Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PN PALU Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-12-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal
Tanggal 3 Desember 2015 — AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. alias TINA alias HANA;
122 — 22
  • ALI YUNUS, bahwa benar saksilah yang membuat suratketerangan janda tersebut dikarenakan terdakwalah yangHalaman 47 dari 94Putusan Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal48memintanya sebagai sarat untuk diajukan kekantor Kelurahanguna pembuatan ijin usaha menurut terdakwa ;Bahwa saksi kenal dengan Alm. dr. ENGELBERT A. SALIMsebagai warga saksi dan saksi pun pertama kali melihat Alm. dr.ENGELBERT A.I SALIM ketika saksi di undang dalam rangkaacara tunangan Alm dr.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 6/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : CASIDY TJUANDA
Terbanding/Tergugat I : ELLYAWATI
Terbanding/Tergugat II : NANA LARASATTY
87 — 54
  • Isidan tandatangan di akul.Dan apabila sarat formil dan materil tersebut di atas terpenuhi makasebagaimana ketentuan dalam Pasal 1875 KUHPerdata dan Pasal 288Rbg maka:1. MNilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;2.
Pengadilan PA SURAKARTA Perdata Agama
Register : 08-05-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA SURAKARTA Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Ska
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 6
  • Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,merupakan salah satu sarat bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan cerai talak oleh karena hubungan perkawinan antaraPemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sudah tidakdapat dihindarkan lagi;14. Bahwa Pemohon melihat dengan suatu itikad baik dari sisiPemohon dan Termohon yang tentunya bila hal ini berlanjut terus justrumenjadi tidak baik dimata keluarga dan kerabat, oleh karenanya untukHal. 6 dari 68 Hal.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 193/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 16 Februari 2017 — P.T. BALI PECATU GRAHA sebagai : Pembanding MELAWAN 1.HARMAINI IDRIS HASIBUAN, SH.sebagai : Terbanding 2. PERSEROAN TERBATAS LUMINARY WIRA BHAKTI sebagai: Turut Terbanding I 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG sebagai : Turut Terbanding II
62 — 33
  • berkeyakinan bahwaPenggugat memiliki prestasi atas apa yang diperjanjikan dalam perkara inisemestinya dan menurut hukum pembuktian maka PENGGUGAT diwajibkanuntuk membuktikan secara kronologis perihal dalil bahwa untuk kepentinganTERGUGAT bahwa PENGGUGAT TERBANDING telah berprestasi telahmenjalankan pekerjaan tersebut, serta bentuk bentuk prestasinya.Bahwa di depan Persidangan pihak PENGGUGAT TERBANDING samasekali tidak pernah mengajukan bukti bukti dimaksud, dan apalagipermohonan tersebut adalah sarat
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Tanah
Register : 10-12-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 221/Pdt.G/2012/PN.Bwi
Tanggal 25 Juli 2013 — PENGGUGAT : H. ACHMAD AFFANDI TERGUGAT: KUSRIN ISMAIL U S M A N
57 — 28
  • Bahwa meski perbuatanperbuatan yang sarat kejanggalan itu dilakukan dulu itupada periode tahun 19831984, tidak terkena ketentuandaluarsa berdasar Pasal 79 KUHP;Dalam putusan di Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal19 Agustus 1997 No.16/Pdt.G/1997/PN Banyuwangi,Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Mei 2001 No.805/PDT/ 2000/PT.SBY, Mahkamah Agung R.I tanggal 3 Februari2005 NO.569 K/PDT/2003, yang menjadi dalil gugatan paraahli waris adalah Petok No.183, akan tetapi dari PihakAchmad Affandi dahulu
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Byw
Tanggal 23 Oktober 2017 — HERU SUPRIYADI, dkk lawan SEKAR KEMUNING, dkk
49 — 8
  • Giri, Kab.Banyuwang);b. diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 1058/ Boyoiangu, Luas 156 M2,atas nama NUR HIDAYAT, sarat ukur No. 00051/Boyolangu/2013,terletak di Kel. Boyoiangu, Kec. Gin, Kab. Banyuwangi;c. Sebuah bangunan rumah permanen dan segala sesuatu yangberada dan tumbuh diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 1118/Boyolangu, Luas 102 M2, atas nama NUR HIDAYAT, surat ukur No.00012/Boyolangu/2014, terletak di Kel. Boyolangu, Kec. Giri, Kab.BanyuwangI;d.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 23-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 164/PDT/2016/PT-MDN
AMELIA NIRWAN, DKK. X IDA TAHIR, DKK.
67 — 33
  • yangsah atas tanah yang berbatas langsung dengan Objek Perkara A dan ObjekPerkara B;Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara denganRegistrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November2012, jarak rentang waktu antara Surat Ukur yaitu tertanggal 9 Januari 2013,dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang yang diterbitkan oleh Tergugat V,tertanggal 11 Januari 2012, adalah hanya membutuhkan waktu 2 (dua) harisaja, suatu fakta yang sangat tidak lazim dan patut diduga sarat
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-08-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 212-K/PM II-08/AD/VIII/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — SERKA DODY ANGGORO
91 — 28
  • disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas "IN DUBIO PROREO" yang menyatakan bahwa "apabila terdapat cukup alasanuntuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa (Reus =antara lain Terdakwa)", Prinsip ini dilaksanakan untuk menghindanipenanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkarapidana sarat
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 14-08-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
EDI SUKARDI, ST.
78 — 108
  • Bahwa jika di dalam Dokumen Pengadaan Pada KegiatanPengadaan Infrastruktur Listrik Pedesaan (DAK + Pendamping)Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di Ksb, PadaBAB X Sarat Sarat Umum Kontrak pada point F angka 60Pembayaran di angka 60.2 Prestasi Pekerjaan huruf a angka 3pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan maka pendapat ahli adalah SSUK merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Kontrak,
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
241 — 2095
  • ;Bahwa sebagaimana telah diuraiakan dalam gugatan ini, Tergugat dalammenerbitkan objek gugatan aquo telah nyata bertentangan dan menyimpangdari sarat Sarat sahnya keputusan TUN sebagaimana diatur pasal 52 ayat(1) dan (2) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K / PID.SUS / 2011
Tanggal 27 April 2011 — HASYIM BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN, DKK
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Herman Arsyad, MM dan Muhyar Idris, SEhakikinya adalah kasus yang sarat dipaksakan diangkat kepersidangan pidana, padahalhakikinya unsurunsur tindak pidananya tidak terpenuhi dan tidak terbukti yakni :PROYEK FIKTIF, ternyata setelah dilakukan sidang lapangan tanggal 12 Agustus2009.yang dihadiri :Pihak Majelis HakimPihak KejaksaanPihak penasihat hukum Terdakwa/Pemohon kasasi, TerdakwaTerdakwa, tokohnelayan (Panglima Laot), anggota DPRD dan wakil dinas kelautan dan perikanan, nyatanyata wujud bangunan
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 05-10-2012
Putusan PN AMLAPURA Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Ap.
Tanggal 24 Agustus 2011 — YOS WIJAYA KAJENG AMERTA (P) FEISOL M. HASHIM (T)
212 — 169
  • perjanjian ;Bahwa persetujuan itu dalam bentuk tertulis dan bisa berbentuk lisan, karena persetujuanini merupakan kesesuaian kehendak yang harus dinyatakan oleh para pihak ;Bahwa untuk dapat sahnya suatu perjanjian itu menunjuk ketentuan pasal 1320 KUHPerdata atau BW disana ada 4 ( empat ) syarat yang harus dipenuhi yang pertamapersepakatan para pihak, kedua Kecakapan, ketiga Obyek yang ditentukan dalam suatuperjanjian dan keempat Kausa yang halal atau kausa yang diperbolehkan, jadi syarat 1dan 2 itu sarat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 103/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 10 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Patra Niaga Diwakili Oleh : WAHYU GUMILAR,SH,DKK
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
244 — 454
  • Oleh karena itu menjadi terang dan jelas adanya dugaan niat burukdan perkara ini sarat bermuatan mencelakai keberlangsungan usahaTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi,sehingga secara umum adalah tidak berlebihan jika mampudipandang sebagai agenda yang tidak baik terhadapTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi.f.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2014 — MUHAMMAD RUSDI,ST.Bin (alm) KUSLAN
49 — 12
  • tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
    tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadiDalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 23-09-2016 — Putus : 23-07-2012 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 541/Pdt.G/2011/PN Mdn
Tanggal 23 Juli 2012 — - Tuan H. ASHARI TAMBUNAN (PENGGUGAT) - YAYASAN PERGURUAN NAHDLATUL ULAMA (TERGUGAT I) - Drs. H. HASAN BASRI BATUBARA (TERGUGAT II)
63 — 12
  • Anwar Nurris masingmasing Ketua dan Sekjend P.B.N.U,yang secara tegas menyatakan Bahwa sarat keputusanPengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 18 Agustus 1986No : 191/A.11.04.d/VIII/86 itu sama sekali tidak mencabutwewenang Yayasan atas sekolah di Jalan Meranti Medan Itu,melainkan hanya menetapkan pengelolaansekalah/Perguruan.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 25-02-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 06/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 27 Juni 2016 — MORRIS SAHARA; melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR;
150 — 50
  • Putusan perkara No.15/Pid.B/2015/PN.Btg tanggal 12 Pebruari 2015 dengan pidanapenjara 4 (empat) bulan atas tindak pidana kepemilikan senpi revolver ilegal.Bahwa terhadap ketiga tuduhan tersebut sarat dengan rekayasa dan menipulasi olehpihak pihak tertentu yang memojokkan Penggugat seolah olah Penggugat telahbenar banar melakukan perbuatan pidana tersebut.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 14-06-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Maret 2017 — 1.PT.BAHANA BUMI BINTAN (Tergugat) 2.ANA BUDIATI alias BUMI BINTAN (Tergugat) 3.MULIANA EFENDI (Tergugat) dkk
69 — 36
  • Madya kepulauan Riau (sekarang kantorpertanahan Kota Tanjungpinang), maka sudah sewajarnya kalauTERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill mengharuskan PENGGUGATmengikutserta RUMAH PENDUDUK yang dimaksud sebagai TERGUGATatau TURUT TERGUGAT dalam Perkara Aquo;Bahwa oleh karena GUGATAN dari PENGGUGAT kurang pihak maka GUGATANdari PENGGUGAT bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975 No.1078K/SIP/1972 yangmenyatakan pihak (subjek hukum) dalam suatu perkara merupakan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/PDT.SUS/2011
PT. UNITED WARU BISCUIT MANUFACTORY (UWBM); SUSILOWATI, DKK.
43 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasil Pemeriksaan PegawaiPengawas tertanggal 12 Nopember 2009 Nomor : 560/3076/404.3.3/2009sebagaimana tercantum dalam Pendapat, Pertimbangan dan Anjuran MajelisMediator Hubungan Industrial pada poin nomor 6 (enam);17.Bahwa, berdasarkan atas Nota Hasil Pemeriksaan Pegawai Pengawas padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka kiranyadapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yangtelah diberlakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah jelasjelas sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2019
Tanggal 21 Oktober 2019 — AHMAD ZAHRI, S.PD.I., DKK VS PRESIDEN RI;
166 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Pemerintah, argumen yangdemikian didasarkan pada asumsi yang keliru, salah, dan menyesatkankarena dibangun melalui pemahaman dan pemaknaan yang kurangkomprehensif, cenderung bias, dan sarat kepentingan terhadap ObyekPermohonan,Pendapat tersebut dapat timbul disebabkan Pemohon lebihmengedepankan kepentingan pribadi dan/atau golongan denganmenyampingkan bahkan mengabaikan kepentingan dan hak publikatau masyarakat terhadap materi muatan yang diatur dalam ObyekPermohonan.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Perijinan
Register : 30-10-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 50/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 1 Juni 2016 — THE DJURIANTO IRAWAN MELAWAN: KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN
123 — 73
  • Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUNSRGP17:P18:P19:P20P21P 22P 23P 24P25P26P2/7a:P27b:Fotokopi dari fotokopi Surat Kabar Palapa News tanggal 29September 2015;Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan dari media masa;Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Perubahan PengurusanKomplek Melati Poin (Villa Melati Mas) Rukun Tetangga 046,Rukun warga 008, Kelurahan Jelupang, Kecamatan SerpongKabupaten Tangerang;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2015;Fotokopi sesuai dengan asli Surat BP2T Sarat