Prawirotaman Yogyakartadan Terdakwa menyampaikan kepada kurban supaya tidak jadi mengambiluang sekarang dengan alasan harus ada ijin PPATK dan Bank Indonesia, ataspenjelasan dari Terdakwa kurban masih percaya dan Terdakwa pinjam uangsebesar Rp. 45.650.000, (empat puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah)kepada kurban dengan alasan ada urusan dengan Kepolisian dan Kejaksaan,atas bujuk rayu tersebut kuroban memberikan uang permintaan Terdakwa;Bahwa sampai dengan bulan September 2011 kurban sudahmenyerahkan

Prawirotaman Yogyakarta dan Terdakwamenyampaikan kepada kurban supaya tidak jadi mengambil uang sekarangdengan alasan harus ada ijin PPATK dan Bank Indonesia, atas penjelasan dariTerdakwa kurban masih percaya dan Terdakwa pinjam uang sebesarRp. 45.650.000, (empat puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah) kepadakurban dengan alasan ada urusan dengan Kepolisian dan Kejaksaan, atas bujukrayu tersebut kurban memberikan uang permintaan Terdakwa;Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN Yyk Halaman

Sprin/850/VII/2009/Bareskrim tanggal 22 Juli 2009 Terdakwa diangkat dalam jabatanbaru selaku Penyidik pada Unit Money Laundering Dit II/Eksus BareskrimPolri ; Berdasarkan Surat PPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal 16Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuangan yang berindikasiTindak Pidana Pencucian uang (sesuai LHA063/03.11.013/02/09/Rtanggal 26 Februari 2009 a/n GAYUS HP.

TAMBUNANmasih dalam tahap penyelidikan ;Bahwa atas dasar disposisi tersebut, Terdakwa baru menindaklanjuti SuratPPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal 16 Maret 2009 tentangLaporan Analisis Transaksi Kuangan yang berindikasi Tindak PidanaPencucian Uang (sesuai LHA063/03.11.013/02/09/R tanggal 26 Februari2009 a/n GAYUS HP. TAMBUNAN), dengan menuangkan dalam LaporanPolisi No.

Pol.: Sprin/850/VII/2009/Bareskrim tanggal22 Juli 2009 Terdakwa diangkat dalam jabatan baru selaku Penyidik padaUnit Money Laundering Dit Il/ Eksus Bareskrim Polri ;Berdasarkan Surat PPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal 16Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuangan yang berindikasiTindak Pidana Pencucian Uang (sesuai LHA063/03.11.013/02/09/R tanggal 26 Februari 2009 a/n GAYUS HP.

TAMBUNAN menemui Kanit KOMBES POL PAMBUDI PAMUNGKASdan waktu itu Terdakwa menerima hadiah berupa uang Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) dari HAPOSAN HUTAGALUNG, padahal Terdakwamenyadari bahwa pada saat itu sedang melaksanakan tugas danwewenangnya selaku penyelidik melakukan tindakan penyelidikanmenindaklanjuti Surat PPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal16 Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuangan yangberindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (sesuai LHA063/03.11.013/02/09/R tanggal

TAMBUNANmasih dalam tahap penyelidikan ; Bahwa atas dasar disposisi itu, Terdakwa baru menindaklanjuti SuratPPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal 16 Maret 2009 tentangLaporan Analisis Transaksi Keuangan yang berindikasi Tindak PidanaPencucian Uang (sesuai LHA063/03.11.013/02/09/R tanggal 26 Februari2009 a/n GAYUS HP. TAMBUNAN), dengan menuangkan dalam LaporanPolisi No.

Siti Zahra sebagai penjual dan Parjiman sebagai pembelidihadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbaggi Besar Drs.Muchtar Achmad yang sebelah utara berbatasan dengan Mu'inah,sebelah timur dengan jalan Desa, sebelah selatan dengan Daluji,sebelah barat dengan Samsi, seluas 195 M2.KASNUNAlas Hak: AKTA JUAL BELI NOMOR 1130/TB/KE/IX/1996 tertanggal 16september 1996, terletak di Kampung/Desa Karang Indah, KecamatanTerbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Hj.

SitiZahra sebagai penjual dan Kasnun sebagai pembeli dihadapan Camatselaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar Drs.

SitiZahra sebagai penjual dan Daluji sebagai pembeli dihadapan Camatselaku PPATK kecamatan Terbanggi Besar Drs. Muchtar Achmad yangsebelah utara berbatasan dengan Parjiman, sebelah timur denganJalan Desa, sebelah selatan dengan jalan Kapling dan sebelah baratdengan Samsi, seluas 195M2.ERVINA WIDYASTUTIAlas Hak : SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Subariyah sebaga istridari Alm. Sumbeno E.S dan Ervina Widyastuti sebagai anak kandung dariAlm.

