Ditemukan 1089 data
83 — 26
Apabilaakta otentik yaitu akta yang dibuat secara notaril. Seharusnya Para Pembantahmenguraikan secara cermat dan jelas dengan menyebutkan nomor aktanya ;Bahwa, dengan tidak diuraikan secara cermat dan jelas dengan mencantumkannomor akta baik dalam posita maupun petitum, dengan demikian gugatan ParaPembantah adalah Obscuur Libel.Eksepsi dari Terbantah V :DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :1. EXCEPTIE PRULIUM LITIS CONSORTIUM.
99 — 17
Hakim Pengadilan Balikpapan untuk menolak ataumenyatakan gugatan tidak dapat diterima.Penggugat dalam Positanya angka 25 jelas mengakui bahwaPenggugat mempunyai kewajiban yang tidak terpenuhi padaTergugat I.Penggugat merupakan debitur dari Tergugat yang telah menikmatifasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut:1) Perjanjian Kredit nomor 23 tanggal 20 September 2011 yangdibuat oleh Notaris Ratin Wulandari S.H.Seluruh perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat merupakan akta notaril
1.YUNAENI
2.IDA MARINA RATNAWATI
3.MOKHAMAD ARIF
Tergugat:
1.SRI HERMIN MEGAWATI
2.ADI YUDHA PRASETYO
3.ANDRI DICKI PRASETYO
139 — 19
Namunpada kenyataannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensimenolak untuk hadir dalam pembuatan akta notaril dan tidak memberikanpersetujuan dalam proses balik nama sertipikat dimaksud, sehingga dengandemikian perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensitersebut dipandang sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehinggamembawa kerugian bagi ahli waris Saudara M.
Meygin Paila
Tergugat:
PT. Adira dinamika Multifinance,tbk
119 — 16
Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan surat kuasa dalamhal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli denganangsuran bertentangan dengan hukum;6. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya debtcollector yangmenelantarkan keluarga Penggugat dilokasi eksekusi barang jaminan adalahperbuatan melawan hukum;7.
258 — 100
Penggugat hanya mengutus kuasa hukum untukmengambilnya, sementara untuk kehatihatian pihak Tergugat hanyamenyerahkan jaminan hutang kepada pribadi yang bersangkutan dan jikamenggunakan kuasa hukum harus menggunakan surat kuasa hukum yangdibuat di depan notaris;Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk menyerahkan jaminanhutang berupa PPJB dan tanda lunas kepada Penggugat dengan alasan demikehatihatian, harus diterima langsung oleh yang bersangkutan atau jikaberhalangan dapat menggunakan kuasa hukum notaril
lagi berkeinginanmenempati unit apartemen karena keterlambatan yang begitu lama, telahbertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat serta melanggar hak subjektifdari Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa belum diserahkannyaPPJB sebagai jaminan hutang dan Surat Keterangan Lunas bukanlah karenakesalahan Tergugat, karena Tergugat menerapkan asas kehatihatian menjagabukti yang dijadikan jaminan, tidak menyerahkan kecuali kepada yangbersangkuan secara langsung atau kepada kuasa hukum notaril
213 — 68
patokan Tergugat III dalam bertindak terhadapsertifikat hak milik noor 0522 atas nama Suparmi Tersebut, karena memanghukumnya demikian adanya;Bahwa akan tetapi ternyata apa yang seharusnya dilakukan oleh TergugatIl menurut hukum telah dilanggar, yakni ternyata sertifikat hak milik nomor0522 tersebut telah diikatkan menjadi hak tanggungan terhadap utangpiutang anaknya bernama Sri Jumiati / Tergugat II untuk selanjutnyadisebut objek gugatan;Bahwa perikatan tersebut telah tertuang melalui perjanjian notaril
bernomor198 dengan titel Akta Perjanjian Hutang dan akta notaril nomor 199 dengantitel Akta Pernyataan Jaminan, yang kedua akta tersebut dibuat dihadapannotaris KUNTO PRABOWO, S.H., MKn (Tergugat V);Halaman 3 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2020/PN Pti10.11.12.13.14.15.Bahwa ternyata dalam kedua akta sebagaimana disebutkan pada poin 8(delapan) di atas, justru Tergugat V menempatkan Tergugat IV sebagaipihak yang memberi persetujuan atas perikatan terhadap objek gugatandimaksud, padahal
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
ANDY PRASETYA
126 — 45
Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional No.14X.A2005, tanggal 21 Juli 2005.Bahwa benar, Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Notaris adalahMembuat Akta Akta Notaril antara lain pengikatan jual beli dan kuasa, suratkuasa pembebanan hak tanggungan perjanjian kontrak, pendirian PT,pendirian CV, pendirian Firma dan lainlain di bidang Notaril.
