Sutan Iskandar Muda No. 98Meuraxa Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bna tanggal 30 Juli 2019tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

Nomor : 1735 atas nama Hamzah bin Rajab yangterkena pembangunan ruas jalan tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa diArea Pintu Tol Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung sebesar Rp. 1. 921.620.000,00 (satu milyar sembilanratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai denganbukti P4, P5, P6 dan P7 yang dititipkan (dikonsinyasi) pada PengadilanNegeri/Tipikor dan Hubungan Industrial Denpasar dengan rincian untukuang ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.771.000.000,00 (satu

oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampaidengan tanggal 28 November 2018;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Kabupaten Sumba Timur ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Ketua Komite Sekolah/ PNS ;Pendidikan : S.1;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan:1 Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;2 Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu selaku Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;3 Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 02 Januari 2014;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;5 Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Januari 2014sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tingi Kupang sejaktanggal 17 April 2014 s/d 16 Mei 2014

Halaman dari 57810Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tingi Kupang sejaktanggal 17 Mei 2014 s/d 15 Juni 2014;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 10 Juni 2014 sd tanggal 09 Juli2014 ;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 10 Juli 2014 sdtanggal 07 September 2014 ;Terdakwa di persidangan

pengkajian atau pendalaman terhadapKTUN tersebut, ternyata KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutanyang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam, hal iniadalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:06/Pid.B/PN.JKT Pst, tertanggal 16 September 2008 yang diperkuatolehPutusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pidsus/2009 tertanggal 3Agustus 2009 dengan terpidana TENGKU AZMUN JAAKFAR (MantanBupati Pelalawan) dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor

Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman sebagaimana tersebut diatasadalah berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatanhukum tetap (BHT), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 06/Pid.B/PN.JKT Pst, tertanggal 16 September 2008 Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pidsus/2009 tertanggal 3Agustus 2009 dalam kasus atas nama TENGKU AZMUN JAAKFAR(Mantan Bupati Pelalawan) dan kemudian didasarkan pada PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor

Bukti P2324.Bukti P24Perusahaan Terkait Korupsi Kehutanan di Riau CacatHukum ( Sesuai dengan print out) ; Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tertanggal 12 Maret2014 dalam Kasus Pidana atas nama H.M. Rusli Zainal,Mantan Gubernur Provinsi Riau, (fotokopi sesuaidengan salinan resmi) ; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 11/TIPIKOR/2014/PTR, tanggal 24 Juli 2014, denganterpidana H.M.

RUSLI ZAINAL (Mantan GubernurProvinsi Riau), yang isinya adalah menguatkan PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tertanggal 12 Maret2014 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1648K/Pid.Sus/2014. Tertanggal 17 Nopember 2014, denganterpidana H.M.

., Permohonan banding mana oleh Jurusita PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2019, sedangkan pemberitahuankepada Penuntut Umum tanggal 27 November 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penuntut Umum telahmengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan TipikorHal 45 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKpada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Desember 2019, dan memoribanding

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Hal 46 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebutdiatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakimtingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secarasubsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang

Terdakwa Yusmardi, ST sebagaimana diuraikan dalammermori bandingnya, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanSubsidair melanggar ketentuan Pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan pengadilantingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding terlebin dahulu akanmempertimbangkan alasan memori banding Pembanding/Penuntut Umum,sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan Terdakwa Yusmardi, STapakah telah mencocoki Pasal 3 UU Tipikor

sebagaimana dimaksudkanHal 47 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKPembanding/Penuntut Umum karena Terdakwa secara khusus telah memenuhidefinisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dimaksud dalam rumusanPasal 1 UU Tipikor Jo Pasal 1 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat, harus dikembalikan kepada ilmu hukum pidana yang menempatkanmasalah dasar pemidanaan pada perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawabanpidana.Menimbang

,M.H masingmasing Hakim Tinggi PengadilanTinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Juli 2017 Nomor52/Pen.Pdt/2017/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini ditingkat banding.

tanggal 10 Juli 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal15 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor112/Srt.Pdt.Kas/2019/PN JKT PST Nomor 67/Pdt.G/2018/PN JKT PST yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu Rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjmtanggal 7 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa M, MARLI, SE Bin (Alm) SAYAN tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatuprimair.Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.Menyatakan terdakwa

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 7 Februari2012 Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan bandingtersebut;3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp. 2.500,00.

