Bdge Komisi 1 membidangi hukum dan pemerintahane Komisi 2 membidangi pajak dan keuangan daerahe Komisi3 membidangi pembangunane Komisi 4 membidangi Kesejahteraan rakyatBahwa alat kelengkapan dewan yaitu :e Badan Musyawarah yang bertugas untuk menjadwalkan kegiatan;e Badan Anggaran yang betugas bersamasama dengan TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) untuk membahas APBD;e Badan Legislasi yang bertugas untuk mengkaji dan menelaahRancangan Peraturan Daerah (Program Legislasi Daerah);e Badan Kehormatan

Ahli tidak punya kewenangnan untuk memberikanpendapat karena yang berwenang adalah Pengadilan, sedangkan kalaumengenai hasil audit BPK kami hanya focus pada kegiatan yang tidak adabukti pertanggung jawabannya oleh penerima dana bansos tersebut ;107e Bahwa sesuai hasil audit BPK , pada tahun 2009 belum ada KeputusanKepala Daerah mengenai penggunaan dana bansos Kabupaten Belu ;e Bahwa atas dasar temuan BPK dalam pelaksanaan audit tersebut, BPKmenyarankan kepada Kepala Daerah supaya :e Memerintahkan TAPD

Bernadette Rumsaur SH,Drs.Fabianus Yobee. dan keterangan Terdakwa yangmenerangkan bahwa eksistensi belanja dana penunjangpelaksanaaan tugastugas pemerintah daerah tersebut telahturuntemurun ada dalam APBD Kab.Dogiyai sebagai bawaanatau warisan dari sistem APBD Kabupaten Nabire sebagaikabupaten induk ,dan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) memandang perlu. adanya dana penunjangpelaksanaaan tugastugas pemerintah daerah, namun selamaini tertempatkan dibawah pos Bansos (jadi bukan dana bansosyang dialinkan

;Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimanadimaksud di atas Sekda Kota Bengkulu memiliki tugaslain antara lain:> Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ;> Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. ;> Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;> Memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD/DPPASKPD. ;> Melaksanakan tugastugas koordinasi pengelolaankeuangan daerah lainnya ;> Pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab ataspelaksanaan tugas kepala daerah ;Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas

Perubahan Setda KabuptenFakfakkarena Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi menerima DPAdari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA);BahwaSaksi tidak tahu dari bagian atau bidang apa pada SetdaKabupatenFakfak yang melakukan pembahasan paket pekerjaanpengadaan soundsytem dan Panggung Lapangan sehingga sampaiteranggarkan pada DPA Perubahan Setda KabupatenFakfak;BahwaSaksi tidak tahu pasti sampai teranggarkan di DPA tersebuttentunya merupakan kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Perundangundangan; Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.b.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan totalanggaranRp. 13.855.000,00 yaitu untuk pengadaan mebelair.Total keseluruhan dana TA 2010 sebesar Rp. 2.104.126.000,00.Bahwa dalam hal menyusun seluruh keuangan Setda Kota Bandungsecara keseluruhan masingmasing bagian mengajukan ke Sekda untukselanjutnya dikompilasi oleh Dinas Pengelola Keuangan dan AssetDaerah slaku sekretaris TAPD

untuk perencanaan anggaran secara teknis, Saksi tidak mengetahuikarena perencanaan tersebut dilaksanakan oleh Setda Kabupaten TelukBintuni dalam hal ini Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan saat itutetapi setahu Saksi Ssesuai perencanaan, anggaran yang dibutuhkan sangatbesar sehingga dibutuhkan pembangunan yang berkelanjutan dan tidak bisadilakukan hanya pada 1 (satu) tahun anggaran dan ketika dilakukanpembahasan anggaran antara TAPD

PASTORLEWI IBORI karena Saksi hanya berkewajiban agar anggaran atas pekerjaanbisa diakomodir di dalam pembahasan anggaran antara TAPD dan DPRDKabupaten Teluk Bintuni;Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu dan tidak kenal dengan pihakpihakdiantaranya Sdri. DESSY AS SIWABESSY,ST selaku direktris CV.SINARCENDRAWASIH SEJAHTERA selaku Pelaksana pekerjaan pembangunanAsrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010, Sdr. NICHOLASWILLIAM NG selaku Direktur PT.

Usulan kegiatan dengan memperhatikan RPJM dan RPP tadidimasukkan/diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untukselanjunya dibahas dan mendapatkan Pagu Anggaran kemudianmenyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan diusulkan ke DPRDsebagai usulan anggaran tahun berjalan.Bahwa yang dimaksud dengan : RTRW adalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah dokumen yangberisikan peruntukkan suatu daerah/wilayah yang akan dilakukanpembangunan diwilayah tersebut sebagai contoh : akan dibangun pabrikkelapa

Dan semua aspirasi tersebut dimuat dalamdokumen RKPD untuk meudian diajukan untuk dibahas ke Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) setelah itu terbit Kebijakan Umum Anggaran(KUA) / Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang terbit kemudiandibahas didewan untuk memperoleh kesimpulan program mana yang menjadiprioritas, mengingat banyaknya program kegiatan yang diusulkan, namunHalaman 134 dari 356 halaman Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN Mndanggaran terbatas.

Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaanmelalui Sayembara/kontes Bahwa yang membuat atau menyusun RKA adalah Dinas terkait dalam halini Dinas Pekerjaan Umum, dimana kami menyusun RKA tersebutberdasarkan masukan dari masyarakat (musrembang) dan kami dari DinasPekerjaan Umum melakukan monitoring evaluasi ke lapangan untukmengecek kegiatan prioritas yang harus dilakukan, dan pada tahun 2011saksi sendiri selaku kepala dinas yang menandatangani RKA tersebut dan dirapatkan dengan Tim TAPD

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 545/18/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2011;2. 1 (satu) lembar foto copy eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 4/III.26/HK/2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2012.3. 2 (dua

Purwakarta yaitu sebanyak 4 komisiterdiri dari :e Komisi 1 membidangi hukum dan pemerintahane Komisi 2 membidangi pajak dan keuangan daerahe Komisi3 membidangi pembangunane Komisi 4 membidangi Kesejahteraan rakyatBahwa alat kelengkapan dewan yaitu :Badan Musyawarah yang bertugas untuk menjadwalkan kegiatan;Badan Anggaran yang betugas bersamasama dengan TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) untuk membahas APBD;e Badan Legislasi yang bertugas untuk mengkaji dan menelaahRancangan Peraturan Daerah (Program

olehInspektorat Propinsi;Bahwa yang memberikan honor tersebut kepada saksi pada waktu itu :Zaenal Azis, ke ruang saksi dan mengatakan : Karena untukkelengkapan berkas adminsirasi guna kelengkapan pemeriksaan dariInspektorat Porpinsi;Bahwa menurut saksi, maksud dari kelengkapan adminstrasi adalah :terkait dengan pertanggung jawaban kegiatan, dimana honor adalahbagian dari kelengkapan adminstrasi di Biro Bina Sosial, karena BiroAdbangda adalah sekaligus sebagai anggota Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

(DPPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) TA 2016;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) TA 2016 Belanja Langsung BPBD Kegiatan Pemantauan danPenyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam;Penjabaran Perubahan APBD TA 2016 BPBD Kab.Kebumen;Sedian dari Kepala BPBD Kab.Kebumen kepada Sekretaris DaerahKab.Kebumen selaku Ketua TAPD tanggal 5 Agustus 2016 perihalPenambahan anggaran kegiatan dengan tulisan disposisi tanggal 582016;1 (Satu) buku Nota

yang dilegalisir terdiri dari: 137.aDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) TA 2016; 137.bDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2016 Belanja Langsung BPBDKegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi PotensiBencana Alam; 137.cPenjabaran Perubahan APBD TA 2016 BPBD Kab.Kebumen;. 137.dSedian dari Kepala BPBD Kab.Kebumen kepada Sekretaris DaerahKab.Kebumen selaku Ketua TAPD

sesuai dengan suratKeputusan Bupati Jembrana nomor : 821.2/248/BKD/2016 tanggal 29Desember 2016 tentang pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama eselonIl b di Lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana selain saksi menjabatsebagai Kepala BAPPEDA LITBANG saksi juga menjabat sebagai wakil ketua Tim Anggrana Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sesuai denganSurat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1/BPKAD/2017 tertanggal 3 Januari2017.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah( TAPD

merangkap sebagai PengunaAnggaran dan Terdakwa Tarsono menjabat sebagai PPTK yang diangkatoleh saksi dalam pekerjaan Rehabilitasi Saluran irigasi sekunder kebanyakanpaket dan paket II; Bahwa adapun Tugas pokok saksi adalah mengangkat Panitia Lelang,mengkordinasikan antar panitia, menandatangangi kontrak, menandatanganiSPM dan mengesahkan SP4u ; Bahwa tahun anggaran 2010 (kirakira medio Juni) Pemkot Serang mendapatdana untuk peningkatan infrastruktur dari pemerintah pusat, dan daripemberitahuan tim TAPD

Setelah dilakukanpembahasan di TAPD dimasukkan dalamKUA ( kebijakan umum anggaran ) dan PPASuntuk dibahasan di DPR dengan badanAnggaran. Setelah KUA PPAS disetujuikemudian dilakukan pembahasan di komisikomisi dan untuk Badan Kesbangpol LinmasKab.

Kabupten Fakfak karena Terdakwamengetahui hal tersebut setelah Terdakwa menerima DPA dari SekretarisDaerah selaku Pengguna Anggaran (PA);Bahwa Terdakwa tidak tahu dari bagian atau bidang apa pada SetdaKabupaten Fakfak yang melakukan pembahasan paket pekerjaanpengadaan sound sytem dan Panggung Lapangan sehingga sampaiteranggarkan pada DPA Perubahan Setda Kabupaten Fakfak;Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti Sampai teranggarkan di DPA tersebuttentunya merupakan kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Setelah SP2D ditanda tangani oleh Kepala BagianKeuangan selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) kemudianSP2D dikirim ke Bank Jateng Cabang Jepara untukdidistribusikan/ditransfer ke rekening penerima ;Bahwa adapun syaratnya adalah : Anggaran kegiatan/pengadaantersebut telah dianggarkan di APBD, DPA sudah disahkan Tim TAPD(Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah), Adanya SPM (SuratPerintah Membayar) dari SKPD;120Bahwa SPM yang dilengkapi dengan lampiranlampiran data dukungberupa :SPP (Surat Permintaan