Ditemukan 371 data
72 — 27
memasang hipotik dan Kuasauntuk menjual yng dibuat oleh Tergugat III tanggal 9 Agustus 1994 Nomor 437,penerbitan sertifikat Hak Tanggungan atas nama Tergugat II oleh Tergugat V sampaidijual lelangnya tanah dan rumah objek sengketa oleh Tergugat B adalah tidak sahdan melawan hukum karena kuasa memasang Hipotik dan Kuasa untuk menjual yangoleh Tergugat HI tanggal 9 Agustus 1994 Nomor 437 yang menjadi dasar penerbitansertifikat Sertifikat Hak Tanggungan Ke I No. 786/1998 tanggal 31 Desember 1994dan pelelangan
tanah sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum dengan alas anhukum sebagai berikut; 6.1.
Desember 1998 adalah bertentangan dengan ketentuanHukum yang berlaku, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan ke I No. 786/1998tanggal 31 Desember 1998 adalah tidak sah dan cacat hukum;Berdasarkan penjelasan Penggugat Tersebut, jelas bahwa kuasa memasang Hipotikdan Kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Tergugat III tanggal 9 Agustus Nomor 437yang menjadi dasar penerbitan Hak Tanggungan adalah tidak sah sehingga dengandemikian sertifikat Hak Tanggungan ke I No. 786/1998 tanggal 31 Desember 1998berikut pelelangan
tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam risalah lelangNomor. 125/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang timbul sebagai akibat adanya kuasamemasang Hipotik dan Kuasa untuk menjual menjadi tidak sah dan cacat hukumkarenanya menurut hukum harus dibatalkan; Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Tanggungan ke I No. 786/1998 tanggal 31Desember 1994 adalah tidak sah dan cacat hukum sebagaimana dijelaskan padaangka 6 di atas, maka perbuatan selanjutnya seperti penyitaan yang dilakukan olehTergugat IV.a sebagaimana
BAP109/PUPN.04 1999 tertanggal 6 September 1999 dan pelelangan tanah objek sengketaoleh Tergugat IV .b sebagaimana tertuang dalam risalah lelang Nomor 125/2001tanggal 23 Mei 2001 dan balik nama kepemilikan tanah sengketa dari Tergugat I keatas nama Tergugat VI yang dilakukan oleh Tergugat V adalah merupakanmelawan hukum.
32 — 22
Menghukum Tergugat VV membayar serta merta, kerugian Penggugatatas Pelelangan tanah dan rumah obyek sengketa tersebut secaramelawan hukum sebesar 2/3 dari Rp.600.000.000,= Rp 400.000.000,(Empat ratus juta rupiah),5. Biaya yang timbul atau ditimbulkan dalam perkara ini dibebankankepada Tergugat Il s/d.
21 — 11
Ketua Pengadilan NegeriPati, agar mengosongkan tanah/bangunan yang ditempati untuk selanjutnyadiserahkan kepada Terlawan Bahwa benar Terlawan selaku pembeli barang lelangan sudah menyadaridan mengetahui dengan benar atas barang yang dibelinya dalam pelelangan,sebab Kapasitas Terlawan pada waktu itu adalah sebagai orang yangdatang dan menemui Terlawan Il untuk menawarkan jas dalam menguruspenundaan pelelangan tanah milik Terlawan Il yang dilakukan oleh PT ankHalaman 6 Putusan Nomor. 180/Pat/2016/PT
58 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 29 November 2017serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2017dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasanalasan kasasi sebagaimana terdapat dalam memorikasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa tanah orang tua Tergugat telah dijual kepada PT Kebun Saridan selanjutnya tanah tersebut telah dibeli Para Penggugat melalui proseslelang dalam pelelangan
tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 125,Surat Ukur nomor 2010/Mamboro/2001 tanggal 182001;Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 129/Mamboro dengan SuratUkur Nomor 465/Mamboro/2003 tanggal 28102003 atas nama Para Penggugatterbit tahun 2003, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1111/Mamboro denganSurat Ukur Nomor 698/Mamboro/2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor1737/Mamboro dengan Surat Ukur Nomor 01425/Mamboro/2011 milik TergugatIl terbit pada tahun 2006 dan tahun 2012:Bahwa dengan demikian
BAMBANG SUMARSONO, S.H.