/2016/PN.Gnstimur dengan jalan terobosan, sebelah selatan dengan Srianto dan sebelahbarat dengan Dalimin, seluas 4.275 M2.MUHAJIRAlas Hak: AKTA JUAL BELI NOMOR 473/TBR/2008 tertanggal 15 juli 2008terletak di Dusun VII, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan TerbanggiBesar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Gino sebagai penjualdan Muhajir sebagai pembeli dihadapan Camat selaku PPATK KecamatanTerbanggi Besar Adi Sriyono, S' Sos.

Lasinem sebagai pembelidihadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar Drs. ZulkifliMaliki yang sebelah utara berbatasan dengan Misnan, sebelah timurdengan Suwarto, sebelah selatan dengan Arji Wiyono dan sebelah baratdengan Siswo Sukarno, seluas 2.500 M2.MARTINUS TARMANAlas Hak =: SURAT KETERANGAN' TANAH (SKT) NOMOR594/02/KE/X/1993 tertanggal 30 oktober 1993 yang dikeluarkan kepalakampung Karang Endah Mukani,HM. dan diketahui Camat Terbanggi BesarDrs.

administrasi cuti ke perusahaandan meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRINomor 131601001358531 atas nama Hendrayana dan saksi Fitria Juniartimenuruti permintaan terdakwa tersebut dan mengirimkannya melalui BankBRI Talawi.Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017terdakwa II Suparmin alias Parmin menelpon saksi Fitria Juniarti danmengaku bernama Pak Rizki yang merupakan atasan langsung dari AryaWijaya dan mengatakan saksi Fitria Juniarti dibebankan kewajibanmembayar pajak ke PPATK

55/Pid.B/2018/PN Swidan meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRINomor 131601001358531 atas nama Hendrayana dan saksi Fitria Juniartimenuruti permintaan terdakwa tersebut dan mengirimkannya melalui BankBRI Talawi.Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017terdakwa II Suparmin alias Parmin menelpon saksi Fitria Juniarti danmengaku bernama Pak Rizki yang merupakan atasan langsung dari AryaWijaya dan mengatakan saksi Fitria Juniarti dibebankan kewajibanmembayar pajak ke PPATK

untukmenandatangani berkas tersebut secara langsung yang mana Saksi didaftarkan oleh Arya Wijaya sebagai calon istri/ahli waris dari depositHalaman 11 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Swiuang/gaji dia (Arya Wijaya) terima sejumlah Rp920.000.000,00 (Sembilanratus dua puluh juta rupiah);Bahwa ada orang lain yang menghubungi Saksi selain dari orang yangmengaku bernama Arya Wijaya yaitu Pak Rizki mengaku sebagai DireksiPerusahaan tempat Arya Wijaya bekerja dan Dewi Setiawati mengaku dariKantor PPATK

uang tersebut;e Alasan pengiriman uang sejumlah Rp27.720.000,00 (dua puluh tujuh jutatujuh ratus dua puluh ribu rupiah), penerimaan melalui rekening DewiSetiawati yang Terdakwa katakan kepada saksi Fitria Juniarti alias NiaHalaman 24 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Swiadalah terdakwa II Suparmin alias Parmin yang mengaku bernama PakRizki mengatakan kepada saksi Fitria Juniarti alias Nia bahwa gaji yangTerdakwa terima berupa deposito maka saksi Fitria Juniarti alias Niamewajibkan membayar PPATK

Subi atau Arya Wijaya kerekening saksi Fitria Juniarti alias Nia, dan saksi Fitria Juniarti alias Niaharus menanda tangani pengalihan gaji tersebut akan tetapi saksi FitriaJuniarti alias Nia tidak bisa datang ke Batam, lalu terdakwa MohamadSubianto alias Subi atau Arya Wijaya meminta uang penggantian tandatangan saksi Fitria Juniarti alias Nia sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluhenam juta rupiah) dan agar lebih meyakini saksi Fitria Juniarti alias Nia,Terdakwa berperan sebagai orang yang bekerja di PPATK

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sanggupmenghadirkan ahli dari PPATK sebagai Lembagaresmi dari Negara yang terlibat aktif memberantas tindak pidana pencucian uang,sebagaimana yang diamanatkan menurutPasal 31 Undang Undang RI No.15 Tahun 2002ditegaskan :Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telahditemukan transaksi mencurigakan, dalam waktu palinglama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan petunjuktersebut, PPATK wajiob menyerahkan hasil analisiskepada penyidik untuk ditindaklanjuti.Pasal 33

Bahwa dalam pembuktiannya Jaksa/Penuntut Umumtidak melibatkan dari unsur PPATK, adalah sangatpenting dalam pembuktian analisis dari PPATK dipersidangan, ke mana saja uang telah dikirim(ditempatkan) dan bila perlu) keluarga Terpidanajuga dapat diperiksa dan dianalisis transaksikeuangannya? Tetapi mengapa pembuktian ini tidakdilakukan? Bukankah sekarang era transparansidan akuntabilitas?7.

Yenti Ganarsih adalahtidak ada larangan, tetapi seolah olahJaksa/Penuntut Umum telah menggantikan perananPPATK yang mana telah diamanat Undang Undang,sesuai dengan UndangUndang Tentang Tindak PidanaPencucian Uang baik Jaksa/Penuntut Umum maupun Hakimberwenang memintai keterangan dari PPATK sebagaiLembaga resmi negara.12.

