Ditemukan 812 data
141 — 78
The arbitrationpanel shall consist of three (3) arbitrators, one (1) chosen by thecomplainant, one (1) chosen by the respondent and a chairman chosen bythe arbitrators named by the complainant and the respondent;The Parties expressly agree that :(a) the arbitration tribunal shall decide the matter as expeditiously aspossible, and the arbitration shall be complete and the decisionissued by the arbitrators no later than twelve (12) months after thedate of commencement of the arbitration proceedings
75 — 83
Gow Sui Tjay (foto copysesual dengan fotocopy) Jo PRRHAGREG 6 See Se AGREE Ss BeP8 Penetapan Pengadilan Negeri TangerangNomor : 57/PEN.EKS/2006/PN.TNG, tanggal 25 Juli2006 (foto copy sesuai dengan fotoCOPY) je ssese ss e036 sennawas 3568s nee seeHal. 145 dari 176 hal.
368 — 294
dan ketentuan butir 5 (lima) draftAmandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, dinyatakan bahwasebagai jaminan sisa pembayaran atas mesinmesin yang dibeli oleh Penggugatdari Para Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk memasang danmendaftarkanjaminan fidusia atas mesinmesin produksi EKTP yang dibelioleh Penggugat dari Para Tergugat, yang dikutip sebagai berikut:As substitute to the Buyers guarantees and securities mentioned in No.3 bullets I and 2 of the First Amendment, the Parties agree
Tergugat I dan ketentuan butir 5 (lima)Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, dinyatakan bahwasebagai jaminan sisa pembayaran atas mesinmesin yang dibeli oleh Penggugatdari Para Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk memasang danmendaftarkan jaminan fidusia atas mesinmesin produksi EKTP yang dibelioleh Penggugat dari Para Tergugat, yang dikutip sebagai berikut:As substitute to the Buyers guarantees and securities mentioned in No.3 bullets I and 2 of the First Amendment, the Parties agree
322 — 194
SRSseems agree and he mention to us that he wants the fee %500/mt forhim self. Willy says he needs approval from Octel/yourself before hecan say yes or noDirektur Innospec tersebut membalas pada hari yang sama:good to speak to you earlier today...to confirm our discussion...e For Mr.SRS, we would be willing to provide $500/t for orderreceived before the end of this year at $11,000/t up to a maximumof 450t (i.e. 450 times $500 equals $225,000).
168 — 58
Putusan nomor3992/K/Pdt/1986 tanggal 25 September 1989 sekali lagi mempertimbangkanbahwa pengakuan utang dengan memberikan jaminan atauacknowledgement of indebtness andsecurity agreement agree dipandangbukan sebagai grosse akte yang dimaksud dalam pasal 224 HIR.
142 — 106
Indrapuramelawan Sohandi Kawilarang yang intinya menyatakan:Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/PengadilanNegeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendirikarena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum.Dalam Policy No. 49/D0/37/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawahbagian tentang Conditions telah diasuransikan bahwa Alldifferences arising out of this policy shall be referred to the decisionof an arbitrator to be appointed in writing by the parties indifferences or if they cannot agree
309 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
melawan Sohandi Kawilarang yang intinya menyatakan:Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/PengadilanNegeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendirikarena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum.Dalam Policy Nomor 49/D0/37/08 tanggal 10 Agustus 1978 dibawah bagian tentang Conditions telah diasuransikan bahwa Alldifferences arising out of this policy shall be referred to the decisionof an arbitrator to be appointed in writing by the parties indifferences or if they cannot agree
NAZAR OSMAN
Tergugat:
1.PT. TRACTEBEL ENGENEERING INDONESIA
2.Auditor PT. TRACTEBEL ENGENERING INDONESIA
3.SUPERVISOR HRSG PT. TRACTEBEL ENGENEERING INDONESIA
155 — 64
Untuk menegakkan hokum ditetapkan sanksi sehingga dapatmerupakan alat paksa yang lebih kuat agar ketentuanundangundang ini ditaati.Dalam cakupan UU No. 2/2004 tersebut, perjanjian perdata sepertiPerjanjian Jasa TIDAK termasuk dalam cakupan UU No. 2/2004 dankarenanya, PHI tidak memiliki yurisdiksi untuk memutus perselisihanyang berasal dari Perjanjian Jasa.Apabila dilihat lebih lanjut, ternyata Pasal 27 Perjanjian Jasa mengatursebagai berikut:Article 27 ArbitrationThe parties agree to attempt to resolve
266 — 137
Penggugat, dengan demikian maka secarahukum Penggugat tidak memiliki hak klaim apapun kepada TergugatBahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kelalaianpembayaran apapun terhadap Penggugat, sehingga Tergugat sama sekalitidak pernah Wanprestasi apapun kepada Penggugat berdasarkan PSCe Bahwa Tergugat juga sama sekali tidak mempunyai kewajiban CostReimbursement, Sole Risk Operations, dan Interest (bunga) ataupunkewajibankewajiban lainnya terhadap Penggugat berdasarkan PSC dan/atau Operating Agree
211 — 114
secaraberkala kepada TERGUGAT I, persyaratan sebagaimana dimaksuddi atas dinilai terlampau berlebihan dan tidak memiliki nilai bisnis yangmenjanjikan bagi PENGGUGAT;Bahwa menyikapi halhal tersebut diatas, PENGGUGAT kemudianmempergunakan hak yang dimilikinya dibawah ketentuan Pasal 14perjanjian MoU, dengan menarik diri selaku investor dengan statuscalon pemegang saham dari TERGUGAT , melalui surat pernyataantertulis yang disampaikan pada tanggal 20 May 2009 (PernyataanPembatalan).Article 14 MoU:the parties agree
301 — 179
This mutualagreement is made for supply of electronics to united Impact LTD.Baoth parties as agreed on terms and conditions regarding thistransaction. have agree to supply electronics items to united impact LTDwith the period of January to March 2014.The total amount on this agreement is $ 702,000 (Seven Hundred andTwo Thousand Singaporean dollars).
107 — 26
melawan Sohandi Kawilarang yang intinyamenyatakan:Terlepas dari alasan kasasi, putusan PengadilanTinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasanMahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salahmenerapkan hukum.Dalam Policy No. 49/D0/37/08 tanggal 10 Agustus 1978 dibawah bagian tentang Conditions telah diasuransikan bahwaAll differences ansing out of this policy shall be referred to thedecision of an arbitrator to be appointed in writing by theparties in differences or if they cannot agree
279 — 235
holding shares for thebenefit of the Nusa Tenggara Partnership) to transfer 7% (seven percent) oftheir shareholding in the Company, which consists of 478,384 shares, to PTPukuafu Indah, an Indonesian limited liability company, at a price to bedetermined by agreement between NIL and NTMC and the Government ofIndonesia pursuant to Article 24 of the Companys Contract of Work for the 7%interest offered by NIL and NTMC to the Government of Indonesia in March2007, provided, first that NIL/NTMC are able to agree
103 — 42
Bukit Usman187 agree Berlian Berliansy 1oBse/sFenmt2/20 39.892.860Abadi ahCV.188 23/12/20 Cahaya Indra 10602/SP2D/12/20 79 881.13708 : lrawan 08AfisenaCV. Lilik19 23/12/20 vughistir Wahdi 10827/SP2D/12/20 44 139 35008 08a Utama FursonCV.190 23/12/20 Saisabell Ratna 10870/SP2D/12/20 39 827.91208 : Yuliani 08a PuspitaCV.1914 23/12/20 Divara Eva 11159/SP2D/12/20 35 886.97708 Putri Sussana 08192 24/12/20 CV.
125 — 100
Januari 1983(Bukti T16) menyatakan sebagai berikut :"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan MahkamahAgung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkanhukum.Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawahbagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa "all differencesarising out of this Policy shall be referred to the decision of anarbitrator to be appointed in writing by the parties in difference orif they cannot agree
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VII : BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
Terbanding/Tergugat VIII : Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
Terbanding/Tergugat IX : Julius Purnawan, SH.MSi
Terbanding/Tergugat X : Gubernur Bank Indonesia
Terbanding/Tergugat XI : Otoritas Jasa Keuangan
68 — 35
Putusan nomor 3992/K/Pdt/1986 tanggal 25 September1989 sekali lagi mempertimbangkan bahwa pengakuan utangdengan memberikan jaminan atau acknowledgement ofindebtness andsecurity agreement agree dipandang bukansebagai grosse akte yang dimaksud dalam pasal 224 HIR. Daripertimbangan putusan ini, jelas terlinat pendirian MA RepublikIndonesia sebagai berikut : Pengadilan berwenang menilai isigrosse akte.
193 — 81
Bahwa pada tanggal 08 Juni 2016, TERGUGAT Dalam Rekonvensi dengansadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun telah membuatsurat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai 6000 dalam bahasaInggris, yang pada pokoknya menyatakan:If the amount of damages caused by me to JL Jakarta Branchhas been determined prior to each payment date of the belowsalary etc. agree that THR and Bonus and Monthly Salary andCompensation of employment termination for me shall bededucted for approriated that
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1088B/PK/PJK/2014 Hal ini sama dengan pasal 8.3 kontrak/agreement antaraTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan PT Bayan Resources yang menyatakan sebagai berikut:In the event that the results of the umpire analysis deviateconsiderably from shipment analysis, both parties will discus ingood faith to clarify the situation and agree on a new analysisresult for invoicing purposes. bahwa contoh proses bisnis batubara yang umum adalahtransaksi yang dilakukan oleh Termohon
149 — 52
., M.H. hakim Ad agree seersPutusan Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.Mks akHal i108 Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehSyamsul Tabrin, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh PenuntutUmum dan
193 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3126 K/Pdt/201536.37.38.bentuk konsekuensi hukum yang mungkin lahir dan merugikan kepentingandari Para Penggugat:Bahwa sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengelolaan,Tergugat selaku perusahaan pengelola berkewajiban untuk menyelesaikansegala bentuk kewajiban pajak yang lahir akibat dari pelaksanaan PerjanjianPengelolaan;Bahwa merujuk kepada ketentuan Perjanjian Pengelolaan yangmenyatakan:Perjanjian Pengelolaan"The Parties here to agree that the Management Company shall pay to theFirst