Terdakwa:
SUROTO Bin H. KAMSRI ALM
79 — 0
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan seluruh barang bukti berupa:
- Surat Keputusan Kepala Desa Undaan Kidul Nomor: 140/8.2/31.07.08/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pembentukan Panitia Lelang Tanah Kas Desa;
- 1 bendel Laporan Pelelangan Tanah Bondo Deso dan Bengkok Perangkat Desa yang Kosong MT.II
dan I Tahun 2021/2022 desa Undaan Kidul;
- Keputusan Kepala Desa Undaan Kidul Nomor: 140/24/31.07.08/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Hasil Bondo Deso dan Bengkok Perangkat yang Kosong Desa Undaan Kidul Tahun 2021;
- Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Tanah Bondo Deso Desa Undaan Kidul MT.II dan MT.I Tahun 2021/2022 tanggal 17 Desember 2021, dimana terdapat keterangan setor ke bendahara/RKD Rp.724.000.000,00 dari nilai total lelang Rp.856.000.000,00 dan selisih
- Surat Keputusan Kepala Desa Undaan Kidul Nomor: 140/10/31.07.08/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Pembentukan Panitia Lelang Tanah Kas Desa;
- Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan Tanah Bondo Deso Desa Undaan Kidul Garapan MT.II dan MT.I Tahun 2020/2021 tanggal 6 Maret 2020;
- tata tertib pelelangan tanah bondo deso dan bengkok perangkat desa yang kosong desa Undaan Kidul Tahun 2020/2021;
- Surat Keputusan Kepala Desa Undaan
Kidul Nomor: 140/11/31.07.08/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Hasil Bondo Deso dan Bengkok Perangkat Yang Kosong Desa Undaan Kidul Tahun 2020;
- Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Tanah Bondo Deso Desa Undaan Kidul MT.II dan MT.I Tahun 2020/2021 tanggal 31 Maret 2020 dan rincian penggunaannya;
- kuitansi tanggal 12 Maret 2020, atas penyerahan uang Rp 33.500.000,00 dari Panitia Lelang Kas Desa Tahun 2020 kepada sdr.
Tanah Kas Desa/Bondo Deso dan Bengkok Perangkat Desa Kosong Desa Undaan Kidul Tahun 2022;
- Berita Acara Penggunaan Uang Hasil Pelelangan Tanah Kas Desa/Bondo Deso dan Bengkok Perangkat Desa Kosong Tahun 2022/2023 tanggal 04 Februari 2022 dimana terdapat nilai Rp.128.000.000,00 digunakan oleh Kepala Desa untuk pembangunan/pengurugan di blok jalan rek mudinan dan jalan rek brojol dan pelebaran jalan rek Gatet tahun 2021;
- Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Tanah Kas Desa/
54 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlawan dalam upaya menyelesaikan kredit Pelawan tidakmengikuti peraturan Bank Indonesia yang seharusnya kredit pelawantersebut belum dapat dikatagorikan macet;Bahwa Pelawan dikecewakan oleh staf pegawai Terlawan , karena uangPelawan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digelapkan olehStaf Pegawai tersebut, serta memotong fasilitas kredit milik Pelawansebesar 15% sebagai fee yang tidak jelas;Bahwa Terlawan II ditarik dalam perkara ini agar tunduk dan patuh padaputusan, tidak boleh melakukan pelelangan
tanah dan bangunan milikPelawan sebelum ada putusan tetap dalam perkara ini;Bahwa oleh karena fasilitas kredit Pelawan tersebut belum jatuh temposedangkan barang jaminan (tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak MilikNomor 1399 Mapanget akan dieksekusi oleh Pengadilan Manado ataspermintaan Terlawan , maka menurut hukum Terlawan telah melakukanwanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Pelawan imbasnya proseseksekusi atas barang jaminan tersebut cacat hukum, dengan demikian SuratPenetapan Pengadilan
135 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu Penggugatmohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkannya karena dalampenyitaannya telah menyimpang dalam peraturan hukum yang berlaku ;bahwa begitu juga terhadap perbuatan Tergugat VII di mana iaseharusnya tidak boleh/menangguhkan dahulu pelelangan tanah milikPenggugat sebab Tergugat II telah dijatuni hukuman pidana (penerimakredit dari Terugat IV), karena Tergugat II telah melakukan tindak pidanapenipuan dan penggelapan sebagaimana diputuskan oleh PengadilanNegeri Pekanbaru tersebut
Oleh karena pelelangantersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merugikansekali bagi Penggugat maka Penggugat memohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Pekanbaru untuk membatalkan pelelangan yangdilakukan oleh Tergugat VII yang dimuat dalam risalah lelang No.206/19961997 tanggal 22 November 1996 tersebut ;bahwa terhadap pelelangan tanah Penggugat yang dilakukan olehTergugat VII tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, makaTergugat VII sebagai pemenangnya adalah tidak
416 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
AD MULYA PROPERTINDO denganmengatakan akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikatyang telah dijaminkan di bank, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yaknisaksi HERMAN kemudian menemui Terdakwa dan menyanggupi akanmelunasi sisa tunggakan kredit PT.
ADI MULYA PROPERTINDO denganmengatakan akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikatyang telah dijaminkan di bank, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yaknisaksi HERMAN kemudian menemui Terdakwa dan menyanggupi akanmelunasi sisa tunggakan kredit PT.
ADI MULYA PROPERTINDO denganmengatakan akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yangtelah dijaminkan di bank, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksiHERMAN kemudian menemui Terdakwa dan menyanggupi akan melunasisisa tunggakan kredit PT.
AD MULYA PROPERTINDO denganmengatakan akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yangtelah dijaminkan di bank, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksiHERMAN kemudian menemui Terdakwa dan menyanggupi akan melunasisisa tunggakan kredit PT.
Tn. Mashuri
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Sidoarjo
2.PT BANK SAHABAT SAMPOERNA Kantor Cabang Surabaya
Turut Tergugat:
Notaris/PPAT Sri Wahyu Jatmikowati, S.H., M.H.
42 — 16
Iltelah memilin domisili hukum pada pengadilan negeri Jakarta Selatansebagaimana perjanjian kredit nomor 93 tanggal 18 Desember 2018 ;2 Eksepsi bahwa Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukangugatan aquo, karena justru Penggugatlan yang tidak memenuhikewajibannya pada perjanjian kredit yang telah disepakati ;Menimbang bahwa demikian juga Tergugat II dalam jawabannya,mengajukan eksepsi sebagai berikut :1.Eksepsi tentang gugatan kabur karena tidak menyebutkan faktahukum yang mendahului peristiwa pelelangan
tanah danbangunan yang menjadi agunan kredit Penggugat ;2.Eksepsi tentang gugatan salah pihak, karena utang Penggugatsudah bukan pada Tergugat II lagi melainkan telah beralih kepadapihak lain yaitu PT.
Tergugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa tentang eksepsi Penggugat tidak berkualitasuntuk mengajukan gugatan karena justru Penggugat yang tidak memenuhikewajban dalam perjanjian kredit, sehingga kreditnya macet, menurut majelismateri eksepsi ini sudah menjadi materi pokok gugatan, karenanya harusdinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi tentang gugatanPenggugat kabur karena tidak menyebutkan fakta fakta hukum yangmendahului peristiwa pelelangan
tanah dan bangunan yang menjadi agunankredit Penggugat, terhadap eksepsi ini majelis berpendapat pada positaPenggugat telah cukup jelas,di dalilkan pada gugatan berawal dari PerjanjianKredit Penggugat dengan Tergugat II, sehingga eksepsi Tergugat II padapoint ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi, gugatan Penggugat salahpihak dan kurang pihak, setelah mencermati materi eksepsi tersebut,makamajelis menilai materi tersebut baru dapat dipertimbangkan dengan pokokperkara
104 — 28
; Bahwa Penggugat telah di berikan surat pemberitahuan Pengumumanpertama Lelang eksekusi Hak tanggugan tertanggal 15 Agustus 2019, olehTergugat Bahwa pemenang lelang adalah tergugat III ; Bahwa pelelangan di lakukan berdasarkan Surat Permohonan Lelang NO00501/SPL/KSP.DPT/2019 tanggal 27 September 2019 perihal SuratPermohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ; Bahwa saat ini rumah dan tanah di kuasai Tergugat III ;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai Pelelangan
tanah dan bangunan milik Penggugat yangdi angunkan pada Tergugat sebagai jaminan pinjaman modal usaha yangdituangkan dalam Perjanjian kredit modal usaha No :011.01.67.06.8760.01dengan limit pinjaman sebesar Rp 210.000.000, (dua ratus sepuluh jutarupiah).
Tergugat berdasarkan Perjanjian KreditModal No :011.01.67.06.8760.01, dengan limit pinjaman sebesar Rp210.000.000, (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan dalam membayarkanangsuran kredit tersebut Penggugat telah lalai walaupun telah mendapat suratHalaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tbnperingatan dan somasi dari Tergugat sehingga Tergugat melelangkan SHM(Surat Hak Milik) milik Penggugat ;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai :Pelelangan
tanah dan bangunan milik Penggugat yangdi angunkan pada Tergugat sebagai jaminan pinjaman modal usaha No :011.01.67.06.8760.01, dengan limit pinjaman sebesar Rp 210.000.000, (duaratus sepuluh juta rupiah).
Tanah dan bangunan milik PenggugatMenimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat tidakbertentangan dengan hak subjektif orang lain berupa proses pelaksaananpelelangan Surat Hak Milik atas tanah dan bangunan, tidak bertentangandengan kewajiban hukum dari Tergugat I, tidak bertentangan dengan kesusilaanyakni melanggar normanorma dan adat istiadat dalam masyarakat, dan tidakadanya kesalahan dari Tergugat yang berupa kesengajaan
H U S I N
Tergugat:
1.Area Manager PT. Bank QNB Indonesia Tbk Kesawan KC Pemuda Medan
2.Kepala Kantor KPKNL
3.Kepala Kantor PT. Balai Mandiri Prasarana
4.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kota Medan
64 — 12
Bahwa Tergugat akan melakukan pelelangan tanah jaminan atas namaPenggugat yaitu :a) Sertifikat Hak Milik nomor : 1570 atas nama Husin yang terletak di jalanWahidin nomor : 97, Kelurahan Pandau Hulu Il, Kecamatan Medan Area,luas tanah 52 M2, luas bangunan 207 M2;b) Sertifikat Hak Milik nomor : 309 atas nama Husin yang terletak di jalanAlumunium Raya, Kompleks cemara Indah, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,Kecamatan Medan, luas tanah 173 M2;c) Sertifikat Hak Milik nomor : 1574 atas nama Husin dengan luas
lelang melalui kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Medan sebagaimana yang telah didalilkanPenggugat didalam gugatannya point 8.Bahwa adapun pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan telah sesualdengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitudengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Bahwa selanjutnya didalam gugatannya point 9 Penggugat telah menyatakan :Bahwa Tergugat akan melakukan pelelangan
tanah jaminan atas namaPenggugat yaitu :a) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1570 atas nama Husin yang terletak di JalanWahidin Nomor: 97, Kelurahan Pandau Hulu Il, Kecamatan Medan Area,Luas tanah 52 M2, luas bangunan 207 M2:b) Sertifikat Hak Milik Nomor: 309 atas nama Husin yang terletak di JalanAlumunium Raya, Kompleks Cemara Indah, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,Kecamatan Medan, luas tanah 173 M2.c) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1574 atas nama Husin dengan luas tanah 354M2;Bahwa tidak benar dalildalil
,Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugatsepanjang bukan mengenai eksepsi kompetensi, haruslah dinyatakan ditolakseluruhnya;Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada prinsipnya diajukan dalambentuk gugatan yang didasarkan dengan perbuatan melawan hukum yang diawaliadanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu : Bahwa Tergugat akan melakukan pelelangan
tanah jaminan atas namaPenggugat yaitu :1) Sertifikat Hak Milik nomor : 1570 atas nama Husin yang terletak di jalanWahidin nomor : 97, Kelurahan Pandau Hulu Il, Kecamatan Medan Area,luas tanah 52 M2, luas bangunan 207 M2;2) Sertifikat Hak Milik nomor : 309 atas nama Husin yang terletak di jalanAlumunium Raya, Kompleks cemara Indah, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,Kecamatan Medan, luas tanah 173 M2;Hal. 32 dari 39 Hal.