Bahwa bukan bermaksud merendahkan kemampuan ahli,namun kemampuan ahli diragukan karena tidakmengetahui sifat praktek praktek tindak pidanapencucian uang seperti yang PPATK~ memilikikemampuan keahlian secara tekniS maupun prakteknyakarena kewenangan PPATK juga diatur dalam UndangUndang tindak pidana pencucian uang. Bahwa sebagaiDosen, ahli hanya memberikan pengertian akademistentang UndangUndang dalam tataran teoritis.Mengapa PPATK perlu dimintai keterangannya?

Bahwa, jika memang Jaksa/Penuntut Umum memilikibukti yang kuat, tentu nya tidak perluJaksa/Penuntut Umum memberikan peluang pembebananbukti terbalik, terlebih lagi Jaksa/Penuntut Umumjuga mempunyai peluang mencurigal KeluargaTerpidana (siapapun itu) dengan bantuan PPATK.Bahwa sebenarnya perkara ini dengan mudah dapatdiketahui dan dibuktikan, apabila PPATK dilibatkan,karena bantuan PPATK sangat ampuh, manjur dan diperlukanuntuk membuktikan Tindak Pidana Pencucian Uang, apalagiUU mengamanatkan demikian.VI

Rek. 0204480086, namun setelah dilakukananalisa oleh analis PPATK ditemukan beberapa Rek Bank miliksaksi antara lain : 1. Bank BCA dengan No. CIF 25221745, 2.Bank Danamon dengan No. CIF 11461738, 3. Bank BTN denganNo.

Rek. 0204480086, namun setelahdilakukan analisa oleh analis PPATK ditemukan beberapaRek Bank milik saksi antara lain : 1. Bank BCA dengan No.CIF 25221745, 2. Bank Danamon dengan No. CIF11461738, 3. Bank BTN dengan No.

CIFW308313.d) Berdasarkan hasil analisa PPATK saksi WULANDARI (anakterdakwa) memiliki 4 Rekening pada Bank BCA KCP SIPIN,antara lain sebagai berikut :1. Rek BCANo. 7870133604 An. WULANDARI :a) Periode 2010 2015.b) Dana masuk dengan cara setor tunai total Rp.Halaman 43 dari 69 hal. Putusan Sela Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmb460.000.000, dalam 17 kali transaksi.

Putusan Sela Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmbdilakukan tanopa Laporan yang di terima dari PPATK artinyapermintaan Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Jambi akantransaksi mencurigakan kepada PPATK terhadap terdakwa DidinAls Diding Bin lobrahim Als Tember dilakukan setelah penyidikmelakukan upaya paksa baik itu terkait Penyitaan dan lainsebagainya, hal ini jelas bertentangan dengan apa yang dimaksuddalam pasal 40 Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang

manadisebutkan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: a.pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c.pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor dan di analisisatau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yangberindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).2.

Bahwa perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon,yakni Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika sebagaimanadimaksud dalam pasal 3, pasal 5 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, dan atau pasal 137 huruf a, bUndangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentangNarkotika adalah Kabur atau Tidak Jelas karena tidak menyebutkanLaporan Pengaduan dari Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) yang

Oleh Karena itu, penegakan pasal tersebut oleh Termohonkepada Pemohon tanpa menyebutkan laporan dari PPATK tentangtransaksi yang mencurigakan sebagai syarat bagi Penyidik BNN dan atauPenyidik POLRI untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikanterkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang serta tanpa ada SuratPerintah Penyelidikan dan atau Surat Perintah Penyidikan adalah CacatHukum atau Batal Demi Hukum. Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.Cbd8.

Apabila terjadi atau diduga adanya transaksi keuanganyang mencurigakan, pihak perbankan dan atau penyedia jasakeuangan lainnya berkewajiban untuk melaporkan kepadaPPATK, selanjutnya PPATK menindaklanjuti laporan tersebutdengan menerbitkan laporan hasil transaksi keuangan yangmencurigakan untuk disampaikan kepada Penyidik POLRI danatau Penyidik terkait untuk dilakukan penyelidikan dan ataupenyidikan terhadap transaksi yang mencurigakan tersebut.Dengan demikian, pengenaan suatu kasus denganmenggunakan

Bahwa Dengan demikian jelas tindakan Termohon denganatau tanpa pemeriksaan calon tersangka kepada Pemohon sertatidak menyebutkan adanya laporan dari PPATK tentang transaksi yangmencurigakan sebagai syarat bagi Penyidik BNN dan atau PenyidikPOLRI untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan terkait dugaanTindak Pidana Pencucian Uang serta tanpa ada Surat PerintahPenyelidikan dan atau Surat Perintah Penyidikan dalam Surat PerintahPenangkapan Nomor : SP.Kap/03TPPU/V/2020/BNN, tertanggal 28 Mei2020

Tanggal 21 November 2019 di dalamfakta sidang perkara tersebut, ditemukan fakta Hukum, berdasarkanketerangan Terdakwa MUHAMMAD AMIN NURROHMAN ALIASFERNANDO ALIAS EMON yang menerangkan adanya transaksiuang Narkotika dengan menggunakan rekening BCA atas namaSAIFUDIN ke rekening BCA atas nama YUNI YUNIARTI (mantanNapi Narkotika) dan transaksi ke rekening atas nama EVA YOHANAdan keterangan Ahli PPATK RI a.n.

Malarangeng, Andi Malarangeng, JokoSuyanto, Edhie Baskoro Yudhoyono, Hatta Radjasa, Choel Malarangeng, danHartati Murdaya, baik dalam kapasitas selaku pribadi, keluarga, maupun Jabatantelah terfitnah dan terserang harkat, martabat serta kehormatannya karena tidakpernah menerima sebagian aliran dana Bank Century sebagaimana pernyataanPara Terdakwa dalam materi press release/jumpa pers ; Bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan jumpa pers tidak pernah melakukanklarifikasi dan atau konfirmasi kepada BPK, PPATK

, Bank Century (BankMutiara), Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan atau kepada pihakindependen lainnya maupun kepada para saksi korban, Para Terdakwa hanyamenerangkan data tersebut diperoleh dari sumber yang dimiliki, namun tidakmenyebutkan dari mana sumbernya, pada kenyataannya sesuai dengan data yangada pada Bank Mutiara, BPK maupun PPATK, nama nama saksi korban yangdisebutkan dalam materi press release / jumpa pers tidak menerima sebagian alirandana Bank Century ;Perbuatan mereka Para

Tidak diterimanya sebagian aliran danaBank Century oleh para saksi korban sesuai dengan data yang ada pada BankMutiara, BPK maupun PPATK;Perbuatan mereka Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dandiancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo.

Tidak diterimanya sebagian aliran danaBank Century oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sesuai dengan datayang ada pada Bank Mutiara, BPK maupun PPATK;Perbuatan mereka Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dandiancam pidana dalam Pasal 207 KUHP Jo.

Tidak diterimanya sebagian allirandana Bank Century oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sesuai dengandata yang ada pada Bank Mutiara, BPK maupun PPATK;Perbuatan mereka Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dandiancam pidana dalam Pasal 208 ayat (1) KUHP Jo.

; Bahwa PPATK terdiri dari 10 direktorat, satu diantaranya direktorathukum dan regulasi, terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakanakan ditangani direktorat riset dan analisis dan bekerjasama secara internaldengan direktorat kerjasama antar lembaga dan direktorat hukum danregulasi ; Bahwa didalam kasus PT.

apabila ada transaksikeuangan yang mencurigakan, maka bank ini akan melaporkan kepadaPPATK, kemudian PPATK melakukan analisis, setelah melakukan analisiskemudian apabila ditemukan tindak pidana akan diSampaikan kepadapenyidik dan setelah itu apabila dari hasil analisis ada dugaan tindak pidana,maka selanjutnya dokumendokumen yang berkenaan dengan transaksikeuangan, ini yang mengembangkan adalah penyidik namun demikianapabila Bank Century apakah sudah melaporkan kepada PPATK kemudianPPATK melaporkan

kepada penyidik tentu karena ketentuan pasal 10 A,namun dilihat dari berbagai media dan sebagainya tentu masyarakat atauSiapapun akan mlihat aliran dana yang demikian itu yang mempunyaikewenangan adalah PPATK ; Bahwa apabila menengarai ada transaksi keuangan yang mencurigakan,maka melaporkan ke PPATK.

Selain itu. juga PPATK melakukan auditkepatuhan kepada jasa keuangan, artinya kalau ada halhal yang belumdilaporkan maka PPATK akan meminta kepada PJK segera dilaporkan kepadaPPATK, kemudian apabila dari Penegak hukum, Polisi, Jaksa dan PKP inginmendalami aliran dana tersangka / terdakwa, maka mereka bisa memintabantuan (inquery) kepada PPATK dan PPATK akan membantunya ;e Bahwa dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, penyedia jasakeuangan itu terdiri dari disebutkan dalam pasal 1 angka 5 diantaranyaadalah

Antabogatidak bisa mengembalikan dana kepada masyarakat, maka apabila terpenuhihal yang demikian ini, maka kepada tersangka bisa diancam pasal 6 ;e Bahwa PPATK bisa memberikan masukan kepada penyidik ataupenyidik menemukan sesuatu hal sangkaan hal tindak pidana awal lalumeminta masukan kepada PPATK ;e Bahwa PPATK tahu ada transaksi yang mencurigakan diberikan masukanterlebih dahulu dari penyidik mengenai kasus bank Century dan PT.Antaboga ; Bahwa ketika kita masih dalam proses analisis ada permintaan

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan HartaKekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.Pasal 181) Lembaga Pengavas dan Pengatur menetapkan ketentuanprinsip mengenali Pengguna Jasa.2) Pihak Pelapor vajib menerapkan prinsip mengenaliPengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap LembagaPengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud padaayat (1).3) Kevwajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)mengeluarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan No. PER11/1.02/PPATK/06/2013 tentangIdentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi PenyediaJasa Keuangan (Bukti P21) jo. Peraturan Kepala PusatHalaman24 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKIPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.

