MH yaitu penyidik pada kejaksaan negeri Dolok Sanggultanggal 18 Desember 2015.Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi dan ahli sertaketerangan terdakwa serta adanya barang bukti surat maka selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telahmendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitasyaitu :PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah menjadi dengan UU RINo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1e KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalambentuk subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan primair penuntut umum, apabila dakwaan primair dapatdibuktikan maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk dibuktikan begitusebaliknya ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa oleh penuntutumum didakwa melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001Halaman 92Putusan No.92/Pid.SUSTPK/2015/PN.Mdntentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KeleKUHPidana yang unsurunsur nya sebagai berikut :Setiap orang;2.

., M.Si. tidak terobukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;Membebaskan Terdakwa dr.

undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahanUU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke 1 (Satu) KUHP;Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitassebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu akanmembuktikan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidakterbukti Majelis Hakim baru akan membuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini adalah melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;, yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

. : PDS05 /DENPA /07/ 2015yang pada pokoknyamenuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :Menyatakan terdakwa I WAYAN PAGEH,SE,MMterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI. Nomor : 31Tahun 1999 jo.

pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluhtahun)dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 adalah tentang pidana tambahan,yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa unsurunsur Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalahsebagai berikut :1 Setiap orang;2 Secara melawan hukum;3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi;4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara;5 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukandan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satupersatuunsurunsur tersebut dihubungkan

PT Titanium Property a. 30 Desember 2014 Rp 38.000.000.000,00 b. 12 Oktober 2015 Rp 2.400.000.000,00 c. 25 Agustus 2016 Rp 2.127.008.400,00 d. 31 Maret 2017 Rp 1.300.000.000,00 d. 31 Agustus 2018 Rp 200.000.000,00 Rp 44.027.008.400,00 Rp 164.727.008.399,35 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

memeriksadengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara dan suratsuratyang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Agustus 2021 Nomor18/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst serta dengan memperhatikan Memori Bandingdan Kontra Memori Banding tersebut, memberikan pertimbanganpertimbangansebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana:KESATUPrimatr :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ZAKRIL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana DALAM DAKWAAN PRIMAIR
2. Membebaskan Terdakwa AHAPDIN, S.Pd

BglPENGADILAN NEGERI TERSEBUTTelah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini;Telah mendengar surat dakwaan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi ;Telah melihat buktibukti surat ;Telanh mendengar tuntutan penuntut Umum /requisitoir yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut ;iL.Menyatakan terdakwa AHAPDIN, S.Pd Bin M.ZAKRIL (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana.Membebaskan terdakwa AHAPDIN, S.Pd Bin M.ZAKRIL (Alm), dari dakwaan primair tersebut.Menyatakan terdakwa AHAPDIN, S.Pd Bin M.ZAKRIL (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan

Jumlah realisasi yang sebenarnya : Rp384.511.360,00Kerugian Keuangan Negara : Rp193.975.640,00Bahwa Perbuatan Terdakwa Ahapdin, S.Pd bersama sama dengan SaksiBadi Uzaman,SH dan saksi Tri Anjaswati sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah terdakwa bersalahatau tidak telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaanpenuntutumum maka terlebin dahulu akan dikonstantir fakta fakta dipersidangan dengan surat dakwaan Penuntut umum tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dengan surat dakwa yang disusunsecara subsidaritas yakni PRIMAIR Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) hurufHalaman 170 dari 317 halaman Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/20118/PN Bgl b UndangUndang Republik

ZAKRIL (Alm) tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman 239 dari 317 halaman Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/20118/PN BglPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana DALAM DAKWAAN PRIMAIRMembebaskan

ANJAR TARUNA ARI SUDEWA, M.Si Bin SOEJITNO tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancamHalaman I dari 212 Putusan Nomor 127/Pid.SusTPK/2014/PN.Smgpidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (

Jateng nomor : SR 5915/PW11/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 denganperhitungan sebagai berikut :Jumlah pengeluaran Negara PPN Rp. 25.822.000.000,00Jumlah harga barang dari pemasok Rp. 15.447. 107. 740,00Kerugian keuangan Negara Rp. 10.374.892.260, 00Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 aayat (1), ayat (2) Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak pidana Korupsi Jo.

JUVENTIUS (terdakwadalam berkas penunitutan terpisah);Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 3 dari 330 halaman Putusan Nomor : 76/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg1.Dakwaan Primair , Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI NO. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) Ke 1 KUHP ;Lebih Subsidair :Pasal 9 Undangundang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, tidak terpenuhi.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18, Pasal 3jo. Pasal 18 dan Pasal 9 jo. Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang R.I.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangR.I.

TUMIJO SURYO HADISAPUTRO, BA. bin JOATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMASAMA SECARA BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahHal 5 dari 466 halaman, No. 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor. Yk.dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

2 ayat (1) jo.

Si. bin BENAMALEM PA., dkk. sah menuruthukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan bKUHAP dengan susunan dibaca sebagai dakwaan alternatif, sebagaiberikut : KESATUATAU KEDUA :: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang UndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; melanggar Pasal 3 jo.

Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)Hal 331 dari 466 halaman, No. 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor. Yk.ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) #KUHP;ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) tersebut, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dimaksud baik dalam dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, selanjutnya melalui surat tuntutan Penuntut Umum yangdibacakan di depan persidangan pada tanggal 6 Agustus 2018 yangmenyatakan Terbanding (Terdakawa) telah terbukti melakukan atau turutserta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

PekerjaanRintisan Jalan dan PengadaanMeteran Air14.858.000,00 11 Kerugian Keuangan Negara (8 9 10) 163.824.927,00 Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukantindak pidana sebagai berikut : Primer melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jopasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP Subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat(1) ke 1 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwaan kepadaterdakwa terurai dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka konsekwensipembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan

primernya, apa bila terbuktimaka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya bila tidak terbuktimaka dakwaan selanjutnya perlu dibuktikan;Menimbang,, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengandakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal64 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke1KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengandemikian maka unsur berikutnya tidak perlu diuraikan lagi dan untuk itu terdakwadibebaskan dari dakwaan Primair.

miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratustujuh puluh tiga rupiah) ;e Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp.3.140.621.827, (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh saturibu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;e Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN(Rp. 3.140.621.827, Rp. 320.934.754, = Rp. 2.819.687.073, ) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal

2 ayat(1) Jo. pasal 18 Jo.

semuanyamerupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan apakahperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidanadari pasalpasal yang telah didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapatdipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umumkarena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagaiberikut :Dakwaan Primair :e Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Dakwaan Subsidair :e Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahuluyaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia

Menyatakan terdakwa ALI ARIFIN, ST Bin SUKOYO telah terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.Halaman 2 dari 222 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;2.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

ini dipandang sudah adil menurut pengadilandan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana menurutMajelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;Halaman 205 dari 222 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankanuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

(Seratus sembilan puluh satu juta empatratus enam puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebutdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakandakwaan subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebihdahulu dakwaan Primer yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31212Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo.

memenuhi status personalitasterdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur setiap orangdalam dakwaan Primer yakni melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

selanjutnya untuk mempertimbangkan aspekyuridisnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yangdi dakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif denganHalaman 128 dari 188, Putusan Nomor 86/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.menghubungkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan denganunsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :PRIMAIR : melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidakmemenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Perk :PDS01/MARTA/01/2013 tertanggal 15 juli 2013 yang pada pokoknya sebagaiberikut:PRIMAIR :an Bahwa ia Terdakwaeceamais Perbuatan terdakwa Terdakwa BAHRUL~ Bin H.MANSYAH tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaanyang disusun secara subsidairitas, karenanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telahterbukti maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun apabiladakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 tahun2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengandung unsurunsur sebagaiberikut :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5.

Karya Putra Powerin untuk Pembangunan PLTU2x7 MW di Sampit, Kalimantan Tengah, Nomor : SR416/D6/02/2009tanggal 2 April dari BPKP ;Bahwa perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Jo UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa .

Nomor: 1865 K/Pid.Sus/2010Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2010 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Agus Wijayanto Legowo dan Terdakwa Il HestiAndi Tjahyanto alias Ica Sulaiman bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan

BARTHOL DA CUNHA, M.Eng telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.

dalampemberantasan tindak pidana korupsi; Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara;Halhal yang meringankan : Jyerdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannyasehingga memperlancar jalannya proses persidanganan; Terdakwa telah lanjut usia dan sedang sakit; Jerdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan tingkatkasasi;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.

., Ir.ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI telah menimbulkan kerugiankeuangan Negara dalam hal ini PT PLN (Persero) KITSBU SektorHalaman7Putusan Pengadilan TipikorPembangkitan Belawan sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tigamilyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA. selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU sesuai denganSurat Keputusan Nomor : 003.K/GMKITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007,bersama dengan Ir.

;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Dakwaan Subsidair yaitumelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal9 UU RI Nomor

Kerugian KeuanganNegara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi DKI Jakarta Nomor SR431/PW09/5/2015 tanggal 8 Mei 2015 atas DugaanTindak Pidana Korupsi dalam Proses Pelelangan Pembangunan 21 Gardu Induk(1.610 MVA) Khusus Pembangunan Gardu Induk 150 KV Kadipaten dan New Sanurpada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN(Persero) TA 2011 s.d 2013;wannn= Perbuatan Terdakwa WIRATMOKO SETIADJI tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 Jo.

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.Halaman 127, Putusan Perkara No. :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yangdisusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahuluDakwaan Primair yaitu. : Perouatan Terdakwa diatur dan diancam Pidanasebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.