(bukti P4 dan P5);Bahwa Bank Tamara telah dibekukan kegiatan usahanya oleh PemerintahRepublik Indonesia pada tahun 1999, dan piutang Bank Tamara yang berasal dariPT Interkon Kebon Jeruk dialihkan kepada BPPN.

Kemudian BPPN sudahditutup sehingga piutang ex Bank Tamara tersebut dialihkan ke DepartemenKeuangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Keuangan RepublikIndonesia) dan karenanya Tergugat II menggantikan kedudukan Bank Tamarasebagai Kreditor PT Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit);Bahwa perbuatan PT Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) yang menyerahkankeseluruhan tanah Sertifikat ex HGB Nomor 442/Meruya Udik, berukuran seluas113.408 M?

Salinan/fotocopy bahwa :1) Debitur wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit dan/ataupenetepan insolvensi (dalam hal pemohon lelang kreditur separatis);3) Debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku operasional,bank beku kegiatan usaha, atau eks BPPN;e.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan kepada KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali debitur hak tanggungan adalah bankdalam likuidasi, bank beku operasional, bank beku kegiatan usaha,dan eks BPPN; dan;g.

Salinan/fotocopy bahwa :4) Debitur wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;5) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit dan/atau penetepaninsolvensi (dalam hal pemohon lelang kreditur separatis);6) Debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku operasional, bankbeku kegiatan usaha, atau eks BPPN;e. Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akanbertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;f.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepadadebitur oleh kreditur, yang diserahkan kepada KPKNL sebelum lelangdilaksanakan, kecuali debitur hak tanggungan adalah bank dalam likuidasi,bank beku operasional, bank beku kegiatan usaha, dan eks BPPN; dan;g.

Soetikno.Bahwa saksi kenal dengan bu Novie.Bahwa saksi adalah beragama Islam.Bahwa, saksi disumpah menurut agama Islam.Bahwa saksi Kerja di PT milik pak Hanoeng Soeryo Soetikno.Bahwa, saksi Kerja dengan pak Hanoeng Soeryo Soetikno sejak tahun 1990 ;Bahwa, saksi Kerja di bagian Keuangan;e Bahwa, saksi Tahu rumah di Praja;e Bahwa, Pemilik rumah tersebut adalah pak Hanoeng Soeryo Sutikno.e Bahwa, saksi tahu rumah tersebut milik pak Hanoeng waktu pelunasan.e Bahwa, Tahun 1999 BUN dibekukan dan diambil alih oleh BPPN

empat puluh juta rupiah).e Bahwa dilunasi Bulan November tahun 2000;e Bahwa, pak Hanoeng Soeryo memberitahu atas surat pemberitahuan dari BPPNuntuk pelunasan.e Bahwa, Saksi mengambil uang dari BCA Rp.250.000.000; ( Dua ratus lima puluhjuta rupiah ).e Bahwa, uang tersebut saksi serahkan kepada pak Hanoeng Soeryo Soetikno.e Bahwa, saksi tidak ikut dalam mengurus pelunasan rumah Praja Dalam keBPPN.e Bahwa, setahu saksi setelah menyerahkan uang tersebut, pak Hanoeng SoeryoSoetikno pergi sendiri ke BPPN

Januarl 2010, menerangkan bahwa Kewajiban hutang atasCV Pabrik Tapioca Kalibening tersebut tidak tercatat dalam data base PT BankDanamon Indonesia Tbk;10.Bahwa selanjutnya menurut Surat dari Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negera Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi tertanggal 24 Maret 2011 menyatakanbahwa CV Pabrik Tapioca Kalibening (Tjandra Effendi) Eks debitur BankPDFCI tidak termasuk dalam namanama debitur yang diserahkan Bank PDFCkepada BPPN

Fotokopi surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Kekayaan Negara Direktorat Kekayaan Negara LainLain, tertanggal28 Juli 2010 No.S1045/KN.4/2010. perihal permintaan copy dokumen aktaperjanjian jual beli piutang/cessie berikut lampiran namanama debitur yangdiserahkan Bank PDFCI kepada BPPN, selanjutnya diberi tanda bukti (P4);5.

Karabha Digdaya kepadapara Pemohon Kasasi, masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengandemikian, dalam perkara ini terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapatdibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(3) UndangUndang No. 4 Tahun 1998.Putusan Mahkamah Agung RI No. 18 K/N/2000 tanggal 8 Juni 2000antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawan PT.Sumi Asih menyatakan :"Pembuktian perkara permohonan pailit itu tidak dapat dilakukan secarasederhana atau sumir (

tolak dari fakta fakta indikasi problema hukum adanya exeptio nonadimpleti contractus dan ipso jure compensatur dihubungkan denganprinsip pasal 6 ayat (8) dimaksud penyelesaian perkara ini tidak bisadiselesaikan melalui proses Pengadilan Niaga berdasar UU No.4/1998,akan tetapi harus melalui jalur Penyelesaian Perdata biasa sebagaimanahal itu telah disimpulkan Pengadilan Niaga dalam putusannya Putusan Mahkamah Agung No. 18 K/N/ 2000 tanggal 8 Juni 2000 antarabadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

RidhaRasyidi ;Hal 37 dari 60 hal Putusan Nomor: 12 /Pdt.G / 2014/ PN Sgl38Bahwa Setelah Bank DUTA ditutup (likuidasi), Administrasi kredit yang lancardiserahkan kepada Bank Danamon dan yang macet diserahkan ke BPPN Medan ;Bahwa saksi tidak ingat kapan permohonan kredit yang diajukan ke Bank Duta ;Bahwa Ir. Mohd.

Ridha Rasyidi juga ada menandatangani kredit ;Bahwa setelah kredit dicairkan Sertifikat tanah tersebut disimpan pada BankDUTA ;Bahwa sertifikat tersebut diserahkaan ke BPPN Medan setelah Bank DUTAditutup (likuidasi);Bahwa sebahagian para Tergugat adalah debitur di Bank DUTA Lhokseumawe ;Bahwa para tergugat ada membuat permohonan kredit, dan pada saat dicairkandana oleh bank yang menerima pencairan kredit tersebut Ir. Mohd.

RidhaRasyidi ;Bahwa para Tergugat pernah menayakan kepada saksi masalah kredit tersebutdan saksi mengatakan penyelesaian kredit tersebut ke BPPN Medan ;Bahwa sebelum dicaikan kredit tersebut Pihak Bank DUTA ada ke lapanganmelihat objek jaminan;Bahwa setelah BPPN Medan ditutup, Aset tersebut diserahkan ke bagian AsetNegara di Kementrian Keuangan di Jakarta ;Bahwa Bank DUTA ditutup ditutup tahun 1999 ;Bahwa perumahan yang dibangun oleh Ir. Mohd.

Kitab Undang UndangHukum Perdata) secara lisan untuk saling melaksanakan kewajibannya, yakniPenggugat berjanji jika Tergugat mengambil kredit angsuran dengan jaminantanah yang di atasnya berdiri rumah dan toko Jalan Thamrin Nomor 11Denpasar BaratBali (milik Penggugat), maka uang fasilitas kredit yang telahditransfer oleh Bank ke rekening Penggugat akan digunakan untuk mengurussampai tuntas barang jaminan (rumah di Mangga Besar dan Tamansari) milikTergugat di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Nomor 200 K/Pdvt/2018oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), lalu dijual melaluiproses lelang sesuai peraturan perundangundangan;Bahwa Tergugat VIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalahpembeli yang beriktikad baik karena membeli objek sengketa melalui proseslelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 247/2011 tanggal 29 November2011 dan pengalinan hak atas objek sengketa dari Tergugat kepadaTergugat VIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan sesuaiprosedur, maka pembeli yang beriktikad

Syamsul Bahrum Hasibuan adalahsalah seorang pengurus yaitu sebagai Ketua Primkoveri Cabang Binjai saatitu, sehingga dirinya bertindak sebagai penjamin atas kredit PrimkoveriCabang Binjai tersebut dan kemudian oleh karena kredit Primkoveri tersebutmacet, maka selanjutnya penyelesaiannya diserahkan kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) waktu itu, kemudian beralih kepadaBank Danamon Indonesia dan seterusnya pada tanggal 09 September 2004pernah akan dijual melalui lelang umum oleh PT.

Bank BukopinCabang Medan, BPPN, Kantor Piutang dan Lelang Negara Medan, PT. BalaiLelang Batavia, PT.

Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN), hak atas piutang Bank Indonesia kepada PT. BankKOSAGRAHA SEMESTA (DL) telah dialihkan dari Bank Indonesia kepadaPemerintah Negara R.I.Upaya penyelesaian proses likuidasi tersebut telah melalui proses pertimbangandan pembahasan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah cq. DepartemenKeuangan dan Tim Likuidasi PT.

BPPN dan Bank Indonesia pada tgl. 22 Februari 1999 sebelum dilakukanRapat Umum Pemegang Saham.Halaman 15 dari 29 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.16b Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank IndonesiaNomor : 209/KMK.06/2005 tanggal 29 April 2005 tentang7/23/KRP.GB/2005pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Beberapa Permasalahan di BidangKeuangan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

Hal inidikarenakan kesulitan dalam keuangan dan pengambil alihan perseroanoleh BPPN, sehingga perusahaan tidak dapat dioperasikan sepertisemula ;Bahwa eks karyawan PT. Hasil Deliberty dan eks karyawan PT.

BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat XII : BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
Terbanding/Turut Tergugat XIII : PT.

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, KEPALA GROUP DIVISIPENJUALAN ASSET KREDIT I, ASSET MANAJEMEN KREDIT BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL BPPN, tempat kedudukan dahuluberkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav.4546 Wisma BankDanamon Jakarta 12930 DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi di manakeberadaannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERBANDING XII semula sebagai TURUTTERGUGAT XII;15.PT PANGRIBTA GRAHA SARANA, tempat kedudukan dahulu berkantor

BADAN PENYEHATAN PERBANKANNASIONAL (BPPN). Seterusnya Turut Tergugat XII melaksanakan Penjualanatas Piutang kepada Pembeli yaitu : PT. PETISAH PUTRA Ic. Turut Tergugat IV yang diwakili oleh ALWI, SH Ic. Turut Tergugat V dalam Kapasitas selakuPresiden Direktur PT. PETISAH PUTRA.Bahwa Penyelesaian Hutang Piutang yang dilakukan Turut Tergugat XIIdengan cara CESSIE terhadap SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN(SHGB) Nomor : 232/Desa Medan Estate, tanggal 07 Desember 1990 atasnama : DOKTORANDUS ARMYN.

Turut Tergugat XIII yanghanya dapat dan wajib dilaksanakan secara keseluruhan dan sekaligus dalamsatu Paket, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.Bahwa Penjualan atas Piutang terhadap Jaminan Hutang Turut Tergugat Ilkepada Turut Tergugat IV telah dilaksanakan Turut Tergugat XIIsebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG, tertanggalHalaman 9 dari 103 halaman Putusan nomor 440/Pdt/2021/PT MDN22 Oktober 2002 antara BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN) dengan PT.

BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) dengan TurutTerbanding V/Turut TergugatIV Ic. PT. PETISAH PUTRAtersebut.

BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) dengan ParaTurut Tergugat/dahulu Turut Tergugat IV Ic. PT. PETISAH PUTRA(Vide Bukti : P 27).Bahwa Bukti : P 13 Identik dengan Bukti : T. 17 dan Bukti : T 11/16 berikut Bukti : P 7 Identik dengan Bukti : T. 1 dan Bukti :T II/9 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Ahli Profesor DR.H.

Gubernur BankIndonesia maupun BPPN tidak bertanggungjawab membayar NCD, sehinggasecara hukum yang bertanggungjawab adalah penjual dan arranger, dalam hal iniBHAKTI INVESTAMA (dengan Direktur Utama HARY TANOESOEDIBJO,konglomerat media, pemilik Media Group) dan DROSOPHILA yang direkturnyaadalah istri HARY TANOESOEDIBJO, yaitu LILIANA TANAJA.7 Bahwa berdasarkan hal tersebut, CMNP telah melaporkan secara pidana perkaratersebut pada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABESPOLRI) sebagaimana

:a Melakukan negosiasi dengan BPPN, tetapi BPPN tetap tidak menjamin NCDtersebut karena bertentangan dengan SEBI.b Mengajukan Gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganTergugat Unibank, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, yangmana putusan ini sudah in kracht (putusan PK, yang intinya NCD tidak bisadibayar (tidak bisa dicairkan) sehingga dapat dikatakan NCD tersebutbodong.c Membuat laporan polisi mengenai adanya kasus penipuan sebagaimanaLaporan No. 497 dengan terlapor HARRY

kemudianundangan gelar perkaranya untuk tanggal 13 September 2011;Bahwa setelah saksi mendapat informasi gelar perkara tanggal 12 September2011, tidak ada diberitahukan hasilnya;Bahwa saksi baru terima SP2HP satu kali;Bahwa saksi diperiksa di Mabes Polri sebanyak berapa kali saksi lupa;Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hasil gelar perkara yang terakhir ke MabesPolri karena belum ada arahan dari Direksi;Bahwa sudah ada gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Pusat, TergugatnyaDepartemen Keuangan, BPPN

KIAKERAMIK GROUP yang statusnya di bawah pengawasan BPPN, namundikuasai oleh TERGUGAT, untuk ditempatkan pada TPP PENGGUGATtersebut di atas. Selain dari pada itu sejak tahun 2002 PENGGUGATjuga telah menerima barangbarang lainnya dari TERGUGAT yang padaakhirnya mengakibatkan gudang dan lapangan TPP PENGGUGATpenuh dan tidak dapat menerima penimbunan barangbarang berikutnyadari Bea Cukai;.

Namun dalamkenyataannya pelaksanaan lelang tidak juga dilaksanakan olehTERGUGAT hingga tahun 2011, walaupun BPPN sebagai pihak yangmengambil alih status kepemilikan barang untuk dikuasai sebagai barangmilik negara dari PT.

Rajawali Wira BhaktiUtama diambilalin oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)yang kemudian masuk menjadi pemegang saham PT. PengembanganPariwisata Lombok (LTDC) menggantikan PT. Rajawali Wira BhaktiUtama ;.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PenyehatanPerbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.

Peraturan Menteri KeuanganNomor : 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara YangBerasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) maka pengelolaan aset yangberasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) termasukaset yang sebelumnya menjadi aset PT. Pengembangan PariwisataLombok (LTDC).. Bahwa dalam rangka pengembangan Pariwisata Lombok, pemerintahmelalui PT.

G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugagatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah-tanah Desa Silebu dan Desa Sukajadi yang menjadi jaminan pada PT Bank Surya (Dalam Likuidasi) tidak ditebus dan dilunasi maka sepenuhnya milik PT Bank Surya (Dalam Likuidasi);
3. Menyatakan bahwa Pemegang Saham PT Bank Surya yang telah menebus tanah-tanah Desa Silebu dan Desa Sukajadi yang sebelumnya menjadi jaminan utang BLBI pada negara melalui BPPN

PemberianHak Tanggungan;c) Foto copy Sertifikat Hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;d) Salinan/foto copy perincian hutang jumlah kewajiban debitur yangharus dipenuhi;e) Salinan foto copy bukti bahwa:1) Debitur wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang krediturseparatis);atau3) Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN

;f) Surat pemyataan dari kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan atautuntutan pidana;g) Salinan/foto copy Surat Pemberitahuan Rencana PelaksanaanLelang kepada debitur oleh kreditur yang diserahkan ke KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggunganadalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank BekuKegiatan Usaha, atau Eks BPPN; danh) Surat Pernyataan dari kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinyamenyatakan bahwa

Soetikno.Bahwa saksi kenal dengan bu Novie.Bahwa saksi adalah beragama Islam.Bahwa, saksi disumpah menurut agama Islam.Bahwa saksi Kerja di PT milik pak Hanoeng Soeryo Soetikno.Bahwa, saksi Kerja dengan pak Hanoeng Soeryo Soetikno sejak tahun 1990 ;Bahwa, saksi Kerja di bagian Keuangan;e Bahwa, saksi Tahu rumah di Praja;e Bahwa, Pemilik rumah tersebut adalah pak Hanoeng Soeryo Sutikno.e Bahwa, saksi tahu rumah tersebut milik pak Hanoeng waktu pelunasan.e Bahwa, Tahun 1999 BUN dibekukan dan diambil alih oleh BPPN

empat puluh juta rupiah).e Bahwa dilunasi Bulan November tahun 2000;e Bahwa, pak Hanoeng Soeryo memberitahu atas surat pemberitahuan dari BPPNuntuk pelunasan.e Bahwa, Saksi mengambil uang dari BCA Rp.250.000.000; ( Dua ratus lima puluhjuta rupiah ).e Bahwa, uang tersebut saksi serahkan kepada pak Hanoeng Soeryo Soetikno.e Bahwa, saksi tidak ikut dalam mengurus pelunasan rumah Praja Dalam keBPPN.e Bahwa, setahu saksi setelah menyerahkan uang tersebut, pak Hanoeng SoeryoSoetikno pergi sendiri ke BPPN

LULrbdltaniye4 +AAat+el dalal> Udit VUISI Ividjeits adarar UraianPenghiunganPenghitunganKoreksi PajakPenghituniganPajakTerbaning MajVersi Pajak Versielis Pajak Kelyang harudipungut/sendiriHaran5libayar148.114.396 148.114.396 Pajak Masukan 31.989.627.817 1.989.627 yang dapadiperhitungkant (Lebih) BPPN KurangAy ar148.114.396 (1.841.513.421) 1.989.627 KelebihanDikompenke masaberikutnyssasikant1.841.513.421 1.841.512 PPN YangKurang148.114.396 0148.114.2 (Lebih) BAy ar (2) KUPSanksi Bunga 1371.094910

(Kuasa Hukum PTIndobruild Co) untuk terlebin dahulu minta rekomendasikepada BPPN karena SHGB Nomor 27/Gelora adalahdalam jaminan di BPPN, tanpa meminta rekomendasi dariHalaman 30 dari 46 hal.Put.Nomor 351 PK/Pdt/2017Sekretariat Negara, padahal dalam suratnya tanggal 10Juni 2002 Nomor .556/LD/BPPN/0602, BPPNmenganjurkan agar tetap meminta rekomendasi dari BadanPengelola Gelora Bung Karno ataupun instansi terkaitlainnya.