Kabupaten Bengkalis, menyampaikan permintaan tambahanalokasi dana hibah melalui Saksi JAMAL ABDILLAH setidaktidaknyaRp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dengan perhitungansetiap anggota Dewan mendapatkan masingmasing Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah), tetapi Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris DaerahBengkalis dan juga selaku Ketua Tim TAPD pada awalnya tidak menyetujuikeinginan dari Para Anggota Banggar tersebut untuk menambah daftarnamanama penerima Hibah diluar Dana Hibah yang

sudah diusulkan olehPemerintah Daerah didalam KUAPPAS karena hal tersebut bertentangandengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/4127/SJ tanggal 26Oktober 2011 diatas, namun karena keterbatasan waktu dan JAMALABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tidak maumengesahkan Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis bila permintaanpenambahan alokasi dana hibah yang diminta Banggar DPRD KabupatenBengkalis tidak diakomodir;Bahwa selanjutnya Tim TAPD Kabupaten Bengkalis bersedia mengikutipermintaan

sidang yang dipimpin saksi JAMALABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpinSekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah)Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, Banggar DPRDmenyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyakHal. 7 dari 103 hal.

Usulan tertulis evaluasi dan rekomendasi kepala SKPD sertapertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilengkapisebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atasRancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012.

sidang yang dipimpin saksi JAMALABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpinSekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah)Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, Banggar DPRDmenyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyakHal. 21 dari 103 hal.

Kapuas dengan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kapuas dilaksanakan dan berjalan lancar,kemudian dilanjutkan pembahasan oleh TIM Asistensi yanganggotanya dari Badan Anggaran dan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kapuas sesuai jadwal tanggal 20Nopember 2014 sampai tanggal 21 Nopember 2014 dengan agenda/kegiatan Rapat Asistensi Sinkronisasi Raperda APBD TA 2015.Setelah itu tanggal 24 Nopember 2014 jam 13.00 Wib DPRDmelaksanakan Rapat Paripurna dengan membahas Laporan TimAsistensi

Kapuas denganTIM TAPD Kab. Kapuas yang dibahas justru lebih ditonjolkankepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah bukan substansikeseluruhan atas programprogram yang terdapat dalam RaperdaAPBD Kab. Kapuas TA 2015, dalam rapat tersebut juga bukanmerupakan Rapat Khusus oleh Badan Anggaran sesuai dengan tugastugasnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi/perubahan atas RAPBD yang diajukan oleh TAPD kepada DPRDKab.

Kapuasdengan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab.

;TAPD berada di Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekda, Bapedda, BanggarKeuangan;Saksi menjelaskan bahwa di APBD induk sudah ada POKIR;Saksi menjelaskan lupa dimana dasar hukumnya dana POKIR tetapi ada dasarhukumnya;Dinas Keminfo Provinsi Sultra pernah mengajukan perubahan anggaran di APBDperubahan anggaran, dimana untuk pengusulan programprogram kegiatan itu jugadiusulkan di TAPD juga;Saksi menjelaskan dalam pembahasan APBD Perubahan anggaran, yang hadirhanya TAPD dan banggar;Pada saat Tim TAPD

Sultra adalah membahas APBDPbersamasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov. SultraTahun 2019;Bahwa saksi melakukan pembicaraan dengan Sdr. SYAIFULLAH (PIt.

Sultra yang kemudian di bawa ke BPKAD untuk diasistensi oleh tim TAPD Prov.

mengikuti rapat bersama dengan TAPD Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal20 Juli 2019 tersebut, kKemudian terdakwa selaku Plt.

) Provinsi Sulawesi Tenggara dan selanjutnya TAPD akanmengasistensi RKA yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan, TAPD berwenangmencoret dan menolak RKA yang diajukan oleh OPD, hal tersebut dilakukan denganmenyesuaikan kemampuan keuangan yang tersedia dalam daerah itu sendiri in casuProvinsi Sulawesi Tenggara, mekanisme penganggaran baik dalam APBD Induk maupundalam APBD Perubahan adalah sama;Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme pengusulan anggaran harus melaluiassistensi TAPD yang terdiri dari

Seruyan bersamasama dengan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kab.

Seruyan melalui saksi MUHAMAD YAMIN dansaksi MUHAMAD YUSUF agar dalam pembahasan RAPBD Kab.Seruyan TA 2014 antara Pimpinan maupun Anggota DPRD Kab.Seruyan bersamasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dapat berjalan lancar tanpa kendala sebagaimana yangdiajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Seruyan yangdipimpin oleh terdakwa Ir. SYAMSURIJAL, M.Si Bin AHMADABDULLAH yang kemudian ditetapbkan menjadi Peraturan DaerahAPBD Kab. Seruyan TA 2014.Perbuatan terdakwa Ir.

Dansaksi lupa, apakah saksi pernah menanyakan balasan surat itukepada TAPD;Bahwa saksi tidak ada menanyakan atau berkoordinasi kepadaDPRD tentang basalan surat saksi tersebut, tapi yang seringberkoordinasi dengan DPRD adalah terdakwa karena beliau selakuketua TAPD;Bahwa terdakwa memang ada melaporkan ke saksi secara lisantentang molornya pembahasan dimaksud dan jalan pembahasandimaksud yakni berjalan lancar.

Sekretaris Daerah KabupatenKapuas (selanjutnya disingkat Plt.Sekda) sekaligus selaku KoordinatorTim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (selanjutnyadisebut sebagai TAPD) dengan tugas mengkoordinir penyusunananggaran SKPD;2.

GidionDodop, MM;Terhadap Surat DPRD Kabupaten Jayapura ini ditanggapi oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dengan mengajukan Surat nomor: 903/1307/Set tanggal22 Nopember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun2011 sebesar Rp.1.000.000.000, sesuai kemampuan keuangan daerah yangditandatangani oleh terdakwa Drs.

Gidion Dodop,MM selaku Wakil Ketua Il DPRDKabupaten Jayapura menandatangani dan mengajukan surat kepada PemerintahDaerah Kabupaten Jayapura nomor: 913/242 tanggal 28 Nopember 2011, PerihalPenolakan tambahan dana oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesarRp.1.000.000.000,.

SusTPK/2016/PT JAPAnggaran tahun 2011 terdakwa telah menjabat sebagai Sekda KabupatenJayapura, dan pada saat pembahasan APBD Induk tahun 2011 terdakwa menjabatsebagai Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura maka dalam Struktur Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) terdakwa sebagai Wakil Ketua TAPD, sedangkanpada Perubahan Anggaran tahun 2011 terdakwa telah menjabat sebagai SekdaKabupaten Jayapura maka secara langsung terdakwa menjabat sebagai Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD);4.

Jawaban atas pertanyaan Badan Anggaran itu, disampaikanoleh TAPD bahwa karena merelokasi PKL di MA. Salmun yangsudah dieksekusi atau ditertibkan. Kemudian TAPD mengusulkanpembebasan lahan untuk PKL senilai Rp.70.000.000.000, (tujuhpuluh milyar rupiah) dan untuk pembebasan Eks Gedung MuriaPresiden tetap dihapus.

Pada tanggal 29 September 2014 finalisasi pembahasan antaraBanggar dan TAPD Kota Bogor di gedung DPRD.

Akhirnya TAPD mengusulkanPengadaan Lahan Jambu Dua untuk mencapai halhal tersebut diatas, kemudian RAPBDP setelah disepakati oleh TAPD;Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan anggarandengan TAPD di Hotel Park, Jakarta dilakukan pembahasantentang APBD Perubahan, awalnya sebenarnya tidak adapembahasan tentang Jambu Dua, namun oleh Sekretaris Daerahselaku Ketua TAPD mengusulkan/memunculkan kembali untukJambu Dua anggarannya sebesar Rp.55.000.000.000 (lima puluhlima milyar), Selanjutnya terhadap

Bdg.13.Dalam Rapat Kerja Pembahasan RAPBDP 2014 antara BadanAnggaran DPRD dan TAPD, Sekretaris Daerah Kota Bogor sebagaiKetua TAPD menyampaikan kembali usulan Walikota bahwapengadaan lahan Pasar jambu Dua perlu dianggarkan dalamperubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014.

sidang yang dipimpin saksi JAMAL ABDILLAH selaku ketuaBanggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin Sekda Asmaran Hasan, saatpembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) Rancangan Perda tentang PerubahanAPBD Kab.

Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab. Bengkalis,Banggar DPRD menyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murnibanyak tidak dicairkan adapun komplain yang disampaikan adalah Kenapa danahibah pada APBD murni banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudahmelengkapi dokumen, ada masyarakat kami datang dari jauhjauh ke bengkalisternyata tidak bisa mencairkan.

.12e TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangandaerah.Pasal 9e Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantumanalokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.e Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011perihal proses penganggaran pemberian Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2012dan ditujukan kepada Gubernur

saksi ASTANIselaku Sekretaris Dinas DKPP Kota Balikpapan berdasarkan Nota Kesepakatanantara DPRD dan Walikota / Kepala Daerah Kota Balikpapan yang senyatanyatidak mengacu pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PrioritasPlafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelumnya berupa kegiatanHalaman 3 dari 66 Putusan Nomor 15/PIDTPK/2021/PT SMRpembangunan Pool kendaraan dan lahan Depo Sampah 7 lokasi sebesarRp.11.408.972.735,71, hal tersebut telah dibahas sebelumnya antara TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

menyiapkan rancangan surat edarankepala daerah tentang pedoman penyusunan RKASKPDsebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKASKPDPasal 100(1) RKASKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikankepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menelaah:a. kesesuaian RKASKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan majupada RKASKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu,dan dokumen perencanaan lainnyab. kesesuaian rencana anggaran dengan standar

RIZALEFFENDI, SE Bin SUHAIMI, selaku Walikota Balikpapan, pereode2011 sampai dengan 2016 menyatakan bahwa Anggaran pengadaantanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar Ta.2014 dan Ta. 2015berproses sesuai mekanisme diusulkan oleh OPD DKPP KotaBalikpapan, dibahas dalam Forum OPD Musrenbang menghasilkanRKPD, RKPD yang ditetapbkan menjadi rancangan KUAPPAS,selanjutkan KUAPPAS dibahas oleh DPRD bersama TAPD dan OPDmenghasilkan kesepakatan KUAPPAS, yang selanjutnya menjadirancangan PERDA APBD.

HARYANTO, SE,M.Si, Ak., CA., didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkanbahwa RKA SKPD dibuat berdasarkan Kesepakatan dari KUA PPAS yang sudah dibahas di Banggar dan bukan berdasarkan dari Renja yang dibuat oleh Kepala DKPP maupun dari Rancangan KUA PPAS dari TAPD Kota Balikpapan.

Bengkalis yang dipimpin oleh Jamal Abdillah selaku KetuaDPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil Ketua DPRD danselaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpin oleh AsmaranHasan (almarhum) selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua TAPD, JondiIndra Bustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD, Tuah HasrunSaily Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II TAPD dan dihadirimasingmasing Kepala SKPD atau yang mewakili, pembahasan saat itumenyangkut tentang isuisu daftar inventarisasi

Bengkalis yang dipimpin oleh Jamal Abdillah selaku KetuaDPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil Ketua DPRD danselaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpin oleh AsmaranHasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua TAPD, Jondi IndraBustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD, Tuah Hasrun SailyAsisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua I TAPD dan dihadiri masingHal. 25 dari 406 hal. Put.

dari JAMALABDILLAH untuk menambah dana Hibah diluar Dana Hibah yangsudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalam KUAPPAS karenahal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011;Bahwa benar Tim TAPD diantaranya yaitu saksi Tuah dan Azrafianymelaporkan kepada ketua TAPD yaitu Drs.

ASMARAN HASAN (Alm) selaku Ketua TAPD mengatakan kamibisa memahami dan akan kami coba membantu;Bahwa benar Drs. H.

binAbu Zakir kepada Ketua TAPD Drs.

sebagai Sekretaris DPRD kabupaten Jayapura;4) Keputusan Bupati Jayapura No.821.2-16, tanggal 31 Oktober 2011 tentangpengangkatan Tet Yones Mokay, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura;5) Peraturan Bupati Jayapura, Nomor: 5 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011, tentang Ketentuan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2011;6) Peraturan Bupati Jayapura, Nomor: 215 Tahun 2011 tanggal 06 Juli 2010, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Bukti Surat nomor: 913/242, tanggal 28 Nopember 2011, Perihal Penolak tambahan dana oleh TAPD Rp. 1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua II Drs. Gideon Dodop, MM;c. Bukti Surat nomor: 913/248, tanggal 02 Des 2011 perihal, Tambahan Dana Kegiatan DPRD tahun 2011 sebesar Rp. 5.172.200.000,- yang ditandata tangani oleh Sekwan DPRD Tet Yones Mokay, S.Sos;d.

Bukti Surat nomor : 903/1345/Set Tanggal 06 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 4.422.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, Edison Membuaic.

Bukti Surat nomor : 903/1377/Set Tanggal 12 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 5.068.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, Edison Membuai.23) Bukti Daftar Hadir Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/Badan Anggaran DPRD Pembahasan KUA PPA Perubahan Anggaran tahun 2011.24) Bukti Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2011.25) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan

Bukti Surat nomor : 903/1345/Set Tanggal 06 Desember 2011 Perihal,kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.4.422.200.000, yang ditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, EdisonMembuaic.

Bukti Surat nomor : 903/1377/Set Tanggal 12 Desember 2011 Perihal,kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.5.068.200.000, yang ditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, EdisonMembuai.Bukti Daftar Hadir Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/Badan AnggaranDPRD Pembahasan KUA PPA Perubahan Anggaran tahun 2011.Bukti Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(KUPAPBD) Tahun Anggaran 2011.Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah (KUPAPBD

) terdakwa sebagai Wakil Ketua TAPD, sedangkanpada Perubahan Anggaran tahun 2011 terdakwa telah menjabat sebagai SekdaKabupaten Jayapura maka secara langsung terdakwa menjabat sebagai Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD);4.

TIM TAPD, Sekda Kab. Seluma selaku Ketua TAPDSdr. IRIHADI, S. Sos, Asisten selaku Wakil Ketua TAPD Sdr. MIRINHalaman 58 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIAJIB, Kepala Bappeda selaku Anggota TAPD, Sdr. Drs. YULIANSUHERMAN, Kepala BPKD selaku Anggota TAPD Sdr.

Setelan mendapat persetujuan dariKomisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun dan diserahkan keBanggar guna di Paripurnakan. Hasil dari Paripurna DPRD KabupatenSeluma kemudian diserahkan kepada TAPD untuk disampaikan kepadaGubernur Bengkulu guna mendapatkan persetujuan.

Iserta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 kemudiandiusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).4.

Bahwa pengajuan anggaran tersebut dibahas di Bagian Anggaran DPRDnDcoKabupaten Seluma, kemudian anggaran disetujui oleh Dewan dandiserahkan ke TAPD untuk dibahas di Komisi 3, setelah mendapatpersetujuan dari Komisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun dandiserahkan ke Banggar guna di Paripurnakan selanjutnya hasil dariParipurna DPRD Kabupaten Seluma diserahkan kepada TAPD untukdisampaikan kepada Gubernur Bengkulu) guna mendapatkanpersetujuan..

Seluma selaku Ketua TAPD : IRIHADI, S. Sosb. Asisten selaku Wakil Ketua TAPD Sdr. MIRIN AJIB.c. Kepala Bappeda selaku Anggota TAPD : Drs. YULIANSUHERMANd. Kepala BPKD selaku Anggota TAPD :Sdr. DEDDIRAMDHANIBahwa setelah diusulkan dalam bentuk renja, dibahas dalam rapatkomisi, kKemudian di rapatkan lagi di Banggar, selanjutnya kembali kesekretariat dalam bentuk DPA.Bahwa yang menjabat selaku Sekretaris DPRD Kab.

/ DPPKAD/ I/ 2015, Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;

Jeneponto;Bahwa Saksi bersama TAPD pernah melakukanverifikasianggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKab.

untukVerifikasi; Bahwa saksi bersama TAPD Dinas Perhubungan dan InformatikaKab.

Jeneponto yaituAMIR SYARIFUDDIN, Y, SH; Bahwa bahwa setelah TAPD melakukan verifikasi selanjutnyaberkas dan dokumen RKA dibawa sendiri oleh pihak DinasPerhubungan dan Informatika Kab.

,M.Kn.Bahwa saksi selaku Ketua TAPD bertugas melakukan VerifikasiRKA dan DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kab. Jeneponto;Bahwa Saksi bersama TAPD pernah melakukanverifikasianggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKab.

Jeneponto yaituterdakwa AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH;Bahwa bahwa setelah TAPD melakukan verifikasi selanjutnyaberkas dan dokumen RKA dibawa sendiri oleh pihak DinasPerhubungan dan Informatika Kab.

Kapuas denganTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuasdilaksanakan dan berjalan lancar, kemudian dilanjutkanpembahasan oleh TIM Asistensi yang anggotanya dari BadanAnggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Kapuas sesuai jadwal tanggal 20 Nopember 2014sampai tanggal 21 Nopember 2014 dengan agenda/kegiatanRapat Asistensi Sinkronisasi Raperda APBD TA 2015.

SENIN 09.00 WibSelesai Rapat Gabungan MemRABU Ruang Rapat Gabungan Komisi Komisi DPRD Kab. baha17 S/D 19 Kapuas dengan TIM sNOPEMBER TAPD Kab.

Namun kewajiban(kewenangan) ini, tidak ada dilakukan oleh terdakwa melainkan cenderunguntuk menyetujui semua anggaran yang diajukan oleh TAPD Kabupaten Kapuassebagaimana yang terdapat dalam RAPBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran2015.

rapat pembahasan RAPBD TA. 2012 antara Tim BanggarDPRD Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh Jamal Abdillah selaku KetuaDPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil Ketua DPRD danselaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpin oleh AsmaranHasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua TAPD, Jondi IndraBustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD, Tuah Hasrun SailyAsisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua I TAPD dan dihadiri masingmasing Kepala SKPD atau yang mewakili

Dalam pembahasantersebut Tim Banggar dipimpin oleh Jamal Abdillan selaku Ketua Banggardan dihadiri oleh hampir semua anggota Banggar, sedangkan TAPD dihadirioleh Asmaran Hasan (alm) selaku Ketua TAPD, Tuah Hasrun Saily selakuAsisten Administrasi dan Umum, Jondi selaku Kepala Bappeda serta bagianHal. 7 dari 428 hal. Put.

Nomor 993 K/Pid.Sus/2017ayat (1) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerahmelalu' TAPD, TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan daerah dan Rekomendasi kepala SKPD danpertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat(4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancanganKUA dan PPAS, NAMUN KENYATAANNYA

Dalam melaksanakan tugasnya TAPD bertanggung jawab kepada BupatiBengkalis;Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Ir. H.

Jamal Abdillahselaku Ketua Banggar dan dihadiri oleh hampir semua anggotaBanggar, sedangkan TAPD dihadiri oleh Asmaran Hasan (alm) selakuKetua TAPD, Tuah Hasrun Saily selaku Asisten Administrasi danHal. 294 dari 428 hal.

;Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbanganterhadap rekomendasi belanja hibah sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan daerah;TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNCPBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah dan rekomendasi belanja;TAPD menyampaikan DNCPBH kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;Bupati Menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBH ;Persetujuan Bupati dituangkan dalam lembar persetujuan Bupati danmenjadi

Kepala SKPD menyusun rekomendasi dan menyampaikan kepadaBupati melalui TAPD ;7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbanganterhadap rekomendasi belanja hibah sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan daerah;8. TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNCPBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah dan rekomendasi belanja;9. TAPD menyampaikan DNCPBH kepada Bupati disertai denganpertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;10.

;Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbanganterhadap rekomendasi belanja hibah sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan daerah;TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNCPBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah dan rekomendasi belanja;TAPD menyampaikan DNCPBH kepada Bupati disertai denganpertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;Bupati Menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBH ;Persetujuan Bupati dituangkan dalam lembar persetujuan Bupati danmenjadi

Subang yangdiserahkan oleh saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan penuntutan secaraterpisah) dan saksi IRIANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melaluisaksi BUDIANSYAH bertentangan dengan, tugas dan fungsi TerdakwaENDANG JUHARYA yaitu selaku Pegawai Negeri Sipil, dan selaku AnggotaTim TAPD Penyaluran Hibah pada Tahun Anggaran 2014.

(Disitadari OMAN SUPRATMAN) ;1 (Satu) berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Subang Nomor :902/KEP.199DPPKAD/2014 tentang Pembentukan Tim TAPD Kab.Subang. tanggal 26 Juni 2014. (Disita dari saksi JJANG SUTRISNA) ;1 (satu) berkas Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati SubangNomor : 820/KEP.270 ABKD/2011 tanggal 23 Maret 2011. TentangPengangkatan sebagai Kabagsos Pemda Kab. Subang.

/ DPPKAD/ I/ 2015, Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;

Informatika Kab.Jeneponto;Bahwa Saksi bersama TAPD pernah melakukan verifikasi anggaranpada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.

untuk Verifikasi;Bahwa saksi bersama TAPD Dinas Perhubungan dan Informatika Kab.Jeneponto tidak pernah mengajukan perubahan DPA tahun anggaran2015 dan TAPD tidak pernah memverifikasi perubahan nomenklaturDPA kegiatan pembangunan terminal pasar Karisa yaitu perataan danpenimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan;Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Kepala Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kab.

Jeneponto yaitu terdakwa AMIRSYARIFUDDIN, Y, SH;Bahwa bahwa setelah TAPD melakukan verifikasi selanjutnya berkasdan dokumen RKA dibawa sendiri oleh pihak Dinas Perhubungan danInformatika Kab.

Nur Alam., M.Si dan Andri Yusuf, SH., M.Kn.Bahwa saksi selaku Ketua TAPD bertugas melakukan Verifikasi RKAdan DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Jeneponto;Bahwa Saksi bersama TAPD pernah melakukan verifikasi anggaranpada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.

dan saksi bersama anggota TAPD yang memverifikasi diDinas Perhubungan dan Informatika Kab.

Bukti surat No.913/242 tanggal 28 Nopember 2011 perihal penolak tambahan dana oleh TAPD Rp.1.000.000.000.- yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua II Drs.Gidion Dodop.MM ;

c. Bukti surat No. 913/248 tanggal 02 Desember 2011 perihal tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.5.172.200.000. yang ditandatangani oleh Sekwan DPRD Ted Yones Mokay. Ssos.

Bukti surat No.903/1345/Set tanggal 06 Desember 2011 perihal kesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 4.422.200.000.- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ;

c.

.- yang ditanda tangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ;

23.). Bukti daftar hadir Tim anggaran Pemda (TAPD) Badan anggaran DPRD Perubahan Tahun 2011 KUA PPA Perubahan anggaran;

24.). Bukti kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUP-APBD) TA 2011 ;

25).. Prioritas Plafon anggaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

GidionDodop, MM;Terhadap Surat DPRD Kabupaten Jayapura ini ditanggapi oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dengan mengajukan Surat nomor: 903/1307/Set tanggal22 Nopember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun2011 sebesar Rp.1.000.000.000, sesuai kemampuan keuangan daerah yangditandatangani oleh terdakwa Drs.

Gidion Dodop,MM selaku Wakil Ketua Il DPRDKabupaten Jayapura menandatangani dan mengajukan surat kepada PemerintahDaerah Kabupaten Jayapura nomor: 913/242 tanggal 28 Nopember 2011, PerihalPenolakan tambahan dana oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesarRp.1.000.000.000,.

SusTPK/2016/PT JAPAnggaran tahun 2011 terdakwa telah menjabat sebagai Sekda KabupatenJayapura, dan pada saat pembahasan APBD Induk tahun 2011 terdakwa menjabatsebagai Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura maka dalam Struktur Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) terdakwa sebagai Wakil Ketua TAPD, sedangkanpada Perubahan Anggaran tahun 2011 terdakwa telah menjabat sebagai SekdaKabupaten Jayapura maka secara langsung terdakwa menjabat sebagai Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD);4.

SYAMSURWAL, MM bin (Alm) MARJAD dan olehMajelis keterangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa :Terdakwa adalah sebagai Wakil Koordinator Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD), pada Pembahasan APBD Perubahan pada tanggal 10September 2008 malam Terdakwa hadir bersama Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) tersebut.Bahwa perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu hadirbersama Tim TAPD dalam pembahasan APBD Perubahan bukanlahmerupakan perbuatan Pidana karena Terdakwa tidak dapat

dimintapertanggung jawabannya karena Tim TAPD adalah merupakan suatuinstitusi, bukankah institusi tidak dapat diminta pertanggung jawabanpidana.b.

UMAR selakuKetua TAPD, Terdakwa selaku Wakil Ketua TAPD, saksi CANDRAPURNAMA, SH bin (Alm) ACHMAD DAUD, dan saksi Drs.SYAMSURUWAL, MM bin (alm) MARJAD selaku Sekretaris TAPD dimintauntuk tidak meninggalkan ruang rapat, sedangkan dari Sekretariat Dewandipersilakan untuk tidak meninggalkan ruangan. Bahwa pada pembahasan tanggal 10 September 2008 malam hadir dariTAPD saksi H. MAARUF KARI, Bc.AN, S.Pd bin H.

Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Koordinator TAPD tidak dapatdiminta pertanggung jawabannya secara pidana karena tugas dantanggung jawab TAPD adalah merupakan tanggung jawab institusidan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak dapat dicampuradukan antara tugas dan tanggung jawabnya dengan WakilKoordinator TAPD.Jadi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil KoordinatorTAPD haruslah dipisahkan antara tugas dan tanggung jawabnyadengan Pengguna Anggaran, kenyataan Judex Factie telahHal. 25 dari 35

No. 2272 K/Pid.Sus/2010menyamaratakan antara tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuWakil Koordinator TAPD dengan Pengguna Anggaran, hal inisangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku..

ASMARAN HASAN (Alm) selaku Sekertaris DaerahKabupaten Bengkalis tahun 2012 dan selaku Ketua TIM ANGGARANHalaman 2 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRPEMERINTAH DAERAH (TAPD) Tahun Anggaran 2012, AZRAFIANY AZISRAOF, SH selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenBengkalis tahun 2012 dan selaku Sekretaris TAPD Bengkalis TahunAnggaran 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada TahunAnggaran 2012, bertempat di Kantor Bupati Bengkalis dan Kantor DewanPerwakilan Rakyat

Bengkalis yang dipimpin oleh JAMAL ABDILLAH selakuKetua DPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil KetuaDPRD dan selaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yangHalaman 6 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRdipimpin oleh Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah danselaku Ketua TAPD, Jondi Indra Bustian Kepala Bappeda selaku WakilKetua TAPD, Tuah Hasrun Saily Asisten Administrasi Umum selakuWakil Ketua Il TAPD dan dihadiri masingmasing Kepala SKPD atauyang mewakili, pembahasan

melalui Nota Dinas Nomor 900/KEU/228tanggal 20 Juli 2011;Bahwa untuk melaksanakan pembahasan rancangan KUA, Terdakwaselaku Bupati Bengkalis membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kab.

Bengkalis yang dipimpin oleh JAMAL ABDILLAH selakuKetua DPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil KetuaDPRD dan selaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yangdipimpin oleh Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah danselaku Ketua TAPD, Jondi Indra Bustian Kepala Bappeda selaku WakilKetua TAPD, Tuah Hasrun Saily Asisten Administrasi Umum selakuWakil Ketua Il TAPD dan dihadiri masingmasing Kepala SKPD atauyang mewakili, pembahasan saat itu menyangkut tentang isuisu daftarinventarisas

Herliyan Saleh, M.Sc sebagai Bupati.Kemudian Pasal 9 menyatakan, Rekomendasi Kepala SKPD danPertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) danayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalamrancangan KUA dan PPAS. Faktanya tidak ada Rekomendasi dari SKPDdan Pertimbangan dari TAPD terhadap usulan hibah ketika pembahasanrancangan KUA dan PPAS;Halaman 294 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRMenimbang, bahwa Terdakwa Ir.

Menyatakan barang bukti berupa:1.Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan DaerahAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;4.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintan Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XIl/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD TahunAnggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XIl/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD TahunAnggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh.

harkatserta martabatnya;Memerintahkan Terpidana dibebaskan dari tahanan;Menetapkan barang bukti berupa:1)2)Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolan KeuanganDaerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008:Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD