Ditemukan 909 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natuna natural nabire natara nahuri natura naturi
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Putus : 03-05-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt
Tanggal 3 Mei 2018 — Thio Rahardjo Alias Thio Woengim Alias Thio Woen Kim
336 — 164
  • kerahasiaan Perbankan makanya ada disinidisebutkan pelapor adalah tidak punya hak untuk bertindak atauberwenang sebagai pelapor;Bahwa terkait dengan TPPU ada transaksi mencurigakan yakni itutransaksi yang tidak melalui prosedur sehingga menimbulkan apakahbenar itu melalui jalur yang sesuai dengan, ada curiga bahwa ini tidakbenar itu namanya, jadi karena ini sifatnya profesional maka yangbisa menilai adalah lembagalembaga sebagaimana tersebut dalamUndangUndang, yang jelas tidak bersifat dalam arti nature
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Umum
Register : 20-01-2023 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN SINGKEL Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skl
Tanggal 16 Maret 2023 — Penuntut Umum:
1.IDAM KHOLID DAULAY, SH
2.DELFIANDI, SH
3.ABDI FIKRI, S.H.,M.H
Terdakwa:
SITI NUR AISYAH BR CAPAH, S.Kom Binti Alm BURHAN CAPAH
113 — 22
  • paket Kosmetik Tanpa Izin Edar
    33 Sivanna Colors 4 pcs Kosmetik Tanpa Izin Edar
    34 Citra Refill Two Way Cake 3 pcs Kosmetik Tanpa Izin Edar
    35 Qianxiu Eyeliner 5 pcs Kosmetik Tanpa Izin Edar
    36 Vaseline Lip Therapy 2 pcs Kosmetik Tanpa Izin Edar
    37 Nature
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1283 — 2062
  • Selitu. sendiri (nature of problem), penyebab, maupun dampakpotensial dari kegiatan tersebut;3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2459 — 4830
  • Sanksi terhadap criminalcontempt ini bersifat pidana (primitive nature).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
989 — 699 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pencabutan laporan FSPBUMN Bersatu tidak menyebabkan Termohonmenghentikan pemeriksaan terhadap Pemohon karena sifat (nature) dariperkara yang ditangani oleh Termohon bukanlah perdata murni antaradua pihak, melainkan memiliki sisi publik, dimana seluruh perkara yangditangani oleh Termohon adalah atas kepentingan publik atau Negara.b.
    Dalam ilmuEkonomi ada tiga macam price leadership, yaitu (i) Dominant firmLeadership; (ii)Collusive leadership; (ili)Barometic leadership (videStigler G, 1947, The Kinky oligopoly demand curve and rigid prices,Journal of Political Economy 55,, Markham J., The nature andSignificance of price leadership, American Economic Review, danScherer, FM.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
410 — 208
  • kewajibannyakepada Negara, seharusnya persetujuan terhadap RKAB dimaksud tidakselayaknya diberikan.229 Bahwa Fakta Pembedaan dalam ranahyang pada gilirannya memberikan sifat terhadap kerugian negara tersebut,disamping terkait dengan teknik penyelesaian kasus kerugian negara itusendiri, juga terkait dengan kewenangan Majelis Hakim yang mengadili kasuskerugian negara tersebut maksudnya adalah, bahwa penyelesaian kerugiannegara itu sendiri Secara proporsional akan mengikuti kaidah yang berlakusesuai nature
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
309 — 187
  • kewajibannyakepada Negara, seharusnya persetujuan terhadap RKAB dimaksud tidakselayaknya diberikan.229 Bahwa Fakta Pembedaan dalam ranahyang pada gilirannya memberikan sifat terhadap kerugian negara tersebut,disamping terkait dengan teknik penyelesaian kasus kerugian negara itusendiri, juga terkait dengan kewenangan Majelis Hakim yang mengadili kasuskerugian negara tersebut maksudnya adalah, bahwa penyelesaian kerugiannegara itu sendiri Secara proporsional akan mengikuti kaidah yang berlakusesuai nature
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
293 — 208
  • kewajibannyakepada Negara, seharusnya persetujuan terhadap RKAB dimaksud tidakselayaknya diberikan.229 Bahwa Fakta Pembedaan dalam ranahyang pada gilirannya memberikan sifat terhadap kerugian negara tersebut,disamping terkait dengan teknik penyelesaian kasus kerugian negara itusendiri, juga terkait dengan kewenangan Majelis Hakim yang mengadili kasuskerugian negara tersebut maksudnya adalah, bahwa penyelesaian kerugiannegara itu sendiri Secara proporsional akan mengikuti kaidah yang berlakusesuai nature
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
447 — 341
  • Pertimbangan seperti inilahantara lain yang kemudian dijadikan dasar lahirnya perusahaan umum, yangkemudian secara nature (sifat) tidak lagi sepenuhnya seperti badan usaha miliknegara pada umumnya.