Ditemukan 973 data
35 — 9
Murfa Surya Mahardika.Bahwa berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor :SR143/PW07/5/2013 tanggal 29 April tentang laporan hasil perhitungan kerugiankeuangan negara dalam pekerjaan pembuatan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat KabupatenLahat TA 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Ichsan Fuady, SE(Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (Pengendali Teknis, Yulius SebrangLor, SE.Ak (Ketua Tim), Andi Irawan
Murfa SuryaMahardika.e Bahwa berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor:SR143/PW07/5/2013 tanggal 29 April tentang laporan hasil perhitungankerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembuatan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat KabupatenLahat TA 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Ichsan Fuady, SE(Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (Pengendali Teknis, Yulius SebrangLor, SE.Ak (Ketua Tim), Andi Irawan
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
2.YUNASRUL, SH
3.HELFANDRA BUSRIAN, SH
4.ABDUL BASIR, SH
Terdakwa:
SYAFWADI
67 — 11
., MH danAHMAD SYAIROZI, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa,tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi HakimAnggota tersebut, dibantu oleh RAMZI, SE.Ak., SH, Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh TEDDY LAZUARDISYAHPUTRA, SH., YUNASRUL. SH,.
., MH FADHLI, S.H.AHMAD SYAIROZI, S.H.Panitera PenggantiHalaman 83 dari 84 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN KspRAMZI, SE.Ak., SHHalaman 84 dari 84 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Ksp
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain daripada kedua Anggota DewanPertimbangan tersebut, hadir juga anggota Dewan Pertimbangan Sdr.Pdm.S.Simatupang dan Pdt.SH.Siburian,S.Th, R.D.Siburian, SH danEdwin R.E.Siburian, SE.AK (Bukti Kasasi4). Jelas ini menunjukkanKeterangan Saksi ini tidak benar dan Palsu.
1.Drs. LIBERT SIRAIT
2.LAIDIN WILFRIED SIRAIT
3.RIDE MAGDALENA Br. SIRAIT
Tergugat:
1.LEONARDO HENDRIKO SIRAIT
2.LASIJO
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA PEMATANG SELENG, KECAMATAN BILAH HULU, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
2.CAMAT KECAMATAN BILAH HULU, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
3.Ahli Waris Almarhum LODEWYK MARIHAT SIRAIT
4.LEORENSIUS HORAS SIRAIT
5.LINDUNG SAUT MARULI SIRAIT
6.LUSIANA KATARINA SIRAIT
7.SUTAN LEMAN SIRAIT
95 — 7
Libert Pardomuan Sirait, LeorenciusHoras Sirait, Lindung Saut Maruli Sirait, SE.Ak, Leonardo Hendriko Sirait,selanjutnya diberi tanda bukti P6;7.
LibertPardomuan Sirait, Leorencius Horas Sirait, Lindung Saut Maruli Sirait, SE.Ak,Leonardo Hendriko Sirait.
HALIM SUSANTO
Termohon:
DIRESKRIMSUS POLDA JATENG
197 — 89
., IPTU Habib Candra D, SE.AK, dan Sri Sundari,SH.
100 — 25
yang telah dipertimbangkan dalamdakwaan primer dan subsider diambil alih dalam pertimbangan berikut inisehingga unsur pertama yaitu seorang Direksi telah terpenuhi yaitu terdakwasendiri ;56Ad.2 unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bankterhadap ketentuan dalam undang undang ini dan ketentuanperundang undangan lainnya yang berlaku bagi Bank ;Menimbang , bahwa sebagaimana fakta fakta di persidangan yaitusesuai keterangan saksi Siti Aminah SE.Ak
Terbanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
271 — 187
Lenggogeni, SE.AK,MM.CMA sebagai Pihak Kedua;1 (satu) lembar Salinan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tertanggal 27Maret 2018 antara Hendrik Leonardus sebagai Pihak Pertama danDarman Mappangara sebagai Pihak Kedua;1 (satu) lembar Salinan Cek No.
Lenggogeni, SE.AK,MM.CMA sebagai Pihak Kedua;1 (satu) lembar Salinan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tertanggal 27Maret 2018 antara Hendrik Leonardus sebagai Pihak Pertama danDarman Mappangara sebagai Pihak Kedua;Hal. 72 Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2020/PT.DKI.gg.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.1 (satu) lembar Salinan Cek No.
76 — 66
kegiatan maupun pertanggung jawabankeuangan kegiatan;Bahwa berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor:SR143/PW07/5/2013 tanggal 29 April 2013 tentang laporan hasilperhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembuatan SistemInformasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerahdan Diklat Kabupaten Lahat TA 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh TimAudit Ichsan Fuady, SE (Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (PengendaliTeknis, Yulius Sebrang Lor, SE.Ak
PigAudit Ichsan Fuady, SE (Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (PengendaliTeknis, Yulius Sebrang Lor, SE.Ak (Ketua Tim), Andi Irawan, SE (anggota Tim)dan diketahui oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Drs.
185 — 272
PT.MENARABAJA SARANA SAKTI.Berkedudukan pusat di Pontianak dalam hal ini diwakili, Rahmattullah, SE.Ak,Jenis Kelamin : Lakilaki, Umur 40 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, AlamatJalan Merpati 19 No. 20 A Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu KotaBengkulu dalam Jabatannya selaku Kepala Cabang Bengkulu berdasarkan AktaNotaris No.37 tertanggal 12 Juni 2012, bertindak untuk mewakili dan atas namaPerseroan, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan II.3.
94 — 22
Keterangan ahli TUTI SUSILAWATI, SE.AK.: Bahwa ahli pernah diperiksa di penyidik KejaksaanTinggi Jawa Barat sehubungan dengan adanya dugaankorupsi tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;e Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan di Pemerintah Kota Bandung tentangDana Bantuan Sosial ;e Bahwa dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 ahli pernahmelakukan audit Dana Bantuan Sosial ; e Bahwa ahli melakukan audit sebanyak 1 (satu) Tim yang terdiri dari : e Ketua Tim; e Koordinator Bidang Investigasi
diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa pencairan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 merupakantanggung jawab pribadi dari Terdakwa.6 Bahwa benar seluruh Kerugian Negara sebesar Rp. 9.916.325 000, (sembilan milyarsembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkanhasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahunanggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504/ PW10/ 5/2012 tanggal 02 Maret 2012dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak
Terdakwa menandatangani kwitansi dansurat kuasa yang ditujukan kepada saksi Firman Himawan untuk pencairan danaBantuan Sosial Kota Bandung yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.9.916.325 000, (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluhlima ribu rupiah), berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada PosAnggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 /PW10 / 5 / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli TutiSusilawati, SE.Ak
97 — 25
Penolakan (SKP) Bilyet GiroNomor 038887 tanggal 23 Mei 2012 dengan alasan penolakanCek/Bilyet Giro di blokir pembayarannya oleh penarik karenahilang (harus dilampirkan dengan surat keterangan hilang darikepolisian );1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet GiroNomor 038885 tanggal 25 Mei 2012 dengan alasan penolakanCek/Bilyet Giro di blokir pembayarannya oleh penarik karenahilang (harus dilampirkan dengan surat keterangan hilang darikepolisian );Dikembalikan kepada saksi Mochammad Reza, SE.AK
SAHARULLAH
Tergugat:
1.1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah NTT Cq. Direktur Polairud Polda NTT
2.Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kupang Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang
3.Menteri Keuangan Republik Indonesia
124 — 65
,SE.Ak.,M.Kn., dan JANUARIUS LEGA BOLITOBI, SH., berdasarkanSurat Kuasa Subtitusi Nomor : SKSubs/85/11/2021 tanggal 8 November2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negri Kupang padatanggal 10 November 2021 di bawah~ register Nomor741/LGS/SK/Pdt/2021/ PN.Kpg, selanjutnya disebut sebagaiwn nena nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nner TERGUGAT Il;3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Dr.
63 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
61) KPR 127.000.00062. 6 2008 SG E17 36/207 M2 RIKA FEBRIANTI 62) KPR 169.050.00063. 6 2008 SG L27 36/105 M2 SALAKHUDDIN 63) KPR 105.600.00064.) 6 2008 VG 1,2 K25 45/153 M2 BERURI HELMI,ST 64) KPR 169.800.00065 6 2008 VG3 B17 54/180 M2 ASPAHANI,SE.AK 65) ~KPR 184,800.00066 6 2008 VG4 L16 54/135 M2 AHMAD ZAIRIL 66) KPR 155.000.00067. 6 2008 VG4 F05 36/120 M2 JERWIN JAYA 67 KPR 128.000.00068 6 2008 VG4 C15 45/179 M2 JOKO KUNCORO 68) KPR 164.000.00069 6 2008 VG4 G11 36/120 M2 ROSMALINDA PERMATASARI
MUSLIM, SH
Terdakwa:
1.MUHAMAD IDRUS, S.H.
