi Hj.

Menyatakan Surat Perjanijan Pinjam Meminjam tertanggal 9 Nopember2015, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Perjanjian PinjamMeminjam tertanggal 11 Nopember 2016, sah dan mengikat Penggugatdan Tergugat ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugatsebesar Rp. 937.340,.000, ( Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratusempat puluh ribu rupiah ) ;6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;8.

Tanda tangan para pihak pembuat perjanijan kerja Bersama;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermatiperjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat yaitu bukti bertanda P1= T 7telah memenuhi minimum syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 124 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut karenaPerjanjian Kerja Bersama itu ada hak dan kewajiban pengusaha yaitu Tergugatdan hak dan kewajiban buruh/pekerja yaitu Penggugat, dan tanggal waktumulai berlakunya yaitu 21 Nopember

Gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum;Menimbang, bahwa gugatan penggugat hanya ditujukan kepada TergugatMenimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa tergugat Datrianto,SE telahmelakuka perbuatan melawan hukum dalam melakukan perjanijan Kontrak/Sewarumah dan toko milik Penggugat Indahsyah sejak 12 Juni hingga 12 Juni 2028,tidak adanya kesepakatan apakah penggugat sebagai pemilik rumah dapat suatuwaktu menjual rumah tersebut dan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan padadiri penggugat akibat

,Notaris di Kabupaten Bogor;Bahwa di dalam akta perjanijan kerjasama a quo menyebutkan secara jelasbahwa lingkup dari perjanjian kerjasama a quo adalah penambangan pasirmilik dari Tergugat, dimana Penggugat adalah sebagai pihak penyetor modalatau investor, sedangkan Tergugat sebagai pemakai modal dari Penggugatyang akan menggunakan modal a quo untuk melakukan penambangan pasirmilik dari Tergugat;Bahwa berdasarkan akta perjanjian kerjasama a quo sebagai pihak investorPenggugat dijanjikan oleh Tergugat

Mahmud dengan perjanijan tidak akan membangun rumahsecara permanen dan harus seijin Dandim 1607/Sbw dan segeramengkosongkan tanah tersebut apabila digunakan TNI AD cq. Kodim1607/Sbw;Bahwa pada tahun 1992 dilakukan pengukuran oleh petugas dari KantorPertanahan Kab. Sumbawa yang dimohonkan oleh warga yang menempatitanah tersebut, namun oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kab.Sumbawa dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik TNI AD.

Mahmud dengan perjanijan tidak akan membangunrumah secara permanen dan harus seijin Dandim 1607/Sbw,dan segera mengosongkan tanah tersebut apabila digunakanTNI AD cq. Kodim 1607/Sbw;Bahwa pada tahun 1992 dilakukan pengukuran oleh petugasdari Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa yang dimohonkan olehwarga yang menempati tanah tersebut, namun oleh petugas ukurdari Kantor Pertanahan Kab.

Mahmuddengan perjanijan tidak akan membangun rumah secarapermanen dan harus seijin Dandim 1607/Sbw dan segeramengkosongkan tanah tersebut apabila digunakan TNI AD cq.Kodim 1607/Sbw;Bahwa pada tahun 1992 dilakukan pengukuran oleh petugas dariKantor Pertanahan Kab. Sumbawa yang dimohonkan oleh wargayang menempati tanah tersebut, namun oleh petugas ukur dari KantorPertanahan Kab. Sumbawa dinyatakan bahwa tanah tersebutadalah milik TNI AD.

tidak mengetahui Hak serta kewajiban TermohonKeberatan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 Huruf (c)Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 37 /Pdt.SusBPSK/2016/PN TjbUndangundang No 8 Tahun 1999 tentang PelindunganKonsumen menyatakan bahwa Hak atas informasi yangbenar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan / atau jasa, Penggugat hanya menyodorkan sajadokumendokumen perjanjian kepada Tergugat untuk ditandatangani dan setelah ditanda tangani Penggugat kembalimengambil dokumendokumen perjanijan

Namun untuk dapat dikatakan sah perjanijan tersebut, harusmemenuhi syaratsyarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHper, yaitu:1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri. Kesepakatan berarti adapersesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai halhal pokokyang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harusmempunyai kemauan yang bebas (Sukarela) untuk mengikatkan diri, di manakesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diamdiam.

RobbyGunawan tidak menyelesaikan Pekerjaannya sebagaimana yang telahdisepakati bersama berdasarkan Perjanijan pengerjaan PembangunanBangunan Ruko, Rukan, Hotel Harper Nomor 112/ SK/ ADPER/ GMA/ IX/ 2013,tanggal 5 september 2013, dan telah pula dilakukan teguran berkalikali atasbobot pekerjaan dan lewat waktu penyerahannya kepada Terdakwa ; Halaman 32 dari 47 Halaman PUTUSAN NOMOR 325/ PID/ 2019/ PT.MKSBahwa dalam pertimbangan Majelis hakim pada halaman 52 alineaketiga majelis hakim mempertimbangkan

Djuajir Sumardi,S.H., M.H harunya majelis hakim lebih memahami persoalan dengan tidakmengesampuingkan Pasal 42 ayat (1) undangundang Nomor 20 tahun 2011menyatakan Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelumpembangunan rumah susun dilaksanakan hal ini menunjukkan bahwapenjualan atas property yang belum selesai dikerjakan tidaklah melanggarperjanjian pembangunan, sebab didalam Perjanijan pengerjaan PembangunanBangunan Ruko, Rukan, Hotel Harper Nomor 112/ SK/ ADPER/ GMA/ IX/ 2013,tanggal 5

Bahwa, penarikan objek jaminan perjanijan fidusia menurut perjanjian,fidusia (Undangundang No. 42/1999) dan ketentuan hukum bisa dilakukansendiri oleh Tergugat atau pun kuasa dari Tergugat dan jika diperlukanboleh /dapat dengan bantuan alat negara (Polisi) (Vide, Akta PerjanjianHalaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pat.G/2018/PN Tsm.Jaminan Fidusia pasal 7 ayat/butir angka 3, oleh karena itu Perkap No. 8Tahun 2011.Tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia, dapat ditempuh jikaTergugat

Maluku Barat Daya secara hukummerupakan bagian yang sangat urgent dalam Peristiwa HukumPerkara ini, karena adanya Peran mulai dari Penawaran objek kerjasama berupa Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 Tutwaru, Lokasi Pulau Lakor kepada Penggugat yang dimanaterjalinnya suatu hubungan Perjanijan Kontrak Kerja antaraPenggugat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Maluku Barat Daya secara hukum merupakan bagianyang sangat urgent dalam Peristiwa Hukum Perkara ini, karenaadanya Peran mulai dari Penawaran objek kerja sama berupaPekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 Tutwaru, LokasiPulau Lakor kepada Penggugat yang dimana terjalinnya suatuhubungan Perjanijan Kontrak Kerja antara Penggugat dan KepalaDinas Pekerjaan Umum Kab.

Yohanes Lebansendiri ;Bahwa selain itu untuk mengatasi keterlambatan perolehan hasil dari kKebunplasma, antara Tergugat dengan pihak Koperasi Mitra Usaha Koperasisawit Bongan Jempang yang membawahi' Koperasi KaryaBersama/Koperasi Sempakat Takag telah sepakat untuk mengikat dirinyadalam Perjanijan Pinjam Meminjam Dan Pengakuan Hutang tertanggal 10Januari 2013, dimana pihak Tergugat memberikan pinjaman sebesarRp.1.500.000.000,00 ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) melalui 2 ( dua )kali tahapan penerimaan

Suyani Ibrahim yangtelah dianggap sebagai anak angkatnya;Bahwa awalnya dibuat surat perjanijan yang menyatakan bahwa uang yangdidepositokan tersebut adalah milik Penggugat akan tetapi ketika akanditandatangani Penggugat berubah pikiran karena Penggugatsangatpercayakepada almh. Suyani lbrahim yang telah dianggap sebagai anak Penggugatsendiri;Bahwaalmh.