PER04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atas PeraturanKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.PER11/1.02/PPATK/06/2013 tentang ldentifikasi TransaksiKeuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan(Peraturan PPATK No. 04/14 jo. 11/13) (Bukti P22) dan SuratEdaran No. SE03/1.02/PPATK/05/15 tentang IndikatorTransaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia JasaKeuangan (SE03/15) (Bukti P23).

Pasal 6 ayat (1), (2), dan(3) Peraturan PPATK No. 04/14 jo. 11/13 dan Halaman 4 SE03/15 tersebut mengatur Indikator Transaksi KeuanganMencurigakan yang menyatakan:Pasal 6 Peraturan PPATK No. 04/14 jo. 11/131) Pemantauan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 3 huruf adiavali dengan pemantauan terhadap Transaksi yang tidakvajar.2) Pemantauan Transaksi yang tidak wejar dilakukanberdasarkan parameter yang disusun oleh PUK.3) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) palingkurang ditentukan berdasarkan

puluh juta rupiah) atas namaDARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO danDokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkasperkara.424. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM070612.B0376 tanggal 07 Juni 2012 sebesarRp.562.870.000,00 (/ima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupaIdentitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetapterlampir dalam berkas perkara.425. 1 (satu

ke PPATK tetapterlampir dalam berkas perkara.433. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM110113.B0054 tanggal 11 Januari 2013 sebesarRp.983.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratusribu rupiah) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupaIdentitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetapterlampir dalam berkas perkara.434. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM140113.MB0004 tanggal 14 Januari

2013 sebesarRp.979.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta) atasnama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO danDokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkasperkara.Hal. 139 dari606 hal.

(sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus riburupiah) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa IdentitasDARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalamberkas perkara.Hal. 319 dari606 hal.

Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidikb. Tersangka: atauc. Terdakwa1) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis denganmenyebutkan secara jelas mengenai :a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;b. Identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepadapenyidik, tersangka, atau Terdakwa:c. Alasan pemblokiran:d. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan: dane.

State Of Arizona Departement of Health Service Office of Vital Records, tertanggal 27052014, bukti P7 ;Penetapan No. 991 Pdt.P 2014 PN.Sby Halaman 5 dari 208 Fotocopy Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI di Luar Negeri No. 21/2014, yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 25Juni 2014, bukti P8 ;2 222222 2 nnn nnn nen sense9 Fotocopy Akta Keterangan tentang Hak Waris No. 86/HW/2014 tanggal18 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh WIMPHRY SUWIGNJO, SH Notaris /PPATK

atas nama pemegang Hak FENNYSUDJONO (pemohon sendiri), terletak di Kelurahan Kepatihan, KecamatanKaliwates, Kabupaten Jember, Surat Ukur No. 00017/Kepatihan/2013, tanggal17042013 ; 222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nnnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 yaitu Akta Keterangan tentang Hak WarisNo. 86/HW/2014 tanggal 18 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh WIMPHRY SUWIGNJO,SH Notaris / PPATK di Surabaya yang menerangkan bahwa pembagian atas harta perkawinantersebut diatas, Pemohon mendapat 1/2 (setengah

dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti P6 ;7 Fotocopy Certificate of Death dari State Of Arizona Departement of Health Service Office of Vital Records, tertanggal 27052014, bukti P7 ;8 Fotocopy Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI di Luar Negeri No. 21/2014, yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 25Juni 2014, bukti P8 ;9 Fotocopy Akta Keterangan tentang Hak Waris No. 86/HW/2014 tanggal18 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh WIMPHRY SUWIGNJO, SH Notaris /PPATK

Diisipenghasilan per tahunnya berapa, apabila di dalam laporan tertulis diakhir tahun ini tidak match dengan sumber dana yang di laporkandengan total pergerakan uang masuk dari si nasabah ini, maka ituakansecara ototmatis by system terlapor ke ppatk. Seperti itu yang dapatHal. 58 dari 338 Hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.saya jelaskan;Bahwa untuk meneliti terkait dengan analisa pergerakan rekening.Sudah kami sampaikan di bagian komplainsi.

, maka pihak bank nantinyaakan diminta untuk memberikan akses ke rekening nasabah yang diduga mencurigakan dan pihak PPATK akan menyampaikan dugaantindak pidana asal dari rekening tersebut;Saksi Elpa Yuliani:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediaHal. 59 dari 338 Hal.

