Ditemukan 4027434 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Penelusuran terkait : Tanah sengketa Judex factie telah membuat kekeliruan yaitu tidak memeriksa dan memuat gugatan dalam rekonvensi
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PT AMBON Nomor 48/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat:
EDUARDUS FUTWEMBUN, SH
Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Maluku, Cq. Bupati Maluku Tenggara Barat
Turut Tergugat:
1.LAURENSIUS BELAI
2.DAVIT KUWAY
3.ANAKLETUS FANUMBY
4.LAMBERTUS FUTWEMBUN
5.MARSELINUS IVAKDALAM
116 — 42
  • MENGADILI:
    - Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut;
    - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 5/Pdt.G/2018/ PN Sml tanggal 27 Agustus 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;
    MENGADILI SENDIRI
    - Menolak Eksepsi dari Tergugat I/ Terbanding tersebut;
    - Menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
    - Memerintahkan Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memeriksa pokok perkaranya
    Terhadap alasanPenggugat pada butir 3 adalah sebuah pemutarbalikan fakta untukmengelebuhi Mejelis Hakim dalam Memeriksa dan mengadili Perkaraini.
    Untuk itu menurut PendapatPenggugat yang memiliki kewengan Absolut untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara ini adalah Kewenangan AbsolutPengadilan Negeri Saumlaki.Halaman 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT AMB2. Bahwa Penggugat/Pembanding menilai bahwa Putusan seperti inisangat merugikan Penggugat/Pembanding yang sedang mencarisebua keadilan dan kebenaran yang hakiki dan memerlukankepastian hukum.
    Oleh karena itu Pengadilan Negeri Saumlaki memilikikewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili danmemutuskan Perkara ini.12.Bahwa Perlu Penggugat/Pembanding menjelaskan Kepada YangMulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon via Yang Mulia Majelis HakimTinggi Ambon yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini bahwa,pada saat terjadi Persidangan di PTUN Ambon,Penggugat/Pembanding sebagai saksi untuk Tergugat I/Terbanding (Bupati Maluku Tenggara Barat) memenangkan TergugatI/Terbanding dalam Perkara PTUN Ambon
    Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Tentang PMH dalamPerkara Perdata Nomor. 5/Pdt.G/PN.Sml adalah sah menurutHukum sesuai Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Saumlaki,untuk memeriksa mengadili dan memutuskan Perkara ini, sesuaiwilayah hukumnya.2.
    Memutuskan dan memerintahkan kepada Pengadilan NegeriSaumlaki untuk menyidangkan, memeriksa, memutuskan perkaraini sesuai Kewenangan Absolut untuk mengadili dan memutuskanPerkara NO. 5/G.2018/PN.Sml karena katagori PMH4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 08-09-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 8 September 2016 — WARYOTO SAKUAN VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG PONTIANAK
95 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
    BPSK Kota Singkawang dalam memeriksa dan menjatuhkan putusandalam perkara a quo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggardan melampaui Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irahirah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;2.
    Bahwa BPSK Kota Singkawang juga bukanlah Lembaga/Badan Arbitraseyang memiliki kKewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatuBadan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang UndangNomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa (Undang Undang Arbitrase), hal mana ditegaskan oleh Dr.Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., (Mantan Hakim Agung dan KapuslitbangHukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku ProsesPenyelesain Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara sertaKendala
    BPSK Kota Singkawang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, danmemutus sengketaBahwa pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kota Singkawang Nomor02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 karena didasarkan padapertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukumyang berlaku dan praktik perbankan yang berkaitan dengan perjanjian kreditdengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa BPSK Kota Singkawang tidak berhak untuk memeriksa, mengadilidan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon
    Nomor 551 K/Padt.SusBPSK/2016Pemohon Keberatan dengan tanpa dasardasar hukum yang jelas danserta merta merujuk pada Pasal 72 Ayat 1 Undang Undang Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,sehingga putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singgkawang Nomor 2Tahun 2016, tanggal 25 Januari 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Mempawah telahmelampaui kewenangannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo
    Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WARYOTOSAKUAN tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 7/Pdt.SusBPSK/2016/PN Mpw tanggal 30 Maret 2016 yang membatalkan PutusanMajelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota SingkawangNomor 02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidakberwenang memeriksa
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Perjanjian
Register : 30-01-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 15/Pdt.G/2018/PN RBI
Tanggal 27 Maret 2018 — H. IBRAHIM AHMAD melawan MARIAMA BINTI M. NOR Alias MARIAMA AHMAD
88 — 28
  • M E N G A D I L I- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;- Menyatakan Pengadilan Agama Raba Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :H.
    Bahwa, atas dasar halhal yang telah terurai diatas, maka Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Majelis Hakim yangterhormat untuk memeriksa, mengadili Perkara ini dengan menjatuhkanputusan sebagai berikut :1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan secara hukum bahwa, Penggugat adalah Ahli Waris sahdari almarhum AHMAD MIHU (Ayah Kandung Penggugat);3.
    Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan danmenyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orang orang yangberagama islam dibidang :Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rbia. Perkawinan;b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukumislam;c.
    makamenurut pendapat Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat tersebut diatasadalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Raba Bima karenagugatan Penggugat secara utuh masih menyangkut harta warisansebagaimana Undang undang R.I Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang undang RINomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka eksepsi Tergugat beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan demikianPengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 10 Februari 2017 — AJI AHMAD WAHIDIN VS YAYASAN ASEAN (ASEAN FOUNDATION)
336 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo
    Oleh karena ituPenggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri HubunganIndustrial Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini, agar lebih dulumeletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset milik Tergugatberupa:a.
    Nomor 1100 K/Pdt.SusPHI/2016internasional yang mempunyai hak imunitas, dengan demikian sehinggapengadilan hubungan industrial tidak berwenanq untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara a quo. Berkaitan dengan pengajuaneksepsi ini dan sejalan dengan ketentuan Pasal 136 HIR maka Tergugatmohon agar eksepsi ini di putus terlebih dahulu;B.
    Memerintahkan Pengadilan Huubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;2. Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk mengirimkan kembali putusan perkara a quo kepadaMahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi;3.
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 19-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Mdn
Tanggal 15 Maret 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
14 — 5
  • Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
    PUTUSANNomor 403/Pdt.G/2016/PA.Mdn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talakpada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusansebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:XXXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Strata I,Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tingga di XXXX, Kecamatan MedanDenai, Kota Medan;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
    perkawinan dan sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Nomor 7 tahun1989 yang telah diubah pertama kali dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil hukumyang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Eksepsi:1 Mengabulkan eksepsi Termohon;2 Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 27-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN Mks
Tanggal 1 Juli 2024 — Pemohon:
AMRINA RACHIM WARHAM, S.KM
Termohon:
NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN RI CQ KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULSEL CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
12 — 12
    • Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pra peradilan Pemohon tersebut ;
    • Biaya perkara Nihil ;
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Perceraian
Register : 20-05-2009 — Putus : 29-06-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 2185/Pdt.G/2010/PA.Bwi
Tanggal 29 Juni 2009 — PENGGUGAT dan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2
25 — 1
  • Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;
    PUTUSANNomor : 2185/Pdt.G/2010/PA.Bwi. sae a DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa danmengadili perkara perkara tertentu dalam tingkatpertama telah menjatuhkan' putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkaraantara : PENGGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan bakul, Alamat, KecamatanGlagah, Kabupaten Banyuwangi, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMELAWAN1.
    Bahwa karena gugatan Penggugat termasuk warga tidakmampu/warga miskin (penerima bantuan langsung tunaiBLT) maka Penggugat mohonberperkara secara tidak berbiaya (secara prodeo)sesuai amanat pasal 237 HIR, untuk itu kami sertakansebagai lampiran gugatan ini Surat Keterangan TidakMampu/Miskin yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang untuk menyatakan halMajelis HakimYth ; Atas dasar alasan alasan tersebut diatas sudilah kiranyaMajelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkaragugatan ini dengan
    Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Zz. Membebaskan Penggugat untuk membayar biayaperkara ini ;Demikianlah putusan ini dijatuhkan diBanyuwangi padahari 29 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16Rajab 1431 Hijriyah, oleh Kami Dra. Hj. LILIK MULIANAsebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata
Register : 04-10-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.SMI
Tanggal 22 Maret 2012 — -H.Mustofa bin Iyas -PT Astra Sedaya Finance cq. Pimpinan PT astra Sedaya Finance cabang sukabumi
87 — 21
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Sukabumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat
    PUTUSAN SELANomor: 10/Pdt.G/2011/PN.SmiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaiberikut dalam perkara :H. MUSTOPA Bin TYAS, umur 31 tahun, jenis kelamin lakilaki, Agama Islam,pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diKp.
    Bahwa berdasarkan hal terurai di atas Penggugat memohon kepada MajelisHakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat Iuntuk menyerahkan kembali mobil, BPKB dan faktur obyek jaminan Fidusia,yang dikuasai Tergugat I secara bertentangan dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 29 UndangUndang No. 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara seketika dan sekaligus..
    133 HIR Tergugat memohon kepadaYang Terhormat Majelis Perkara Perdata yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, untuk menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan diri tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menyatakan pulabahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.3.
    Tergugat I setelah memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi olchPenggugat, kemudian setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan untukpelunasan pembelian kendaraan tersebut.c. Penggugat kemudian membayar uang muka pembelian kendaraan tersebutkepada pihak penjual, sedangkan Tergugat I melakukan pembayarankekurangan dari harga kendaraan atau pelunasan dari kendaraan tersebut,yang merupakan pinjaman dan menjadi hutang Penggugat kepada Tergugat I.d.
    Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini ;Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas,maka Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Pebruari 2012sebagai berikut :Bahwa Tergugat IT mendukung sepenuhnya gugatan yang diajukan oleh Penggugatterhadap PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-09-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 802/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Desember 2022 — Penggugat:
PT Angkut Teknologi Indonesia
Tergugat:
Jane Sihotang
116 — 33

  • M E N G A D I L I :

    Dalam Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili :

    • Menerima eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ;
    • Menyatakan Pengadilan Negeri / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara No. 802/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel ;

    Dalam Pokok Perkara :

Pengadilan PA BANJARNEGARA Perdata Agama
Register : 01-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Ba
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 12
  • eksepsi1. mengabulkan eksepsi Tergugat;
    2. menyatakan pengadilan agama banjarnegara tidak berwenang memeriksa perkara nomor 577/pdt.G.2021/PA.Ba;
Pengadilan PTA PALEMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 18-05-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 25
Tanggal 9 Juli 2015 — TIEN SUPARTIENI Binti MAS NGABEL ASMAUDIN dkk VS Hj.ROHMAH Binti H.MUHAMMAD AMIN
102 — 49
  • Menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 0263/Pdt.G/2015/PAPlg tanggal 23 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H;2. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara tersebut diatas;3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    Muhammad Amin, umur 77 tahun, agama Islam,pekerjaan lbu rumah tangga bertempat tinggal di Jl.Pangeran Marto No. 248 Rt. 09 Kelurahan 19 llir.Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, dahulu sebagaiTergugat Sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca putusan dalam perkara yang bersangkutan ;Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkarayang dimohon banding;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yangdijatunkan oleh Pengadilan
    Oleh karena itu pada Penetapan tersebut tidak melekat NebisIn Idem;Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama belum memeriksapokok perkara secara tuntas dan menyeluruh dan langsung menjatuhkanputusan WNegatif, hukum acara tidak membenarkan Majlis Hakim tingkatbanding memeriksa pokok perkara yang belum diputus oleh Majelis HakimTingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding harusmemerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa danmemutus pokok perkaranya secara tuntas, hal
    Menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa danmemutus perkara Nomor 0263/Pdt.G/2015/PAPlg tanggal 23 Maret 2015M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H;2. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk memeriksa danmemutus pokok perkara tersebut diatas;3.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-12-2015 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 699/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 25 Mei 2016 — - JOLY SULAIMAN SITANGGANG, ST (PENGGUGAT) - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT I) - PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KEHUTANAN (TERGUGAT II) - PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PANGURURAN (TERGUGAT III)
25 — 7
  • - Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) ;- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bdg
Tanggal 14 Oktober 2021 — PT. Setiabudi Jaya Sakti lawan Henry Husada DKK
90 — 15
  • I A Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor. 131/Pdt.G/2021/PN.Bdg;
  • Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.610.000,- (Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata Tanah
Putus : 22-10-2012 — Upload : 13-12-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 43 /Pdt./2012/PT.TK.
Tanggal 22 Oktober 2012 — DIANSYAH, Ny. MASNAH, Ny. PERILIA, ZULKIPLI, MUHAMMAD NASIR MURSIDI, dan HADIJAH, MELAWAN KEPALA DESA SUKAJAYA LEMPASING, Sdr.Haruna Jaya, DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN.
59 — 26
  • Menyatakan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;---------------------------3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kalianda, membuka kembali untuk memeriksa dan mengadili perkara No :15/Pdt.G/2011/PN.KLD dalam perkara antara : ----------------------------------------------------------------------- DIANSYAH, dkk.
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAe Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: 1. DIANSYAH, pekerjaan buruh, alamat: Jl. Dr. Setia Budi, Gg.Purba,RT.01, Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan TelukbetungBarat, Kota Bandar Lampung; 2. Ny. MASNAH, pekerjaan lbu Rumah Tangga, alamat: JI. Dr.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2016 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 19-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 20 Juni 2012 — - DIMPOS TP PAHPAHAN, ST (PENGGUGAT) - ERNY NASRANI BR SIAHAAN (TERGUGAT I) - WALIKOTA MEDAN Cq. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, (TERGUGAT II)
35 — 21
  • - Menyatakan Eksepsi dari Tergugat- I tidak dapat diterima;- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwewenang, memeriksa dan mengadili perkara No. 118/Pdt.G/2012/PN.Mdn
    PUTUSAN SELANo.118/Pdt.G/2012/PNMdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah inidalam perkara antara:DIMPOS TP PAHPAHAN, ST,beralamat di Jl. Menteng Raya Ujung No. 69A, Kel.Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, KotamadyaMedan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1.HILMAR ROBINSON SILALAHI, SH, 2. JOHANSENSIMANIHURUK, SH, 3.
    hukum dan peraturan PerundangUndangan khususnya Perda KotaMedan No. 22 Tahun 2002 tentang Ristribusi izin Gangguan, karena Penggugatsebagai jiran tetangga tidak pernah memberikan izin berupa surat pernyataantentang tidak keberatan Penggugat sebagai persyaratan diterbitkannya izingangguan atas usaha cq Bengkel Era Baru Servis;10.Bahwa, dikarenakan perbuatan Tergugat dan Tergugat Il adalah telah demikian11merugikan kepentingan hukum Penggugat maka berdasarkan hukum agar YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa
    (lima ratus juta rupiah);13.Bahwa, karena perbuatan Tergugat Il juga sebagai perbuatan melawan hukum,maka berdasarkan atas hukum agar surat izin gangguan yang diterbitkan olehTergugat Il sepanjang Bengkel Era Baru Servis dinyatakan tidak berkekuatanhukum;14.Bahwa, untuk menjamin gugatan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya dan tidak hampai/illisonir, maka dimohon kepada Ketua PengadilanNegeri Medan Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiliPerkara ini untuk meletakan sita
    , mengadili dan memutus perkaraperdata ini, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraPutusan Sela No. 118/Pdt.G/2012/PN.Madn, hal. 9 dari 16perdata ini kiranya sependapat dengan kami dan akhirnya memutus perkara inidengan amar putusan sebagai berikut:1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaraad);2.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwewenang, memeriksa dan mengadiliperkara No. 118/Pdt.G/2012/PN.Mdn;3. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan No. 118/Pdt.G/2012/PN.Mdn dapatdilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara;4. Menyatakan ongkos perkara ini ditetapbkan pada putusan akhir, dalam pokokperkara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Medan pada hari : SENIN, tanggal 18 JUNI 2012, oleh Kami LEBANUSSINURAT SH.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 31-01-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 26/Pid/2013/PT SMG
Tanggal 6 Maret 2013 — SUPRIYATI ALIAS UPIK Binti JAMIN
29 — 25
  • Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid untuk membuka kembali persidangan, memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 319/Pid.B/2012/PN.Mkd. atas nama SUPRIYATI Alias UPIK Binti JAMIN
    UNTUK DINASPUTUSANNomor 26/Pid/2013/PT.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwaNama Lengkap : SUPRIYATI ALIAS UPIK Binti JAMIN ; Tempat lahir : Purwotrejo ; Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 25 Nopember 1975 ; Jenis kelamin =: Perempuan ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Polindes di Dusun kalisat
    MENGADILI SENDIRI : Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid untukmembuka kembali persidangan, memeriksa dan mengadili PerkaraNomor 319/Pid.B/2012/PN.Mkd. atas nama SUPRIYATI Alias UPIKBinti JAMIN ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Hal 6 dari 7 hal Put No.26/Pid/2013/PT.SmgDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hariRABU, tanggal 06 Maret 2013, oleh kami HJ. SRI MARTININGSIH,SH.
    FATHURRAHMAN, SH. masingmasing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku HakimAnggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSemarang tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 26/Pen.Pid/2013/PT.Smg.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding danputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehKetua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut sertadihadiri PURWO HADIJATI, SH.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 07-01-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Kis
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
191 — 130

  • DALAM EKSEPSI

    1. Menyatakan Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa gugatan pembatalan hibah dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memerintahkan turut Tergugat III untuk membatalkan sertifikat nomor : 299 tahun 2012;
    2. Menerima eksepsi plurium litis consortium yang diajukan oleh Tergugat;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Menyatakan gugatan para Penggugat Nomor: 94/Pdt.G/2019/PA.Kis. tidak dapat diterima (
      Tentang Pengadilan Agama Kisaran Tidak Berwenang Memeriksa danMengadili Perkara a quo (Eksepsi Konpetensi Absolut);1. Bahwa pada bagian posita diktum angka 21 (dua puluh satu) suratgugatannya, Penggugat telah mendalilkan agar Turut Tergugat Illdiperintahkan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 299tahun 2012 atas nama ISTRI TERGUGAT;2.
      Bahwa oleh karena adanya sengketa tata usaha negara dalamperkara a quo yaitu berupa permintaan pembatalan Sertifikat HakMilik Nomor: 299 tahun 2012 atas nama ISTRI TERGUGAT, makadengan demikian sesuai dengan UU PTUN, lembaga peradilan yangberwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;7.
      Bahwa pemahaman hukum Tergugat tersebut diatas yang menyatakan jika Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, adalah merupakan pemahaman hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum terutama di dalam memahami substansi gugatan Penggugat tersebut;4.
      perkaraini menolak semua eksepsi Tergugat tersebut karena tidak jelas secara formil apa yang di pinta/di mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk di kabulkan;TENTANG POKOK PERKARA1.
      Menyatakan Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa gugatanpembatalan hibah dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memerintahkan turut Tergugat III untuk membatalkan sertifikat nomor : 299 tahun 2012;2. Menerima eksepsi plurium litis consortium yang diajukan oleh Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan para Penggugat Nomor: 94/Pdt.G/2019/PA.Kis. tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);2.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 19-07-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 39/PDT/2017/PT TJK
Tanggal 19 Juli 2017 — SITI ASIAH, S.H., M.H dkk >< Drs. HERLANDANI
90 — 69
  • MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Penggugat I, II, III dan IV tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor:6/Pdt.G/2016/ PN.Met. tanggal 23 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor:6/Pdt.G/2016/PN.Met. tersebut;- Memerintahkan Pengadilan Negeri Metro untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor:6/Pdt.G/2016/PN.Met.;- Menghukum kepada
    SALINAN:PUTUS ANNomor 39/PDT/2017/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:1. SITI ASIAH, S.H., M.H., pekerjaan pensiunan PNS Dosen, beralamat diJl. Hos Cokro Aminoto No. 74 Lk.02 Rt/Rw : 003/ EnggalKecamatan Enggal Kota Bandar Lampung; 2. DYAH WIDYANI, pekerjaan PNS, beralamat di Jl.
    Dengan demikian, sudah sepatutnyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Metro yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan Para Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad); Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 39/PDT/2017/PT TJK11.12.13.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 834KUHPerdata menjadi dasar hukum bagi Para Penggugat untuk memintakembali tanah warisan sebagaimana posita 1 tersebut di atas.
    Bahwa Judex factie telah keliru dalam putusannya dengan menyatakanJudex Factie tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara yang diajukan oleh Para Pembanding dikarenakan subyek dalamperkara ini adalah beragama Islam;Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding/Tergugat Il s.d.
    Kantor Pertanahan Kota Metro;Menimbang, bahwa pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam dibidang:PerkawinanWarisWasiatHibahWakafZakatoa 9 fF 2.g. Infakh. Shodaqoh dani.
    dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Metro berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Pengadilan Negeri Metrotersebut harus diperintahkan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; Halaman 17 dari 19 hal.
Pengadilan PN MEDAN
Register : 20-09-2016 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 1 September 2014 —
35 — 19
  • .- Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
    PUTUSANNo.68/Pdt.G/2014/PN MdnDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sbb dalamperkara antara :DEKARMAN SINAGA, Lelaki berumur 45 tahun, Agama Kristen,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswastabertempat tinggal di Dusun IV, Kelurahan Martebing,Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten SerdangBedagai, Propinsi Sumatera utara, berdasarkan Suratkuasa Khusus tanggal 17
    KESIMPULAN DAN PERMOHONANBahwa berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, maka wajar jikakiranya dimohonkan kepada KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN Ca.MAJELIS HAKIM yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yangberpekara agar dihadapkan ke depan persidangan untuk pada hari yang telahditetapbkan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan berkenaan mengadiliperkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Dengan demikian sudah sepantasnya terhadapuraian Replik Penggugat khususnya uraian terhadap tanggapannya /penyangkalannya atas eksepsi kompetensi' relatief Tergugat harusdikesampingkan untuk ditolak, dan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat sekarang ini ( cqperkara No 68/ Pdt G/ 2014/ PN Mdn.)
    Bahwa dalam uraian jawaban Tergugat Il tentangEksepsi Absolute tidak ada uraian antara lain, bahwa Tergugat Il mendalilkankalau Pengadilan Negeri Medan tidak dalam posisi untuk memeriksa danmengadili perkara ini ; namun yang menjadi pertanyaan bagi majelis hakim laluPeradilan manakah yang menurut pendapat Tergugat Il yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ?, sebab tidak ada uraian / redaksi dalamjawaban Tergugat Il, mengenai hal tersebut.
    Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pengadilan Negeri Medan TidakBerwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kiniteranggarkan sebesar Rp.976.000,( sembilan ratus tujun puluh enam riburiupiah).Halaman 16Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2014/PN.Mdn.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakimPengadilan Negeri Medan, pada hari : Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, oleh:INDRA CAHYA.
Pengadilan PA BANJARNEGARA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-09-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 22-12-2014
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 1939/Pdt.G/2014/PA.Ba.
Tanggal 4 Nopember 2014 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
  • Menyatakan , bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.3. Membebaskan biaya untuk perkara ini.
    sebagai berikut dalamperkara permohonan izin ikrar talak antara;Nama Pemohon, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, pendidikan SMP,bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara selanjutnyadisebut sebagai "Pemohon";MelawanNama Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,pendidikan SMP, bertempat tinggal Kotamadya BandarLampung, Provinsi Lampung , selanjutnya disebut sebagai"Termohon";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa
    Pasal 116 huruff Kompilasi Hukum Islam (KHD;Berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua PengadilanAgama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untukmenerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan izin kepada Pemohon, Nama Pemohon untuk menjatuhkan talaksatu terhadap Termohon, Nama Termohon di hadapan persidangan PengadilanAgama Banjarnegara;3.
    pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 dan pasal 129 KHI, Termohonberpendapat bahwa gugatan Pemohon yang disampaikan adalah diluarkewenangan Pengadilan Agama Banjarnegara;2 Disamping itu Termohon juga menyampaikan bantahan mengenai pokokperkara dan juga mengajukan gugatan rekonpensi yang untuk selengkapnyatelah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap selengkapnya telahdimuat dalam putusan ini;Bahwa oleh karena ada eksepsie mengenai kewenangan mengadili, maka Majlisberpendapat terlebih dahulu harus memeriksa
    di di Bandarlampung;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan sidang, bahwabenar realitas seharihari rumah tangga Pemohon dan Termohon berdomisili danberusaha mencari nafkah di Jakarta, namun setelah rumah tangga terjadi perselisihanPemohon pulang ke Banjarnegara, sementara Termohon dengan sepengetahuanPemohon pulang ke Bandarlampung;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, maka Majlisberpendapat, Pengadilan Agama Banjarnegara harus menyatakan tidak berwenanguntuk memeriksa