Ditemukan 1098 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 — BUYUNG DARLIS vs. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, DK
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan UndangUndang Land Reform yaitu tentang luas maksimum untukmemperoleh Hak Milik Pertanian dalam satu wilayah kecamatantidak boleh lebih dari 2 ha (dua hektar) dan harus berdomisili sertamengolah secara terus menerus lahan yang dimilikinya, akantetapi Termohon Kasasi telah menerbitkan Sertipikat Hak Milikatas nama Termohon Kasasi II lebih dari 2 ha (dua hektar) sesuaidengan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi II yaitu sesuaidengan Putusan Pengadilan
Register : 06-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 3855/Pdt.G/2019/PA.Cms Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 2
19 — 2
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Register : 30-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Bjm Tanggal 6 September 2016 — Pembanding vs Terbanding
65 — 23
65 — 23
Jaffer Husssain Marriage Breakdow Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IU Law Journal, Vol. , No. 1, 1989,halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived of a happy marriedstate of life(Apabila tujuan perkawnan gagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalankeluar bagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang
Register : 12-11-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA Belopa Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Blp Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 42
108 — 42
Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;Hal.20 dari 25 Hal. Put.
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/P/FP/2017/PTUN-JKT Tanggal 14 Nopember 2017 — YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
182 — 92
182 — 92
Santer Sitorus dalam buku AnotasiUndangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,diterbitkan oleh Universitas Indonesia Center For Study of Governance andAdministrative Reform (UFKCSGAR) tahun 2017, Bab 5, Hal 233, alinea keduamenyatakan : Bahwa cakupan permohonan yang dimaksud dalam UndangundangAdministrasi Pemerintahan adalah Permohonan untuk menerbitkan keputusanyang sifatnya baru, dan bukan pembatalan keputusan yang sudah ada;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan sengketa
Register : 09-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 17/G/KI/2021/PTUN.SBY Tanggal 4 Mei 2021 — Pemohon:
MOH. SIDIQ
Termohon:
PEMERINTAH DESA POTERAN KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP
175 — 87
MOH. SIDIQ
Termohon:
PEMERINTAH DESA POTERAN KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP
175 — 87
Pemohon Keberatanjuga aktif di organisasi non pemerintah atau Non Government Organisation(NGO) yang konsen dalam gerakan antikorupsi di daerah sebagai bagian dariupaya mewujudkan kepemerintahan lokal yang baik (good lokal governance)dan tata pemerintahan (governance reform) yang akuntabel dan transparanserta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam bunyi Pasal 41 ayat (3) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah
Register : 13-01-2016 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA.Bjm Tanggal 27 Januari 2016 —
51 — 18
51 — 18
Jaffer Husssain Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 AndIn Islam: A Comparative View; ) Law Journal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation has not been allowedto the parties, this would has been a cruel limitation of the right of free choice andsociety would have been deprived of a happy marned state of life(Apabila tujuan perkawnan gagal dicapal, perceraian tidak dijadikan jalan keluarbagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang
Putus : 19-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa katakata"dianggap" dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform tahun 1984 sudah tidakbisa dipergunakan lagi;Bahwa semua hasil pemeriksaan harus didukung dengan bukti yang nyata(materiel) dan sesuai dengan UndangUndang Perpajakan yang berlaku, bukanberdasarkan taksiran, anggapan dll, dalam proses pemeriksaan (bukan pada pembahasanakhir) kami dengan jelas menyatakan kepada Tim Pemeriksa ketidaksetujuan Penggugattentang beberapa koreksi yang tidak sesuai dengan UndangUndang Perpajakan antaralain
Register : 09-10-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 37/Pdt.G/2014/PTA.BJM Tanggal 10 Nopember 2014 — Pembanding VS Terbanding
79 — 29
79 — 29
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989,halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy marriedstate of life ;9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.
Putus : 27-10-2015 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/PID.SUS-LH/2016 Tanggal 27 Oktober 2015 — Penuntut Umum
pada Cabang Kejaksaan Negeri Bungku di Kolonodale Hi. MANGKAU ; Hi. ABIDING ;
372 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
372 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Factidalam pertimbangannya him. 58 yang menyebutkan sebagai berikut:Pasal 8 ayat (2), menerangkan : Dalam hal bidang tanah yangdikuasai kurang dari 20 (dua puluh)hektar dapat diberikan hak atastanah dalam rangka reform agrariasesuai dengan ketentuanperundangundangan;Pasal 8 ayat (3), menerangkan : Dalam hal bidang tanah yangdikuasai tidak masuk dalam kriteriasebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dapat dikelolamelalui pola pe mberdayaanmasyarakat di dalam/ sekitarkawasan hutan;Pasal
Register : 15-08-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/P/FP/2017/PTUN-JKT Tanggal 18 September 2017 — INDRA BRAHMANTIO BASUKI, S.Sos ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
108 — 55
108 — 55
Menurut Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa: Pemohonmengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusanpenerimaan permohonan;Menimbang, bahwa dalam buku Anotasi UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* yang diterbitkan oleh UniversitasIndonesiaCenter for Study of Governance and Administrative Reform (UlCSGAR), tahun 2017, Bab 5, Hal 233, alinea kedua disebutkan:Menurut Dr.
Register : 16-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA.Cms Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 9
26 — 9
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Register : 15-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PA Pasangkayu Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Pky Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 6
33 — 6
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Putus : 11-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2249 K/PID.SUS/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — SURONO bin GIYO, Dkk.
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut ke pengadilan negeri.11.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3)KUHAP seharusnya tuntutan Jaksa / Penuntut Umum batal demi hukum,mengingat pada saat ditangkap Pemohon sedang memakai / menggunakansabusabu bersama Moch Basori, Trimo, Wulan Suci dan Pemohon, yanglebin tepat jika dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabusabu ;12.Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform
Putus : 19-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa katakata"dianggap" dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform tahun 1984 sudah tidakbisa dipergunakan lagi.
Putus : 15-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/Pid.Sus/2013 Tanggal 15 Januari 2014 — IR. YULIUS SANTOSA ; IR. IVAN SANTOSA, MSc
398 — 983 — Berkekuatan Hukum Tetap
398 — 983 — Berkekuatan Hukum Tetap
ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganpara Terdakwa;e Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksidalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;e Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai peneliti pada Indonesian CenterFor Enviromental Law (ICL) sejak tahun 1997 kemudian menjadipengajar hukum dan kebijakan lingkungan pada program S2 PSLInstitut Pertanian Bogor, sejak tahun 2001 menjadi Konsultan BidangPembaharuan Hukum dan Peradilan pada Partnership ForGovernance Reform
Register : 29-03-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 15-12-2019
Putusan PA SURAKARTA Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Ska Tanggal 24 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 18
16 — 18
MENDAPATKAN HAK ASUH ANAK & HARTABERSAMA : Solahuddin Pugung, penerbit Indonesia Legal CenterPublising (For Law and justice reform ) hal 39.Jadi tidak ada alasan pembenar bagi Penggugat untuk mengasuhanak, karena kurang dari segi mental, moral, ekonomi, lingkungantempat tinggal,pendidikan umum ataupun agama dan boros atau tidakbisa memenej keuangan. dan tidak benar Penggugat dihalanghalangijika mau ketemu anaknya.
Putus : 07-08-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1239 K/PID.SUS/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 —
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1239 K/PID.SUS/201711.12.13.dengan demikian Majelis Hakim kedua tingkat Peradilan tersebut di atasseharusnya menjatuhkan pidana terhadap PEMOHON dengan Pasal 127ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa jika PEMOHON mengutip Pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Director Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR),mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal baru, sebab sudah ada dalambeberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang menyoal praktek penggunaanPasal 111 ayat (1)
Putus : 09-08-2017 — Upload : 07-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1223 K/PID.SUS/2017 Tanggal 9 Agustus 2017 — PRIYANTO alias ANTO bin KUSEN
71 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut ada 4 (empat) orang teman Pemohon yaitu Yudi,Antok, Agus dan Totok, namun dibebaskan begitu saja, hal inibetertangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP :* Hakim tidak boleh menjatuhnkan pidana kepada seseorangkecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat buktiyang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yangbersalah melakukannya.16.Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi WEddyono Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform
Putus : 02-05-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — Danny Purwanto Bin Gunawan (Alm),T1,Moch Heru Bin Achmad Khusaeri(Alm)T2,Yonegha Eka Idhanta Bin Sukamto(T3)
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
EDDYONODirektur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) : Mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaputusan MAHKAMAH AGUNG R yang menyoal praktek penggunaan Pasal111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannyahanya dijenis Narkotika, Pasal 111 terhadap jenis tanaman dan Pasal 112terhadap Narkotika bukan