Ditemukan 916 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-10-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Pbr Tanggal 3 Februari 2021 — Penuntut Umum:
HASNAH, DH, SH
Terdakwa:
SUCI OKTA ANDRIANI
100 — 25
HASNAH, DH, SH
Terdakwa:
SUCI OKTA ANDRIANI
100 — 25
2 Pallete
132 Naked 6 Urban Decay Kosmetik 1 Ktk
133 NAKED 8 Kosmetik 5 KTK
134 Namo id Face Mask Kosmetik 19 Pcs
135 NARS LIP GLOSS Kosmetik 5 POT
136 NARS SARAH MOON Kosmetik 1 KTK
137 NatureRepublic Aloevere 92% Kosmetik 28 Pcs
138 Nature Republic Soothing Moisture Aloevere 92% Kosmetik 8 Btl
139 NENHONG KOREA Kosmetik 1 KTK
140 OIMIO BEAUTY Kosmetik 1 KTK
141 OLIVE Kosmetik 1 POT
142 Olive Oil Kosmetik
Register : 07-04-2022 — Putus : 20-07-2022 — Upload : 02-08-2022
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk Tanggal 20 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.ELAN SH
2.TRIYANTO SH MH
3.ANDRE ANTONIUS, SH
4.RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA,SH
Terdakwa:
MUSLIM ANAK DARI TJUI HIN
59 — 14
1.ELAN SH
2.TRIYANTO SH MH
3.ANDRE ANTONIUS, SH
4.RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA,SH
Terdakwa:
MUSLIM ANAK DARI TJUI HIN
59 — 14
Bioaqua silk+ Mascara
-
4
Kosmetiktidak memiliki perizinan berusaha
36
Collagen plus vit E night cream
-
3
Kosmetiktidak memiliki perizinan berusaha
37
Nature
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
289 — 638Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu juga telah melakukankerjasama dengan salah satu lembaga yang bergerak di bidang kerusakanlingkungan yakni WWF (World Wide Fund and Nature) untuk melakukanpengamanan terhadap Hutan Lindung sebagai bagian dari pencegahankebakaran hutan yang dilakukan oleh oknumoknum yang tidak bertanggungjawab, hal ini menunjukkan keseriusan Tergugat IX terhadap pencegahandan pengendalian Kebakaran Hutan,.Hal. 127 dari 284 Putusan No.464/Pdt.G/2013/PN. Jkt.
Register : 18-11-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 08-03-2022Putusan PN KENDAL Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kdl
Tanggal 21 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HAFIDZ LISTYO KUSUMO
Terdakwa:
Slamet Sutanto Alias Slamet Bin Yakop Aris
37 — 1297
GARNIER MAN POWER WHITE SUPER DUO FOAM
3Botol
98
SARI AYU MARTATILAAR PUTIH LANGSAT
3Botol
99
PONDS MAN WHITE BOOST NEWS
3Botol
100
WARDAH NATURE
Register : 18-11-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 08-03-2022Putusan PN KENDAL Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl
Tanggal 21 Februari 2022 — Penuntut Umum:
FITRIA IKA RAHMAWATI, S.H.
Terdakwa:
1.Suparhan Bin Sujak
2.Ajung Toni Alias Toni Bin Alm. Wasman
36 — 18>
97
GARNIER MAN POWER WHITE SUPER DUO FOAM
3Botol
98
SARI AYU MARTATILAAR PUTIH LANGSAT
3Botol
99
PONDS MAN WHITE BOOST NEWS
3Botol
100
WARDAH NATURE
Register : 28-09-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 14-01-2021Putusan PN BATAM Nomor 745/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 11 Januari 2021 — Penuntut Umum:
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
JONI YANTO
1005 — 512Vege High Fiber
Nature Pack Enterprise
34 Bungkus
Obat Tradisional tidak memiliki izin edar
8.
Konkabao Collagen Super
USA
7 Kotak
Obat Tradisional tidak memiliki izin edar
9.
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
833 — 1711Hal itu karena adanya perbedaansifat (nature) dan motif kegiatan atau misi yang sangat mendasar diantara keduanya.Dalam kaitan ini, yang juga harus dipahami adalah bahwa ternyatapemikiran di atas di dasarkan pula pada kriteria ekonomis yangsangat erat hubungannya dengan kriteria efisiensi yang dalam halini terkait dengan biaya produksi.
Ini adalah sudut pandang yang menjadi perhatian parapengusaha di sektor swasta.Dengan mencermati pemikiran yang dikemukakan di atas dapatkiranya ditarik sebuah simpulan bahwa, bila mengacu pada sifat(nature) kegiatan operasi dan motivasi institusi pada badan usahamilik negara (BUMN), dapat disimpulkan bahwa tidak seharusnyaketentuan terkait pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkanbagi institusi pemerintah diperuntukkan pula bagi badan usaha miliknegara (BUMN).
Putus : 03-05-2018 — Upload : 24-10-2018Putusan PN PURWOKERTO Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt
Tanggal 3 Mei 2018 — Thio Rahardjo Alias Thio Woengim Alias Thio Woen Kim
358 — 164kerahasiaan Perbankan makanya ada disinidisebutkan pelapor adalah tidak punya hak untuk bertindak atauberwenang sebagai pelapor;Bahwa terkait dengan TPPU ada transaksi mencurigakan yakni itutransaksi yang tidak melalui prosedur sehingga menimbulkan apakahbenar itu melalui jalur yang sesuai dengan, ada curiga bahwa ini tidakbenar itu namanya, jadi karena ini sifatnya profesional maka yangbisa menilai adalah lembagalembaga sebagaimana tersebut dalamUndangUndang, yang jelas tidak bersifat dalam arti nature
Register : 20-01-2023 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 21-03-2023Putusan PN SINGKEL Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skl
Tanggal 16 Maret 2023 — Penuntut Umum:
1.IDAM KHOLID DAULAY, SH
2.DELFIANDI, SH
3.ABDI FIKRI, S.H.,M.H
Terdakwa:
SITI NUR AISYAH BR CAPAH, S.Kom Binti Alm BURHAN CAPAH
127 — 31paket Kosmetik Tanpa Izin Edar
33 Sivanna Colors 4 pcs Kosmetik Tanpa Izin Edar
34 Citra Refill Two Way Cake 3 pcs Kosmetik Tanpa Izin Edar
35 Qianxiu Eyeliner 5 pcs Kosmetik Tanpa Izin Edar
36 Vaseline Lip Therapy 2 pcs Kosmetik Tanpa Izin Edar
37 Nature
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (âÂÂKLHKâÂÂ) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. â¦â¦.â¦PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦TERGUGAT;
1434 — 2554Selitu. sendiri (nature of problem), penyebab, maupun dampakpotensial dari kegiatan tersebut;3.
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi â∠ÂTPIââ¬ÃÂ), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut â∠ÂPARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPORââ¬ÃÂ. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2750 — 5002Sanksi terhadap criminalcontempt ini bersifat pidana (primitive nature).
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1099 — 799 — Berkekuatan Hukum TetapPencabutan laporan FSPBUMN Bersatu tidak menyebabkan Termohonmenghentikan pemeriksaan terhadap Pemohon karena sifat (nature) dariperkara yang ditangani oleh Termohon bukanlah perdata murni antaradua pihak, melainkan memiliki sisi publik, dimana seluruh perkara yangditangani oleh Termohon adalah atas kepentingan publik atau Negara.b.
Dalam ilmuEkonomi ada tiga macam price leadership, yaitu (i) Dominant firmLeadership; (ii)Collusive leadership; (ili)Barometic leadership (videStigler G, 1947, The Kinky oligopoly demand curve and rigid prices,Journal of Political Economy 55,, Markham J., The nature andSignificance of price leadership, American Economic Review, danScherer, FM.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
477 — 261kewajibannyakepada Negara, seharusnya persetujuan terhadap RKAB dimaksud tidakselayaknya diberikan.229 Bahwa Fakta Pembedaan dalam ranahyang pada gilirannya memberikan sifat terhadap kerugian negara tersebut,disamping terkait dengan teknik penyelesaian kasus kerugian negara itusendiri, juga terkait dengan kewenangan Majelis Hakim yang mengadili kasuskerugian negara tersebut maksudnya adalah, bahwa penyelesaian kerugiannegara itu sendiri Secara proporsional akan mengikuti kaidah yang berlakusesuai nature
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
373 — 232kewajibannyakepada Negara, seharusnya persetujuan terhadap RKAB dimaksud tidakselayaknya diberikan.229 Bahwa Fakta Pembedaan dalam ranahyang pada gilirannya memberikan sifat terhadap kerugian negara tersebut,disamping terkait dengan teknik penyelesaian kasus kerugian negara itusendiri, juga terkait dengan kewenangan Majelis Hakim yang mengadili kasuskerugian negara tersebut maksudnya adalah, bahwa penyelesaian kerugiannegara itu sendiri Secara proporsional akan mengikuti kaidah yang berlakusesuai nature
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
358 — 508kewajibannyakepada Negara, seharusnya persetujuan terhadap RKAB dimaksud tidakselayaknya diberikan.229 Bahwa Fakta Pembedaan dalam ranahyang pada gilirannya memberikan sifat terhadap kerugian negara tersebut,disamping terkait dengan teknik penyelesaian kasus kerugian negara itusendiri, juga terkait dengan kewenangan Majelis Hakim yang mengadili kasuskerugian negara tersebut maksudnya adalah, bahwa penyelesaian kerugiannegara itu sendiri Secara proporsional akan mengikuti kaidah yang berlakusesuai nature
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
492 — 341Pertimbangan seperti inilahantara lain yang kemudian dijadikan dasar lahirnya perusahaan umum, yangkemudian secara nature (sifat) tidak lagi sepenuhnya seperti badan usaha miliknegara pada umumnya.