Ditemukan 11193 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 145/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 13 Desember 2018 — -. DANIEL YEFERSON LETFA VS -. YOHAN YULIUS TUY, DKK
9427
  • Hal inidengan tegas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RINo.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menegaskan bahwaBila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,bukan wewenang Pengadilan Negeri.
Register : 22-09-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 7 Februari 2024 — Penuntut Umum:
AHMAD RIYADI PRATAMA,SH, MH
Terdakwa:
MUSYATIANOV Bin MUSTAFA
664
2. 1 (Satu) bundel fotocopy Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1639/DPUPR-5.2/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) Nilai kontrak Rp. 24.294.495.000,00 ( dua puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2018.
3. 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 12 Juli 2018 Nomor: S-620/1639/DPUPR-5.2/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) Nilai kontrak Rp. 24.294.495.000,00 ( dua puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2018.
Register : 23-02-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 75/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 26 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. Hery Setiawan Diwakili Oleh : SURAMIN,S.H.
Terbanding/Tergugat I : Ponari
Terbanding/Tergugat II : FX Lily Ani, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Kepala Desa Kembangsawit
Terbanding/Turut Tergugat II : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Amwaal Barokatul Adzkia
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kebumen
3822
  • Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RIputusan Nomor : 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999menyatakan : Bila yang digugat adalah badan atau PejabatTata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan pengadilan negeri.
Register : 18-11-2016 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BATANG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Btg
Tanggal 1 Agustus 2017 — SUKIYEM ; CASTORO ; PT. BANK BTPN Tbk Cabang Batang, Dkk
19164
  • Dandalam hal gugatan yang berisi permintaan menghukum / memerintahkan institusi /Pejabat Tata Usaha Negara in casu KPKNL Pekalongan untuk merubah ataumembatalkan Risalah Lelang, berdasar ketentuan hukum acara yang berlakuharus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila melalui putusan selaPengadilan Negeri Batang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
Register : 22-07-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA SALATIGA Nomor 686/Pdt.G/2014/PA.Sal
Tanggal 15 Desember 2014 — Penggugat dan Tergugat
2610
  • namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
Putus : 24-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN BLORA Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN Bla
Tanggal 24 Oktober 2016 — SUROSO alias CAK SUROSO bin MAT RADJI;
8712
  • rumah saksiyang beralamat di jalan Serayu Il no 2 Rt 5 Rw 1 Kecamatan BloraKabupaten Blora sehingga selanjutnya saksi dibawa oleh penyidik kerumah saksi untuk dilakukan penggeledahan;Bahwa pada saat penangkapan penyidik menyita dari tangan saksi yaitu 1(satu) paket shabu yang hendak diserahkan kepada Yok, uang tunai Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupah), 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Variowarna putih Silver No Polisi K 5804 MY dan 1 (satu) buah HP merk Assuswarna hitam putih simcard No 082 299 620
Register : 23-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN BOGOR Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Bgr
Tanggal 9 April 2019 — H. Umar Salim Abdulaziz, BME vs Thaariq Salim Abdulaziz
15499
  • Advokat dan Penasehat Hukumyang beralamat kantor di Perumahan PabuaranIndah Nomor.11 A Cilendek Timur Kota Bogor,sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal22 November 2018, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, padatanggal 10 Desember 2018, di bawahNomor.620/SK/HK/2018/PN.Bgr, dalam hal inidisebut sebagai : TERGUGAT;Halaman 1 dari 39 halaman.
Register : 26-06-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 12-02-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat:
1.ARIS KHUMAINI
2.NYONYA SARI SUNDARI
3.KHAIRUL BASYAR BIN IBRAHIM YUSUF
4.SUFRIZA BINTI IBRAHIM YUSUF
5.ZUFRAN BIN IBRAHIM YUSUF
6.RAMALAN IBRAHIM BIN IBRAHIM YUSUF
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN, Tbk
2.Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh
3714
  • Penggugat tidak mengetahui sama sekali adanya pengumumanpertama lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Penggugat dan juga Penggugat tidak menerima sama sekali surat No : 048/ACHPIM/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 perihal penyelesian Kredit dan suratperingatan , No: 382/ACHPIM/IIII/2018, tanggal 20 Maret 2018 dan suratperingatan II No ; 424/ACHPIM/III/2018 tanghgal 27 Maret 2018 dan suratperingatan Ill No : 473/ACXHPIM/IV/2018 tanggal 03 April 2018 danPenggugat ada menerima surat No : 620
Register : 30-09-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 83/PID/2014/PT JAP
Tanggal 7 Oktober 2014 — BERNABAS WAGAB alias NABAS
3815
  • diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 7 Oktober 2014;Membaca, Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2014yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Oktober2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 13 Oktober 2014;Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara ditujukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing tertanggal 16September 2014 Nomor W30.U6/620
Putus : 29-12-2010 — Upload : 17-09-2013
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 11/PDT. G/2010/PN. SKW
Tanggal 29 Desember 2010 — TJUNG KHUN LIM LAWAN I. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Sambas II. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Walikota Kotamadya Singkawang, Cq. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang III. MUSTARI TARIDI IV. YULIANTI V. SUYANTO VI. DEDEN KARTASASMITA VII. IRA KUSUMA WARDHANI VIII. FITRAH RAMADHAN, S. Kom IX. MUSRIN X. TUTI INDRIANI XI. SUPARTA XII. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat, Cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang (TURUT TERGUGAT I) XIII. ISKANDAR, SH Notaris/PPAT (TURUT TERGUGAT II) XIV. PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SINGKAWANG (TURUT TERGUGAT III) XV. PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG SINGKAWANG (TURUT TERGUGAT IV)
14647
  • Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember 1999, dinyatakan bahwa Bila yang digugat adalahBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri, oleh karena penerbitan Keputusan Bupati Sambas Nomor 247Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Sambas Nomor 217 Tahun 2008 sertaperjanjian
Putus : 22-12-2016 — Upload : 22-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — 1. R. BAMBANG HEDDY PONCO LAKSONO, DKK VS PT. ARTAWA INDONESIA
5731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artawa Indonesia berdasarkan perkiraan sendiri, tidakberdasar alamat lengkap dan tempat kKedudukannya secara hukumsesuai Akta Pendirian Nomor 92 tanggal 17 Februari 1995, bahwadalam perkara Nomor 9Q/pdt.SusPHI/2015/PN.Gsk yang dalamproses upaya banding, kasasi, Pengadilan Hubungan IndustrialGresik pada Pengadilan Negeri Gresik melalui surat NomorW14.U.31/60/PHI/IX/609/2015 dan W14.U.31/59/PHI/620/IX/2015tertanggal 10 September 2015 telah mengirimkan berkas kontramemori kasasi ke Pengadilan Negeri
Register : 10-04-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBI
Tanggal 23 Desember 2013 —
10543
  • Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jambi sebagai salah satu TERGUGAT dalam perkara a quoadalah juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 51Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBITahun 2009, sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya apabilaperkara ini diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara;5 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan : "Bila yang digugatadalah badan
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — SIHAR MANULLANG, B.A.,
16096 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwakemudian proses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali denganadanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal Mohon PenetapanLokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
    Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal Mohon Penetapan LokasiPembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
    Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/II/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapanlokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
Register : 08-06-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
Tanggal 16 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : JUSAK E. AYOMI, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : SUDJITO, ST
8933
  • Jayawijaya Nomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Hal-hala penting yang wajib diperhatikan;
  • Satu (1) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/ KS/PT.BMM/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;
  • Satu (1) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ ADD/BMM/WMX/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;
  • Dua (2) lembarfoto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
    JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;1 (satu) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor : 08 / KS/PT.BMM / XI / 2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;1 (satu) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor : 11/ADD/BMM / WMX / XI / 2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal PermohonanTes Beton;2 (dua) lembarfoto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
    JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;171) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/KS/PT.BMM/X1/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;172) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ADD/BMMWMxX/X1/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal PermohonanTes Beton;Halaman 86 dari Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PT JAP87173) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum
    JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;171) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/KS/PT.BMM/X1/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;172) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ ADD/BMM/WMX/XI1/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;173) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Putus : 31-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2697 K/PID.SUS/2015
Tanggal 31 Mei 2016 — AGUS CHANDRA RULLY
172104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan Uji (Test Report) untuk PT Anugerah Mandiri Nomor :LB.620/G4.BPMA/203/201 2. ;b. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Hariff DTE NomorLB.620/G4.BPMA/204/2012.;c. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Cakra Bahana SejahteraNomor : LB.620/G4.BPMA/205/2012yang selanjutnya oleh Terdakwa Mochamad Saleh hasil test reporttersebut diserahkan kepada Ikhsan Nugraha untuk kemudiandiserahkan kepada Ismunanto Haribisono (Direktur PT. Cakra BahanaSejahtera) dan Tony Setiawan (Direktur CV.
    Laporan Uji (Test Report) untuk PT Anugerah Mandiri NomorLB.620/G4.BPMA/203/2012.;b. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Hariff DTE NomorLB.620/G4.BPMA/204/2012.;c. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Cakra Bahana SejahteraNomor LB.620/G4.BPMA/205/2012 ;yang selanjutnya oleh Terdakwa Mochamad Saleh hasil test reporttersebut diserahkan kepada Ikhsan Nugraha untuk kemudiandiserahkan kepada Ismunanto Haribisono (Direktur PT. Cakra BahanaSejahtera) dan Tony Setiawan (Direktur CV.
Register : 20-02-2013 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 18-04-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.TPK/2013/PT BTN
Tanggal 20 Maret 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ADE HARRY JUMHANA, ST Bin SYA'RANI Diwakili Oleh : MUFTI RAHMAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RIZKY GINANSYAH Bin HAYAT SUTARDI Diwakili Oleh : MUFTI RAHMAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : DIAN HERDIMAN, SH.
988
  • ratus empat ribu rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa II Rizky Ginansyah bin Hayat Sutardi kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 2 Nopember 2012 diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Para Terdakwa tersebut ; ----------------------------

Sedangkan ; ----------------------------------------------------------------------

  • 1 (satu) berkas surat perjanjian pemborongan pelayanan jasa konsultasi Nomor 620
Register : 12-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 41/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : H.M. ATHAURRAHMAN,SE
Pembanding/Tergugat II : dr. MISKIAH
Pembanding/Tergugat III : SAFWATI., ST.,MM.
Pembanding/Tergugat IV : dr. MILHANAH
Terbanding/Penggugat : Walikota Banjarbaru
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
6647
  • Apa yang diminta olehHalaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT BJMPembanding merupakan persoalan prosedur suatu penerbitan alas hak berupaSertipikat Hak Milik yang sangat erat kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang secara de jure merupakan Kompetensi Absolut dari PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin, sebagaimana dimaksud dengan Yurisprudensidari Mahkamah Agung (MA) (Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999) yang menyatakan sebagai berikut : Bila yang digugatadalah
Register : 01-12-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 19/PID.TPK/2014/PT BJM
Tanggal 12 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Syaiful Bahri, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : TUGINO,ST.,MT BIN HADI WIHARJO
6729
  • BJM31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKPPK type II 1Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal16 Desember 2009 ;Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraanPKPPK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabarutahun 2009 (Fotocopy) ;Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan
Register : 01-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. DARWIN DAHSYAT TJAKRADIDJAJA, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. PT. SENTUL CITY, TBK;
187131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang berbunyi :Apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan Para Pemohon Kasasi dapat
Register : 25-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Sbr
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
1.ISKAK
2.KARNITA
3.RASINI
4.SAYIDI
5.MINI
6.CASMI
Tergugat:
1.Sdri. KARINI
2.Sdri. MUNIRI
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Ciebon
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
4.Sdr MAKSUM
8611
  • Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimuatdalam Pasal 1 ayat 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara antara orang atau badanghukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 620