KalimantanSelatan, terjadi tumpang tindin luasan sebesar 25.329 (dua puluh lima ributiga ratus dua puluh sembilan) m? yang tercantum dalam Sertipikat atasnama Para Tergugat. Sertipikat atas nama Para Tergugat tersebutditerbitkan oleh Turut Tergugat pada tahun 1982 sebagai berikut:Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN MtpHalaman 4 dari 53a.

Basuni bin Abas menghendaki ada taliasih dari Para Tergugat dengan cara mediasi tetapi tidak berhasil;Bahwa pada saat tanah lokasi tersebut di inventarisisasi diatas tanah ituditumbuhi pohon anak galam atau berupa hutan galam jadi tidak adabangunan rumah dan pagar pembatas dan selain ditunjukan langsungoleh pihak yang bersangkutan juga ada melihat peta tanah tersebut;Bahwa Sertipikat M. 76 hanya tumpang tindin dengan 4 (empat)Sertipikat itu saja tetapi kalau Sertipikat M.75 ada tumpang tindih denganyang

Bahwa setelah Penggugat memperhatikan dan mempelajari PrintOut Peta Bidang Tanah disandingkan dengan Surat Ukur Nomor:2260/1996, Gambar Situasi Nomor: 2260/1996, serta objek sengketamaka Penggugat dapati bahwa merotasi, menggeser ternyata adalahcara yang dipakai Tergugat untuk memposisikan objek sengketa agartidak terlihat tumpang tindin diatas areal Sertipikat Hak Milik Nomor:Halaman 13 dari 61 halaman, Putusan Nomor :13/G/2021/PTUN JPR.1558/1996. dan Peta Bidang Tanah yang diserahkan ke Penggugat

telah terjadinya jual beli antaraPenggugat dan Dientje Wawoitana, maka Penggugat telah memiliki hakHalaman 44 dari 61 halaman, Putusan Nomor :13/G/2021/PTUN JPR.atas tanah tersebut dan timbul hubungan hukum antara Pemegang Hakyaitu Penggugat dengan tanah termasuk ruang di atas tanah dan/atauruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, danmemanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atauruang di bawah tanah, yang berimplikasi adanya kerugian jika terdapattumpang tindin

masingmasing padatanggal 14 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasidari Pemohon Kasasi Il, Para Pemohon Kasasi III, dan Pemohon Kasasi IV;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi , Il,Para Pemohon Kasasi Ill dan Pemohon Kasasi IV, tersebut dapatdibenarkan, karena Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa meskipun terdapat tumpang tindin

bermain saksi juga membantu menyapu, mengepel danmencuci piring atau gelas, setelah selesai membantu mbah slamet saksidiberi uang oleh mbah slamet selain uang kadang saksi juga dibei makananatau jajanan ;e Bahwa mbah Slamet menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan alatkelaminnya kedalam vagina saksi dan sebelumnya saksi diajak nonton filmseru seruan (film porno), setelah itu saksi di cium dan di peluk mbah slamet, tetek (payudara) saksi di cium / dikulum sama mbah slamet, kemudiantubuh saksi di tindin

Setelah selesai pengukuran objek tanah Aquokepemilikan dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II, maka pada saat itudiberikan waktu diskusi oleh majelis Hakim anggota dan Penggugatmenanyakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat III di lahanobjek Kepemilikan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II yaituhasilnya Objek/tanah aquo milik Penggugat tidak Termasuk dalam TanahTergugat Il artinya tidak ada tumpang tindin dimana berbeda objek inidisampikan iangsung oleh tim pengukuran Tergugat III

KoordinasiPenanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiSulawesi Tenggara nomor: 224/BKPMDPTSP/IX/2015 tanggal 17September 2015.Bahwa pada point 1 hal 8 gugatan Penggugat memiliki lahan seluas 19.625m2 sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Penggunaan Tanah Untukkegiatan Usaha Pertambangan Pasal 134 ayat 1 Berbunyi :Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaanbum.Dengan demikian tidak terjadi tumpah tindin

kepemilikan.Bahwa sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Penggunaan Tanah Untukkegiatan Usaha Pertambangan Pasal 138 Berbunyi :Hak atas IUP, IPR, atau UPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.Dengan demikian tidak terjadi tumpah tindin kepemilikanBahwa sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja Pasal 162 berbunyi :Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang

atauseluas + 10 Ha (artinya atas klaim Tergugat menjadi lebih lebar danjustru semakin lebih tumpang tindin dengan hak atas tanah milikPenggugat dan Turut Tergugat 1);d. Kwitansi milik Tergugat tanggal 29 Agustus 2004 tentang buktiPenyerahan Tanah dari Wagimen kepada Tergugat menggunakanmaterai 20102015 dane. Kwitansi milik Tergugat tertanggal 5 April 2014 tentang pengembalianuang Turut Tergugat III oleh Tergugat menggunakan materai 2015;f.

diumumkanpada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 dengan surat pengumuman Nomor206/KPUKab.003.435070/VIII/2015;Tindakan Komisi Pemilihnan Umum menerbitkan surat a quo, merupakanPutusan Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking) yang penetapan tertulis,dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, berisikan tindakan hukum,berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata, keliru dan tumpang tindin

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

DA/218/SK/HM/1980 adalah semuanya di luar areal/tidak masukdalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo.Sosialisasi Hukum dimaksudkan agar masyarakat Desa Tegalrejo yang selalumempermasalahkan keabsahan SHGU No, 2/Desa Tegalrejo milik PTPN XIIdengan dalin ada permasalahan tumpang tindin dan sebagainya menjadi jelasdan faham bahwa sudah tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih diarealperkebunan sehingga Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo masihsah berlaku.7.

Bahwa ternyata pula, sebagian lainnya dari areal yang diberikan HakGuna Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal19 April 1988 Nomor 35/HGU/DA/88 tersebut, tumpang tindin dengan arealyang telah lebih dahulu ditegaskan sebagai objek /andreform gunadibagikan sebagai tanah pertanian kepada para petani, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1981 Nomor SK.208/DJA/1981, yaitu pada sebagian tanah Negara bekas hak erfpacht verp.nomor 770, 784, 984, 985,

Jawa Timur tanggal 18101980 Nomor DA/218/SK/HM/1980 dan merasa terhadap sertipikatsertipikattersebut masuk/tumpang tindin ke dalam areal lahan SHGU Nomor 2/DesaTegalrejo milik PTPN XII.

Yarneti (istri Penggugat) oleh putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi perkara No. 04/G/2016/PTUN.Jbi,tanggal 29 Juni 2016 telah dibatalkan dan dicabut dan pula dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera Medan Perkara No.145/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 20 September 2016, dan kini masihdalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penggugat, karena sertipikattersebut diatas atas objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat telahterjadi tunpang tindin (overlapping) dengan sertipikat hak

pengukuran yang saksi lakukan tidak sama dengan apa yangada didalam Sertidikat 414; Bahwa hasil dari pengukuran yang saksi lakukan, saksi serahkan kepadakepada atasan saksi yaitu Pak Jasmin; Bahwa selanjutnya gambar hasil pengukuran yang saksi buat dibawa Kekantordan diplot dengan Peta Master digital Kecamatan Mestong; Bahwa setelah diploting dengan Peta Master yang berada di Kantor BPNMuaro Jambi, ternyata letak tanah SHM 414 sebagaimana ditunjukkan oleh IbuNeta dan Pak Jeri terindikasi tumpang tindin

baik dan kosong tanpa dibebani suatu hakapapun yang melekat di atasnya;Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, makapetitum angka 5 inipun haruslah dikabulkan pula;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yaitu: Menyatakan SertifikatHak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus tidak mempunyaikekuatan hukum;Halaman 76 dari 31 halaman Put No. 49/PDT/2017/PT JMBMenimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya dalil Tergugat danTergugat Il bahwasanya SHM 414 tumpang tindin

Bahwa oleh karena adanya perselisinan tumpang tindin kepemilikantanah antara para Penggugat dengan para Tergugat, maka Penggugat danPenggugat II mengajukan permohonan pengukuran ulang atas tanah hakmiliknya dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013 dan atas permohonan Penggugat dan Penggugat IItersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memanggilpara Penggugat dan para Tergugat demi untuk mendudukan permasalahandimaksud;5.

Akbar Mitra Jaya tanggal 16 Maret 2011tersebut.Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat menerima surat dariKepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah KabupatenTanah Laut sesuai Surat Nomor : 540/115PUE/Distamben tertanggal10 Oktober 2013 Perihal : Mohon Konfirmasi dan Overlay KoordinatIUP, yang pada intinya berisi permohonan klarifikasi apakah terdapattumpang tindin antara wilayah pertambangan PKP2B Penggugatdengan wilayah pertambangan CV.

haritersebut, berarti benar Tergugat telah menerbitkan sertipikat tersebut, danbahkan sampai gugatan Penggugat telan Penggugat ajukan ke PengadilanTata Usaha Negara sekarang ini, Tergugat belum juga memberikan jawabanatas surat Penggugat tersebut;Dengan demikian berarti Tergugat benar telah menerbitkan obyeksengketa/sertipikat No.1817 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003, Surat UkurNo.17/HB/2003, tanggal 24042003 atas nama dokter Haji Asyikin Noor;10.Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya tumpang tindin

Putusan Nomor 256K/TUN/2015posita yang menjadi dasar diajukannya petitum oleh Penggugat/Terbandingsekarang Termohon Kasasi, karena Termohon kasasi mendalilkan dalamgugatannya bahwa Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasassi No.22084/Kel.Bantabantaeng, tanggal 27 Desember 2013 Surat Ukur No.02404/tanggal 11 Desember 2013, menurut Penggugat/Terbandingsekarang Termohon kasasi jelasjelas bertumpang tindin dengan SertifikahHak Milik No. 20268/Kel.

Bahwa Tergugat Il, Ill, dan IV berpendapat apabila gugatan yangdiajukan Penggugat adalah tidak cermat, dan kabur /samarsamar(obscur lible), hal ini nampak pada; Bahwa gugatan penggugat terjadi tumpang tindin yang justrumengakibatkan buyarnya atau tidak jelasnya gugatan penggugatyaitu apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatanPengosongan Tanah Dan Bangunan Dan Mohon Sita Jaminan?

No. 550/PDT/2016/PT.DKI14.sebaya TERGUGAT Ill bercanda dan mulai meninmpa TERGUGAT Ill,dimana termasuk yang menimpa/menindih TERGUGAT III adalah anak dariPENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT Ill di timpa/di tindin oleh anakPENGGUGAT beserta temanteman lainnya, secara reflek TERGUGAT IIImemberontak untuk membebaskan diri karena merasa sakit akibat di timpadan ditindih oleh rekanrekannya, Fakta ini menunjukan peristiwa tersebutterjadi bukan merupakan perbuatan yang secara sengaja dilakukan olehTERGUGAT

Bila hal ini tidak dilakukan, maka hal ini akan menjadi perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV;Bahwa, Tergugat V, setelah adanya pemberitahuan adanya masalahtumpang tindin dan surat ganda atas tanah yang mau dilelang, makaTergugat V harus segera mencoret barang jaminan dari daftar barang yangakan dilelang. Dengan kata lain harus membatalkan pelelangan.

1577 K/Pdt/2013.melaksanakan pelayanan public khususnya dalam perkara aquo sesuaidengan tupoksi kewenangannya untuk menetapkan batas sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.24/1997 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3/1997 pasal 19 ayat 2 telah memberikan keterangan bahwa Sertifikatinlitis (Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/Bendungan) terdapat overlapdengan Sertifikat Hak Milik No.154/Bendungan' sehinggaterdapatpermasalahan tumpang tindin

dari Hak Guna Bangunan Nomor: 220/besar danHak Guna Bangunan Nomor: 233/Besar sebagaimana disebutkan dalamPutusan Nomor: 410/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 29 Mei 2012 KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan Nota Dinastanggal 16 Maret 2015;Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Survei Pengukuran danPemetaan tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala SeksiHak Tanah dan Pendaftaran Tanah telah memberikan penjelasan bahwatanah yang domohonkan tersebut tidak terjadi tumpang tindin