2.GETRIDA MANDOWEN,SE
142 — 52
MBA (selaku Penanggung Jawab),Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE (selaku = PembantuPenanggungjawab), Martinus Tonapa, SE, M.Si (selaku PengendaliTeknis), Fauzi Ashar, Ak, CFrA (selaku Ketua Tim) dan Cahyo DwiSabdono, S.Akun (selaku Anggota Tim), menerangkan terdapatpenyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp1.312.750.000, (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : No Keterangan Jumlah (Rp.) 1.
MBA (selaku Penanggung Jawab),Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE (selaku = PembantuPenanggungjawab), Martinus Tonapa, SE, M.Si (selaku PengendaliTeknis), Fauzi Ashar, Ak, CFrA (selaku Ketua Tim) dan Cahyo DwiSabdono, S.Akun (selaku Anggota Tim), menerangkan terdapatpenyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp1.312.750.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi
103 — 48
Idrus, SE.Ak.
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
bukanlah ditujukan untukmengalinkan anggaran biaya Perjalanan dinas, melainkan hanyalahmelaksanakan APBD yang telah dengan jelas dan tegas diatur pada mataPasal 2.2.1.1009 a huruf e dan sebagai pelaksanaan perintah Tata TertibDPRD Kabupaten Musi Banyuasin.Diterbitkannya SK Pimpinan DPRD tersebut di atas, bukanlah merupakanperbuatan melawan hukum formil, dan sama sekali tidak dimaksudkan untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi.Berdasarkan keterangan saksi ahli Zulfikri, SE.AK
1.Dinni Nurdiana
2.Adiytyawarman Nugroho
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT
138 — 41
ROCHMA HIDAYATI, SE.Ak BA Pemeriksaan Ahli tanggal 25 Mei 2021 4. HARDI SULISTIANTO BA Pemeriksaan Ahli tanggal 30 April 2021 Bahwa terhadap saksi dan ahli tersebut telah dilakukanpemanggilan dan pemeriksaan berdasarkan ketentuan KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana. (Vide Bukti T12sampai dengan T39);Bahwa untuk kepentingan pembuktian telah pula dilakukanpenyitaan terhadap dukumen dan/atau alat bukti surat, danpenyitaan tersebut telah disetujui oleh Pengadilan Tipikordaerah dilakukan Penyitaan.
40 — 23
Bukti T.llIntv8: Foto copy Surat Aset PT Iswanto dalam bentuk Tanah danBangunan yang ditanda tanganioleh Ahmad Ali,SE.Ak.
83 — 11
kegiatan maupun pertanggung jawaban keuangan kegiatan.e Bahwa berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor:SR143/PW07/5/2013 tanggal 29 April tentang laporan hasil perhitungankerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembuatan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat KabupatenLahat TA 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Ichsan Fuady, SE(Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (Pengendali Teknis, Yulius SebrangLor, SE.Ak
MurfaSurya Mahardika.Bahwaberdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor:SR143/PW07/5/2013 tanggal 29 April tentang laporan hasil perhitungankerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembuatan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat KabupatenLahat TA 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Ichsan Fuady, SE(Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (Pengendali Teknis, Yulius SebrangLor, SE.Ak (Ketua Tim), Andi Irawan, SE
M. Purnama Sofyan, SH., MH
Terdakwa:
Widhiantoro bin Maskan
326 — 123
11.30 WIB atau setidaktidaknya pada sekira bulanJanuari tahun 2018, bertempat di Ruang Closing Pemeriksa Pajak pada KantorPelayanan Pajak Pratama JakartaCengkareng, Jakarta Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah turut sertamelakukan perbuatan pidana korupsi bersamasama dengan SOFIA HARTATIRINGORINGO, SE.Ak
Cherng Tay Indonesia dengan susunan tim, yaitu Terdakwa Sofia HartatiRingoringo, SE.AK., MM., sebagai Supervisor dan Terdakwa Widhiantoro BinMaskan sebagai Ketua Tim. Dalam proses pemeriksaan pajak PT. Cherng TayIndonesia tersebut didapatkan koreksi restitusi pajak sebesar Rp101.330.000,00Halaman 15 dari 103 Hal.