(Jakarta PT.Raja Grafindo, 2007).2) Bahwa Terdakwa sangat sadar dan menyadari perbuatanyang dilakukan merupakan hal yang tidak patut dan tidakpantas terjadi di kesatuan, maka dari itu dengan itikad baikkembali ke kesatuan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dilakukan.

., (Ed.) dankawankawan, di dalam bukunya yang berjudul DasarDasarHukum Perburuhan, penerbit PT.Raja Grafindo PersadaJakarta, tahun 1993, halaman 35, dinyatakan bahwaKebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukanberulangulang dalam hal yang sama, bila suatu kebiasaantersebut telah diterima oleh masyarakat dan kebiasaan ituselalu berulangulang dilakukan sedemikian rupa, sehinggatindakan yang selalu berlawanan dengan kebiasaan itudirasakan sebagai pelanggaran hukum maka dengan demikiantimbulah

Raja Marga bersedia membayarkan semua gaji karyawan PT.Gelora Sawita Makmur yang puluhan tahun sudah menunggak dengan totalpembayaran sekitar Rp. 3.000.000.000, (tiga miliar rupiah), Kemudian PT.Raja Marga dapat memanen sawit diperkebunan milik PT. Gelora SawitaMakmur selama 2 (dua) tahun dan Mentransfer uang ke PT.

Gelora SawitaMakmur;Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembuatan perjanjian tersebut dan Saksi tidakpernah melihat surat Perjanjian pengelolaan kebun tersebut antara pihak PT.Raja Marga dan PT. Gelora Sawita Makmur;Bahwa setahu saksi selama Saksi bekerja di PT. Raja Marga Saksi melihatPT. Raja Marga tidak dapat menikmati hasil kebun dikarenakan PT. GeloraSawita Makmur tidak memiliki ijin usaha perkebunan budidaya (IUPB);Bahwa setahu saksi PT.

Gelora Sawita Makmur sering terjadi pencurian, dan ketika PT.Raja Marga masuk masih sering terjadi pencurian, dan hal tersebut sudahpernah dilarang oleh PT. Raja Marga untuk tidak dilakukannya pencurian;Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN SkmBahwa PT. Raja Marga bergerak dibidang pembeli buah Sawit, PT. GeloraSawita Makmur bergerak dibidang Perkebunan;Bahwa melihat kontrak antara PT. Raja Marga dengan PT.

Gelora Sawita Makmur di ambil oleh PT.Raja Marga;Bahwa Alat berat atau kendaraan lainnya yang diambil olen PT. Raja Margamilik PT. Gelora Sawita Makmur adalah alat berat Komatsu Bulldozer atauBeco dan grousher shoe, 7 Unit Mobil Damtrek, dan 1 Unit Sepeda MotorMega Pro, merupakan milik PT. Gelora Sawita MakmurBahwa Nama Humas PT. Raja Marga tersebut adalah Saksi Said Mustajab;Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak yang hadir menerangkanakan menanggapinya dalam kesimpulan;.

dan pemindahan hak tersebutPenggugat tidak pernah menerima uang pembayarannya sama sekali;Bahwa menurut pengakuan Tergugat uang pembayaran atas pembelianruko dan pemindahan hak tersebut telah dibayarkan bepada Tergugat Il, danselanjutnya Tergugat ll menyerahkannya kepada Tergugat Ill;Bahwa selanjutnya menurut pengakuan Tergugat Il uang pembayaranhasil jualbeli ruko milik Pengugat tersebut telah diserahkan kepada Tergugat Illkarena Tergugat Ill mempunyai tagihan (piutang) kepada turut Tergugat (PT.RAJA

(Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT.Raja Grapindo Persada, Jakarta,2005 :160)Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan unsur perbuatan yang dilarangdan unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu dari unsur perbuatan tersebuttelah terpenuhi, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganadalah :12 bahwa terdakwa menjual togel sudah selama 3 (tiga) bulan bertempat di rumah yangterletak di Jalan Hasanudin

(Ed.) dankawankawan, di dalam bukunya yang berjudul DasarDasarHukum Perburuhan, penerbit PT.Raja Grafindo PersadaJakarta, tahun 1993, halaman 35, dinyatakan bahwaKebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukanberulangulang dalam hal yang sama, bila suatu kebiasaantersebut telah diterima oleh masyarakat dan kebiasaan ituselalu berulangulang dilakukan sedemikian rupa, sehinggatindakan yang selalu berlawanan dengan kebiasaan itudirasakan sebagai pelanggaran hokum, maka dengandemikian timbulah suatu