terhdap laporan mediasiBahwa dalam pelaksanaan mediasi dengan mediator DR Mukhtaruddin,9.H.1.M.H.1 pada tanggal Agustus 2019 telah terjadi kesepakatandamai tentang perjanjian pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugatdengan Nomor Register 489/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal Agustus 2019menganai posita 4a berupa satu buah unit rumah batu permanen dan 4bberupa satu tanah kering dengan luasMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadikesepakatn damai dengan adanya Surat perjanijan

Bangun Jaya Sejantera) beralamatdi Jalan Sentrasari Kulon Ill No 8, RT.0O6/RW.003, Sukarasa, Sukasari, KotaBandung, Jawa Barat, yang jumlahnya sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus limapuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa adanya utang Termohon PKPU kepada KreditorLain ini didukung oleh bukti Surat KL1 dan KL3, yang menunjukkan bahwasebelumnya telah ada perjanijan jualbeli bahan kain dan atau sejenisnyaantara Kreditor Lain dengan Termohon PKPU, dan barangbarang tersebuttelah dikirim oleh Kreditor Lain

Sertifikasi 4509 atas nama ASEP (alm)dengan luas tanah 505 m2, yang mana sertifikat tanah dan bangunantersebut oleh pihak ahli waris telah dikuasakan kepada salah satu dariPIHAK KEDUA.Pasal 2PEMBERIAN MODAL DAN JAMINAN1) PIHAK PERTAMA akan memberikan modal sejumlah Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA setelahditandatanganinya Surat Perjanijan Keryasama ini oleh PARA PIHAK.2) PIHAK KEDUA akan memberikan jaminan/agunan kepada PIHAKPERTAMA berupa sertifikat tanah dan bangunan

Sertifikasi 4509 atas nama ASEP (alm)dengan luas tanah 505 m2, yang mana sertifikat tanah dan bangunantersebut oleh pihak ahli waris telah dikuasakan kepada salah satu dariPIHAK KEDUA.Pasal 2Halaman 37 dari 44 halaman Putusan nomor 669PDT/2021/PT BDG13.14.PEMBERIAN MODAL DAN JAMINAN1) PIHAK PERTAMA akan memberikan modal sejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA setelahditandatanganinya Surat Perjanijan Keryasama ini oleh PARA PIHAK.2) PIHAK KEDUA akan memberikan jaminan

lainnyayang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Karanganyar Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Krg tanggal 17Oktober 2017;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dengan Surat Gugatan,yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyarpada tanggal 22 Mei 2017 di bawah Register Perkara Nomor 45/Pdt.G/2017/PNKrg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat, dengandibuat Perjanijan

O07 tanggal 15122017 yang ditandatanganidihadapan TURUT TERGUGAT,;Menyatakan TERGUGAT telah InkarJanji/Wanprestasi;Menyatakan Perjanijan Pengikatan Jual Beli No. 07 tanggal 15122017yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGATdihadapan TURUT TERGUGAT tidak berlaku lagi karena TERGGUGATtelah melakukan Ingkarjanji/Wanprestasi;Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sebesarRp. 1.000.000,(satujuta rupiah) perhari apabila TERGUGAT lalaimelaksanakan isi putusan ini;Menyatakan

AGREEMENT;3) In the event that BOTH PARTIES fail to achieve asettlement agreement after 90 (ninety) calendarsDAYS of negotiation, BOTH PARTIES agreed tosettle the disputes at the Indonesia National ArbitraryAgency (BANI) in Jakarta;4) The conlusion/decree of BANI shall be final andbecome binding to BOTH PARTIES;Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:1) Perjanjian ini dibuat dan tunduk pada hukum yangberlaku di Republik Indonesia;2) Para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisinanyang timbul dari perjanijan

achieve asettlement agreement after 90 (ninety) calendarsDAYS of negotiation, BOTH PARTIES agreed tosettle the disputes at the Indonesia National ArbitraryAgency (BANI) in Jakarta;4) The conlusion/decree of BANI shall be final andbecome binding to BOTH PARTIES;Dengan terjemahan bebas sebagai berikut1) Perjanjian ini dibuat dan tunduk pada hukum yangberlaku di Republik Indonesia;Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.2) Para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisinanyang timbul dari perjanijan