Keterangan tanah Nomor 03/T.V/1983bertanggal 19 Januari 1983 yang diketahui didaftarkan dan dicatatoleh Camat Pontianak Selatan dengan Nomor 032/TN/1983bertanggal 20 Januari 1983, terhadap tanah mana baik dari orangyang berbatasan langsung maupun dari pihak ketiga lainnyatermasuk Penggugat, tidak pernah mengajukan keberatan, tuntutan,teguran, peringatan terhadap Hamid Malak baik mengenai statusnya,penguasaannya, penggunaannya, letaknya maupun batasbatasnya,oleh karena mana berdasarkan dan beralasan tersubut

Bahwa Objek Sengketa tersubut diterima Penggugat pada Tanggal 22Mei 2015 serta Surat Sekretaris Jenderal Kementerian KesehatanNomor :KP.04.01/II/980/2015 Tanggal 27 November 2015 perihalTanggapan Keberatan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz,SKM kepada Penggugat dan Gugatan didaftarkan Tanggal 3 Februari2016 dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktuyang ditentukan dalam ketentuan pasal 55 UndangUndang No

petugas Penggugat (TermohonKasasi 1.2), hal ini benar terjadi karena Penggugat (Termohon Kasasi 1.2)tidak berhak menjual karcis/tiket di pintu gerbang jalan milik PemohonKasasi, karena tidak ada hubungannya dengan kerjasama Akta Nomor 37(terlampir dalam berkas perkara diberi tanda Bukti Surat T.1) dan sekaitanpengelolaan hotel, restoran, dan karaoke tersebut telah diadukan PemohonKasasi kepada polisi karena ada diduga penggelapan (terlampir bukti suratT.12) dan tanah jalan milik Pemohon Kasasi tersubut

Bahwa perbuatan Para Anak setelah minum minuman keras (ciu);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yangdilakukan oleh Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 adalah telah bersamasama denganSendi Dwi Utomo alias Sendi, Arowansyah alias Aro, Muhammad Yudi Al Slametalias Yudi, dan Diki, mengambil barang sesuatu berupa uang Rp.720.000.000,00, yang merupakan uang bekal dari Rasmana untuk saksi Dayimbin Raspan dan saksi Sopyan bin Wasli dalam perjalanan mengangkut beras,bahwa dalam perbuatannya tersubut

PENGGUGAT sendiritidak pernah dipanggil oleh PARA TERGUGAT;Bahwa karena Perundingan Bipartit tidak ada titik temu dankesepakatan mengenai permintaan PENGGUGAT ataskenaikan/penyesuaian Upah/Gaji sesuai Upah Minimum, maka padaakhir Juni 2021 PENGGUGAT mengirimkan Surat PermohonanPencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada DisnakertransProvinsi Maluku Utara;Bahwa atas permintaan PENGGUGAT tersebut, maka DisnakertransProvinsi Maluku Utara melalui Mediatornya melakukan upaya Mediasi,namun upaya tersubut

Bahwa PEMOHON kurang cermat dalam membaca dan memahami isidari pada tanggapan TERMOHON pada poin 5, 5.1, baik lah termohonjelaskan kembali maksud isi dari tersubut;4.1 Bahwa yang selalu berkata kasar adalah PEMOHON dan apa bilaTERMOHON bertanya kepada PEMOHON apa sebabnya yang setiaphari keluar rumah tidak pernah pamitan lagi tidak seperti dahulu danselalu pulang larut malam tetapi PEMOHON tidak pernah menjelaskanmalah marah marah sehingga terjadilah pertengkaran;4. 2 Bahwa TERMOHON selama perkawinan

kerjayang tidak prosedur, tetapi diatur dalam Kepmentrans No. 232 tahun 2003tentang akibat mogok tidak sah dikatagorikan mangkir setelah oleh Perusahaandipanggil 2 kali secara patut dan tertuis dan bagi yang tidak memenuhipanggilan dianggap mengundurkan diri ;Bahwa PKB merupakan Lex Specialis berlaku bagi pekerja, Pengusaha tetapiPKB tidak boleh bertentangan dengan Undangundang, karena didalamUndangundang secara teknis tidak mengatur sanksi mogok tidaksah,kemudian sanksi diatur dalam PKB tetapi sanksi tersubut

SiperaHal 11 dari 25 hal Putusan Nomor : 83K/PM.IIIl19/AD/III/2020MenimbangHendrik Wayangkau (Saksi1) pada tanggal 22 November 2019,dan Saksi tahu penganiyaan tersubut dari Saksi1 saat memintatolong ke Saksi untuk mengantarnya ke rumah pamannya dansaat itu Saksi1 bercerita bila dadanya terasa sakit dan sesaknafas akibat ditendang oleh Terdakwa menggunakan sepatuPDL.Bahwa akibat tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadaSaksi1 yaitu Saksi1 mengalami sakit dibagian dada, dan sesaknafas.Atas keterangan

Mengenai tanda tangandengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan.Pasal 118ayat (1) HUR menyatakan gugatan perdata harus dimasukkansesuai dengan kompetensi relative , dan dibuat dalam bentuk suratpermohonan (surat permintaan) yang ditandatangani olehPenggugat.Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dimanaPenggugat telah menandatangani isi surat gugatan tersebut, sehingga Majelisberpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, olehkarenanya ekepsi tersubut

Putusan MARI Nomor 1121K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972.Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, Majelis Hakim menilai bahwabukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik karenatidak ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surattersebut, karenanya bukti tersubut tidak dapat dipertimbangkan dan harusdikesampingkan.Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, Majelis Hakim berpendapatbahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak ditandatangani

Tergugat tersebut dinyatakan masih di bawah umur; juga petitum tersebut tidakdidukung dengan posita yang menjelaskan dua orang anak Penggugat danTergugat tersebut pada saat di daftarkannya surat gugatan Penggugat kePengadilan Agama Tuban dikuasai oleh siapa, dan berdasarkan keterangansaksisaksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat kedua anaknyasekarang sudah 15 bulan dalam asuhan Tergugat, sehingga dengan demikian,maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat point ke 5(lima ) tersubut

Keputusan Direksi Tersubut di cabut dan digantidengan Keputusan Direksi Nomor Kep/ 218/2018 tanggal 13 November2018 yang telah dirubah dengan Keputusan Direksi Nomor Kep/115/2019tanggal 12 Juli 2019 tentang perubahan atas keputusan Direksi NomorKep/218/2018 tentang stuktur organisasi Perusahaan PT. Jasa Raharja(Persero);Bahwa mekanisme pembayaran biaya administrasi yaitu setelah menerimapembayaran IWKL yang disetorkan oleh Operator maka PT.

Keputusan Direksi Tersubut di cabut dan diganti denganKeputusan Direksi Nomor Kep/ 218/2018 tanggal 138 November 2018 yangtelah dirubah dengan Keputusan Direksi Nomor Kep/1 15/2019 tanggal 12Halaman 92 dari 262 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020./PN Tte.Juli 2019 tentang perubahan atas keputusan Direksi Nomor Kep/218/2018tentang stuktur organisa Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero). awalnyasaksi masuk menjabat sebagaiKepala PT.

Keputusan Direksi Tersubut di cabut dan digantidengan Keputusan Direksi Nomor Kep/ 218/2018 tanggal 13 NovemberHalaman 93 dari 262 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020./PN Tte.2018 yang telah dirubah dengan Keputusan Direksi Nomor Kep/115/2019tanggal 12 Juli 2019 tentang perubahan atas keputusan Direksi NomorKep/218/2018 tentang stuktur organisa Perusahaan PT.

Keputusan Direksi Tersubut di cabut dan diganti denganKeputusan Direksi Nomor Kep/ 218/2018 tanggal 13 November 2018 yangtelah dirubah dengan Keputusan Direksi Nomor Kep/115/2019 tanggal 12Juli 2019 tentang perubahan atas keputusan Direksi Nomor Kep/218/2018tentang stuktur organisa Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero). awalnyasaksi masuk menjabat sebagaiKepala PT.

Keputusan Direksi Tersubut di cabut dan diganti denganKeputusan Direksi Nomor Kep/ 218/2018 tanggal 138 November 2018 yangtelah dirubah dengan Keputusan Direksi Nomor Kep/1 15/2019 tanggal 12Juli 2019 tentang perubahan atas keputusan Direksi Nomor Kep/218/2018tentang stuktur organisa Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero). awalnyasaksi masuk menjabat sebagaiKepala PT.

Justru sebaliknyapemohon sendiri yang pandai memutar balikkan fakta tidak mengakuiadanya perselingkuhan dan sudah jelas banyak saksi mata yang melihat(saksi bisa dihadirkan) dan selingkuhannya tersubut juga sudah mengakuiadanya hubungan antara mereka berdua antara PEMOHON dan PELAKOR.Sehubungan dengan pernyataan termohon diatas saya selaku termohonmasih tetap mempertahan Rumah Tangga kami meskipun termohon danHalaman 19 dari 37 putusan Nomoranak termohonpemohon telah dizolimi.

terdakwa bersamatemanteman terdakwa.Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa yang terdakwapegang dari belakang itu adalah seorang polisi, setelan orang tersebut maubertanggung jawab untuk membawa YOGA ke Rumah Sakit baru terdakwamengetahui bahwa yang terdakwa pegang tersebut adalah seorang polisi,setelah itu senjata yang di rebut oleh terdakwa DIMAS di kembalikan kepadaanggota polisi tersebut.Bahwa setelah terdakwa DIMAS mengembalikan senjata tersebut keanggotapolisi, kKemudian anggota polisi tersubut

Kemudian Saksi sempat terbangun karena ada orang yang datangdengan menggunakan senter dan senter tersubut ditujukan kearah dipintumasuk keluar kerbau di arah timur, tetapi karena Saksi masih mengantuk lalutidur lagi lalu Saksi kKemudian dibangunkan istri Saksi ;Menimbang Bahwa pada saat dibangunkan oleh istri saksi, Sebelummenuju kerumah Saksi mereka kerumahnya Saksi Sori Daijo pada saat itu sayamendengar suara dari Sori Daijo yang mengatakan jangan pukul saya danjangan bunuh saya, kemudian setelah

Kampung Kuyun Toa dengan batasbatasnya: Barat dengan Aman Unus; Timur dengan Aman Juan bin Ismail; Utara dengan Aman Sukma; Selatan dengan sawah Abu Tari;Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Abu Tari apakah merupakanwarisan atau harta bersama dengan isteri pertamanya saksi tidak tahu;Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1997 dikuasai dan dikelola oleh anakanaknya dari isterinya pertama, saksi tahu hal itu karena saksi pernahdiminta oleh Penggugat membangun rumah ditanah tersebut yangdahulunya tanah tersubut

tertanggal 7 Januari 2016 perihal Mohon Bantuan Pengamanan,selanjutnya Tergugat Il, ada mengirimkan Surat kepada Tergugat Illdalam rangka pengamanan Aset Daerah, dengan didasari dari SuratPemerintah Kabupaten Aceh Tengah Satuan Polisi PamongPraja,Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat Nomor331.1/022.Satpol PP,WH dan Linmas/2016, tertanggal 16 Januari2016, perihal Permintaan Personil Untuk Pelaksanaan PengamananAset Daerah, dengan berdasarkan permintaan bantuan pengamananoleh para Tergugat dan Il tersubut

kerjabersama.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pasal 161 ayat (2) mengenaipemberian surat peringatan baik surat peringatan pertama, kedua dan ketigamasingmasing berlaku untuk paling lama 6 (enam ) bulan , tenggang waktu 6(enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/ouruh agar dapatmemperbaiki kesalahannya dan disisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakanwaktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerjapekerja/ouruh yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersubut

Amek (belumtertangkap) namun barang bukti Narkotika jenis Shabushabu tersubut ada didalampenguasaan terdakwa dan dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan olehterdakwa tanpa seijin dari pihnak yang berwenang atau yang mengeluarkan jjintersebut, yang mana sesaat sebelum ditangkap shabushabu tersebut dibeli olehterdakwa dan disimpan didalam kantong celana terdakwa namun dapat ditemukanoleh petugas kepolisian, lebih lanjut terungkap fakta pada saat dilakukanpenangkapan ada 1 (satu) orang di tempat

Bank Notes Feature, Counterfeit and Legal Aspect tahun 2018 diJakarta;Halaman 20 dari 35 putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN.Rgt.Bahwa Ahli telah melihat barang bukti yang dipergunakan dalampersidangan;Bahwa Uang yang dipergunakan sebagai barang bukti tidak sesuai dengansertifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;Bahwa Uang yang dipergunakan sebagai barang bukti tidak sesuai dengansertifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat dilihat dangan caramelihat diraba dan diterawang, apabila uang tersubut