Lilik Kelana Putritersebut.Bahwa seingat Saksi, pelaporan ke PPATK dilakukan pada tanggal 7Agustus 2019 dan balasan dari PPATK tersebut diterima pada tanggal8 Agustus 2019;Bahwa seingat saksi nama pengirim uang Rp2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah) tersebut atas nama Dodi Wahyudi;Bahwa admin PPATK PT. Indocev yaitu orang yang bertugasmelaporkan ke PPATK yaitu Indri (karyawan PT. Indocev). Namapelapornya saat itu atas nama Betsiana (Pegawai PT.

bank lainnya yangSaksi lupa;Bahwa mengenai pelaporan PPATK, sekitar jam 17.00 WIB Indri danDaniar Ramadhan Putri melakukan pelaporan dan baru keesokanharinya Saksi mendapat informasi bahwa laporannya sudah masuk;Bahwa sepengetahuan Saksi, PT.

Kemudian Saya dan putrisepakat untuk melaporkan ke PPATK dimana yang melakukanpelaporan adalah Indri karena dirinya lebin mengetahui tata carapelaporan ke PPATK tersebut, seingat Saya pada saat itu ketikamelakukan pelaporan dengan ID visa milik Mirawati gagalgagalterus sedangkan anak saya pada saat itu sedang sakit akhirnyaSaya pulang mendahului dan tidak mengetahui apakah pada saatitu pelaporan ke PPATK berhasil Saya tidak mengetahui;Masih ditanggal 7 Agustus 2019, setelah Saya pulang ke rumahsekitar

Setelahbeberapa hari korban menanyakan kepada terdakwa tentang dana pinjamanyang akan cair sesuai janji terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwadana pinjaman belum bisa dicairkan dan bermasalah karena pinjaman terlalubesar sehingga terdakwa meminta uang Rp 14.900.000, (empat belassembilan ratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa untuk mengkondisikandengan PPATK lalu korban menyuruh sopirnya untuk mentransfer uangtersebut kepada DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL;e Selanjutnya pada bulan Juni

Setelahbeberapa hari korban menanyakan kepada terdakwa tentangHalaman 7 dari 15 Putusan nomor 66/PID/2015/PT YYKdana pinjaman yang akan cair sesuai janji terdakwa, akantetapi terdakwa mengatakan bahwa dana pinjaman belum bisadicairkan dan bermasalah karena pinjaman terlalu. besarsehingga terdakwa meminta uang Rp 14.900.000, (empatbelas sembilan ratus ribu rupiah) yang menurut terdakwauntuk mengkondisikan dengan PPATK lalu korban menyuruhsopirnya untuk mentransfer uang tersebut kepada DWIYONOIDAM

DEWI SETIAWATI atas permintaan ARYAWIJAYA untuk pencairan uang/gaji dari ARYA WIJAYA yang akan saksiterima yang mana gaji yang diterima berupa deposito maka saksi Alias Niamewajibkan membayar PPATK (Pusat Pelaporan Analisis TransaksiKeuangan) sebanyak Rp27.720.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh RatusDua Puluh Ribu Rupiah ) 3 % dari total gaji dengan total gaji yang akanditerima sebanyak 920.000.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh JutaRupiah) dan pada saat itu saksi Alias PARMIN yang mengaku sebagai

DEWI SETIAWATI atas permintaan ARYAWIJAYA untuk pencairan uang/gaji dari ARYA WIJAYA yang akan saksiterima yang mana gaji yang diterima berupa deposito maka saksi Alias Niamewajibkan membayar PPATK (Pusat Pelaporan Analisis TransaksiKeuangan) sebanyak Rp27.720.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh RatusDua Puluh Ribu Rupiah) 3 % dari total gaji dengan total gaji yang akanditerima sebanyak 920.000.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh JutaRupiah) dan pada saat itu saksi Alias PARMIN yang mengaku sebagai PakRIZKI

DEWI SETIAWATI atas permintaan ARYAWIJAYA untuk pencairan uang/gaji dari ARYA WIJAYA yang akan saksiterima yang mana gaji yang diterima berupa deposito maka saksi Alias Niamewajibkan membayar PPATK (Pusat Pelaporan Analisis TransaksiKeuangan) sebanyak Rp 27.720.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta TujuhRatus Dua Puluh Ribu Rupiah ) 3 % dari total gaji dengan total gaji yangakan diterima sebanyak 920.000.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh JutaRupiah) dan pada saat itu saksi Alias PARMIN yang mengaku sebagai

DEWI SETIAWATI atas permintaan ARYAWIJAYA untuk pencairan uang/gaji dari ARYA WIJAYA yang akan saksiterima yang mana gaji yang diterima berupa deposito maka saksi Alias Niamewajibkan membayar PPATK (Pusat Pelaporan Analisis TransaksiKeuangan) sebanyak Rp 27.720.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta TujuhRatus Dua Puluh Ribu Rupiah) 3 % dari total gaji dengan total gaji yangakan diterima sebanyak 920.000.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh JutaRupiah) dan pada saat itu saksi Alias PARMIN yang mengaku sebagai

BDO RT. 011 / 016 Pondok Indah JakartaSelatan tertanggal 14 Mei 2009 dari HERRYSAWATI BAKRIEkepada LYDIANA MARLINA THE ;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Laporan Transksi KeuanganTunai PPATK yang terdiri dari 2 (dua) halaman yang diterimatanggal 11 Mei 2009 ;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Laporan Transksi KeuanganTunai PPATK yang diterima tanggal 13 Mei 2009 ;1 (satu) lembar copy Nota Penjualan dari PT. Inti ValutamaSukses Cabang Panglima Polim kepada PT.

