Ditemukan 9402 data
75 — 56
Bahwa akibat kerugian dari perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang melakukan Gugatan yang pertamadan Kedua telah melecehkan harkat dan martabat para PenggugatRekonvensi/ para Tergugat Konvensi dan juga penghinaan/pencemaran nama baik Leluhur dan seluruh Anggota Suku SesoFoa,dapat diperhitungkan dengan uang tunai sebesar Rp.300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayar kepadapara Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi;Dan atas kerugiankerugian tersebut di
Terbanding/Tergugat : SOEPRANTIJO Bin SOEMOPRAWIRO
Terbanding/Tergugat : UMAR YUNUS Bin ABDUL KARIM
Terbanding/Tergugat : KUSNO Bin SURJOSUKARDJO
Terbanding/Tergugat : RACHIMAN Bin DHARMOSARIMIN
Terbanding/Tergugat : ROOHADI Bin S. WIRJODUDIRGO
Terbanding/Tergugat : OENTOENG SUWADJI Bin METROSEMITO
Terbanding/Tergugat : SUTEDJO Bin DJAELANI
Terbanding/Tergugat : SUTANTO Bin AMAUN
Terbanding/Tergugat : M.TOHIR Bin MADRANI
Terbanding/Tergugat : R. JATMAN Bin RJOKROTARUNO
Terbanding/Tergugat : NOOR ISMAN Bin MOES ISMAN
Terbanding/Tergugat : DOERYADI Bin SUKARDI
Terbanding/Tergugat : SUBAKIR Bin SASTRODIHARJO
Terbanding/Tergugat : SUDARMO NGALIM
Terbanding/Tergugat : SAMADIKUN Bin MANGUNDIRJO
Terbanding/Tergugat : SISWO SUTRISNO Bin KARSO DIHARJO
Terbanding/Tergugat : SURATDJO Bin PRAWIROSASTROJO
Terbanding/Terguga
176 — 118
Tergugat/Penggugat Rekonpensi secara tertulis melalui2(dua) edisi penerbitan surat kabar Kompas dan Bisnis Indonesiasebesar setengah halaman Koran dengan selang waktu penerbitansatu minggu.12.Bahwa, isi tuntutan ganti kerugian tersebut adalaah tepat karenasepadan dengan kedudukan sosial Tergugat/Penggugat Rekonpensidi dunia bisnis dan dimasyarakat, sebagaimana ditentukan demikiandalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 196K/Sip/1974 yangpada pokoknya menyatakan agar dalam menilai jumlah ganti rugikarena penghinaan
NURISDAN
Tergugat:
1.Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman
2.Retno Palupi
87 — 72
Hasyim selaku suami Tergugat II ), KUHPerdata Pasal 1372KUHPerdata menyebutkan bahwa tuntutan perdata tentang halpenghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian sertapemulihan kehormatan dan nama baik;Halaman 102 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.BotgDari ketentuan tersebut di atas ternyata bahwa seseorang yangtercemar nama baiknya karena suatu penghinaan dari segi perdatadapat menuntut ganti kerugian baik dalam bentuk materiil maupunimmateriil sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu
164 — 83
Jkt.Sel.berupa kerugian materil dan imateriil;Bahwa, kerugian materil yang dimaksudkan adalah kerugian yang nyata diderita danhilangnya keuntungan yang diharapkan;Adapun kerugian imateril adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidupmisalnya karena penghinaan, luka atau cacatnya anggota tubuh.
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
135 — 21
menjadi teranglah Gugatan PENGGUGATfaktanya tidak satupun dalil PENGGUGAT yang menjelaskan adanyaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV.Sehingga terbuktilah bahwa Gugatan PENGGUGAT ini sama sekalitidak jelas (obscuur libel).Bahwa pencantuman Pasal 1365 KUHPerdata hanyalah sebagaialasan untuk menuntut ganti kerugian semata, bukan suatu alasanhukum untuk mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum danpenghinaan sehingga dengan tidak diuraikannya unsurunsurperbuatan melawan hukum dan penghinaan
38 — 22
Suami melakukan KDRT, pelecehan,penghinaan, dan lain sebagainya, tidak hanya kepada saya tapi jugaHal. 30 dari 101 halaman * Putusan Nomor:0232/Pdt.G/2015/PA.Prmorang tua saya.Perbuatan saya berdampak pada penurunan konsentrasi dalampekerjaan suami. Hal ini sungguh adalah kebohongan belaka. Padakenyataanya suami sayalah yang sering membuat keributan dikantor,melabrak saya, marahmarah, memaki bahkan mengintimidasi sayaselama berada dikantor yang sama.
88 — 21
yangdimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakanbahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugianmateriil terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa, Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapatberupa kerugian meteriil, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dankeuntungan yang seharusnya diperoleh serta kerugian moril, berupa ketakutan,penghinaan
105 — 39
G/2015/PN.Mdn Bahwa, Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapatberupa kerugian meteriil, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dankeuntungan yang seharusnya diperoleh serta kerugian moril, berupa ketakutan,penghinaan, rasa sakit dan kehilangan kesenangan hidup ; Bahwa, untuk menentukan jumlah kerugian yang harus diganti unumnya harusdilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada asasnya, yangdirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti
81 — 56
Polres Bogor bukanlah Penasehat Hukum dapat secara illegal, namunseluruh fakta tersebut merupakan bentuk pemeriksaan pro yustisia yang menjadisatu kesatuan yang utuh dalam Berkas Perkara Sertu Eriska Yudha Aditama yangPenasehat Hukum yakin sama dengan Berkas Perkara yang ada di Majelis Hakimyang mulia maupun Berkas Perkara di Oditur Militer.2) Pengabaian atas sebagian berkas dan hanya mengutip bagian yangmenguntungkan saja tanpa mendalilkan alasan penolakan atas berkas yang lainnyamerupakan suatu penghinaan
terhadap proses hukum yang berlaku di negeri ini,bahkan dapat dikategorikan sebagai suatu Contempt of Court (penghinaan peradilan)itu sendin.3) Bahwa Penggunaan Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam BerkasPerkara bukalah hal yang tabu bagi Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia.Pasal 155 Undangundang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer justrumemberi peluang untuk hal tersebut.
82 — 29
miliki kita emban sesuai dengan ketentuan hukum atau ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dan yang diadili dandiputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang sesuai dengankompetensinya masingmasing;Menyadari hal itu, pernyataan keberatan yang dikemukakan olehPembanding atau kuasa hukumnya dalam Memori Banding dalam Perkaraaquo adalah sebagai pernyataan yang bersifat menuduh atau tuduhankepada yang mulya Majelis Hakim yang mengadili PerkaraNomor276/Pdt.G/2019/PN Kpg yang berbentuk penghinaan
94 — 31
Satrio dalam bukunya berjudul Gugatan Perdataatas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum, Penerbit PT.CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 2005, halaman 60, antara lain:Orang mengatakan bahwa kehormatan menyangkut masalah rasakehormatan, rasa harga diri (eegevoel), rasa malu yang ada dalam diriseseorang.
97 — 44
Badan Perlindungan Konsumen Nasional ;Bapak Kapolda Jawa Barat ;Bapak Kapolrestabes Bandung ;Presiden Direktur Bank Nusantara Parahyangan ;o oS Go oFDirektur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank NusantaraParahyangan ;16.Bahwa, berdasarkan dalil PENGGUGAT DR sebagaimana angka 11, 12,13, 14 dan 15 di atas, telah terbukti TERGUGAT DR telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sebagimana diatur dalam Pasal 1372KUHPerdata Jo Pasai 1373 KUHPerdata, yaitu :Pasal 13872 KUHPerdata :" Tuntutan perdata tentang hal penghinaan
RAMLI AMANA, S.H.
Terdakwa:
RIDOLOP KAMBU, S.Sos
173 — 147
September 2013 di PT BPR Dana NiagaMandiri, Jalan Hertasning Raya Timur Nomor 17, Makassar,Sulawesi Selatan melalui berita acara pemeriksaan ahli olehDepartemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan tertanggal 12Juli 2018;e) Dalam perkara tindak pidana penghinaan lambangnegara sehubungan dengan dugaan perkara PelecehanHalaman 59 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19./PN.MnkLambang negara dan lembaga Negara yang diduga dilakukanoleh Drs.
40 — 2
Namun gunamemberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril makaMahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yang ismya Berdasarkan Pasal 1370,1371, 1372 KUHPerdata gantikerugian immateril hanya dapat diberikan dalamhalhal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan, dalmhal int Hakim Majelis menilai bahwa Penggugat tidak cukup memberikan buktikepada Majelis oleh karena itu tidak beralasan menurut hukum, karena itu tidakdapat
BAMBANG SUYANTO
Tergugat:
1.AGUNG WIJAYANTO
2.HARIANTO SAMUEL
3.NONO PURNOMO SAMUEL
4.SUJANTO SAMUEL
5.WIBOWO RAHARJO
6.LANNI HERAWATI
Turut Tergugat:
1.SETYANI DEWI
2.Ny. JANDA HAMKORO SAMUEL dan alm. Hamkoro Samuel jumlahnya tidak diketahui
3.YAYASAN TJOH DJOE HOO SOEN LAUW
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KAKANWIL BPN PROPINSI JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI
5.NUNUK ENDANG PURWANINGSIH, SH.
72 — 12
terhadap petitum angka 10 (sepuluh) gugatanRekonpensi yang meminta menghukum Tergugat Rekonpensi membayar gantikerugian Immateriil sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yangharus di bayar secara tunai dan seketika pada saat putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap dan di laksanakan dengan sempurna ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1370, 1371 dan 1372KUHPerdata ganti kerugian Immateril hanya dapat di berikan dalam halhaltertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan
125 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.H atastuduhan pihak Para Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) terdapatargumentasi hukum yang mengkualifikasi perbuatan sebagai perbuatanperistiwa atau penghinaan sebagaimana yang diatur dalam Ginus Pasal310 KUHP dan khusus Pasal 311 juncto Pasal 317 KUHP;Berdasarkan Ad Informadum (Bukti PK140) tersebut di atas, maka jelasberdasarkan fakta legal opinion Bapak Dr. H.
88 — 44
Badan Perlindungan Konsumen Nasional ;Bapak Kapolda Jawa Barat ;Bapak Kapolrestabes Bandung ;Presiden Direktur Bank Nusantara Parahyangan ;o oS Go oFDirektur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank NusantaraParahyangan ;16.Bahwa, berdasarkan dalil PENGGUGAT DR sebagaimana angka 11, 12,13, 14 dan 15 di atas, telah terbukti TERGUGAT DR telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sebagimana diatur dalam Pasal 1372KUHPerdata Jo Pasai 1373 KUHPerdata, yaitu :Pasal 13872 KUHPerdata :" Tuntutan perdata tentang hal penghinaan
89 — 16
Bahwa Termohon telah pula melakukan perbuatan penghinaan terhadap ibukandung Pemohon dan perusakan barang milik orang tua Pemohon yangperkaranya sedang dalam proses penyidikan pada Polres Kota BandaAceh,meskipun Pemohon semula tidak berniat melaporkan atau membuatpengaduan,akan tetapi oleh karena Termohon telah melaporkan Pemohonmelakukan kekerasan dalam rumah tangga (meskipun tidak terbukti ),makadengan berat hati Pemohon melakukan hal tersebut;.
314 — 187
Hal ini merupakansuatu. bentuk penghinaan kepada Pemerintah danmasyarakat Alor pada umumnya.Bahwa benar adalah jenazah almarhum Lukas Fanmadiantar dari Watatuku = ke Kafakbeka denganmenggunakan mobil truck TRIWIRA bantuan dari BapakPdt. A. Laana, M.Div tanpa membayar (satu) sen pun,karena diminta Bapak Pdt.
174 — 40
tersebut diberitanda P33; 35.Fotokopi Harian Umum Malioboro Post Edisi No. 02* Th kk 27 Mei3 Juni1999 hal 1,2,11,12, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P34; 36.Fotokopi kliping dari beberapa media koran, yaitu Kedaulatan Rakyattanggal 19 Mei 1999, Bernas tanggal 20 Mei 1999, dan Jawa Postanggal 20 Mei 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P35; 37.Asli fotofoto keributan di depan Puro, penyerahan rumah KPHAnglingkusumo dan spanduk yang bertuliskan penghinaan