87 — 48
Bahwa untuk menjaga dan melindungi hakhak keperdataan Tergugat berupa dana yang telah dikeluarkan tersebut, maka disepakati olehPenggugat dengan Tergugat agar dilakukan melalui mekanismePengikatan Jual Beli secara Notaril, kKemudian dibuatlah Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli (Akta PPJB) No. 32 tanggal 24 Desember 2014dihadapan Kezia Janti Lega, SH Notaris di Jakarta, dimana dalam gugatanini sebagai Tergugat Il.4.
Bahwa jauh sebelum dilakukan kesepakatan notaril berupa Akta PPJB No.32 sebagaimana tersebut diatas, secara lisan (gentlemen agreement) antaraPenggugat dengan Tergugat juga telah disepakati agar secara bersamasama mencari dana dari pihak ketiga baik itu dari funder maupun dariperbankan untuk mengembalikan dana Tergugat yang akan dikeluarkan.Bahwa selanjutnya atas sepengetahuan dan selalu bersama denganTergugat dijajaki segala kemungkinan untuk mendapatkan dana dari pihakketiga sebagai langkah antisipasi
Terbanding/Tergugat I : PT BANK CENTRAL ASIA TBK PUSAT c.q. PT BANK CENTRAL ASIA CABANG PALEMBANG c.q. PT BANK CENTRAL ASIA KCU LUBUK LINGGAU
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat
Terbanding/Tergugat III : MERY
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor ATR/BPN Kota :Lubuk Linggau
121 — 51
Pasal 12A UndangUndang No. 7 Tahun1992 yang telah diubah menjadi UndangUndang No. 10 Tahun 1998 jelasmengatur bahwa : bank umum dapat membeli sebagian atau seluruhagunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkanpenyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal NasabahDebitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuanagunan yang dibeli tersebut dicairkan segera.Dalam perkara ini, Tergugat TIDAK ADA PENYERAHAN SUKARELA DARIPENGGUGAT dan tidak pula ada Akta Notaril
secara melawanhukum telah mengenyampingkan ketentuan Pasal 12A UU Perbankandengan mengalihkan Objek Jaminan kepada TERGUGAT III karena dalamhal ini tidak ada penyerahan sukarela dari PENGGUGAT dan tidak pulaada Akta Notaril untuk Kuasa Jual yang dibuat dihadapan Notaris, namunTERGUGAT telah melampaui kewenangannya mengalihkan agunan milikPENGGUGAT kepada TERGUGAT III.Dalam hal ini nampak jelas PENGGUGAT telah keliru dalam memahamiketentuan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan, yang secara lengkapnyaberbunyi
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk (BRI AGRO)C.q PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk (BRI AGRO) Cabang Medan
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN
92 — 43
PENGGUGAT seharusnya sadarakan hak dan kewajibannya selaku Debitur dan sadar secara penuhakan resiko yang mungkin terjadi akibat ditandatanganinya PerjanjianKredit atas Fasilitas Kredit Pinjaman yang diterima oleh Penggungatsebagai berikut :a.Perjanjian Kredit secara Notaril atas fasilitas Pinjaman Tetap Reguler(PTR) yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Lila Meutia, SH, MkN,Notaris Kota Medan, Akta Nomor : 08, tanggal 5 Juni 2013;b.Addendum Perjanjian Kredit secara notariil atas fasilitas PinjamanTetap
60 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudian pada tanggal 08 September 2012 kesepakatan Penggugatselaku Pembeli dengan Tergugat dan Tergugat II selaku Penjual,sebagaimana tersebut di atas, dituangkan dalam dua buah Akta Notaril,Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2017yang dibuat dan ditandatangani di hadapan FX. Budi Santoso Isbandi S.H.
262 — 79
tidak pernah memberikan kuasatertanggal 11 Agustus 2006 kepada TERGUGAT Ill membatalkansemua aktaakta yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT,karena pada tanggal 11 Agustus 2006 Notaris Syafril Lubuk, SH,tidak pernah membuat akta Power of Attorney No. 6 tanggal 11Agustus 2006 atas nama TERGUGAT Ill.Notaris Syafril Lubuk, SH hanya melegalisir Power of Attorneyyang dibuat dibawah tangan pada tanggal 3 November 2006 danNotaris Syafril Lubuk, SH hanya memperbaharui /membuat Powerof Attorney No. 6 secara notaril
Notaris Syafrii Lubuk, SH hanya melegalisir Power of Attorneyyang dibuat dibawah tangan pada tanggal 3 November 2006 danNotaris Syafril Lubuk, SH hanya memperbaharui /membuat Powerof Attorney No. 6 secara notaril pada tanggal 8 Nopember 2006Selain itu akta Power of Attorney /Kuasa tersebut isinya hanyabertujuan untuk mengambil uang di Bank di Hongkong.YJadi tidak dimaksudkan untuk membatalkan semua Akta PEMBERIANHAK DAN KUASA dan semua Akta PERNYATAAN yang dibuat olehdan dihadapan TURUT TERGUGAT
Bahwa Tergugat V ( linda lorahim ) yang melegalisir Power Of Attorney yangdibuat dibawah tangan pada tanggal 3 Nopember 2006 dan kemudiandiperbaharui dengan Power Of Attorney secara Notaril pada tanggal 8Nopember 2006 No.6 ( bukan dibuat oleh Notaris Syafril Lubuk SH.)
184 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lutfi Hamid Kepada Pemohon Kasasi (semulaTerbanding / Penggugat) dibuat secara notaril dan karenanyamemenuhi ketentuan peraturan perundangundangan/hukum yangberlaku ;bahwa Ir.
62 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam pertimbangan MajelisBPSK Batu Bara;Dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjiankredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidakada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakankembali mengenai syaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPKtersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupunmenyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang manaselanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril
122 — 48
umumnya menggunakan kekerasan, premanisme, intimidasi, teror,terhadap konsumen maupun keluarganya itu adalah perbuatan melawanhukum padahal kedudukan konsumen setara dengan Pelaku Usaha yangtelah terwujud sebagaimana yang dikehendaki dalam UndangundangNomor ; 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sanksinya adalah(Pasal 62) Undangundang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 Tahun 1999pidana 5 (lima) tahun atau denda Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah ).Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril
271 — 85
waktu, tempat, cara dan syaratsyaratpenjualan;c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkankwitansi;d. menyerahkan apa yang dijual itu) kepada pembeli yangbersangkutan;e. mengambil uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untukmelunasi utang Debitor tersebut diatas;f. melakukan halhal lain yang menurut undangundang danperaturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapatPihak Kedua perlu dilakukan dalam ranqka melaksanakan kuasatersebut;Bahwa APHT adalah merupakan akta Notaril
91 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 329 K/Pdt.SusBPSK/2017a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan Perjanjian Kredit telahmenandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatandari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenaisyaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehinggaTermohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi danketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebutakan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Didalam Surat Peringatan
146 — 108
RAHMAD POHAN selakuKonsumen dengan Penerima Kuasa berikut perubahan serta perpanjangan yangmungkin dibuat dikemudian hari, baik yang dibuat secara notaril maupundibawah tangan (selanjutnya disebut sebagai Akad) ;. Memasuki pekarangan, ruangan, tempat tinggal dan/atau Kantor Pemberi Kuasaatau ditempat lain dimana kendaraan bermotor tersebut berada atau di dugaberada, untuk setiap waktu apabila dikehendaki oleh Penerima Kuasa denganatau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemberi Kuasa ;.
60 — 22
Rp240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang merupakan akumulasi jasaatau fee sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) setiap bulan yang samasekali tidak telah dibayar oleh Tergugat selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16April 2010 sampai dengan Maret 2011;Menimbang, bahwa karena bulan Agustus 2014 Tergugat ternyata tidakjuga memenuhi prestasinya sebagaimana perjanjian dalam akta dibawah tangan(vide surat bukti bertanda P.1) tersebut, maka perjanjian itu diperbahraui lagisecara notaril
40 — 21
Bahwa kiranya dapat TERGUGAT sampaikan bahwa pada tanggal 28Februari 2013 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah sepakatuntuk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 100 yang dibuatsecara Notaril oleh dan dihadapan Notaris Yualita Widyadhari, SH untukfasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan TERGUGAT kepadaPENGGUGAT sebesar Rp. 127.000.000.000, (Seratus dua puluh tujuhmilyar rupiah).