BD0 Rt.011/016 Pondok IndahJakarta Selatan tertanggal 14 Mei 2009 dariHERRYSAWATI BAKRIE kepada LYDIANA MARLINATHE ;10..11.12..1 (satu) lembar copy legalisir Surat Laporan TransksiKeuangan Tunai PPATK yang terdiri dari 2 (dua) halamanyang diterima tanggal 11 Mei 2009 ;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Laporan TransksiKeuangan Tunai PPATK yang diterima tanggal 13 Mei2009 ;1 (satu) lembar copy Nota Penjualan dari PT. Inti ValutamaSukses Cab. Panglima Polim kepada PT. Inti ValutamaSukses Cab.

BD0 RT. 011 / 016 Pondok Indah JakartaSelatan tertanggal 14 Mei 2009 dari HERRYSAWATI BAKRIEkepada LYDIANA MARLINA THE ;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Laporan Transksi KeuanganTunai PPATK yang terdiri dari 2 (dua) halaman yang diterimatanggal 11 Mei 2009 ;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Laporan Transksi KeuanganTunai PPATK yang diterima tanggal 13 Mei 2009 ;1 (satu) lembar copy Nota Penjualan dari PT. Inti Valutama SuksesCabang Panglima Polim kepada PT.

Bank Mandiri / penyediajasa keuangan selanjutnya diserahkan ke PPATK untukdilakukan analisa. Persoalannya dalam perkara a quo, ternyatahal itu tidak dilakukan oleh Kepolisian. Fakta persidangan telahmembuktikan bahwa keterlibatan PPATK hanya sebatasdiminta tenaganya sebagai ahli saja ;Selain terjadi adanya fakta penyimpangan tersebut di atas,persidangan dalam perkara a quo juga telah membuktikanadanya pelanggaran hukum acara menurut UndangUndangNo. 25 Tahun 2003, benarkah demikian ?

BD0 RT. 011 /016 Pondok Indah JakartaSelatan tertanggal 14 Mei 2009 dari HERRYSAWATI BAKRIEkepada LYDIANA MARLINA THE ;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Laporan TransaksiKeuangan Tunai PPATK yang terdiri dari 2 (dua) halamanyang diterima tanggal 11 Mei 2009 ;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Laporan TransaksiKeuangan Tunai PPATK yang diterima tanggal 13 Mei 2009 ;1 (satu) lembar copy Nota Penjualan dari PT. Inti ValutamaSukses Cabang Panglima Polim kepada PT.

Ahli Hardi Setiyo, S.H yang keterangannya dibacakan didepanpersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan; Bahwa Ahli S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,Lulus Tahun 1996, kemudian S2 di Rijksuniversiteit Groningen, theNetherlands, Lulus Tahun 2003 dan Jabatan Ahli di PPATK adalah sebagaiAnalis Hukum Senior di Direktorat Hukum Hukum, Pusat Pelaporan danAnalis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak Januari

2013 sampai dengansekarang;Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lgs Bahwa berdasarkan pasal 40 UU No.8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalahsebagai berikut: pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang; pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atautindak

asaspembuktian terbalik; Bahwa sepanjang dia tahu asalusul Sumber dananya bisa dipidanaatau patut diduga; Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik kamisampaikan modusmodus dan unsurunsur; Bahwa Ahli memberikan analogi kepada Penyidik yang termasuk yangtermasuk unsur menyembunyikan atau menyamarkan seperti pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010; BahwaAhli tidak masuk ke kasus tapi memberikan analogi; Bahwa terhadap Rekeningrekening yang mencurigakan tersebut adakewajiban Bank melaporkan ke PPATK

; Bahwa Ahli mengetahui telah terjadinya PPATK ada 2 (dua) mekanismeuntuk meminta Bank dan PPATK; Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik mengenaiRekening dalam perkara ini diantaranya rekening BRI, BCA, pendapat Ahllmengenai rekening tersebut Itu dapat diindikasikan mencurigakan; BahwaAhli melihat kecurigaan tersebut dari data transaksi; Bahwa tidak melakukan penilaian terhadap itu; BahwaAbhli tidak tahu karena bukan bagian departemen Ahli; Bahwa Penyidik memperlihnatkan kepada Ahli

Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;Unsur ke4 : dengan tujuaan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan ;Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli ISNU YUWANA DARMAWAN,S.H., LLM dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) memberikan pendapat bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucianuang, perbuatan seorang pelaku tindak pidana meminjam ataumempergunakan rekening orang lain untuk menampung, menempatkan,mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana dipandang

Terjadi indikasi terjadi pelanggaran pidana pada saat pelaksanaantugas Satgas, berupa pelanggaran ketentuan Pasal 10A UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana PencucianUang (vide, bukti P10), yaitu tentang kerahasian dokumen PPATK,sebagai berikut :Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 28 P/HUM2010.a. Berita ANTARA News tanggal 26 Maret 2010, 15:29 WIB denganjudul "Gayus Temui Satgas Mafia Hukum Tiga Kali" (vide, buktiP15);b.

Berita Lebin Cepat.com tanggal 21 Juni 2010 dengan judul "SatgasMafia Hukum Bertemu dengan Gayus" (vide, bukti P17);Pasal 10A :"(1) Pejabat atau Pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum,Hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atauketerangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurutUndangUndang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atauketerangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurutUndangUndang ini;(2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi KeuanganMencurigakan wajid dirahasiakan

dalam persidanganPengadilan;(3) Pejabat atau Pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum,Hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggarketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)tahun;(4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelakudipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling lama 15 (lima belas) tahun" ;2.

itu terutamadi Pasal 17 terutama penyedia jasa keuangan bisa Bank dan bisa Non Bank, bisaasuransi bisa perusahaan di pasar modal non Bank itu penyedia jasa namanya baik itupedagang mas, kalau di dalam Industri kalau ia melihat transaksi yang berjalanmencurigakan ia akan melaporkan sistem yang berjalan itu adalah bateem up kalautidak berjalan mekanisme ini kalau PPATK memiliki informasi lain bahwa ada sesuatuyang mencurigakan PPATK bisa meminta penyedia jasa keuangan untuk melaporkantransaksi yang

mencurigakan tadi itu namanya Top Dawn ;Bahwa yang menentukan transaksi yang mencurigakan bukan PPATK tetapi penyediajasa keuangan yang mememilili (data base) transaksi keuangan itu, PPATK menerimakemudian dilakukan pembobotan apakah jumlahnya besar, tidak semua transaksi besaryang menjadi tindak pidana.

, bila ada yang mencurigakan lalu dilakukan pembobotan,dan pembobotan itu yang akan dilaporkan ke PPATK ;Bahwa dalam perkara TPPU pelapor itu bisa PJK (Penyedia Jasa Keuangan) Bank danNon Bank bisa juga yang lain, setelah PJK (Penyedia Jasa Keuangan) membuatlaporan ke PPATK, dan PPATK itu memperoleh data dari Perbankan ;Bahwa yang menentukan adanya Pidana bukan PPATK tetapi Penyidik bisa Polisi,Kejaksaan KPK, Pajak Bea dan Cukai atau BNN merekahlah yang menentukan apakahini pidana atau bukan, PPATK

Jadi misalnyadalam Pasal 2 dipidana 4 tahun tapi di Pasal 3 dan Pasal 4 di pidana 20 tahun kanitu tidak adil ;Bahwa PPATK itu wewenangnya adalah penyelidikan, basis asumsi yang dibangunPPATK adalah praduga bersalah, jadi kalau ada orang transaksi yang agak sedikitbanyak itu pasti diduga adalah hasil kejahatan dan termasuk praduga bersalah.Sehingga penyelidikan PPATK harus berhenti sampai pada penyelidikan saja,karena bisa perbuatan pidana bisa juga bukan.

Jadi PPATK tidak bisa menentukanini perbuatan pidana, hanya dugaan, itupun kalimatnya dikurangi menjadi transaksiyang mencurigakan.

Bahwa Pemohon telah diduga oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi SulwesiTengah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yangdilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi) yangmempunyai kewenangan untuk memantau semua isi rekening, melacakaset dan uang yang dikelola oleh Negara;2.

Berdasarkan laporan PPATK tersebut, dan selanjutnya Termohonmemanggil (Bukti P1 dan Bukti P2) dengan surat panggilan sebagaitersangka tanpa penjelasan Pasalpasal yang dituduhkan di dalam UUNo 15 tahun 2002 yang telah diubang dengan UU No 25 tahun 2003 danterakhir kalinya diubah dengan UU No 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal inisangat bertentangan dengan prinsip due process of law model dalam UUNo 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dimana setiap orang yang

Jika ini dibiarkan akan menjadi peluang bagi penyidik dan penuntutumum untuk berbuat sewenangwenang terhadap orang lainberdasarkan suatu laporan, laporan PPATK;Il.

Dalam amar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi menguraikan bahwa HukumPidana dan Hukum Acara Pidana ditujukan untuk melindungi hak asasi darikesewenangwenangan penegak hukum.Selain itu, yang bersangkutan secara19moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagaiorang yang tercela sebagai akibat penahanan tersebut;Jika ini dibiarkan akan menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umumuntuk berbuat sewenangwenang terhadap orang lain berdasarkan suatulaporan, laporan PPATK;JAWABAN

dan KUHAP;Dalam amar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi menguraikan bahwaHukum Pidana dan Hukum Acara Pidana ditujukan untuk melindungi hakasasi dari kesewenangwenangan penegak hukum.Selain itu, yangbersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telahmengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibatpenahanan tersebut;Jika ini dibiarkan akan menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umumuntuk berbuat sewenangwenang terhadap orang lain berdasarkan suatulaporan, laporan PPATK