Terbanding/Penggugat : Ir.Chairil Ramli
188 — 50
tanah danbangunan terperkara, sedangkan Terlawan sebagai Pemenang lelang ;Bahwa tidak mungkin terjadi pembelian lelang apabila tidak ada PemohonLelang dan juga tidak ada yang melakukan lelang, sehingga timbulpertanyaan dari mana Terlawan membeli lelang kalau pihak yangmemohon lelang dan pihak yang melakukan pelelangan tidak adapihaknya apakah lelang tersebut turun dari langitBahwa Pelawan dalam Perlawanannya tidak menjadikan KementrianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraHalaman
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal KekayaanNegara Kantor Wilayah DJKN Aceh KPKNL Lhokseumawe sebagai Pihakdalam perkara a quo;Bahwa terhadap penjualan atas tanah dan bangunanterperkaraberdasarkan Pelelangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan olehKementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal KekayaanNegara Kantor Wilayah DJKN Aceh KPKNL Lhokseumawe yang bertindakselaku Penjual Lelang dan Bank Rakyat Indonesia (persero) Tok CabangLangsa bertindak selaku Pemohon Lelang atas pelelangan
tanah danbangunan terperkara, sedangkan Terlawan sebagai Pemenang lelang ;Bahwa tidak mungkin terjadi pembelian lelang apabila tidak ada PemohonLelang dan juga tidak ada yang melakukan lelang, sehingga timbulpertanyaan dari mana Pembanding/Terlawan membeli lelang kalau pihakHalaman 12 Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT BNAyang memohon lelang dan pihak yang melakukan pelelangan tidak adapihaknya apakah lelang tersebut turun dari langitBahwa Terbanding/Pelawan dalam Perlawanannya tidak menjadikanKementrian
Rakyat Indonesia (Persero) TokCabang Langsa untuk Pelelanggan kedua dengan menurunkan hargalimit sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) vide bukti T1, danhal ini membuktikan bahwa benar harga lelang yang ditetapkan oleh BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Langsa adalah sesuai denganharga pelelangan yang terbuka untuk umum untuk lelang ke II;Bahwa terhadap pelelangan objek perkara sebagaimana dimaksud P2tidak ada satupun peserta lelang yang mendaftarkan untuk ikut lelangterhadap pelelangan
tanah dan bangunan terperkara, itu artinya hargatanah terperkara yang telah dilelang oleh Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJIKN Aceh KPKNLLhokseumawe dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Cabang Langsaadalah harga yang normal untuk pelelangan yang ke dua ( Bukti T 1),sehingga dengan demikian pelelangan terhadap tanah terperkara yangsudah dibeli oleh Pembanding/Terlawan melalui pelelangan yang terbukauntuk umum sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MANDIRI Cb.Tanjung
Terbanding/Turut Tergugat : Edy Risani
67 — 28
Bahwa karena Penggugat tidak mampu membayar hutangPenggugat tersebut kepada Tergugat, Tergugat melakukan penyitaandan pelelangan tanah milik Penggugat yang menjadi jaminan hutangyaitu Jjaminan SHM No. 258 atas nama Nanang Thamrin, yang terletakdi Jalan Basuki Rahmat/Jalan Belly Desa Hikun, Kecamatan Tanjung,Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Banjarmasin tanpadiketahui atau diberitahu kepada Penggugat;9.
22 — 10
Ni NyomanSetiari (Turut Tergugat) membuat Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 1993yang pada intinya berbunyi, bahwa dia bersedia menyerahkan tanahnyaseluas 1,75 m2 kepada PT Bank Perkreditan Jaya Kerti Denpasar.4.Bahwa Penggugat secara pribadi diminta oleh Turut Tergugat untukmencarikan pembeli tanah sengketa agar terhindar dari pelelangan tanah,lalu.
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero , Tbk. Regional Remedial dan Recovery Jakarta Senayan
Terbanding/Tergugat II : PT. Balai Lelang Internusa,
Turut Terbanding/Penggugat II : Tuan Haji Ardja Djunaidi
56 — 22
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;Diperbaiki menjadi adalah sebagai berikut:Bahwa selain hal tersebut diatas, Terlawan sebagai Pejabat diPerusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah pula sewenangwenang melakukan pelelangan tanah dan banguan (aset) a quo sebelumadanya balasan surat jawaban dari Direktur Utama Bank Negara Indonesia(Persero), Tok. atas Suratsurat permohonan Pelawan yang akan melunasisisa hutangnya sebagaimana telah diajukan oleh Pelawan pada tanggal 03Juli 2017
uraianuraian tersebut diatas dan dibawah ini,jelaslah bahwa Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanahdan bangunan a quo tersebut dibuat/dilakukan oleh Para Terlawan secaramelanggar hukum, secara sewenangwenang, tidak sSesuai denganPeraturan Bank Indonesia dan Per UndangUndangan yang berlaku dihalaman 20 dari 79 putusan nomor 109/PDT/2020/PT BDGNegara RI serta tidak berkeadilan/tidak berdasarkan Sila ke5 Pancasilaadalah tidak sah, cacat hukum Penawaran Lelang dan Pengumuman Lelangmaupun Pelelangan
tanah dan bangunan a quo tersebut, dengan demikianpatutlah oleh Yang Mulia Majelis Hakim membatalkan demi hukumPenawaran Lelang dan Pengumuman Lelang maupun Pelelangan tanah danbangunan a quo tersebut maupun atas pelelangan aset tersebut dikemudianhari;9.
