pemilihanumum provinsi, dan komisi pemilinan umum kabupaten/kota Pasal 89 ayat(1) yang berbunyi:"KPU Kab/kota menetapkan kebijakan kebutuhan anggaran KPUKab/kota, PPK dan PPS sesuai dg ketentuan perundangundangan ygberlaku dan;ayat (2) yang berbunyi :Sekertaris KPU Kab/kota menyelenggarakan pengelolaan keuanganKPU Kab/Kota yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaananggaran, dan pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan KPUkab/kota;serta bertentangan dengan Undangundang Nomor : 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum Pada paragraf 3 Pasal 10 yangberbunyli:"Tentang Tugas dan wewenang KPU Kab/Kota sbb : MenjabarkanProgram dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal dikabupaten/Kota; Bahwa dalam hal pengelolaan anggaran kegiatan KPU Kab.

pemilihanumum provinsi, dan komisi pemilinan umum kabupaten/kota Pasal 89 ayat(1) yang berbunyi:"KPU Kab/kota menetapkan kebijakan kebutuhan anggaran KPUKab/kota, PPK dan PPS sesuai dg ketentuan perundangundangan ygberlaku dan;ayat (2) yang berbunyi:Sekertaris KPU Kab/kota menyelenggarakan pengelolaan keuanganKPU Kab/Kota yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaananggaran, dan pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan KPUkab/kota;serta bertentangan dengan Undangundang Nomor : 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum Pada paragraf 3 Pasal 10 yangberbuny/i:"Tentang Tugas dan wewenang KPU Kab/Kota sbb : MenjabarkanProgram dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal dikabupaten/Kota; Bahwa dalam hal pengelolaan anggaran kegiatan KPU Kab.

Pemerintah dan belakuumum bagi semua instansi pemerintah termasuk KPU yang mengelolakeuangn negara , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008yang diubah menjadi Permendagri Nomor 57 tahun 2010 tentangPedoman Pengelolaan Dana/Anggaran Pemilu Kepala daerah dan WakilKepala Daerah yang mengatur tentang dana hibah Pemilukada sertapenghibahan anggaran Pemilukada yang dilaksanakan maksimal 2 (dua)kali pencairan sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2010 , UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum ,Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi danTata Kerja Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Propinsi danSekretariat KPU KPU Kabupaten / Kota ;Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai PPK, adalah Saksi DanielDominggus Russel, SH selaku Sekretaris KPU Kota Ambon ;Bahwa pada tahun 2011 KPU melaksanakan kegiatan Pemilukada KotaAmbon ;Bahwa yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon dalam rangkaPemilukada Kota Ambon adalah Pengadaan Surat Suara, Pengadaankartu Pemilih

Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti.Bahwa saat ini sudah masuk ke Tahapan masa Kampanye sesuaidengan Peraturan KPU RI nomor 32 tahun 2018 Tentang perubahankedua atas paraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan,program dan jadwal penyelenggara pemilihan umum tahun 2019.Bahwa, setelah Saksi membaca 3 (tiga) lembar Transkrip percakapanpada video kegiatan silahturahmi yang dilakukan oleh Terdakwa ditempat Sdri.ASMAH pada tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 20.30 Wibyang diberikan pemeriksa kepada Saksi,

gunamenghasilkan pemerintahan negara yang demokratisberdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;c. bahwa dengan adanya UndangUndang Nomor 10 Tahun2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2006 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahMenjadi UndangUndang dan UndangUndang Nomor 22Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum sertaadanya perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat,maka UndangUndang Nomor 12 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,perlu diganti;d. bahwa...2Qd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentukUndangUndang tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah;Mengingat : .

Pemilu (baik legislatif maupun kepaladaerah/wakil kepala daerah) diselenggarakan oleh Komisi Pemilinan Umum Pusatmaupun Provinsi dan Kabupaten/Kota, diatur dalam UndangUndang Nomor 15Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maupunperaturanperundangundangan yang terkait dan telah mengatur tata cara penyelesaianapabila timbul sengketa, baik yang bersifat administratif, pidana, maupunpelanggaran kode etik, sehingga dalam penyelesaian sengketa yang terkaitdengan Pemilu telah memiliki ketentuanketentuan

Penyelenggara Pemilu (baik pemiluPresiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah/wakilkepala daerah) adalah Komisi Pemilihan Umum Pusat maupun Provinsi danKabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maupun peraturanperundangundangan yang terkait dan telah mengatur tata cara penyelesaian apabilatimbul sengketa, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun pelanggaran kodeetik, sehingga

Tipikor/2012/PN.AB, daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur tentang dana hibahPemilukada serta penghibahan anggaran Pemilukada yangdilaksanakan maksimal 2 (dua) kali pencairan sesuai PermendagriNomor 57 Tahun 2010 , UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007tentang Penyelenggara Pemilihan Umum , Peraturan KPU Nomor 6Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SekretarisJendral KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU KPUKabupaten / Kota ;Bahwa yang mengangkat saksi sebagai PPK, adalah

tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan laporanrealisasi penggunaan anggaran tahap ketiga terdapat realisasi anggaran Auditdan pengumuman dana kampanye sebesar Rp. 297.000.000,(duaratussembilan puluh tujuh juta rupiah);Bahwa dari realisasi anggaran Audit dan pengumuman dana kampanye sebesarRp. 297.000.000,(dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut, padakenyataannya realisasi anggaran tidak terdapat buktibukti pertanggungjawabanatau tidak dapat dipertanggungjawabkan;Biaya Pengadaan Batik Penyelenggara

Pemilihan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kab.

tiga ratus juta rupiah) danberdasarkan laporan realisasi penggunaan anggaran tahap ketiga terdapatrealisasi anggaran Audit dan pengumuman dana kampanye sebesarRp.297.000.000,(dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);Bahwa dari realisasi anggaran Audit dan pengumuman dana kampanyesebesar Rp. 297.000.000,(dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)tersebut, pada kenyataannya realisasi anggaran tidak terdapat buktibuktipertanggungjawaban atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;Biaya Pengadaan Batik Penyelenggara

Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.

melakukan atau turut melakukan, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos selaku Ketua KPU Propinsi Bengkulumempunyai tugas dalam jabatannya sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum yaitu :1.

Pemerintah dan belakuumum bagi semua instansi pemerintah termasuk KPU yang mengelolakeuangn negara , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun2008 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 57 tahun 2010 tentangPedoman Pengelolaan Dana/Anggaran Pemilu Kepala daerah dan WakilKepala Daerah yang mengatur tentang dana hibah Pemilukada sertapenghibahan anggaran Pemilukada yang dilaksanakan maksimal 2 (dua)kali pencairan sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2010 , UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi danTata Kerja Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Propinsi danSekretariat KPU KPU Kabupaten / Kota ; Bahwa yang mengangkat saksi sebagai PPK, adalah terdakwa selakuSekretaris KPU Kota Ambon ;Halaman 84 dari 181 Putusan Nomor : 40/Pid.Tipik or/2012/PN.AB,Bahwa pada tahun 2011 KPU melaksanakan kegiatan Pemilukada KotaAmbon ;Bahwa yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon dalam rangkaPemilukada Kota Ambon adalah Pengadaan

Dimana dari anggaran hibah daerah KabupatenBanggai tersebut terdapat salah satu item anggaran untuk penyewaan kendaraanroda empat sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengannilai anggaran sebesar Rp196.000.000, (seratus sembilan puluh enam jutarupiah) yang tercantum dalam kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Banggai tahun anggaran 2015 tersebut; Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undangundang Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, terdakwa

R.I Nomor 51 Tahun 2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;20. 1(satu) bundle foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi TA. 2016;21. 3(tiga) lembar Asli Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 188.4/53/Tahun 2016 tanggal 29 April 2016, tentang Penetapan Tambahan Honorarium Penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi; dan 1 (satu) lembar Asli : Lampiran SK Bupati;22. 2(dua) lembar foto copy Rekap Pengeluaran yang diragukan kebenarannya dan berindikasi fiktif KPU Kab.

No.2262 K/Pid.Sus/2014e.1 (satu) jilid Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor : 111/PHPU.DX1/2013 tanggal 25 September 2013;1 (satu) jilid Kesimpulan Pihak Terkait dalam Sengketa PemilukadaKabupaten Lebak, tahun 2013 tanggal 25 September 2013;1 (satu) jilid Kesimpulan Termohon Perkara Nomor : 111/PHPU.DX1/2013, Saleh & Partners Law Office tanggal 25 September 2013;1 (satu) bundel copy UndangUndang Republik Indonesia Nomor :15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;1 (satu) bundel Kajian Perkara

umum provinsi, dan komisi pemilihan umumkabupaten/kota Pasal 89 ayat (1) yang berbunyi:"KPU Kab/kota menetapkan kebijakan kebutuhan anggaran KPUKab/kota, PPK dan PPS sesuai dg ketentuan perundangundangan ygberlaku dan,ayat (2) yang berbunyi :Sekertais KPU Kab/kota menyelenggarakan pengelolaan keuanganKPU Kab/Kota yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaananggaran, dan pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan KPUkab/kota;serta bertentangan dengan Undangundang Nomor : 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum Pada paragraf 3 Pasal 10yang berbunyi:"Tentang Tugas dan wewenang KPU Kab/Kota sbb : MenjabarkanProgram dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal dikabupaten/Kota;Bahwa dalam hal pengelolaan anggaran kegiatan KPU Kab.

KPU Kab/kota menetapkan kebijakan kebutuhan anggaran KPUKab/kota, PPK dan PPS sesuai dg ketentuan perundangundangan ygberlaku dan,ayat (2) yang berbunyi:Sekertaris KPU Kab/kota menyelenggarakan pengelolaan keuanganKPU Kab/Kota yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaananggaran, dan pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan KPUkab/kota,serta bertentangan dengan Undangundang Nomor : 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pada paragraf 3 Pasal 10yang berbunyi:"Tentang Tugas dan wewenang

September 2013 tentangpemberhentian dan pengangkatan anggota KPUDlYogyakartaTahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, setelahitu anggota KPU yang telah diangkat mengadakan rapat plenopemilinan ketua yang terdiri dari lima orang anggota dan satuorang sekretaris KPU DIYogyakarta, hasilnya saksi yangmenjabat sebagai Ketua KPU DlYogyakarta;Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Ketua KPUDlYogyakarta adalah melaksanakan tahapan Pemilihan Umumsecara lengkap, dimuat dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum, untukPutusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2016/PN Yyk Hal 97 dari 236Hal98memastikan penyelenggaraan pemilihan umum bisa berjalansesuai dengan regulasi meliputi supervisi, monitoring, rapatkoordinasi terkait dengan segala hal yang terkait denganpemilinan umum;Bahwa struktur organisasi KPU DlYogyakarta, terdiri dari :a.

terungkap dipersidangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, perintah atasan terdakwa tersebut tidak bersifat rinci, makaterdakwalah yang merealisasikan perintah itu dalam bentuk tindakan penggunaananggaran yang tidak sesuai ketentuanUU Nomor 15 Tahun 2011tentang PenyelenggaraHalaman149 Putusan No. 109/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgPemilihan Umum, Keppres Nomor 42 Tahun 2002tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara

Pemilihan Umum Komisi PemilihanUmum, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran PendapatanDan Belanja Negara, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor94/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi PemilihanUmum Bagian Anggaran 076.

Soemarmo Sosroatmojo Kuala Kapuas Tentang PEMERIKSAAN KESEHATAN RAPID TEST COVID-19 (RDT) BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 Nomor: /PR.07-SPJ/6203/Sek-Kab/X/2020 dan Nomor 074/1474/RSUD.KPS/X/2020;

Soemarmo Sosroatmojo Kuala Kapuas Tentang PEMERIKSAAN KESEHATAN RAPID TEST COVID-19 (RDT) BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 Nomor: 172/PR.07-SPj/6203/Sek-Kab/IX/2020 dan Nomor; 787/1402/RSUD.KPS/IX/2020;

Soemarmo Sosroatmojo Kuala Kapuas Tentang PEMERIKSAAN KESEHATAN RAPID TEST COVID-19 (RDT) BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 Nomor: 128/PR.07-SPj/6203/Sek-Kab/X/2020 dan Nomor; 074/1474/RSUD.KPS/X/2020;

/IX/2020 beserta lampirannya;

Soemarmo Sosroatmojo Kuala Kapuas Tentang PEMERIKSAAN KESEHATAN RAPID TEST COVID-19 (RDT) BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 Nomor: /PR.07-SPj/6203/Sek-Kab/X/2020 dan Nomor; 074/1474/RSUD.KPS/ X/2020;

Soemarmo Sosroatmojo Kuala Kapuas Tentang PEMERIKSAAN KESEHATAN RAPID TEST COVID-19 (RDT) BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 Nomor: 172/PR.07-SPj/6203/Sek-Kab/IX/2020 dan Nomor; 787/1402/ RSUD.KPS/IX/2020;

Soemarmo Sosroatmojo Kuala Kapuas Tentang PEMERIKSAAN KESEHATAN RAPID TEST COVID-19 (RDT) BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 Nomor: 128/PR.07-SPj/6203/Sek-Kab/X/2020 dan Nomor 074/1474/ RSUD.KPS/X/2020;

/IX/2020 beserta lampirannya;

Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo tersebut maka 13 PPK tersebut telah melanggar kode Etik penyelenggara pemilu sebagaimana di maksud pasal Pasal 10 huruf a, b, d, e, dan g Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan peraturan tersebut merupakan salah satu kewajiban jabatan PPK sebagaimana di atur dalam pasal

Bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang RI Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tugas PPk yaitu membantu KPU dalam melakukan : a. Pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; b. Penyelenggaraan pemilu ; c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU. d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU. e.

Agustina Amprawati, ST dan penerimaan uang oleh 13 PPK merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangka kegiatan serta masih dalam waktu dalam rangka kegiatan kampanye untuk transportasi dan uang makan untuk memantau jumlah suara di 13 PPK dan perkara ini adalah bentuk pelanggaran pemilu yang tunduk pada Undang-undang No. 8 Tahun 2012 karena terdakwa telah dikenakan sanksi berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia DKPP No. 32/DKPP-PKE-III/2014 yang merupakan

Pemilihan Umum dalam Bab IV Pasal 17 ayat (1) Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode Etik dikenai Sanksi dan ayat (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa a. teguran tertulis, b.

pemilihan umumkepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah ( Acara Pembuktian ) tanggal01 April 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara.327. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkaranomor 36/PUUVIII/2010 dan risalah sidang perkara nomor:30,31, 32/PHPU.D1IX/2011 perihal Pengujian undangundang nomor 12 tahun 2008tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 32 tahun 2004tentang pemerintahan daerah ( Pasal 235 ayat 2 ) dan pengujian undangundang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara

pemilihan umum( Pasal 5 ayat 1 ) terhadap undangundang dasar Negara RI tahun 1945serta perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupatenTapanuli Tengah ( Acara Pengucapan Putusan ) tanggal 11 April 2011tetap terlampir dalam berkas perkara.328. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkaranomor 31,32/PHPU.DIX/2011 perihal perselisinan hasil pemilihan umumkepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah Acara Pembuktian ( LaporanPemohon, Termohon, pihak terkait,KPU Propinsi;

MK/2013.1 (satu) jilid Kesimpulan pemohon perkara Nomor : 111/PHPU.DX1/2013.1 (satu jilid Kesimpulan Pihak Terkait dalam SengketaPemilukada Kabupaten Lebak, tahun 2013.1 (satu) jilid Kesimpulan Termohon Perkara Nomor.111/PHPU.DXI/2013, Saleh & Partners Law Office.1 (satu) bundel copy UndangUndang Republik Indonesia Nomor15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.1 (satu) bundel Kajian Perkara 111/PHPU.DXI/2013 tentangPilkada Kab.Lebak, Banten tanggal 16 September 2013.1 (satu) bundel Daftar

pemilihan umum ( Pasal 5ayat 1 ) terhadap undangundang dasar Negara RI tahun 1945serta perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupatenTapanuli Tengah ( Acara Pengucapan Putusan ) tanggal 11 April2011259. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalahsidang perkara nomor 31,32/PHPU.DIX/2011 perihal perselisihanhasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli TengahAcara Pembuktian ( Laporan Pemohon, Termohon, pihakterkait,KPU Propinsi,KPU Pusat,Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten

pemilihan umum( Pasal 5 ayat 1 ) terhadap undangundang dasar Negara RI tahun 1945serta perselisihnan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupatenTapanuli Tengah ( Acara Pengucapan Putusan ) tanggal 11 April 2011tetap terlampir dalam berkas perkara.328. 1 (Satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkaranomor 31,32/PHPU.DIX/2011 perihal perselisinan hasil pemilihan umumHalaman 1405 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST1406kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah