Ditemukan 8665 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penyelenggaraan
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
208 — 97
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
208 — 97
itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan denganjabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakHalaman 240 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atautidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara
Negara lainnya untukmengambil keputusan dan/atau. tindakan dalam penyelenggaraanpemerintahan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana elah diubah beberapa kali terakhir Undangundang Nomor 5Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameterpenyalahngunaan wewenang yang meliputi, 1). bertentangan dengan peraturanperundangundangan
Register : 16-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 134/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 11 Februari 2016 — Pidana Korupsi
- Drs. EDDY MACHMUDI EFFENDI,MA
116 — 47
116 — 47
Pengelola Anggaran di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012 pada tanggal 27 Desember2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat diKantor LPP TVRI Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8 Senayan, Jakarta, la Terdakwasebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ataumenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 21 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg Tanggal 20 Juli 2016 — IMAN NURZAMAN, ST bin H.MUHAMMAD HUSEIN
84 — 37
84 — 37
kegiatan/proyek pelaksanaan pengadaan barang/jasaPemerintahan ditinjau dari aspek pemerintahan yaitu Objek materia ilmupemerintahan itu adalah Negara, dan objek forma ilmu pemerintahan adalahkewenangan dan pelayanan (baik pelayanan public serta pelayanan civil).Kemudian Tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah melakukan kegiatanyang menggunakan kewenangan untuk melakukan pelayanan public danpelayanan civil dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat supayamenjadi bijak untuk itu maka para penyelenggara
negara pemerintahan harusarif didalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.Bahwa ldealnya secara implisit memperhatikan pasal 90 Perpres No. 54 tahun2010 jo Prepres No. 70 tahun 2012 panitia/pejabat penerima hasil pekerjaansebelum menandatangani berita acara penerima pekerjaan terlebih dahulumelakukan opname lapangan sehingga dapat mengetahui keadaan pekerjaansecara real.
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
1.TUMIN Anak dari SALIDUNG
2.SUNDAK Anak dari LAMBUT
81 — 20
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
1.TUMIN Anak dari SALIDUNG
2.SUNDAK Anak dari LAMBUT
81 — 20
Para Terdakwa selaku penyelenggara negara dilarang kerasmenerima uang sesuai dengan fakta integritas yang ditandatangani saat yangbersangkutan dilantik sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
Register : 13-02-2018 — Putus : 06-04-2018 — Upload : 23-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Tanggal 6 April 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
59 — 32
59 — 32
RUDOLFALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO selakuKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) PemdaKabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sekaligusPejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak lain seorang Pegawai Negeriatau penyelenggara Negara telan menerima hadiah atau janji, yang manahadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalam Jabatannya yaitu untuk pekerjaanPengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I
Register : 25-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn Tanggal 17 April 2014 —
91 — 26
91 — 26
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan,dan untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Register : 29-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi
- EDY NASUTION
390 — 172
390 — 172
dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.ATAU :Kedua :Bahwa Terdakwa EDY NASUTION selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara
Negara yaitu selaku Pegawai Negeri yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Kehakiman Riau Nomor W4.249Kp.04.02.84 tanggal 23Juni 1984 yang menerima tunjangan jabatan dan hakhak lainnya dariKeuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 TahunHalaman 142 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt.Pst2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk Tanggal 8 Desember 2015 — IRFAN SUSILO,SH. Bin Abdullah Azmy (alm);
124 — 127
124 — 127
ISHARYANTO,SH,M.Hum ;Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungankeluarga;Bahwa relevansinya Hukum Tata Negara dalam perkara tindak Pidana Korupsiyaitu salah satu obyek kajian Hukum Tata Negara adalah menyangkut jabatan,lingkungan jabatan, tata cara penggunaan jabatan, jabatan bias digantidengan instansi pemerintah, penyelenggara Negara yang diatur dalam hukumpublik;Bahwa subtansi Perpres Ni.54 Tahun 2010 tentang pengadaan baranbg danjasa ditinjau dari IImu Hukum Tata Negara
Register : 04-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb Tanggal 7 Maret 2016 —
106 — 59
106 — 59
Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negarayang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabatlain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku; Bahwa yang dimaksud dengan pegawai negerimeliputi: Pertama, Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalamundangundang kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974). Kedua, Pegawainegeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 92 KUHP.
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 21 Maret 2017 — Drs. Balthasar Manek, MM
48 — 29
48 — 29
Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebutdiikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwamelakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggaraNegaramaupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang
Putus : 29-08-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 —
180 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara teori hukumkeuangan publik, kepailitan hanya ditujukan pada perusahaan privat tersebut, danbukan pada negara sebagai organisasi kekuasaan penyelenggara negara ;15 Dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyataTerdakwa dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. DI danKomisaris Utama pada PT. HAM menandatangani SuratPerjanjian Investasi antara PT. HAM dengan PT. Elnusa Tbk No.0577/HAM/DIR/IX/09 tgl. 29 September 2009 menjadi dasar dana dana deposito PT.
Register : 27-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. POERWITONO POEDJA WAHJONO, MM
514 — 854
514 — 854
Unsur Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai Negeriyang menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau sementara waktu. .Menimbang , bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atau orang lain7selain pegawai Negeri dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini bersifat alternatif dalam arti apabila telah terpenuhi salah satu unsurapakah unsur pegawai negeri atau unsur penyelenggara Negara maka unsur initelah dapat
Putus : 10-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 — PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H
405 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
405 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari segi keadilan sebagaiPengacara yang bukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara,seharusnya hukuman terhadap saya setengahnya dari Tripeni IriantoPutro atau Syamsir Yusfan. Buktinya dalam kasus: Fuad Amin dihukum 6 (enam) tahun, pemberi gratifikasi BambangDjatmiko yang swasta dihukum 2 (dua) tahun; Abdul Rouf dituntut 4 (empat) tahun penjara untuk gratifikasi diatas Rp1 miliar; Dalam kasus Drs. H.
Register : 19-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33 / G / 2014 / PTUN.BJM Tanggal 1 Oktober 2015 — BADRIANI IMANSYAH GAZALI
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
ISAHRANSYAH
MENIK SETYA MURWANI
RABIATUL ADAWIYAH
AHMAD BAIHAKI
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
ROMAYANI
SYAHRUKHAN
105 — 42
105 — 42
Sertifikat Hak Milik Nomor 11716, Kelurahan Guntung Manggis, KecamatanLandasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terbit Tanggal24 Juni 2014, surat ukur : No. 5139/GM/2014 Tanggal 08 April 2014, luas343m2atas nama Arsimentina (Fasum)tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.Asas Tertib Penyelenggara Negara, dalam hal ini adalah tidak adanyaketertiban, keserasian dan keseimbangan dalam tindakan Tergugatmengeluarkan keputusan tersebut.19.Bahwa Pengajuan Gugatan AQuo (Perkara yang
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb Tanggal 10 Oktober 2016 — YUSUF RUMATORAS, S.E. bin RAKIBA ARE
223 — 139
223 — 139
PutusanMahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialahsiapa Saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka ataudidakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggaranegara mau pun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa
Register : 26-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 22/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : Soetikno Soedarjo
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
533 — 2445
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
533 — 2445
denganjumlah keseluruhan Rp5.859.794.797,00 (lima miliar delapan ratus limapuluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratussembilan puluh tujuh rupiah), USD884.200,00 (delapan ratus delapanpuluh empat ribu dua ratus dolar Amerika Serikat), EUR1.020.975,00 (satujuta dua puluh ribu) sembilan ratus tujunh puluh lima euro) danSGD1.189.208,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratusdelapan dolar Singapura) atau setidaktidaknya sejumlah itu, kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara yaitu kepada Emirsyah Satarselaku Direktur Utama PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia(Persero) Tbk.
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
113 — 33
113 — 33
Jadi yang dimaksuddengan setiap orang disini adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajibantanpa memperhatikan kualifikasi tertentu, apakah sebagai orang swasta ataupunPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, tanpa kecuali dan termasukkorporasi yang juga subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitudari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkanbahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
728 — 1746
728 — 1746
Jadi kerugian Negara bukan yang utama tapimemperkaya diri dan dilakukan secara melawan hukum, maka kalau sudahdilakukan berakibat kerugian Negara maka dia sebagai pelengkap.Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pasal 3 menurut ahli terkait denganwewenang public dan bukan disektor swasta sasaran ketentuan itu adalah pihakyang memiliki kewenangan public sehingga swasta tidak termasuk sebagai subyekdalam pengertian pasal 3 kecuali disini ada pelaku utamanya dari pegawai negeriatau penyelenggara Negara
Putus : 17-12-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 17 Desember 2014 — Drs. ENOS YANSEN AKASIAN
47 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kelurahan SiwalimaKecamatan PulauPulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau di Kantor DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Tual, tetapi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung R.I.Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Ambon berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, Terdakwa sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs.
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
633 — 438
633 — 438
(selanjutnya disebut Kodeco) terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur,dan pemberian uang kepada Terdakwa tersebut masih terus berlanjut hinggaTerdakwa menjabat selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, yang bertentangandengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa
Negara sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku BupatiBangkalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e danhuruf h, serta Pasal 28 huruf d dan huruf f UndangUndang RI Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Negara(LHKPN) Formulir Data Perubahan(B) atas nama Terdakwa selakuBupati per tanggal pelaporan 2 Mei2008, Terdakwa memiliki hartakekayaan yang terdiria.
Negara(LHKPN) Formulir Data (A) atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 27Agustus 2002, Terdakwa memiliki harta kekayaan sebesar Rp.1.730.189.747,00(satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuhratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiria.
Negara (LHKPN)Formulir Data Perubahan (B) atas nama Terdakwa selaku Bupati per tanggalpelaporan 2 Mei 2008, Terdakwa memiliki harta kekayaan yang terdiria.