Dengan demikian tidaksah/tidak patut untuk dilelang tanah tersebut;Bahwa selain hal tersebut diatas, Terlawan sebagai Pejabat diPerusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah pula sewenangwenang melakukan pelelangan tanah dan banguan (aset) a quo sebelumadanya balasan surat jawaban dari Direktur Utama Bank NegaraIndonesia (Persero), Tok. atas suratsurat permohonan Pelawan yangakan melunasi sisa hutangnya sebagaimana telah diajukan oleh Pelawanhalaman 59 dari 79 putusan nomor 109/PDT/2020/PT BDG
tanah dan bangunan a quotersebut, dengan demikian patutlan oleh Yang Mulia Majelis hakimmembatalkan demi hukum Penawaran Lelang dan Pengumuman Lelangmaupun Pelelangan tanah dan bangunan a quo tersebut maupun ataspelelangan asset tersebut dikemudian hari ;Bahwa karena pelaksanaan Lelang ksekusi Hak Tanggungan tersebutmengandung cacat hukum sehingga Surat Pemberitahuan LelangEksekusi Hak Tanggungan dan Pengumumannya si Surat Kabar/Koranhalaman 63 dari 79 putusan nomor 109/PDT/2020/PT BDG22.Harian
13 — 11
Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengambil keputusan adalah sebagai berikut:1.2.Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;Menyatakan menurut hukum Tergugat hanya mengembalikan uang pinjamanPenggugat hanya sebesar Rp. 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah);Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sertifikat Nomor : 210atas nama orang tua Tergugat Il Nasir Ishak kepada Tergugat dalam keadaanHalaman 7 20 halaman Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Ttebaik dan menolak permintaan eksekusi dan Pelelangan
tanah dan bangunanmilik Nasir Ishak yang terletak di Kelurahan Fitu tersebut ;Membebankan biaya tetap kepada Penggugatnya ;Apabila Majelis Hakim berasumsi lain mohon keadilan menurut hukumnya; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat Il melaluikuasanya mengajukan jawaban pada tanggal 22 Pebruari 2018 yang padapokoknya.
67 — 38
saksi dalam perkara ini sehubungan dengangugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat; Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat sebagainasabah Bank ditempat saksi bekerja; Bahwa pada saat itu Tergugat menjadi nasabah kredit di Bankdengan jaminan tanah, tetapi dalam proses perjalanan kreditnya TergugatHalaman 9 dari 23 halaman Putusan 274/Pdt.G/2021/PN Tabmengalami kredit macet dan sudah melalui proses anmaning danpelelangan untuk jaminan tanahnya; Bahwa setelah terjadi anmaning atau pelelangan
tanah Tergugat,Penggugat bberminat untuk membeli tanah Tergugat tersebut, selanjutnyamenggugat memberi DP untuk tanah Tergugat tersebut sejumlah Rp.70.000.000,00; Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000.000,00 kemudian disetorkankepada Bank sebagai pelunasan kredit; Bahwa kredit Tergugat dengan jaminan tanah tersebut dilunasi olehPenggugat pada tanggal 22 Agustus 2019, dan setelah kredit tersebutdilunasi jaminan tananh dikembalikan oleh pihak Bank dihari yang sama; Bahwa perjanjian kredit Tergugat dengan
Agus Alit Darmayanta; Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengangugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat; Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat sebagainasabah Bank ditempat saksi bekerja; Bahwa pada saat itu Tergugat menjadi nasabah kredit di Bankdengan jaminan tanah, tetapi dalam proses perjalanan kreditnya Tergugatmengalami kredit macet dan sudah melalui proses anmaning danpelelangan untuk jaminan tanahnya; Bahwa setelah terjadi anmaning atau pelelangan
616 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sepanjang mengenai pelelangan tanah sengketa dan besarnya gantirugi immaterial dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagianserta memutuskan sesuai pertimbangannya dalam halaman 1425 putusanPengadilan Tinggi Denpasar dan amar putusan halaman 2527 berpendapatmemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan MenyatakanTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Menyatakankepemilikan atas nama (Nominee) Turut Tergugat terhadap tanah sengketaseluas 27.850 m?
kewenangan karena dalam perkara incasu sesungguhnya telah nampak keraguan dari Putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi Denpasar, Bali karena hanya mengabulkan gugatanPenggugat sebagian dan lebih dari apa yang tidak dimintakan oleh ParaTermohon Kasasi tanpa memperhatikan Hak Dari Pemohon Kasasimelainkan mengabaikan begitu saja hak Pemohon Kasasi pada hal secaraprinsip sengketa perdata selalu timbul karena adanya perebutan hak yangsama juga menjadi Hak Pemohon Kasasi yakni samasama berhak atashasil pelelangan
tanah sengketa jika tanah sengketa harus dilelang, samasama menderita kerugian Materiil dan Immateriil sesuai putusan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Denpasar.
15 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPRAdil Jaya Arta dan KPKNL Semarang wajib menunda pelelangan tanah objeksengketa yang menjadi jaminan hutang dengan hak tanggungan sampaidengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa, berhubung adanya kekewatiran terhadap kemungkinan besartergugat akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebutkepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua MajelisHalaman 3 dari 10 hal. Put.
59 — 29
Bahwa PENGGUGAT memperoleh dan memiliki Objek sengketaberdasarkan pembelian melalui Lelang sesuai hasil kesepakatandan musyawarah keluarga Kawengian Kumayas anakanak dancucucucu sebagai ahli waris untuk melakukan pembagian warisanatas objek sengketa dalam Rapat Musyawarah yang disetujuibersama dilakukan Pelelangan kakak beradik agar uanghasilpelelangan dapat dibagi sama kepada semua ahli waris makadilakukan Pelelangan Tanah / Bangunan i milik orang tuaFredrik Helena ( Keluarga KawengianKumayas )
Foto Copy Surat Rapat Musyawarah Pelelangan Tanah / Bangunanmilik orang tua FredrikHelena (KawengianKumayas) Alm. Pada hariRabu tanggal 9 Januari 2013, jam 19.30 wita, tempat Rumah KeluargaKawengian Kumayas dengan dilampiri Daftar Hadir, sesuai denganaslinya, yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan NegeriAmurang dengan No. 416/tanggal 26082015 dan bermaterai cukup, wa nena nn nn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn nee nn cen nen nnn nen nee ee ne yang diberi tanda P2;3.
adalahmilik orang tua dari penggugat, turut tergugat III, turut tergugat IV, Nankawengian orang tua tergugat I, turut tergugat I, butje kawengian orang tuatergugat II dan turut tergugat II dimana hal mana bersesuaian dengan saksisaksibaik itu yang diajukan penggugat maupun para tergugat hal tersebut juga63bersesuaian dengan bukti P.10 yaitu ahli waris keluarga KawengianKumayas(Frdedrik Kawengian dan Helena (lena) Kumayas;Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 dan TTI dan IV2 yaitu suratrapat musyawarah pelelangan
tanah/bangunan milik orang tua FrderikHelena(KawengianKumayas) tanggal 9 Januari 2013 dimana bukti suratsurat tersebutdiatas bersesuaian dengan saksi Hernix Kodongan yang pada saat itu menjabatsebagai BPD (badan permusyawaratan desa) yang pada pokoknya menerangkanbahwa hukum tua memberitahukan bahwa ada musyawarah dan pelelangan danDekki egeten juga menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat pelelangantersebut hadir sebagai saksi dimana didukung pula dengan bukti surat yangdiberi tanda P.3 dan TIJIJ
dan IV3 yaitu surat hasil pelelangan tanah danbagunan, bukti;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksamatentang maksud dan tujuan dari pada ahli waris dari Kewengian Kumayas, dansebagaimana pula pertimbangan tersebut diatas yang mana menurut MajelisHakim bahwa tanah objek sengketa belum dibagi waris, dan bukti surat P.9 (AF)yaitu kwitansi pembagian tanah dan rumah dari kel.