Raja Syahnan, namun Tergugat Iselalu mengelak dan tidak bersedia untuk memperlihatkan kepadaPenggugat, dan hanya bersedia memberikan photo copy SPMK atas nama PT.Raja Syahnan ;Bahwa tindakan Tergugat I, berdasarkan suratnya tanggal 31 Desember 2013sebagaimana telah tersebut pada point 12 diatas, sudah sejak semulamengetahui adanya SPMK Ganda terhadap Proyek Penggugat kerjakan, akantetapi Tergugat I tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada tergugat III171819ataupun kepada Ispektorat Aceh bahkan

kepadanya adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukumyang telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan PENGGUGATINTERVENSI secara materiil.386 Menyatakan tindakan TERGUGAT II, III dan IV INTERVENSI tidakmembayar harga atas 100% (seratus persen) nilai volume pekerjaanPerkuatan Tebing Sungai Mukim Pinto Batee, Blang Birah, AlueRheng dan Tgk di Paya Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuensebagaimana hasil pemeriksaan fisik yang telah dilakukan olehInspektorat Aceh kepada Perusahaan PENGGUGAT INTERVENSI (PT.Raja

Rp. 5.000.S Met CLA Liccecccccccccccccssssssscscccsceeeeeees Rp. 6.000,Jumlah Rp.944.000, ( Sembilan ratus empatpuluh empat ribu rupiah ) ;No.W1.UI/ /AK.02/VIIl/2014Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yangpasti karena baik pihak Pengugat maupun Tergugat sampai saat ini masih dalamtenggang waktu untuk menyatakan Banding;.Untuk salinan yang sama diberikan untuk dan atas permintaan dariMUNAWAR YUNUS sebagai Kuasa Direktur PT.Raja Syahnan;Banda Aceh, Agustus 2014..PANITERA

Dengandemikian eksekusi dapat dilaksanakan atas Bangunan Pabrik ikan milik PT.Raja Mina Raya dan tanah tetap milik pemilik yang sah yaitu Raja MudaRandi ASnawi Ombaier;Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perkenankanlah Terlawan mohonkepada Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untukmemberikan putusan sebagai berikut:a. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban perlawanan dari Terlawanuntuk seluruhnya;b. Menolak seluruh Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;c.

Soenarto Soerodibroto,KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224):Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder:bertentangan dengan, melawan; recht: hukum).

Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus BesarBahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukanoleh undangundang atau aturan dan sebagainya);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs.Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT.Raja Grapindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukummerupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu

Soenarto Soerodibroto,KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224):Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder:bertentangan dengan, melawan; recht: hukum).

RAJA INDOSIN SIMANDOLAKSEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO;Bahwa pada angka 4 halaman 9 dan 10 Gugatannya, Para Penggugatmendalilkan pernah bekerja dengan PT.Raja Indosin Simandolak. SehinggaPara Penggugat seharusnya juga menarik PT.Raja Indosin Simandolak sebagaiTergugat dalam perkara aquo. Karena PT.

yangterlibat sebagai pihak tidak hanya TERGUGAT , TERGUGAT Il dan TERGUGATll, namun banyak pihakpihak yang terlibat dalam membuat dan menandatanganiPerjanjian 2004 tersebut, bahkan Pengurus Kebun Desa Buluh Nipis yang dijabatoleh TERGUGAT WV dan TERGUGAT V belumlah ditetapkan dan diangkat olehKepala Desa Buluh Nipis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buluh NipisNomor: 140/KPTS/BN/IV/2010/02 tanggal 29 Maret 2010 Tentang PembentukanPengurus Kebun Kerja Sama Antara Masyarakat Desa Buluh Nipis dengan PT.Raja

yangterlibat sebagai pihak tidak hanya TERGUGAT , TERGUGAT Il dan TERGUGATIll, namun banyak pihakpihak yang terlibat dalam membuat dan menandatanganiPerjanjian 2004 tersebut, bahkan Pengurus Kebun Desa Buluh Nipis yang dijabatoleh TERGUGAT WV dan TERGUGAT V belumlah ditetapkan dan diangkat olehKepala Desa Buluh Nipis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buluh NipisNomor: 140/KPTS/BN/IV/2010/02 tanggal 29 Maret 2010 Tentang PembentukanPengurus Kebun Kerja Sama Antara Masyarakat Desa Buluh Nipis dengan PT.Raja

Dalam perjanjian tersebut dijelaskanbahwa pihak kedua dalam hal ini diwakili oleh kepala desa Buluh Nipis KecamatanSiak Hulu Kabupaten Kampar mendapat fee dari hasil pemanenan sebesar Rp.10.000,/Ton (sepuluh ribu rupiah ) berdasarkan hasil fisik (tonase) timbanganlokasi industri pulp.Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari perjanjian tanggal 13Desember 2004 tersebut sebagaimana bukti Penggugat bertanda P.1 secara jelasdinyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah PT.Raja

Soenarto Soerodibroto,KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224).Menimbang, bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W.10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupunkepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Perlu. kami sampaikan pula pendapat Ridwan HR yangterdapat di dalam Buku Hukum Administrasi Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, pada huruf ahalaman 258 dan halaman 259 disebutkanbahwa : Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum, menghalangibadan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusanatau mengubahnya untuk kerugian yang berpentingan.Dengan kata lain asas ini menghendaki dihormatinya hakyang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatukeputusan pemerintah .

Muzakir Bin Hasanuddin dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 21.30Wib saksi bersama rekans saski Aris Munandar berangkat ke Desa Aluerambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya setelahmendapat insformasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotikadiwilayah tersebut; Bahwa sesampainya dipersimpangan PT.Raja Marga, saksi melihatTerdakwa sedang berbincang dengan Sitar dengan posisi Terdakwaberada diatas

Soenarto Soerodibroto, KUHP danKUHAP, DilengkapiYurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, pT.Raja Grafindo persada,Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belandamelawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : berlentangan dengan,melawan ; recht : hukum). Menurut pendapat Para ahli di dalam mengenaipengertian melawan hukum antara lain:a. Simon : Melawan hukum berartibertentangan dengan hukum pada umumnya. b.

BANK MANDIRI (Persero) dan PT.RAJA INDOSIN SIMANDOLOK dalam perkara a quo adalah hal inibertujuan untuk membuktikan faktafakta hukum yang sebenarbenarnya atasdasar apa PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. mengajukan permohonaneksekusi kepada Pengadilan Negeri Batam atas asetaset milik PT. RAJAINDOSIN SIMANDOLOK yang didalamnya terdapat tanah berikut bangunanmilik PELAWAN, sebagaimana hal ini telah ditegaskan M.

BANK MANDIRI (Persero) dan PT.RAJA INDOSIN SIMANDOLOK dalam perkara a quo bertujuan untukmembuktikan faktafakta hukum yang sebenarbenarnya atas dasar apa PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk. mengajukan permohonan eksekusi kepadaPengadilan Negeri Batam atas asetaset milik PT.

Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara berikut:e Bahwa bermula adanya Hak Guna Usaha (HGU) PT.Raja Garuda MasSejati (PT. RGMS) di Desa Sekijang Kecamatan Bandar Sei. Kijang,Kabupaten Pelalawan yang belum dikelola PT. RGMS. Kemudianterhadap lahan areal itu dikelola oleh PT Nusa Rima Manunggal (PT.NPM) dengan melakukan penanaman pohon akasia sejak sekira tahun2003 dan atas penggunaan lahan itu, PT. NPM memberikan kompensasipembayaran uang kepada PT. RGMS.

dalam hal iniPimpinan PT.RAJA 4 DIVERS dan PT.RAJA DIVE ISLAND diatas tanahObyek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukumadalah tidak berdasarkan hukum, sebab Pemerintah Daerahmengeluarkan Izin terhadap pimpinan PT .RAJA 4 DIVERS dan PT.RAJADIVE ISLAND tentu berdasarkan permohonaan yang diajukan PimpianPT. RAJA 4 DIVERS dan PT.RAJA DIVE ISLAN..

dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasangselanjutnya diberi tanda T152;Asli Akta Pendirian PT Raja 4 Divers No. 1 tanggal 1 Maret 2010 dibuat olehRahayu Ningsih S.H., M.Kn. , Notaris di Sukabumi selanjutnya diberi tandaPR1;Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU.22190.AH.01.01.TAHUN 2010 tanggal 30 April 2010 mengenaipengesahan badan hukum PT Raja 4 Divers selanjutnya diberi tanda PR2;Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat diluar Rapat Umum PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.Raja

hubungan erat(inerlijike samenhang) ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas maka boleh dilakukanpenggabungan gugatan (Ssamenvoeging) atau kumulasi objektif maupun subjektifasal terdapat inerlijke samenhang atau koneksitas erat diantaranya;Menimbang, bahwa melihat gugatan Aquo telah ternyata Penggugattelahmelakukan penggabungan gugatan secara Subjektif, yang ditandai denganadanya beberapa orang Tergugat yakni tergugat sampai dengan Tergugat XXIlMenimbang, bahwa tergugat terdiri dari Pimpinan PT.RAJA

PT.RAJA 4 DIVER danperbuatan apa yang dilakukan oleh PT.

RAJA DIVE ISLAND, sehinga kumulasisubjektif dapat bersinergi dengan posita gugatan hal mana tidak terlihat dalamgugatan Aquo;Menimbang, bahwa lebih jauh tidak diketahui siapakah direksi dariPT.RAJA 4 DIVER dan juga tidak di jelaskan lebih rinci siapakah direksi dari PT.RAJA DIVE ISLAND sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada direksimasingmasing, karena apabila terjadi sengketa yang bertindak sebagaiTergugat adalah perseroan itu sendiri sedangkan direksi hanya dapat bertindakmewakili perseroan