Ditemukan 11605 data
45 — 5
----------------------------- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ------------------------------------------------- Menetapkan barang bukti berupa : --------------------------------------------------------- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; ---------------------------------------------------- Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan
42 — 14
.= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaBOING SIDEBANG dan JARESDIN SARAGIH, dilakukan di dalamruangan yang terbuka, selain saksi dan terdakwa BOING SIDEBANG57dan JARESDIN SARAGIH, juga dapat dilihat oleh orang lain dandalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan,ancaman, paksaan maupun pemukulan terhadap terdakwa BOINGSIDEBANG dan JARESDIN SARAGIHBahwa benar, pada saat rekontruksi, sebelum melakukan rekontruksipara terdakwa termasuk terdakwa BOING SIDEBANG
jawaban dari terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diketikkan dan setelahselesai, terdakwa MARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diberikesempatan untuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelumditandatangani Baerita Acara Pemeriksaan (BAP).Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL, dilakukan di dalam ruanganyang terbuka, selain saksi dan terdakwa MARIDEN SINAGA ALSPAK RIZAL, juga dapat dilihat oleh orang lain dan dalam melakukanpemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan
terdakwa PANDAPOTAN HALOHO menjawab, lalujawaban dari terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diketikkan dansetelah selesai, terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diberi kesempatanuntuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelum ditandatangani BaeritaAcara Pemeriksaan (BAP).= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaPANDAPOTAN HALOHO, dilakukan di dalam ruangan yang terbuka,selain saksi dan terdakwa PANDAPOTAN HALOHO, juga dapat dilihatoleh orang lain dan dalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak adamelakukan penekanan
38 — 27
Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai prajurit TNI yang terkenal taat terhadap aturan hukum dandisiplin akan tetapi Terdakwa malah sebaliknya tidak mentaati penekanan dari Panglima TNI serta programdari pemerintah dalam pemberantasan nortika dan Terdakwa justru teribat di dalamnya dalampenyalahgunaan nartika jenis shabushabu bagi dirisendin padahal mengetahaui bahwa pemakaian narkotikadalam bentuk apapun harus ada ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan harus ada pengawasandari pejabat yang
Terbanding/Tergugat I : DEDEN AHMAD RAHMAT TAUFIQ
Terbanding/Tergugat II : HJ. MARWIYAH
Terbanding/Tergugat III : NENDEN ARMELIA RUKOYAH, SE
Terbanding/Tergugat IV : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BUMI TANI MANDIRI PUSAT
Terbanding/Tergugat V : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT UTAMA KITA MANDIRI
Terbanding/Tergugat VI : H. DEDI SURYAMAN, SH.
Terbanding/Tergugat VIII : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : VITRIANNIE SETIA BOEDI, SH.
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
145 — 125
BahwaPemohon Banding memberikan penekanan khusus terhadappertimbangan hukum judex factie yang menyatakan Penggugatbukanlah satusatunya ahli waris dari H. Asep Djapar Bin H. Pakih,karena baik dalam gugatan a quo dan selama proses persidanganpada tingkat pertama, Penggugat menjabar secara detail terkait paraHalaman 27 dari 42 hal, Putusan Nomor 615/PDT/2020/PT BDGahli waris dari H. Asep Djapar Bin H. Pakih, sehingga judex factiedalam membuat putusan terlihat sangat dipaksakan..
419 — 99
Bahwa selaku seorang Prajurit TNI yang berpangkat Mayor, Terdakwa sudahmengetahui dan telah menerima pengarahan maupun penekanan dari pimpinan TNItentang sangat dilarangnya Prajurit TNI terlibat dalam masalah PenyalagunaanNarkotika bahkan Terdakwa sendiri sebagai seorang Pamen sudah sering di berikanpengarahan oleh pimpanan tentang larangan penyalah gunaan Narkotika sebagaimanaselalu ditekankan oleh pimpinan TNI namun Terdakwa malah terlibat didalamnya.2.
110 — 29
Berdasarkan Visum et Repertum nomor 450/001/I/RSUD-DRKB/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.WIRSAL INDRA WIJAYA GEA dokter pada RSUD Dayaku Raja Kota Bangun telah memeriksa jenazah atas nama HAFIZ AZHAR Bin LALU DARMAWAN dengan hasil sebagai berikut :- Lebam Mayar tampak warna merah gelap pada punggung dan hilang penekanan, kaku mayat tidak ditemukan kaku jenazah pada tubuh, kaki dan tangan- Bagian belakang tampak luka tusuk dengan tepi luka rata
Wirsal Indra Wijaya Gea, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memeriksa jenazah atas nama HAFIZ AZHAR Bin LALU DARMAWAN, dengan hasil sebagai berikut : Lebam Mayar tampak warna merah gelap pada punggung dan hilang penekanan, kaku mayat tidak ditemukan kaku jenazah pada tubuh, kaki dan tangan.
WirsalIndra Wijaya Gea, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku RajaKota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memeriksa jenazah atasnama HAFIZ AZHAR Bin LALU DARMAWAN, dengan hasil sebagai berikut :e Lebam Mayar tampak warna merah gelap pada punggung dan hilang penekanan,kaku mayat tidak ditemukan kaku jenazah pada tubuh, kaki dan tangan.Halaman 32 dari 36 HalamanPutusan Perkara Nomor 201/Pid.B/2021/PN.Trge Bagian belakang tampak luka tusuk dengan tepi luka rata dan sudut runcingdibagian
1.RAKA APRIZKI SOEROSO ,SH
2.KASMAWATI SALEH SKM,SH
3.MUHAMMAD SYAMSURIZAL ABADI, SH
Terdakwa:
MUH USDAR ALIAS ANDI USDAR ALIAS PUANG USDAR BIN PUANG CAUDE
118 — 73
KabupatenBulukumba ; Bahwa, pada saat saksi ke lokasi Pertambangan tersebut saksi melihatPertambangan tersebut sedang beroperasi dimana alat yang digunakanTerdakwa pada saat itu berupa alat penyedot pasir serta saksi melihat ada 7(tujuh) unit mobil Dam Truck ; Bahwa, selain saksi yang membuat laporan polisi, saksi pula yangmelakukan pemberkasan penyidik Kepolisian ; Bahwa, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, Saksitidak melakukan penekanan saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwamaupun
22 — 0
Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasari atas suka samasuka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihakmanapun, Pemohon berstatus Jajaka dan Termohon berstatus Perawan;. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:1. ANAK KE1, lahirtanggal 18 September 2004,2. ANAK KE2, lahirtanggal 28 September 20093.
34 — 4
perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;e Terdakwa berbelitbelit dalam memberikan keterangannya sehinggamempersulit jalannya proses persidangan ;e = Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;ole Terdakwa melakukan penekanan
39 — 9
Dengan demikian penekanan unsur barang siapa bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Jamilbin Yasir selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimanaberdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalampemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti
40 — 2
Unsur BARANG SIAPA :Menimbang, unsur pertama barang siapa, yang dimaksud barangsiapa adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagaisubjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkanatas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiranorang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akandibuktikan dalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Menimbang,
91 — 23
Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum, yang didakwa telah melakukan tindakpidana, karenanya penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum50tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atautidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung padaunsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
122 — 52
Terdakwa, saksi periksa pada hari itu juga Sabtu tanggal 11Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wib;Bahwa saat memeriksa Terdakwa, saksi dibantu oleh rekan saksi yangbernama Azwar Dahlan;Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan ditemukan padadirinya bungkusan yang berisi ganja;Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine danhasilpemeriksaannya Negatif;Bahwa ada diperlihatkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, danTerdakwa mengatakan benar, lalu tanda tangan;Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanandan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008 mengaturuntuk tidak dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7 Ayat (3)jo.
140 — 66
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya hanya karenaTerdakwa tidak mampu mengatasi problem rumah tangganya,tidak disiplin dan mengabaikan aturan hukum maupun kedinasanyang berlaku bagi seorang Prajurit, padahal Terdakwa sudahmengetahui dan pernah mendapat penekanan dari Pimpinan agarsetiap Prajurit menghindari semua perbuatan yang dilarangapalagi bertentangan dengan UndangUndang.
Terbanding/Penggugat : PT. SURYA CIPTA KHATULISTIWA
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Syamsul Hidayat, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
73 — 51
Tahap Ketiga, setelah keseluruh tanah, baik SHGB maupun SHP,telah dalam keadaan kosong (tidak dikauasai atau dihuni oleh pihaklain);(Garis bawah kami, sebagai penekanan terhadap Tergugat)Halaman 3 dari 43 halama Putusan Nomor 233PDT/2021/PT BDG2.4.
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Dio Kristian Saefatu
402 — 314
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas darirangkaian perbuatan dan faktafakta yang melekat padadiri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalandengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaianperkara tindak pidana susila, akan tetapi harus dilihatdulu bagaimana duduk persoalannya dan kasusnyaseperti apa hal ini mendasari Kompilasi Rumusan HasilRapat Pleno pada.
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan NegaraHalaman 140 dari
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
25 — 9
Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan 2 (dua) orang lakilaki yang bernama CHANDRAGUNAWAN Alias CHANDRA dan