Ditemukan 11193 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky 620/pid.b/2014/pn kag Pencurian 620/pid.b/2022/pn bta Pidana Perjudian 2016 Pn smn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1748 K/Pdt/2017
Tanggal 3 Oktober 2017 — HILDA TENGENS KASTANYA VS JACOB TUHUMURY, DKK
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-05-2020 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 426/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
Ann Elizabeth Sihombing
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.I Wayan Darma Winata, SH
3.Luciano Lazarrin
4.Nelson Situmorang
Turut Tergugat:
1.I Putu Artana, SH
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tabanan
3.Sudjarwo Gani
4.Indra Gunawan
5.Ong Tiaw King
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
421 — 276
  • Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat (Satu) uraikantersebut diatas dan dihubungkan pula dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, yang mengatur dan menentukan :Bila yang di gugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Padt.G/2020PN DpsNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 11-08-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN Oelamasi Nomor - 58/Pdt.G/2016/PN Olm
Tanggal 16 Februari 2017 — - DANIEL MBURA lawan: - SEMUEL MBURA
92 — 36
  • Bahwa sejalan pula denganYuridisprudensi MARINo. 620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugatadalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut,adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 75/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 26 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. Hery Setiawan Diwakili Oleh : SURAMIN,S.H.
Terbanding/Tergugat I : Ponari
Terbanding/Tergugat II : FX Lily Ani, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Kepala Desa Kembangsawit
Terbanding/Turut Tergugat II : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Amwaal Barokatul Adzkia
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kebumen
38 — 22
  • Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RIputusan Nomor : 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999menyatakan : Bila yang digugat adalah badan atau PejabatTata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan pengadilan negeri.
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2016 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BATANG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Btg
Tanggal 1 Agustus 2017 — SUKIYEM ; CASTORO ; PT. BANK BTPN Tbk Cabang Batang, Dkk
191 — 64
  • Dandalam hal gugatan yang berisi permintaan menghukum / memerintahkan institusi /Pejabat Tata Usaha Negara in casu KPKNL Pekalongan untuk merubah ataumembatalkan Risalah Lelang, berdasar ketentuan hukum acara yang berlakuharus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila melalui putusan selaPengadilan Negeri Batang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PA SALATIGA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-07-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA SALATIGA Nomor 686/Pdt.G/2014/PA.Sal
Tanggal 15 Desember 2014 — Penggugat dan Tergugat
26 — 10
  • namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 10-07-2012 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 396/PDT.G/2012/PN.MDN
Tanggal 21 Agustus 2013 — 1.SUPAR TANDIONO, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan K.L.Yos Sudarso Gg. Surya Lk. 8 No. 33 Medan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; 2. KARSONO, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Mayor Blok F-I No. 20-4-S, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Medan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; Penggugat I dan Penggugat II, Dalam hal ini diwakili Kuasanya ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA., KARLE SITANGGANG, SH., PRAMUDYA EKA W TARIGAN, SH, BUDI ABDULLAH S.Ag, SH., MARUDIN SITINJAK dari Kantor Advocad ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA & ASSOCIATES , ( Advocate – Legal Consultant, Attorney Solicitor), Beralamat di Jalan Prof HM. Yamin, SH No. 41-B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2012, M E L A W A N : 1. TIARMA BORU SAGALA, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. HOTMA DUMA PAKPAHAN, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. PANAL HASUDUNGAN PAKPAHAN, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. PINA YANTI PAKPAHAN, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dan sekarang tidak diketahui secara jelas keberadaannya di Kalimantan, Tetapi masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. LAURENCIUS PAKPAKAN, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;
242 — 86