(duaribu lima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegenPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2012 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriPengadilan

dari penegakhukum sampai tanggal 29 Desember 2020 namun tidak ada tindak lanjut dari pihakKepolisian untuk meminta keterangan kepada PENGGUGAT, kemudian padatanggal 29 Desember 2020 PENGGUGAT mengirim surat bernomor : 52/2020tertanggal 29 Desember 2020 kepada Kapolresta Sidoaorjo melalui Pos, yangintinya PENGGUGAT selaku Pelapor meminta informasi PerkembanganPenanganan Perkara, yang kemudian pada tanggal 07 Januari 2021 PENGGUGATsecara langsung datang ke Mapolresta Sidoarjo menghadap staf Unit Tipikor

, danmendapat jawaban dari staf Unit Tipikor yang intinya bahwa pihaknya baru sajaHalaman 6 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY10.11.12.13.menerima disposisi atas surat PENGGUGAT nomor 52/2020 tertanggal 29Desember 2020 dan dijelaskan bahwa unit Tipikor sebelumnya tidak pernahmenangani perkara dugaan Money Politik dari Desa Pekarungan kecamatanSukodono Kabupaten Sidoarjo.Bahwa, akhirnya menjadi jelas bahwa TERGUGAT 1 selama ini belum pernahsecara resmi meneruskan penyelesaikan laporan

CB030300;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;3 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepadaTerdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura No. 13/Tipikor/2011/PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena

CB030300;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;7 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura No. 17/Tipikor.Banding/2012/PT.JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui;e Menyatakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura

No. 13/Tipikor/2012/PN.Jpr., tanggal 20 Juni 2012, batal demi hukum;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRITS AYERI

JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jayapura No. 13/Tipikor/2012/ PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 harusdiperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dan amarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaikipertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh

JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jayapura No. 13/Tipikor/2012/PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 sekedarmengenai pertimbangan dan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah

Rp.150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya:PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH.R U SLI, SH.MH.NIP.195303131978031002.10

Kasturi Nomor 1 GampongKeuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut PE MOHON:;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG

Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 17 Juli 2021 s/d tanggal 15 Agustus 2021;5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 16 Agustus 2021 s/dtanggal 14 September 2021;6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 13 November 2021 ;7.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 14 November 2021 s/d tanggal 13 Desember 2021 ;8. Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27ayat (1) KUHAP sejak tanggal 19 November 2021 s/d 18 Desember 2021;9.

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27ayat (2) KUHAP sejak tanggal 19 Desember 2021 s/d 16 Februari 2022 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gilberttius William Siung, S.H danLevry Smaut Kapitan, S.H, beralamat di Karkameng, RT 01,RW 01, KelurahanHal 1 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2021/PT KPGMutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021 yang didaftarkan

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain, mohonPutusan yang seadiladilnya bagi Pemohon Banding/Terdakwa (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtanggal 1 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kelas A Kupang, sesuai Tanda terima Memori Banding Nomor39/Akta Pid.SusTPK/2021/PN Kpg, tanggal 09 Desember

tanggal 7 Desember 2021 yang menerangkan telahmemberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajariberkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiKupang;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang, Nomor 57/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg, dijatunkan padatanggal 15 November 2021 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor

Desember 2015 sampaidengan tanggal 3 Januari 2016 ;n0ne ne nn enn nn reneeTerdakwa didampingi penasehat hukumnya,bernama :PURWATININGSIH,SH adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor YAYASAN LEMBAGAKONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI yang beralamat diJatikuning RT 37 RW 10 Ngorooro Patuk Gunungkidul D.I Yogyakarta,yang bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2015 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 10 Agustus2015 Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini; Hal 2 dari 374 halaman, No. 16/Pid.SusTPK /2015/PN. Yyk2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 11 Agustus 2015Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN. Yyk tentang penetapan hari3.

PU TUSANNomor: 09/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : Drs. HIDAYAT. Tempat lahir : Sleman. Umur atau tanggal lahir : 55 tahun / 15 September 1957. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta, tanggal 17Desember 2012, No:48/PPN/XII/2012/P.Tpkor.Yk, sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013;4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 16/Pen.Pid/2013/PTY,tanggal 25 Februari 2013, sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013;5.

Yk/V1/2013 ; no n PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013No.09/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 April 2013 No.19/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.

PUTUSANNomor : 7/ PID / TPK/ 2017/ PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : SAIFUL BAHRLSE Bin M.DINAR ADAM;Tempat lahir : Lampung Selatan ;Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/21 Januari 1958;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl Radin Intan Gang Patriot, RT

sejumlah Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan pernyataan banding pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor 34/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui PenasehatHukumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 21 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

2017 Nomor W9.U1/751/HK.07/IV2017 dan W9.U1/752/HK.07/III/2017;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri KL. A Bandung sejak Tgl :23 01 2013 s/dTgl : 21 02 2013 ;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri KL. A Bandung sejak Tgl : 22 02 2013 s/d Tgl: 22 042013 ;6.

bersamasama maupun sendirisendiri,berdasarkankan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2013sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri KL.IA Bandung tersebut ;Telah membaca:=" Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri KL.I A Bandung Nomor04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg,tanggal : 23 Januari2013tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini ;=" Penetapan Hakim Ketua Maijelis Pengadilan Tipikor

,M.Hum, Hakim TIPIKOR selaku Ketua Majelis, HeriSutanto,SH.,MH, Hakim TIPIKOR dan Yanuar Anadi,SH.,MH Hakim Ad.Hoc.

TIPIKOR sebagai HakimHakim Anggota berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung tanggal 23 Januari 2013, Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, danputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dandidampingi HakimHakim Anggota, serta dibantu oleh NandangSudjana,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi