Pengadilan Tinggi Aceh No. 01/PDT/2011/Pengadilan TinggiBNA tanggal 19 Mei 2011 harus dinyatakan Batal Demi Hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidakdapat dibenarkan, sebab Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salahmenerapkan hukum oleh karena Penggugat berhutang kepada Bank DutaCabang Lhokseumawe dan sebelum hutang tersebut dilunasi ternyata BankDuta Cabang Lhokseumawe dilikwidasi oleh BPPN

Bahwa sejak Termohon dipimpin oleh Antasari Azhar telah melakukanpenyelidikan dan atau penyidikan dugaa tindak pidana korupsi berkaitanHal 1 dari 14 hal.Put.No.13/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.degan BLBI yang mengucur kepada Bank BUMN dan Bank SwastaIndonesia yang diduga merugikan negara sebesar Rp.600 trilyun;Bahwa dugaan Korupsi BLBI dilakukan oleh oknum pejabat BI, BPPN,dan pihak pemilik/direksi dari masingmasing Bank yang menerimakucuran dana negara yang diberikan secara melawan hukum danpenggunaan

(bukti P4 dan P5);Bahwa Bank Tamara telah dibekukan kegiatan usahanya oleh PemerintahRepublik Indonesia pada tahun 1999, dan piutang Bank Tamara yang berasal dariPT Interkon Kebon Jeruk dialihkan kepada BPPN.

Kemudian BPPN sudahditutup sehingga piutang ex Bank Tamara tersebut dialihkan ke DepartemenKeuangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Keuangan RepublikIndonesia) dan karenanya Tergugat II menggantikan kedudukan Bank Tamarasebagai Kreditor PT Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit);Bahwa perbuatan PT Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) yang menyerahkankeseluruhan tanah Sertifikat ex HGB Nomor 442/Meruya Udik, berukuran seluas113.408 M?

Karabha Digdaya kepadapara Pemohon Kasasi, masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengandemikian, dalam perkara ini terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapatdibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(3) UndangUndang No. 4 Tahun 1998.Putusan Mahkamah Agung RI No. 18 K/N/2000 tanggal 8 Juni 2000antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawan PT.Sumi Asih menyatakan :"Pembuktian perkara permohonan pailit itu tidak dapat dilakukan secarasederhana atau sumir (

tolak dari fakta fakta indikasi problema hukum adanya exeptio nonadimpleti contractus dan ipso jure compensatur dihubungkan denganprinsip pasal 6 ayat (8) dimaksud penyelesaian perkara ini tidak bisadiselesaikan melalui proses Pengadilan Niaga berdasar UU No.4/1998,akan tetapi harus melalui jalur Penyelesaian Perdata biasa sebagaimanahal itu telah disimpulkan Pengadilan Niaga dalam putusannya Putusan Mahkamah Agung No. 18 K/N/ 2000 tanggal 8 Juni 2000 antarabadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

RidhaRasyidi ;Hal 37 dari 60 hal Putusan Nomor: 12 /Pdt.G / 2014/ PN Sgl38Bahwa Setelah Bank DUTA ditutup (likuidasi), Administrasi kredit yang lancardiserahkan kepada Bank Danamon dan yang macet diserahkan ke BPPN Medan ;Bahwa saksi tidak ingat kapan permohonan kredit yang diajukan ke Bank Duta ;Bahwa Ir. Mohd.

Ridha Rasyidi juga ada menandatangani kredit ;Bahwa setelah kredit dicairkan Sertifikat tanah tersebut disimpan pada BankDUTA ;Bahwa sertifikat tersebut diserahkaan ke BPPN Medan setelah Bank DUTAditutup (likuidasi);Bahwa sebahagian para Tergugat adalah debitur di Bank DUTA Lhokseumawe ;Bahwa para tergugat ada membuat permohonan kredit, dan pada saat dicairkandana oleh bank yang menerima pencairan kredit tersebut Ir. Mohd.

RidhaRasyidi ;Bahwa para Tergugat pernah menayakan kepada saksi masalah kredit tersebutdan saksi mengatakan penyelesaian kredit tersebut ke BPPN Medan ;Bahwa sebelum dicaikan kredit tersebut Pihak Bank DUTA ada ke lapanganmelihat objek jaminan;Bahwa setelah BPPN Medan ditutup, Aset tersebut diserahkan ke bagian AsetNegara di Kementrian Keuangan di Jakarta ;Bahwa Bank DUTA ditutup ditutup tahun 1999 ;Bahwa perumahan yang dibangun oleh Ir. Mohd.

BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat XII : BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
Terbanding/Turut Tergugat XIII : PT.

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, KEPALA GROUP DIVISIPENJUALAN ASSET KREDIT I, ASSET MANAJEMEN KREDIT BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL BPPN, tempat kedudukan dahuluberkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav.4546 Wisma BankDanamon Jakarta 12930 DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi di manakeberadaannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERBANDING XII semula sebagai TURUTTERGUGAT XII;15.PT PANGRIBTA GRAHA SARANA, tempat kedudukan dahulu berkantor

BADAN PENYEHATAN PERBANKANNASIONAL (BPPN). Seterusnya Turut Tergugat XII melaksanakan Penjualanatas Piutang kepada Pembeli yaitu : PT. PETISAH PUTRA Ic. Turut Tergugat IV yang diwakili oleh ALWI, SH Ic. Turut Tergugat V dalam Kapasitas selakuPresiden Direktur PT. PETISAH PUTRA.Bahwa Penyelesaian Hutang Piutang yang dilakukan Turut Tergugat XIIdengan cara CESSIE terhadap SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN(SHGB) Nomor : 232/Desa Medan Estate, tanggal 07 Desember 1990 atasnama : DOKTORANDUS ARMYN.

Turut Tergugat XIII yanghanya dapat dan wajib dilaksanakan secara keseluruhan dan sekaligus dalamsatu Paket, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.Bahwa Penjualan atas Piutang terhadap Jaminan Hutang Turut Tergugat Ilkepada Turut Tergugat IV telah dilaksanakan Turut Tergugat XIIsebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG, tertanggalHalaman 9 dari 103 halaman Putusan nomor 440/Pdt/2021/PT MDN22 Oktober 2002 antara BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN) dengan PT.

BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) dengan TurutTerbanding V/Turut TergugatIV Ic. PT. PETISAH PUTRAtersebut.

BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) dengan ParaTurut Tergugat/dahulu Turut Tergugat IV Ic. PT. PETISAH PUTRA(Vide Bukti : P 27).Bahwa Bukti : P 13 Identik dengan Bukti : T. 17 dan Bukti : T 11/16 berikut Bukti : P 7 Identik dengan Bukti : T. 1 dan Bukti :T II/9 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Ahli Profesor DR.H.

Kitab Undang UndangHukum Perdata) secara lisan untuk saling melaksanakan kewajibannya, yakniPenggugat berjanji jika Tergugat mengambil kredit angsuran dengan jaminantanah yang di atasnya berdiri rumah dan toko Jalan Thamrin Nomor 11Denpasar BaratBali (milik Penggugat), maka uang fasilitas kredit yang telahditransfer oleh Bank ke rekening Penggugat akan digunakan untuk mengurussampai tuntas barang jaminan (rumah di Mangga Besar dan Tamansari) milikTergugat di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Gubernur BankIndonesia maupun BPPN tidak bertanggungjawab membayar NCD, sehinggasecara hukum yang bertanggungjawab adalah penjual dan arranger, dalam hal iniBHAKTI INVESTAMA (dengan Direktur Utama HARY TANOESOEDIBJO,konglomerat media, pemilik Media Group) dan DROSOPHILA yang direkturnyaadalah istri HARY TANOESOEDIBJO, yaitu LILIANA TANAJA.7 Bahwa berdasarkan hal tersebut, CMNP telah melaporkan secara pidana perkaratersebut pada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABESPOLRI) sebagaimana

:a Melakukan negosiasi dengan BPPN, tetapi BPPN tetap tidak menjamin NCDtersebut karena bertentangan dengan SEBI.b Mengajukan Gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganTergugat Unibank, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, yangmana putusan ini sudah in kracht (putusan PK, yang intinya NCD tidak bisadibayar (tidak bisa dicairkan) sehingga dapat dikatakan NCD tersebutbodong.c Membuat laporan polisi mengenai adanya kasus penipuan sebagaimanaLaporan No. 497 dengan terlapor HARRY

kemudianundangan gelar perkaranya untuk tanggal 13 September 2011;Bahwa setelah saksi mendapat informasi gelar perkara tanggal 12 September2011, tidak ada diberitahukan hasilnya;Bahwa saksi baru terima SP2HP satu kali;Bahwa saksi diperiksa di Mabes Polri sebanyak berapa kali saksi lupa;Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hasil gelar perkara yang terakhir ke MabesPolri karena belum ada arahan dari Direksi;Bahwa sudah ada gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Pusat, TergugatnyaDepartemen Keuangan, BPPN

KIAKERAMIK GROUP yang statusnya di bawah pengawasan BPPN, namundikuasai oleh TERGUGAT, untuk ditempatkan pada TPP PENGGUGATtersebut di atas. Selain dari pada itu sejak tahun 2002 PENGGUGATjuga telah menerima barangbarang lainnya dari TERGUGAT yang padaakhirnya mengakibatkan gudang dan lapangan TPP PENGGUGATpenuh dan tidak dapat menerima penimbunan barangbarang berikutnyadari Bea Cukai;.

Namun dalamkenyataannya pelaksanaan lelang tidak juga dilaksanakan olehTERGUGAT hingga tahun 2011, walaupun BPPN sebagai pihak yangmengambil alih status kepemilikan barang untuk dikuasai sebagai barangmilik negara dari PT.

Salinan/fotocopy bahwa :1) Debitur wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit dan/ataupenetepan insolvensi (dalam hal pemohon lelang kreditur separatis);3) Debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku operasional,bank beku kegiatan usaha, atau eks BPPN;e.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan kepada KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali debitur hak tanggungan adalah bankdalam likuidasi, bank beku operasional, bank beku kegiatan usaha,dan eks BPPN; dan;g.

Salinan/fotocopy bahwa :4) Debitur wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;5) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit dan/atau penetepaninsolvensi (dalam hal pemohon lelang kreditur separatis);6) Debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku operasional, bankbeku kegiatan usaha, atau eks BPPN;e. Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akanbertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;f.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepadadebitur oleh kreditur, yang diserahkan kepada KPKNL sebelum lelangdilaksanakan, kecuali debitur hak tanggungan adalah bank dalam likuidasi,bank beku operasional, bank beku kegiatan usaha, dan eks BPPN; dan;g.

Januarl 2010, menerangkan bahwa Kewajiban hutang atasCV Pabrik Tapioca Kalibening tersebut tidak tercatat dalam data base PT BankDanamon Indonesia Tbk;10.Bahwa selanjutnya menurut Surat dari Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negera Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi tertanggal 24 Maret 2011 menyatakanbahwa CV Pabrik Tapioca Kalibening (Tjandra Effendi) Eks debitur BankPDFCI tidak termasuk dalam namanama debitur yang diserahkan Bank PDFCkepada BPPN

Fotokopi surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Kekayaan Negara Direktorat Kekayaan Negara LainLain, tertanggal28 Juli 2010 No.S1045/KN.4/2010. perihal permintaan copy dokumen aktaperjanjian jual beli piutang/cessie berikut lampiran namanama debitur yangdiserahkan Bank PDFCI kepada BPPN, selanjutnya diberi tanda bukti (P4);5.

Syamsul Bahrum Hasibuan adalahsalah seorang pengurus yaitu sebagai Ketua Primkoveri Cabang Binjai saatitu, sehingga dirinya bertindak sebagai penjamin atas kredit PrimkoveriCabang Binjai tersebut dan kemudian oleh karena kredit Primkoveri tersebutmacet, maka selanjutnya penyelesaiannya diserahkan kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) waktu itu, kemudian beralih kepadaBank Danamon Indonesia dan seterusnya pada tanggal 09 September 2004pernah akan dijual melalui lelang umum oleh PT.

Bank BukopinCabang Medan, BPPN, Kantor Piutang dan Lelang Negara Medan, PT. BalaiLelang Batavia, PT.

Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN), hak atas piutang Bank Indonesia kepada PT. BankKOSAGRAHA SEMESTA (DL) telah dialihkan dari Bank Indonesia kepadaPemerintah Negara R.I.Upaya penyelesaian proses likuidasi tersebut telah melalui proses pertimbangandan pembahasan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah cq. DepartemenKeuangan dan Tim Likuidasi PT.

BPPN dan Bank Indonesia pada tgl. 22 Februari 1999 sebelum dilakukanRapat Umum Pemegang Saham.Halaman 15 dari 29 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.16b Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank IndonesiaNomor : 209/KMK.06/2005 tanggal 29 April 2005 tentang7/23/KRP.GB/2005pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Beberapa Permasalahan di BidangKeuangan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

Hal inidikarenakan kesulitan dalam keuangan dan pengambil alihan perseroanoleh BPPN, sehingga perusahaan tidak dapat dioperasikan sepertisemula ;Bahwa eks karyawan PT. Hasil Deliberty dan eks karyawan PT.

Rajawali Wira BhaktiUtama diambilalin oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)yang kemudian masuk menjadi pemegang saham PT. PengembanganPariwisata Lombok (LTDC) menggantikan PT. Rajawali Wira BhaktiUtama ;.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PenyehatanPerbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.

Peraturan Menteri KeuanganNomor : 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara YangBerasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) maka pengelolaan aset yangberasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) termasukaset yang sebelumnya menjadi aset PT. Pengembangan PariwisataLombok (LTDC).. Bahwa dalam rangka pengembangan Pariwisata Lombok, pemerintahmelalui PT.

Bppn / SEk.Timur, Tanggal 07 Desember 2017 dengan TindakPidana Penganiayaan dengan menggunakan~ senjata tajam,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1)UU Darurat No. 12 Tahun 1951 selanjutnya dibawa Ke PolsekBalikpapan Timur guna proses lebih lanjut.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barangbukti sebagai berikut :1 (Satu) lembar baju warna hitam1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut umum, dengandakwaan Subsideritas

4 huruf j Peraturan pemerintah No.25 tahun2000 (Bukti T113) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.256/KptsIl/2000tanggal 23 Agustus 2000 (Bukti 1114) telah mengatur tegas bahwa hak dankewenangan atas pengelolaan maupun pemanfaatan tanah Eks Register 47Lampung adalah MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSILAMPUNG DAN BUKAN DI BAWAH KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN.Pada Tahun 2001, PT Garuda Pancaarta (Tergugat konpensi 1) telah mengikutlelang terouka yang diselenggarakan oleh Negara melalui BPPN

(BadanPenyehatan Perbankan Nasional) atas penjualan seluruh asetaset Sugar GroupCompanies (baik berwujud maupun tidak berwujud) termasuk Tanah Eks Register47 Lampung dan akhirnya PT Garuda Pancaarta telah memenangkan tendernegara melalui BPPN atas Pabrik Gula Sugar Group Companies berikut seluruhaset dan tanah termasuk Tanah eks Register 47 Lampung, yaitu denganditandatanganinya Akta Notaris Rismalena Kasri No. 1 Tanggal 4 Maret 2002 olehPT Garuda Pancaarta, BPPN dan PT holdiko (Bukti T115)FAKTA

Garuda Panca Arta, BPPN, PT.Holdiko Perkasa, diberitanda 1115;1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali mahkamah Agung RI Nomor. 34 PK/TUN/2004 tanggal 24 Maret 2005, diberi tanda ............

IDA DJUBAIDAH alsIDA MOKODOMPIT selaku Sekretaris YKK BUN menyerahkan kepadapihak BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), berupa:4.607.400 lembar saham PT.BUN yang tersimpan didalam 3 almari;2.Deposito berjangka dengan nilai lebih dari Rp.15.000.000.000, danBahwa Tahun 2003 setelah PT. BUN berstatus BBO ketika terdakwa I Hj.IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT sekretaris YKK BUN bersamasama dengan terdakwa 2 Drs.

Bahwa saksi sebagai Direktur Utama Bank Umum Nasional (BUN)mengkoordinasikan seluruh Direktur dalam menjalaankan Bank untuk danatas nama bank, saksi bertindak kedalam dan keluar, sebagai pribadi saksitidak mempunyai jabatan di YKK sebagai Direksi secara kolektif, kamiadalah Pendiri/Pembina YKK sesuai Anggaran Dasar.Hal 33 dari 72 Hal Putusan No. 496/Pid.B/2014/PN.Jkt.SelabCcBahwa kejadiannya setelah April 1998, saksi tidak mengetahui karena sejakbulan April 1998 Pemerintah/BPPN telah memberhentikan

fasilitas kredit pada saat itu BINSARMARPANUNG dan SOEPRAPTO (sebagai Ketua dan Sekretaris YKK BUN)Bahwa jangka waktu pengembalian fasilitas kredit yang dilakukan oleh YKKBUN kepada PT BUN adalag 20 tahun (20 kali angsuran) terhitung sejak angsuranpertama kali pada tanggal 1 Nopember 1993, cars pembayarannya angsuranpertam sampai ke 19 sebesar Rp.2.894.663.702, setiap kali angsuran, angsuran ke20 jatuh tempo pada tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp.33.877.591.557.Bahwa benar PT BUN sudah dibekukan oleh BPPN

KAHARUDIN ONGKO kepada BPPN sehingga aset dariYayasan tersebut menjadi salah satu sumber kewajiban pengembalian yang harusdiselesaikan oleh Sdr.

G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugagatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah-tanah Desa Silebu dan Desa Sukajadi yang menjadi jaminan pada PT Bank Surya (Dalam Likuidasi) tidak ditebus dan dilunasi maka sepenuhnya milik PT Bank Surya (Dalam Likuidasi);
3. Menyatakan bahwa Pemegang Saham PT Bank Surya yang telah menebus tanah-tanah Desa Silebu dan Desa Sukajadi yang sebelumnya menjadi jaminan utang BLBI pada negara melalui BPPN

Photocpy surat keterangan lunas fasilitas KPR ex BPPN tanggal 23 April 2001 dar PT.Bank Artha Graha, yang diberi tanda P5A ;6. Photocopy surat tanggal 25 April 2001 dari Bank Artha Graha kepada BPN JakartaSelatan, yang diberi tanda P5B ;7. Photocopy salinan resmi Putusan Perkara perdata No.1585/PdtG/2009 PN.Jkt.Sel,tanggal 1 Maret 2010, yang diberi tanda P6A;8.

Lama/1997, yang diberi tanda T.N2 ;Photocopy Akta pengikatan jual beli No. 11 tanggal 18 April 2001, yang diberi tardaT.V3 ;Photocopy kwitansi No.01/Herry tanggal 18 April 2001 yang diberi tanda T.N4Photocopy Surat Keterangan Lunas Fasilras KPR ex BPPN dari bank Artha Grahatanggal 23 April 2001, yang diberi tanda T.V5 ;Photocopy surat tanggal 25 April 2001 No.149/SKPIK/IV/2001 dari Bank Artha Graha,yang diberi tanda T.V5B ;Photocopy Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No.1585/Pdt.G/2009/ PN.Jak