Ditemukan 9451 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-08-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 485/Pdt.Bth/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
ENDANG SENDJAJA
Tergugat:
Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses
13188
  • bahwa semiotik tentang "asas itikad baik bersumber darisebuahkonsep filsafat yang bermakna keadilan dan kepatutan yangeksistensinya tidak pernah lekang oleh ruang dan waktu. la hidup di ruang yangtak terbatas (universe), karena itu penggunaan asas itikad baik sebagai pisaubedah dalam menafsirkan perjanjian tidak boleh menghasilkan penafsiran yangsempit, yang hanyaberdasarkan bunyi isi perjanjian an sich.Lebih dari itu, Hakim harus menafsirkan asas itikad baik jauhmelampaui isi bunyi perjanjian yang sarat
Register : 09-03-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN End
Tanggal 26 Maret 2018 — Pemohon:
YOHANES KANISIUS RATU SOGE
Termohon:
Kepala Kepala Kepolisian RI cq. Kepala Kepolisian Daerah NTT cq. Kepala Kepolisian Resor Ende
215201
  • Diduga langkah konsultasi terkait dengan pembuatan PERDA yangdilakukan oleh sejumlah oknum anggota DPRD sarat manipulasi, hal manadapat diketahui dari Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua DPRDKabupaten Ende dengan membebankan anggaran bukan pada pos anggaranHalaman 2 dari 42 hal. Put. Nomor 02/Pid. prap/2018/PN.
Register : 09-09-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 10-07-2014
Putusan PTUN KENDARI Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.KDI
Tanggal 6 Januari 2012 — PT. ARAHON INDAH (LENNY WINESYA) (P) Vs 1. KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BAU-BAU
19182
  • Mengingat Bupatiyang baru Herry Siloande menyadari bahwa SK yang dikeluarkanpejabat Bupati sebelumnya, yaitu SK No. 267/2007 dan No. 153/2008telah diterbitkan dengan sarat rekayasa dan melawan hukum, makapada tanggal 11 Januari 2011, Bupati Herry Siloande menerbitkan 3(TIGA) SURAT KEPUTUSAN yang membatalkan SK No. 267/2007dan No. 153/2008, dan 1 (SATU) SURAT KEPUTUSAN yangmemberikan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat, yaitu:3.7.1.Sel wes3.7.3.3.7.4.Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara
Register : 17-01-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 29-05-2018
Putusan PN KALABAHI Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Klb
Tanggal 17 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7824
  • Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat,karena gugatan Penggugat tidak benar dan sarat dengan kebohongan;3. Bahwa dalam jawaban ini Tergugat tidak menanggapi poin perpoindari gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat menjawabnya secara garisbesar sesuai dengan maksud dan dalil dalil gugatan Penggugat;4.
Register : 21-10-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 15 April 2014 — H. TEUKU IHSAN HINDA
9681
  • .160.000.000, karena bertahap, kedua sebesar Rp.240.000.000, dan saksidinformasikan oleh ketua kalau dana tersebut sudah bisa dicairkan, pertamadicaikmna sebesar Rp.100.000.000, dan di bank sudah ada pak Suparman, sesudahuang tersebut diambil, pak Sarifudin menyerahkan uang tersebut ke pak Suparmansebesar Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) dan yang Rp.20.000.000,(duapuluh juta rupiah) dibeliin material untuk pembangunan mesjid, dan saksi baruingat janganjangan uang tersebut dipotong karena ada sarat
    Pengeluaran di Dinas Pendapatan,Pengelola keuangandan Aset (DPPKA) ;Bahwa saksi menerangkan mengenai pengajuan dana hibah tersebut saksi tidaktahu apaapa, namun saksi hanya memproses mengenai pencairan dana hibahtersebut, setelah adanya surat permohonan pencairan bantuan dana hibah untukpembangunan mesjid Roudlotul Jannah yang ditujukan ke Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (PPKD), kemudian diteruskan kepada saksi selaku bendaharapengeluaran, kemudian setelah diverifikasi data dan telah memenuhi sarat
    wajibdilanjutkan dan apabila ada banding maka banding dilakukan bersamasamadengan banding pokok perkara;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang diputus oleh putusan sela tidak bisa direvisidan belum masuk kedalam pokok perkara;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sebagian besar pasal dalam tindak pidana korupsimenyangkut kerugian keuangan negara namun tidak semua misalkan pasalmengenai gratifikasi.Bahwa saksi menerangkan mengenai Tindak Pidana Korupsi, yang adapengkhususan tentang Hukum Acaranya Pasal 143 KUHAP sarat
Register : 30-05-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ELIANTO,SH
Terdakwa:
TRISON AJUSMEN,S.Pt
8226
  • Bahwa Saksi menerangkan saat penyidik memperlihatkan satu unitsenapan angin Merk SANAJI dan satu lembar Sarat Tanda KepemilikanSenapan Angin ( STKS ) atas nama ERMAN (Ketua Kelompok Tani BuruTupai Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto ) setelahsaksi teliti itu bukan senapan angin yang Diproduksi SANAJI dan satulembar Sarat Tanda Kepemilikan Senapan Angin ( STKS ) juga bukanditerbitkan oleh SANAJI karena saksi mengetahui dari perbedaan Fhisiksenapan dan surat antara lain:e Pada senapan
Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 145/PID.B/2013/PN.JKT.UT.
Tanggal 25 April 2013 — dr. EDHI SUJONO MULIADI.
6244
  • Gedong Panjang No.47Penjaringan Jakarta Utara ; Bahwa salah satu sarat untuk mengajukan IMB adalah adanyapernyataan tanah tidak sengketa; Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl.
Register : 29-08-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Tdn
Tanggal 26 Februari 2014 — ZULKIFLI Bin ABDUL RACHMAN lawan ANGKI LIONARDI Dkk
527
  • Dimana jual beli dilakukan dihadapanNotaris/PPAT Maman Suhirman Martamihardja,SH dengan akte jual beli No. 55/18/KEC.TP/1991 (Tergugat IL), dimana proses jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sahdan sarat hukum.Halaman 3 dari45 Ptsn No.27/Pdt.G/2013/PN.TDN.101112131415Bahwa mengingat luas tanah milik orang tua Penggugat luasnya 3750 m2 (tiga ributujuh ratus lima puluh meter persegi) sedangkan luas tanah yang tercantum dalamsertifikat Nomor 501/Paal Satu luasnya 14.935 m2 (empat belas ribu sembilan
Putus : 16-12-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351 K/PID/2014
Tanggal 16 Desember 2014 — REIN ERICH KASTERA Bin ELIAS
113130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2014/PT PLK, tanggal USeptember 2014 "BATAL DEMI HUKUM'" (van rechtsvege nietig, legallynull and void);Judex Facti melampaui batas Kewenangan mengadili dengan cara yaitu Judex Facti telah melampaui wewenangnya, dimana Judex Facti tidakmempertimbangkan dalam putusannya bahwa perbuatan yangdidakwakan kepada Pemohon Kasasi dalam dakwaan Jaksa/PenuntutUmum sangat sarat muatan sengketa hak/perdata (kepemilikan tanah)sehingga begitu bersemangat dan begitu yakin bahwa unsur "Yangseluruhnya atau sebagian
Register : 14-11-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2019
Tanggal 14 Januari 2020 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Hendra Nurdiawan
9937
  • Bahwa atas tindakan dari Terdakwa KelurahanSukahaji merasa di rugikan karena Kopstuk dan stempelKelurahannya telah digunakan oleh Terdakwa untukmengajukan sarat dalam pernikahan.Atas keterangan Saksi5 tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.SaksiVI :Nama lengkap : Togar Sihombing.Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD.Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 7 Mei 1964.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Khatolik.Tempat tinggal : KPAD Pindad Timur Jl.
Register : 25-02-2014 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 25/Pdt.P/2014/PN.Jr
Tanggal 3 Maret 2014 —
427
  • Dengandemikian, gugatanyang tidak disusun dengan cermat dan seolaholahbenar, makasudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;3 PARA PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK, hal ini jelas dan tegaskarena Gugatan a quo sarat dengan Rekayasa Fakta, hal tersebut dapatdijelaskan sebagai berikut :1Bahwa Tergugat I dan Tergugat H, nyata dan tegas secarahukum telah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan AktaJual Beli No.495/573/1995, tanggal 19 Juni 1995 antara BokSayati selaku penjual
Register : 03-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 239/Pid.B/2020/PN Bgr
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.DIAN ANJARI, SH, MH
2.AGUNG TRISA PUTRA F.B, S.H.
Terdakwa:
NANANG BUDI RIYANTO alias HARI PRASETYO
6411
  • ROESLAN SALEHbahwa : kesalahan memang susuatu yang penting dalam menentukan ukuranpidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu,manfaat juga merupakan sarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurutancaman maupun menurut ukuran dan anekah macam pelaksanaannya ( segilain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegasserta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untukpembalasan dandam atas perbuatan terdakwa
Putus : 23-10-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 PK/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — M. TAMBUNAN, Dkk VS BASRIZAL KOTO,Dkk
3314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zen(Termohon Peninjauan Kembali Il) dalam kapasitasnya pada saat itumenjabat sebagai Kepala Desa Simpang Baru banyak terdapatkejanggalankejanggalan dan sarat dengan rekayasa dimana seharusnyakejanggalankejanggalan tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menerima/mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Pemohon PeninjauanKembali) dan menyatakan Surat Keterangan Milik Tanah Nomor:41/SK/VI/1976, tertanggal 26 Mei 1976 dengan batasbatas sepadan
Putus : 31-05-2011 — Upload : 11-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2761 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — SUTRISNO, VS SUBAKTI,DKK
4831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabupaten Magelang berwenangmembuat Akta Otentik Akta Ikatan Jual Beli No.31 tanggal 13 Januari 2006(Bukti P3A) dan Akta Pemberian Kuasa Mutlak Untuk Menjual Akta No.32tanggal 13 Januari 2006 (Bukti P3 B) dengan Objek Ikatan Jual Beli dan ObjekPemberian Kuasa Mutlak Untuk Menjual Tanah terletak di Dusun Jambu DesaTempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Sertifikat Hak MilikAsli No.131/Desa Tempurejo atas mama Rubingah Isteri Anhari Gambar SituasiNo.5271/1968 tanggal 1691968 (Bukti P5) ;Sarat
Register : 16-10-2013 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 101/Pdt.G/2013/PN.PTK
Tanggal 15 Januari 2015 — MUJRI, M E L A W A N : 1. SUHIRNO FREDIKUS HERRY SOEPRIADI 2. SUWARNO 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak
10825
  • adalah FIKTIF belaka yang dapat digolongkan sebagai suatubentuk perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak boleh dijadikan dasarTURUT TERGUGAT untuk mengabulkan permohonan SUWARNO sebagaiTERGUGAT II.Bahwa dengan bermodalkan Surat Ganti Rugi yang Fiktif tersebut SUWARNO(TERGUGAT II) mengajukan permohonan untuk dapat diterbitkan sertifkat diatasHalaman 5 dari 50 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PN Ptk1011tanah garapan PENGGUGAT yang oleh pihak TURUT TERGUGAT melayanipermohonan dari TERGUGAT II yang sarat
Register : 29-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 31-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/G/2 013/PHI/PN. BDG
Tanggal 25 Maret 2014 — Ir. YOPPY SIMANJUNTAK, M.B.A.,M.I.S.; lawan; BALA KESELAMATAN INDONESIA (THE SALVATION ARMY),
10224
  • Singkatnya perbuatan pejabat yang tidak prosedural, yang sarat dengannepostisme adalah merupakan tanggungjawab hukum pribadi. Organisasi tidakbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang memangkujabatan tertentu apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur..
Putus : 20-01-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1706 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 20 Januari 2011 — SURATMAN
4121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian jelaslah bahwasurat ini dibuat ketika proses sidang sedang berjalan dan tidakdengan permintaan resmi sehingga dapat disebut sebagaisuatu bentuk intervensi dari pihakpihak luar yang mempunyaihubungan kerja dengan Terdakwa sehingga surat tersebutditengarai sarat conflict of interest, tetapi ternyata surat sepertiitu. diterima dan dijadikan dasar Majelis dalampertimbangannya.
Register : 09-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 141/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat I : LINTOR PANJAITAN
Pembanding/Tergugat II : RAPI NARDA
Terbanding/Penggugat : YUNITA ARIANI
Terbanding/Turut Tergugat I : Lurah Sri Meranti
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Rumbai
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Pekanbaru
3719
  • PARNINGOTAN HARAHAP yang diterbitkan oleh TurutTergugat Ill D.K/ Tergugat II D.R dimaksud sangat sarat dengankecacatan hukumnya seperti mana diuraikan pada dalildalil paraTergugat D.K/ para Penggugat D.R dan para Turut Tergugat D.K/para Turut Penggugat D.R tersebut diatas semisal tanah itu diperolehatas pembukaan hutan pada tahun 1976 oleh PARNINGOTANHARAHAP beserta orangtuanya akan tetapi pada Sertifikat Hak MilikNomor. 268/1988 hanya tertulis ain PARNINGOTAN HARAHAP tidakikut orang tuanya, apakah
Register : 16-03-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 121/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 12 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
4938
  • Bahwa pada Putusan No.2/Pdt/1993/G/PN.TTD pada keterangan saksi IlTergugat Il Kamsiah br.ButarButar memberikan keterangan pada alinea ke 3,4, 5 dan 6 sebagai berikut : Bahwa saksi pernah ke sawah tersebut dalamtahun 1983 atas suruhan BM.Panjaitan untuk bekerja membersihkan sawahHalaman 20 dari 43 HalamanPerkara Perdata Nomor 121/Pdt/2020/PT MDNitu dengan sarat selama dua tahun saksi boleh menanami padi tanpa sewadan saksi tidak mendapat upah kemudian setelah itu, saksi mengontraknyaselam 2 tahun
Upload : 19-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 434/PDT/2015/PT-MDN
RANYA BR. SITUMORANG ALS. MAK LUMANGO DKK. X AMINUDDIN SIHITE, DKK.
3850
  • dalam putusanperkara aquo disatu sisi para pembanding mengakui objek perkara telahberalih kepemilikan kepada pihak kedua artinya para pembanding tidakberhak atas objek perkara tetapi dilain sisi para pembanding mengklaimobjek perkara seolah milik para pembanding dengan cara mengusahaisecara fisik objek perkara dengan melawan hak kepemilikan paraterbading ;Bahwa adanya pertentangan antara fakta dilapangan dengan dalijawaban para pembanding telah mengindikasikan dailildalil parapembanding tersebut sarat