• Penggugat II Dan Tergugat Telah SamaSama Berjanji Apabila PenggugatIl Lalai Memenuhi Kewajibannya Melunasi Hutang Terhadap Tergugat lI,Maka Tergugat I, Berdasarkan Ketentuan UndangUndang, BerwenangMengeksekusi JaminanBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan40/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 yang dibuat di hadapan Sri Hartanti, SH,selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Klaten (APHT), jikaDebitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkanperjanjian

• terakhir beralihkepada Sri Rahmawati yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :87/2011 tanggal 15062011 yang dibuat oleh PPAT SyafilWarman, SH, Surat Ukur Nomor : 42/Helvetia Timur/2000tanggal 2262000 seluas 501 M2 ; Hal 116Putusan PerkaraNo.14/G/2018/PTUNMDNBahwa terhadap peralihan Sertifikat atas nama TergugatIntervensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku mulai dari pembelianSampai dengan dikenakan Hak Tanggungan No.7666/2011Peringkat (Pertama) berdasarkan APHT

• Berkedudukan dan Berkantor Pusat diJakarta yang Dibebani Hak Tanggungan No.10308/2015 PeringkatPertama APHT PPAT ANGGI LESTARI, SH, MKn. Nomor 28/2015Tanggal 11092015 dengan nilai sebesar Rp.756.000.000, (Tujuh RatusLima Puluh Enam Juta Rupiah) tanpa meminta persetujuan terlebihdahulu dari PENGGUGAT dan untuk keuntunganTERGUGAT.Berdasarkan UNDANG UNDANG PERKAWINAN NO 1 Halaman 40 dari 78 hal.Pts.

• sudah di bebankan Hak TanggunganNo:10308/2015, PERINGKAT PERTAMA APHT PPAT ANGGI LESTARIHal. 39 dari 68 Hal.

• berlakuumum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harusdilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dariposita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yangdimaksud atau setidaktidaknya kabur, maka gugatan penggugat asalharus dinyatakan tidak dapat diterima.Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)a) Bahwa atas obyek perkara a quo telah ada proses pemeliharaandata berupa kegiatan Pelayanan Pertanahan yaitu Hak TanggunganNomor: 4465/2013 Peringkat Pertama APHT

• . ; Bahwa di dalam Hak Tanggungan yang diatur dalam UU No. 4 tahun 1996 tanggal 9April 1996, pada prinsipnya terkandung asas hukum Transferability yaitu : "Suatuasas yang mendasari bahwa suatu hakyang dibebani hak tanggungan dapat memberikan hak bagi sipemegang haknya (Aida Pembebanan Hak Tanggungan / APHT) untuk dapat dipindahlangankan, oleh karena itu dapat segera direalisasi pemenuhan pembayaranhutang dengan jalan menjual objek Hak tersebut"., Fakta hukumnya, Penggugat tidak mampu melaksanakan

• Putusan Nomor 107/Pid.SusTPK/2016/PNBag.23.24.25.26.27.28.20.30.31.32.1 (satu) bundel, Memo Nomor :020/MKSMK/MPK/2012,tanggal 8 Maret 2012, perihal Permohonan PemberianPersetujuan Khusus Kepada Koperasi Bina Usaha berikut 1(satu) lembar potocopy lembar Disposisi tertanggal 8 Maret2012;1 (satu) bundel, surat dari Divisi Mikro Nomor : 016/MPKSMK/KK/2012, tanggal 8 Maret 2012, perihal PersetujuanPemberian Fasilitas Kredit pada Koperasi Serba Usaha KSUBina Usaha2 (dua) lembar Surat Nomor : 003/KRSMI/APHT

  Nomor :247/MKSMK/M/ 2012, tanggal20Juni 2012 perihal Permohonan pemberian persetujuankhusus kepada Koperasi Bina Usaha;Halaman 5 dari 501 Putusan Nomor 107/Pid.SusTPK/2016/PNBag.33.34.35.36.37.38.39.40.Al.42.1 (satu) bundel, Surat Nomor : 071/MKSMK/KK/2012,tanggal 21 Maret 2012 perihal persetujuan penambahanfasilitas Kredit Koperasi Serba Usaha KSU Bina Usaha1 (sau) bundel, Surat Nomor : 04562/SmiKrd/ 2012, perihalSurat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit2 (dua) lembar Surat No :04562/KR.SMI/APHT

  Pengajuan Kredit (MPK) Nomor :19/MPKSMK/M/2012, tanggal 7 Maret 20121 (satu) bundel, Memo Nomor :020/MKSMK/MPK/2012, tanggal 8Maret 2012, perihal Permohonan Pemberian Persetujuan KhususKepada Koperasi Bina Usaha berikut 1 (satu) lembar potocopy lembarDisposisi tertanggal 8 Maret 2012 ;1 (satu) bundel, surat dari Divisi Mikro Nomor : 016/MPKSMK/KK/2012, tanggal 8 Maret 2012, perihal Persetujuan PemberianFasilitas Kredit pada Koperasi Serba Usaha KSU Bina Usaha2 (dua) lembar Surat Nomor : 003/KRSMI/APHT

  Pengajuan Kredit (MPK) Nomor :19/MPKSMK/M/2012, tanggal 7 Maret 20121 (satu) bundel, Memo Nomor :020/MKSMK/MPK/2012, tanggal 8Maret 2012, perihal Permohonan Pemberian Persetujuan KhususKepada Koperasi Bina Usaha berikut 1 (satu) lembar potocopylembar Disposisi tertanggal 8 Maret 2012 ;1 (satu) bundel, surat dari Divisi Mikro Nomor : 016/MPKSMK/KK/2012, tanggal 8 Maret 2012, perihal PersetujuanPemberian Fasilitas Kredit pada Koperasi Serba Usaha KSU BinaUsaha2 (dua) lembar Surat Nomor : 003/KRSMI/APHT

  Pengajuan Kredit (MPK) Nomor :069/MKSMK/M/2012, tanggal 20Juni 2012.1 (satu) bundel, Memo Nomor :247/MKSMK/M/ 2012, tanggal20Juni 2012 perihal Permohonan pemberian persetujuan khususkepada Koperasi Bina Usaha;1 (satu) bundel, Surat Nomor :071/MKSMK/KK/2012, tanggal 21Maret 2012 perihal persetujuan penambahan fasilitas KreditKoperasi Serba Usaha KSU Bina Usaha1 (sau) bundel, Surat Nomor : 04562/SmiKrd/ 2012, perihal SuratPemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit2 (dua) lembar Surat No : 04562/KR.SMI/APHT

• berpartisipasi aktif terhadap pemimpinbidang operasioanal yang membawahi unit operasinal(back office) dalam usaha :Pengelolaan administrasi kreditPengelolaan sentra kasPengelolaan adminitrasi kreditPengelolaan administrasi dalam negeri dan kliringPengelolaan administrasi umum, keuangan, logistic dankepegawaianMemproses dan menandatangani perjanjian kredittermasuk perjanjianperjanjian lainya yang terkait denganproses pemberian kredit, antara lain : SKMHT (suratkuasa membebankan hak tanggungan), APHT

  aktif terhadap pemimpin bidangoperasioanal yang membawahi unit operasinal (back office)dalam usaha :1 Pengelolaan administrasi kreditPengelolaan sentra kasPengelolaan adminitrasi kreditPengelolaan administrasi dalam negeri dan kliringna Ff WwW WNPengelolaan administrasi umum, keuangan, logistic dankepegawaiano Memproses dan menandatangani perjanjian kredit termasukperjanjianperjanjian lainya yang terkait dengan proses pemberiankredit, antara lain : SKMHT (surat kuasa membebankan haktanggungan), APHT

  berpartisipasi aktif terhadap pemimpin bidangoperasional yang membawahi unit operasional (back office)dalam usaha:abCcPengelolaan adminstrasi kreditPengelolaan sentra kasPengelolaan administrasi kreditPengelolaan adminstrasi dalam negeri dan kliring.Pengelolaan administrasi umum, keuangan, logistik dankepegawaian.Memperoses dan menandatangani perjanjian kredittermasuk perjanjianperjanjian lainnya yang terkaitdengan proses pemberian kredit, antara lain : SKMHT(surat kuasa membebankan hak tanggungan), APHT

• Medan Tembung Kota Medan telah ada proses pemeliharaandata berupa kegiatan pelayanan pertanahan yaitu hak tanggunganNomor : 7691/2013 peringkat pertama APHT PPAT HALIM, S.H Nomor7691/2013 tanggal 12/08/2013 pada PT.

• Bahwa mengingat harta peninggalan XXXXXXXXXX yang saat ini dikuasaioleh TERGUGAT, karena dikhawatirkan bahwa TERGUGAT akan menjual,menggadaikan, dijaminkan dengan APHT atau memindah tangankan hartapeninggalan tersebut kepada pihak lain, maka demi untuk menjaminkeselamatan dan kemaslahatan harta peninggalan XXXXXXXXXXtersebut, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada AIMukarromien Bapak Ketua Pengadilan Agama Bogor sudi kiranyaberkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap1

• Suami atau istri debitor/tereksekusi vang terkaitkepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6, TERGUGAT sah secara hukummelaksanakan pejualan jaminan PENGGUGAT melalui lelang.Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas angka 20 halaman 10 dalamgugatannya karena dalam APHT sudah dijelaskan secara tegas bahwajaminan yang ikat haktanggugan sebagai jaminan pelunasan hutang seluruhfasilitas kredit milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I.Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas angka 21 s/d 23 dalamgugatannya dimana dalil yang

• No.1993 K/Pdt/2012 tanggal 11Juli 2013, yang kaidah hukumnya menyatakan :Bahwa prosedur pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan KetentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan lelang dan lelang tersebut telah berpedomankepada UndangUndatig Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan, juga dilandasi oleh ketentuan/klausul Pasal 2 poin 4 AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 3 Januari 2005, sehinggatidak alasan sah untuk dibatalkan"e Yurisprudensi Mahkamah Agung

• Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 95/APHT/NGR/111/ 2008tanggal 13 Maret 2008 Notaris Wiwiek Hidayati, SH. Notaris/ PPAT.Jombang, diberi tanda T43;44. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No.510/2008, diberi tanda T44;45. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.01313 terletak di Desa ngoro, KecamatanNgoro, Kabupaten Jombang, diberi tanda T45;46.

• Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah PerbuatanMelawan Hukum terkait dengan Surat Perjanjian Kredit No.001/BTG2422/11.09, tanggal 17 Nopember 2009 antara Penggugat denganTergugat (Satu), serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Manado terkait dengan pelaksanaan lelang Objek HakTanggungan berdasarkan APHT No.9 /2009 tanggal 16 DesemberTahun 2009 antara Para Penggugat dengan Tergugat , sebagaimanaRisalan Lelang No. 519/2015 sehingga yang dapat dikategorikansebagai Pihak dalam

• Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding ,SHM No. 01678/Sawah lama (vide bukti P2) dikuasai Turut Terbanding, Danpenjaminan atas tanah dan bangunan sengketa pada Perjanjian kredit fiktifyang dilakukan Terbanding dengan Turut Terbanding tidak pernah ada AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT), maka nyata dan terbukti TurutTerbanding tidak mempunyai legitimasi untuk tetap menguasai SHM No.01678/Sawah lama Milik Para Pembanding semula Para Penggugat, SehinggaPara Pembanding berhak

• Rockit Aldeway di BCA dengan syarat yang pada intinyaadalah :> Telah terpenuhi Syarat Efektif;> Telah dilakukan SKMHT dan menyerahkan surat keterangan darinotaris rekanan bank mandiri mengenai telah ditandanganinya AktaJual beli atas SHM No. 6607, SHM No. 5732, SHM No. 5228;> Pengikatan agunan telah dilakukan sebagaimana mestinya sesualdengan perundang undangan;> Terhadap sertifikat SHM No. 6607, SHM No. 5732, SHM No. 5228apabila telah selesai balik namanya akan ditindaklanjuti denganpembuatan APHT

  ;> Kesanggupan Notaris menyerahkan Asli bukti Hak dan pengikatankepada Bank Mandiri apabila pengurusan telah selesai dilakukan;> Jangka waktu = pengurusan maksimal 3. bulan sejakpenandatanganan APHT;> Telah menyerahkan Surat Keterangan dari BCA yangmenunjukkan bukti posisi terakhir fasilitas PT.

  BankMandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana pelunasankredit diterima oleh Bank BCA;> telah dilakukan penandatanganan akta SKMHT dan untukselanjutnya SKMHT tersebut akan ditindak lanjuti denganpembuatan APHT sampai dengan proses pengikatan agunandilakukan sesuai ketentuan dan perundang undangan yangberlaku dan menyerahkan surat keterangan dari Notaris rekananBank Mandiri yang menyatakan bahwa :+ telah dilakukan panandatanganan fidusia atas piutangusaha dan inventori (persedian usaha

  Apabila dalam hal coverage agunan kurang dari75% maka berlaku ketentuan berlaku sebagai berikut;+ debitur harus menambah agunan hingga coveragemencapai 75%;* dalam hal debitur tidak dapat menyerahkan agunantambahan maka maksimal total KMK yang dapatdigunakan (KMK Revolving RK dan Plafond KMKTransaksional) dibatasi hingga coverage agunan menjadi75% terhadap total fasilitas KMK Debitur;> telah dilakukan penandatanganan akta SKMHT dan untukselanjutnya SKMHT tersebut akan ditindaklanjuti denganpembuatan APHT

• bundel Foto Copy Legalisir Akta pengakuan hutang dan pemberian jaminan Nomor 7 tertanggal 4 Maret 2008;

  6) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 8 tanggal 4 Maret 2008;

  7) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan Nomor 9 tanggal 4 Maret 2008;

  8) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Akta pembeiran Hak Tanggungan (APHT

  Surat Nomor : 056/AOKPO/JKT/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008, Perihal Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit;

  12) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor : 113 tanggal 27 Juni 2008;

  13) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan Nomor: 114 tanggal 27 Juni 2008;

  14) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT

• Zaini, SH, dalam persidangan pada tanggal 26Maret 2012, menyatakan bahwa kredit yang dibuatkan (perjanjian) akadkreditnya oleh Kantor Notarisnya seluruhnya mempunyai jaminan/agunan.Seluruh fasilitas kredit yang sudah diputuskan oleh Pemohon Kasasi untukdiberikan kepada Debitur, jaminan/agunannya sudah ada pada saatpenandatanganan pengikatan agunan (SKMHT/APHT) di hadapan Notaris.Dokumen agunannya diserahkan kepada Notaris, baik yang diikat langsungsurat sertifikatnya atau masih melalui proses pemecahan

  Apabila Pejabat Pemutus tidaksependapat dengan hasil penilaian Pejabat Pemrakarsa/Pejabat Penilai,maka Pejabat Pemutus dapat melakukan penilaian ulang dan tanggungjawab hasil penilaian apabila berbeda menjadi tanggung jawab PejabatPemutus ;Seluruh kredit yang diberikan jaminannya sudah ada pada saatpenanda tanganan pengikatan agunan (SKMHT/APHT) di hadapanNotaris, dokumen agunannya diserahkan kepada Notaris, baik yangdiikat langsung atau melalui proses pemecahan dan Akte Jual Beli(AJB) terlebih dahulu

• 1 (satu) set asli APHT Nomor: 176 / 2016 tanggal 05 Desember 2016 yang diterbitkan A WAHYUNI MARTANINUGRUM, SH PPAT Kota Depok.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi SHERLEY IKAWATI TAMBUNAN, SH

• 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BJT/138/KUM/2015.A00 tertanggal 16 September 2015 yang ditanda tangani Debitur MIRA KARMILA dan ABDUL KODIR JAELANI serta Kepala Bank Mandiri KCP Bekasi Jatisari

• ., berkedudukan dijakarta,SHT No. 1307/2015, berdasarkan APHT tanggal 28042015 No. 04/2015,dibuat oleh SYAREFA MAIRITA ACHMAD,S.H.M.Kn PPAT daerah kerjaKabupaten Sukabumi dan tanggal 27042015, tercatat Hak TanggunganPeringkat Pertama atas nama Perseroan Terbatas PT. BANK PERMATA, Tbk.,berkedudukan di Jakarta Selatan, SHT No. 1093/2015, berdasarkan APHTtanggal 10042015 No. 01/2015, dibuat oleh DIAN PERTIWI,S.H.

  BANK MUALAMAT, Tbkberkedudukan di Jakarta, SHT No. 1307/2015, berdasarkan APHT Tanggal28042015 No. 04/2015, dibuat oleh SYAREFA MAIRITA ACHMAD, S.HM.Kn PPAT daerah kerja Kab.