  • Bukti P I, IH12 : Foto copy Surat No. 620/BPR/DS/X1/2010 tanggal 02 November 2010, Prihal Roya HakTanggungan ;13.Bukti P I, IH13 : Foto copy Putusan Nomor : 415 K/TUN/2011 tanggal 20 April 2012 ;Buktibukti surat tersebut telah diberi Materai secukupnya dan telahdicocokan sesuai dengan aslinya :Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugatjuga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 330/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
MUJINAR
Tergugat:
DIREKTUR PT. KARTIKA MULIA EKASAKTI
Turut Tergugat:
KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA SURABAYA
65 — 28
  • , dari ParaTergugat kepada Pemerintah Desa kemiri melalui Kantor BadanHalaman 13 dari 46 Putusan Nomor 330/Pdt.G/2020/PN Sda.Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Pasal 37 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maupun Pasal 616KUHPerdata dan Pasal 620
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA BATAM Nomor 73/Pdt.P/2014/PA.Btm
Tanggal 22 Desember 2014 — PEMOHON I VS PEMOHON II
17 — 11
  • namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT AMBON Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : RIAN JOZE LOPULALAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SYAWAL ADJID alias SYAWAL
186 — 86
  • Semen = 620 Saka. batu Karang Gunung = 2 Retb. Batu Kali = 45 Retc. Pasir Pasang = 35 Retd. Kerikil = 32 Rete. kayu kls Iluk.3x25x400 = 2 M3f. kayu kls Il uk. 5 x 7 x 400 = 2 M3Besi 12 mm = 40 Stafi. Besi 6mm = 20 Stafj. Tegel 30 x 30 cm = 30 #4Dosk. Sengk Gelombang = 30 LembarBahan yang terpasang atau digunakan adalah :a. Semen = 175 Sakb. batu Karang Gunung = 1.5 Retc. Batu Kall = 9 Retd. Pasir Pasang = 16 Rete.
    Semen = 620 Sakb. batu Karang Gunung = 2 Retc. Batu Kali= 45 Retd. Pasir Pasang = 35 Rete. Kerikil = 32 Retf. kayu kls Il uk. 3 x 25 x 400kayu kls Il uk. 5 x 7 x 400 =Besi 12 mm => i. Besi6mm =k. Tegel 30 x 30cm =.
    Rp.35.060.000,002) Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp.124.475000,003) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.45.145.000,00Yang terlaksana dilapangan adalah:1) Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp.30.985.000,002) Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp.51.975.000,003) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.34.795.000,00Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT AMB Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2015 dan yang terpasangadalah sebagai berikut : Yang terpasang /Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2015 digunakanSemen = 620
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN SELAYAR Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Slr
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD TAHIR
Tergugat:
1.ABDUL RAJAB
2.ABDUL GANI
76 — 25
  • Pasal 1458 Kitab UndangUndang HukumPerdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahkedua belah pihak tersebut mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut danharganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belumdibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 616 Kitab UndangUndang HukumPerdata, penyerahan benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah, dilakukanmelalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 14-02-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 121/Pdt.G/2018/PN.TJK.
Tanggal 14 Februari 2019 — -TONNY CAKRADINATA Lawan BANK PEMBANGUNAN DAERAH ATAU BANK LAMPUNG, Dkk
86 — 28
  • Jakarta/25011955,Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan PagarAlam No.98 Lk Kelurahan Segalamider KecamatanTanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD BASUKI, SHAdvokat/Pengacara yang berdomisili pada KANTORADVOKAT/PENGACARA AHMAD BASUKI,SH & PARTNERSberalamat Jl.P.Antasari No.115 Kota Bandar Lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungkarang dibawah register Nomor : 620
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Tanah
Register : 06-11-2014 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Mme
Tanggal 7 Juli 2015 — - WA ABO SALEH LA BUDU MELAWAN PEMERINTAH R.I. C.Q MENTERI DALAM NEGERI R.I. C.Q. GUBERNUR NTT, C.Q. BUPATI SIKKA, DKK
69 — 27
  • dengan demikian pengujian terhadap keabsahan keputusan in litismerupakan kewenangan absolute Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ( Hakim TUN)buklan Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata);Bahwa karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adanya keputusan(Besechking) dari Badan atau Pejabat TUN yang berwujud sertifikat tanah seperti termaktubdiatas sehingga sengketa ini menjadi kompetensi absolute Badan Peradilan TUN bukanlembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MARI No. 620
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 19-11-2018 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Ktg
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOTAMOBAGU YPTK
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENRISTEK RI
2.KETUA LEMBAGA LAYANAN DIKTI WILAYAH IX SULAWESI
3.YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI KOTAMOBAG MANDIRI
4.YAYASAN PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDO
5.Ny. Hj. SALSIA ULFA SAHABI MANOPPO
6.Hi. WILLY ABDULLAH FUJIWARA
7.ERNA MANOPPO, SE, M. Si
8.Prof. DR. Ir. UMAR PAPUTUNGAN, M. Sc
64 — 10
  • Dalam pertimbangan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tertanggal29 Desember 1999Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan uraianuraian hukum sebagaimana dijelaskan dalam EksepsiAbsolut di atas, maka berdasarkan Pasal 134 HIR jo. 160 Rbg, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 981 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PRIYO ADI SANTOSA, SE;
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA,SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
Pengadilan PN BATULICIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-01-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln
Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat:
1.Intan Salmah
2.Hj. Siti Rahmah.A. MD
3.H. Saipul Anwar
4.Siti Masitah
5.HJ. Siti Aisyah
6.H.M Yusuf
7.Ummi Kalsum
8.HJ. Sarifah Masturi
9.Nuraina
10.HJ. Rusmiati
11.H. Said Amberan
12.HJ. Yulianti
13.Said Husein
14.Syarifah Mutia Nurazmi
15.H. Said Akhmad
16.Said Hamsyah
17.Baniah
18.H. Yahya
19.Maryana
20.Said Aziz Yahya
21.Syarifah Nurul Hikmah
22.Dahliana
23.Mila Kharisma
24.Dasir
25.H. Bedurahman
26.Muhtar
27.Bahrudin
28.Siti Aminah
Tergugat:
1.Agus Yusuf S
2.Suparjo Waspodo
88 — 23
  • Berdasarkan Surat Pernyataan PenguasaanBidang Tanah nomor 620 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.Nomor kapling 1140, batas batas : sebelah utara jalan, sebelahkapling nomor 1141, sebelah selatan kapling nomor 1093, sebelahkapling nomor 1039.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 90/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 17 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : ABDUL AZIS, S.Pd., Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Pembanding/Penggugat II : NURBIA Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Pembanding/Penggugat III : RIJAL Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Pembanding/Penggugat IV : HALIJAH Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Terbanding/Tergugat I : ACANG Alias Bapak Riska Bin CANNING
Terbanding/Tergugat II : TASMAN Alias BAPAK ILLANG Bin HASANG
Terbanding/Tergugat III : Adi
50 — 23
  • Aktajualbeli merupakan bukti sah bahwa hak atas tanah sudah berali kepadapihak lain (vide: pasal 616 dan 620 KUHPerdata Jo. Pasal 19 ayat (2) UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria jo. Pasal 37 ayat (1) PPNo. 24 / 1997 tentang Pendaftaran Tanah;29.
Pengadilan PN SINJAI Perdata Tanah
Register : 17-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN SINJAI Nomor 4/PDT.G/2017/PN.Snj
Tanggal 13 Juni 2017 — ADB. RAUF, DKK MELAWAN KATANG, DKK
100 — 41
  • Dll, kohir No.620 Cl atas nama HASENG bin COLLE (ayah kandung tergugat VI lrawati),sedangkan tanah peninggalan Tanra bin Jibong ( kakek para penggugat )persil No. 42b D.Il, kohir No. 618 C1 yang digelar lompo Tokka bukantanah sengketa Il, melainkan berada / terletak ditempat lain, maka dengandemikian tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman 4 dan 5poin3 huruf B;Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman5 poin 4 yang mengatakan bahue baik tanah sengketa !
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 12 Juli 2017 — Penggugat: M.RIAN Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
102 — 26
  • Bung Karno, JalanRondo Rundu dan jalan Perjuangan dari Dinas PU Kota Bontang Nomor :620/75.D/PUB/BM/IV/2007 tertanggal 22 Pebruari 2007, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda P 8;Foto copy Kesepakatan Bersama antara MUHAMMAD HIDAYATULLAHdengan Pemerintah Kota Bontang Cq.
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-02-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Skw
Tanggal 23 Oktober 2018 — SIE KWET KIE Lawan 1.Pemerintah Republik Indonesia, CQ, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Sambas 2.Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Bengkayang 3.Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Walikota Singkawang
108 — 16
  • dengan luas 230M2, adalah mengandung cacat Yuridis Diketahui bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 91/Roban dengan Gambar Situasitanggal 1 Agustus 1992 No. 369/1992 dengan luas 230 M2 adalah produk hukumyang dikeluarkan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara danmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual danfinal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620