Dan bagi warga petani tambak yangkeberatan terhadap penilaian ganti rugi sebesar Rp0,00 tersebut, olehTeam Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah diminta mengajukan gugatankebertatan ke pengadilan, paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejaktanggal 21 Juli 2016 hingga tanggal 10 Agustus 2016;Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut tidakHalaman 4 dari 40 hal. Put.

Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara baruyang berkaitan dengan kebijakan dari Para Termohon Keberatan yangtidak memberikan ganti kerugian terhadap usaha tambak petani tambak,antara lain terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan,maka Pemohon Keberatan sebagai Petani Tambak telah kehilangan matapencaharian dan mengalami kerugian berupa modal dan hasil keuntunganusaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang manaberdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang Undang

kelanjutanpembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibatbesarnya belanja anggaran yang tersedot pada tahap pembayaran gantikerugian tanah dalam proyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dannegatif bagi sejumlah ratusan proyek strategis nasional lainnya yangsedang berjalan dan turut menjadi beban anggaran Negara dalam APBNTahun Anggaran 2016 ini (yang dalam keadaan/kondisi defisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhisemangat perjuangan pihakpihak pemangku kebijakan

biaya siluman pada tahun 2016 berupa biaya Aktaperpanjangan Kredit sebesar Rp. 27. 322.000, ( dua puluh tujuh juta tigaratus dua puluh dua dua ribu rupiah) dan pada tahun 2017 para Penggugatdibebani lagi biaya akta perpanjanagn sebesar Rp. 24.801.000, ( dua puluhempat juta delapan ratus satu rupiah ); dan akan para penggugat buktikanpada saatnya dan atau para Penggugat persoalkan kepada pimpinan BRIpusat atas permainan biayabiaya siluman tersebut, bahwa seharusnya jikaTergugat tidak berhasil dengan kebijakan

Reschedulling, masih adaHalaman 5 dari 39 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PN Kpnrt.12.13.kebijakan yang lain dengan memberikan kebijakan Reconditioning atauperubahan jadwal pembayaran, Restructuring atau penambahan danabank terhadap debiturnya, bukan lagsung dengan difonis dengan tindakanintimidasi penyemprotan atau melawan hukum serta malah membebanidengan biayabiaya yang tidak jelas juntrungannya sehingga memberatkanDebiturnya;.Bahwa perbuatan Tergugatl yang sering mengancam para Penggugat akanmelakukan

Sebagaimana diatur dalamPeraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari2005 bahwa restrukturisasi itu Bersifat Kebijakan Bank di manadalam dalam pasal 51 dan pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 diatur tentang petunjuk danHalaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 559/PDT/2021/PT.DKIsyaratsyarat jika Bank melakukan restrukturisasi kredit terhadap utangdebitur.Pasal 51Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debituryang memenuhi

Gunung Jati) selaku debitur tidakdapat memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam persetujuanrestrukturisasi a guo16.Oleh karena Restrukturusasi kredit itu hanya bersifat kebijakan Bankdan bukan keharusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BankIndonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, danmengingat Penggugat selaku debitur tidak dapat memenuhipersyaratan yang ditentukan dalam persetujuan restrukturisasi kreditdalam waktu yang ditentukan, maka Bank tidak dapat dipaksa untukmelaksanakan

restrukturisasi kredit.17.Dan oleh karena Restrukturisasi adalah bersifat kebijakan banksebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, dan bahkan Bank dilaranguntuk melalukan restrukturisasi kredit kepada debitur yang tidak dapatmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 51 dan pasal 52Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari2005, maka Tergugat (PT.

Fotocopy Artikel berjudul AAUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DANALASAN MENGGUGAT KEPUTUSAN' TATA USAHANEGARA, Oleh : GEDE EKA PUTRA, S.H, MH (Hakim PTUNPalembang) http://ptunpalembang.go.id/index.php/berita/beritapengadilan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P 31);Hal 35 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUNMDN32.Fotocopy Kutipan Buku dengan Judul Paradigma Kebijakan Hukum PascaReformasi: Dalam Rangka Ultah ke80 Prof.

Aparatur Negara, danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukumterhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan (vide bukti: T4), Majelis Hakim berpendapatbahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbitdidasarkan pada kebijakan

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH olehHal 46 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUNMDNPPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa didasarkan pada suatu kebijakan

pengaruh signifikan atas pihak lain dalammengambil keputusan keuangan dan operasional.Transaksi antara Pihakpihak yang Mempunyai HubunganIstimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajibanantara pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpamenghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anakperusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatuperusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suaradan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan

keuangan danoperasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasaratau perjanjian.Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalahpenyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangandan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikankebijakan itu.

Pengaruh signifikan dapat dijalankan denganHalaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 976/B/PK/PJK/2015berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewankomisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan,transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawanmanajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruhsignifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama,anggaran dasar atau perjanjian.

Dimana Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam Manpower Planning(Perencanaan Tenaga Kerja) harus memperhatikan kebijakan global tentangkebersihan udara lingkungan hidup, walaupun sebelum diberlakukan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup RI Nomor 10 Tahun 2012 tersebut, dimana PemohonKasasi tidak diperkenankan lagi memproduksi Sepeda Motor Mesin 2 (dua) Takselambatlambatnya Agustus 2015.

HC 0,3 gram/km serta Nox 0,15 gram/km, padahal sebagaimana pengakuan Tergugat, saat inisepeda motor produksi Tergugat memiliki ambang batas melebihi ukuran yangditentukan dalam Peraturan Menteri tersebut di atas, sehingga sesuai denganberlakunya Peraturan Menteri tersebut maka Tergugat harus menghentikanproduksi sepeda motor di atas 150cc pada bulan Agustus 2015 dan menurutMajelis keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 10 Tahun2012 tanggal 31 Juli 2012 tentunya akan mempengaruhi kebijakan

Dalam hal salah satu Pihak tidak menghendaki lagi untuk terikatdalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi Para Pihak untuk dapatmempertahankan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif dan mengingatTergugat menghendaki Pemutusan Hubungan Kerjanya kepada Para Penggugatserta adanya suatu kondisi dimana Perusahaan harus menyesuaikan produksidalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 10Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tersebut di atas sehingga Tergugat harus menataulang kebijakan

penetapan PenyediaBarang/Jasa (penetapan Pemenang) bukan surat pengantarpenyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi ;2) Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hakim PTUN Surabayadi ruaang Humas PTUN Surabaya pada tanggal 14 bulan Nopember2018 dalam acara pemeriksaan persiapan atas gugatanpenggugat dimana turut hadir pada acara tersebut perwakilankuasa hukum penggugat dari Nganjuk dan Surabaya dan tergugat,bahwa Keputusan PokjaXXXI Kabupaten Nganjuk bersifat KolektifKolegial artinya seluruh kebijakan

, Surat dari POKJA XXXI UnitLayanan Pengadaan Nomor : 027/203/411.024/PokjaXXxXI/ 2018tanggal 24 Agustus 2018 Perihal : Jawaban Sanggahan (Offline) ;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Somasi 2 Nomor :07/MHZ/ADV/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari POKJA XXXI UnitLayanan Pengadaan Nomor : 027/321/411.024/PokjaXXxXI/2018tanggal 19 Nopember 2018 Perihal : Jawaban Somasi ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Deputi BidangPengembangan Strategi Dan Kebijakan

Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi danTender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/jasaKonsultasi Deputi Bidang Pengembangan Sitrategi Dan KebijakanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 31 Desember 2018 ;Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran No. 14/SE/M/2018tentang Pemberlakuan standar dokumen pemilihanpengadaan jasa kontruksi tahun anggaran 2019, tanggal31 Desember 2018 ; Fotokopi

tiaptiapsurat lampiran yang akan ditandatangani memiliki kop sesuai surat edaran;Bahwa tujuan Terdakwa menulis dan mengarang selembaran suratpernyataan tersebut agar Masyarakat Desa Ganting secara keseluruhanmengetahui kecurangan yang dilakukan Ketua Panitia yaitu saksi Djaminurdalam proses pemilihan Anggota BPD maupun Kades di Desa Ganting,Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dan tujuan suratHalaman 24 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN Snbselanjutnya sesuai tembusan agar mengambil kebijakan

setelah selang waktu lebih kurang 4 hari, dukungan tanda tangantelah diberikan sejumlah 170 orang sebagaimana nama dan tanda tanganterlampir, kemudian tepatnya pada hari jumat tanggal 27 November 2015selepas Sholat jumat surat pernyataan masyarakat tersebut Terdakwa edarkan dengan terdakwa Il, Yusliman dengan cara mengirimkan surattersebut ke alamat sebagaimana yang tertera di tembusan surat, denganmaksud dan tujuan Terdakwa dengan terdakwa Il Yusliman adalah agartujuan surat dan muspika mengambil kebijakan

Sehubungan pemilihan calon kepala desa ganting yang sedang berjalansekarang ini bahwa masyarakat tidak menerima kebijakan yang dijalankanKetua P2K Desa Ganting atau Sdr.Jaminur, setiap langkah atau keputusansesuatu bukan melalui musyawarah kepanitiaan atau anggotanya sebabberindikasi politik2.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiappekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhipenghidupan yang layak bagi kemanusiaan, untuk itu pemerintahmenetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/4.2.

Putusan Nomor: 12/G/2013/PTUNPLGmenetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh;3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) meliputi: ee minimum;b. son 7 Oo lembur;She ah dwn ta4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat(3)huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikanproduktivitas dan pertumbuhan ekonomi; Pasal 89, 1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88ayat (3) huruf a dapat terdiri

Uang kebijakan (2 bulan upah) : Rp 31.678.814, Putusan No. 60/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg Hal 26 Total = Rp 230.116.606,Total setelah dipotong PPh : Rp 208.099.115,Bahwa Tergugat bersedia memberikan uang kebijakan sebesar 2 bulan upahkepada Penggugat yakni sebesar Rp 31.678.814, (tiga puluh satu jutaenamratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah).9.

kepadaPenggugattanggal 17 April 2017 (bukti P10 = bukti T7.1) ;Menimbang, bahwa kemudian atas pelaksanaan program pembinaan PIP danPenggugat tetap merasa keberatan dan minta untuk dikembalikan pada jabatansemula, maka berdasarkan hasil risalah pertemuan (bukti P11, bukti P12 dan buktiP13 = bukti T7.2), dimana Penggugat juga tetap menolak program pembinaan PIPmaka Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan ke 2 (dua) kepada Penggugattanggal 4 Mei 2017 (bukti P14 = bukti T7.2) ;Menimbang, bahwa sebagaimana kebijakan

membantah dalil Penggugat pada angka 13, 14 dan 15Gugatannya yang pada intinya menyatakan perpanjangan Surat PerintahKerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014 tanggal 06 Mei 2014sampai dengan tanggal 08 April 2015 dilakukan secara sepihak olehTergugat dan adanya Tim Quality Contro/ baru disampaikan dalam rapatdireksi pada tanggal 12 Juni 2015 setelah perjanjian kontrak berakhir padatanggal 28 Februari 2015;21.Bahwa perpanjangan Surat Perintan Kerja sampai dengan tanggal 08 April2015 merupakan kebijakan

Surat Perintah Kerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014.Sehingga ada keterlambatan pekerjaan serah terima bangunan selama 78 Hari(vide Bukti TK/PR8);Bahwa Saksi menyatakan dikarenakan ada keterlambatan pekerjaan/serahterima bangunan yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi selama 78 hari maka sudah sepantasnya PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi dikenakan denda sesuai dengan pasal 8.2.3Surat Perintah Kerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014;Bahwa Saksi menyatakan ada kebijakan

yang diberikan oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi terkait denda yang dikenakan kepadaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dimana seharusnya denda yangdikenakan adalah 78 hari namun diberikan kebijakan selama 22 hari;Bahwa Saksi menyatakan dikarenakan keterlambatan serah terima bangunanyang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka TergugatKonpensi/Pengugat Rekonpensi menderita kerugian dengan membayar dendaketerlambatan kepada konsumen dengan rincian sebagai berikut:

Tugas Panitia Pemilihan adalah bersifatkolektif kolegial, yaitu seluruh kebijakan Panitia Ssemuanya berpijak padakebersamaan, dimana seluruh pengurus dan anggota harus terlibat.Bahwa tidak benar, ketika Tergugat menjadi Sekretaris Panitia PemilihanKepala Desa Bulusari, Tergugat mempunyai tugas dan kewajibanmerencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi danmengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.Bahwa dalil Penggugat yang tercantum dalam angka 3 huruf b tersebut diatas yang

perintah atau larangan bagi peserta/calon kepala desa atau timHalaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT SMGsuksesnya hanya diperbolehkan menggunakan 1 (satu) atau lebihkendaraan pengangkut masyarakat pemilih menuju ke lokasi pemilihanatau ke lokasi transit di posko pemenangan masingmasing calon kepaladesa.Bahwa karena mobilisasi pemilih pada hari pemilihan tidak diatur dalamPeraturan Daerah a quo, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusaritidak pernah membuat/menerbitkan ketentuan atau kebijakan

Azas Kepastian Hukum, yakni azas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Terbukti denganHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/201214peraturan dan sanksi yang menjadi pedoman pengadaan tidak dilaksanakansecara adil kepada semua peserta yang melanggar peraturan;b. Azas Proporsionalitas, yakni azas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperoleh keterangandari saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BapakIR. M. Aries Suprianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa susunan urutanatau letak dari syaratsyarat yang tidak berurutan diperbolehkan dan dianggap telahmemenuhi syaratsyarat peserta lelang jika memang dapat ditunjukkan pada panitiaketika pembukaan penawaran. Dan Pemohon Kasasi telah memenuhi seluruhpersyaratan pendaftaran lelang.6.

Bahwa untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaanpenugasan partai berdasarkan kebijakan dan/atau perintahpartai perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal denganpelanggaran yang dilakukan;d.

Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkanoleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalamAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimanatersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang di pecat sebagai AnggotaPartai memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikanmelalui lembaga penyelesaian perselisinan internal Partai yakni melaluiMahkamah Partai;7.

Edy Suryadi mengeluarkan kebijakan organisasiyang memungut biaya dengan besaran tertentu pada setiap anggotaGAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan, padahal mengenai iuran anggotatelah ada keputusan dan pedoman tersendiri, selain itu juga berdasarkantujuan organisasi dalam ADART GAPENSI seharusnya organisasimenjadi wadah yang ikut mendorong dan menghidupkan iklim usaha danlapangan pekerjaan yang baik, melakukan pembinaan SDM anggotaorganisasi, dan bukan malah sebaliknya seolah olah seperti maumemeras

Edy Suryadi sesungguhnya berada dalam keadaanpailit atau Bankruptcy.Bukti P8 : Koran Radar Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2012 tentangAnggota Gapensi keluhkan pungutan biaya dengan besaran tertentu padasetiap anggota GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan dan Koran Kotaku, Rabutanggal 24 Oktober 2012 yang berisi Anggota Gapensi akan hengkang dananggota Gapensi ancam hengkang atas kebijakan pungutan biaya yangdilakukan oleh Ketua Gapensi Kalimantan Selatan.Bukti P9 : Copy surat Dewan Pertimbangan Daerah

pemaksaan dan permintaan proyek atau meminta sejumlah uangatas tidak diterimanya usulan proyek yang akan dialokasikan pengerjaannya/pemenangnya secara pribadi kepada instansi terkait padahal selaku AnggotaDPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungankerja dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan Pemerintahan DaerahKabupaten.Bahwa tuduhan Tergugat III dan III poin d di atas adalah upaya untukmenjatuhkan kredibilitas Penggugat sebagai anggota dewan yang kritis dantegas terhadap kebijakan

yang sama sehingga tuduhan Tergugat1,11 dan HI pada poin f di atas adalah tuduhan yang lebih bersifat fitnah dansangat berlebihan yang bertujuan untuk menghancurkan masa depan karirPolitik Penggugat.g Menentang hasil keputusan DPC PPP Kabupaten Kampar tentang perubahansusunan pimpinan Fraksi PPP Plus DPRD Kabupaten Kampar.Bahwa tuduhan Tergugat III dan II pada poin g di atas adalah tidak benarsecara hukum dikarenakan Penggugat telah menerima dan tidak ada usahadan upaya sedikitpun untuk menolak kebijakan

bahwasannya rumah Penggugat belumditempati (Kosong) tidak berpenghuni yang tentu saja volume pemakaian listrikdirumah Penggugat tidak sama dengan rumah yang ada penghuninya, terkaitdengan tuduhan kelalaian Penggugat yang berakibat dibongkarnya meteran listrikPenggugat oleh Tergugat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 keputusanDireksi PLN a qou hanya dilakukan pemutusan sementara bukan pemutusanrampung dengan syarat bilamana Penggugat membayar tunggakannya makameteran dapat dipasang kembali;Bahwa kebijakan

Sehingga demikian dalil PEMOHON KEBERATANini jelas lah terbantahkan dan sangat patut ditolakBahwa pada poin ke18 dalil dari PEMOHON KEBERATAN seperti ini:Bahwa kebijakan Tergugat yang menyatakan terhadap pelanggan yang telahmenunggak selama 3 (tiga) bulan kemudian dilakukan pemutusan ataupembongkaran meteran pelanggan dan mewajibkan pelanggan untukmembayar biaya pasang baru kembali dan pelanggan tersebut dikategorikanpelanggan baru jelas bertentangan dengan pasal 10 huruf a jo.

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan bertentangandengan kebijakan pimpinan TNI dalam ~memenuhi setiap rencanakebutuhan perlengkapan perorangan prajurit TNI namun= dalamprakteknya dilapangan diselewengkan dengan maksud menguntungkan18diri sendiri sementara prajurit yang berhak terpaksa membelikaporlap dengan gajinya.a Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak dilakukan sendiri danbukan baru kali ini dan per buatan ini tidak selesai karenatertangkap oleh petugas POM, oleh karenanya, guna memberikan

Perbuatan tercela dan bertentangan dengan kebijakan pimpinanTNI.as Terdakwa hanya memikirkan keuntungan pribadi dan pihak laindengan cara mempermain kan hak prajurit.Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebutdiatas maka Majelis berpen dapat guna memberikan efek jera bagiTerdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan ke padaTerdakwa.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah

Penganiayaan yang mengakibatkan lukaluka berat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur ke1 Barang siapa;Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dariperbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang ataudengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikanoleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan

Barang Siapa:2 Melakukan Penganiayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur ke1 Barang siapa;Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dariperbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang ataudengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan16oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan

Politik Hukum PidanaKajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.