Putusan Nomor 1451/B/PK/PJK/2017Agustus 2008 nomor 00048/207/08/904/13 tanggal 31 Januari 2013diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon TerbandingBanding1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNal. Exspor 0 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 0 0a3. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut oleh pemungut PPN 0 0a4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0a5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0a6. Jumlah 0 0b.

Jumlah Perhitungan PPN kurang bayar 1.990.701.907 (256.726.313)Kelebihan pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 1.990.701.907 1.990.701.907b. Dikompensasikan ke masa pajak .... (Karena pernbetulan) 0 0c. jumlah 1.990.701.907 1.990.701.907PPN yang kurang dibayar 0 1.733.975.5904Sanksi Adrrinistrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0b. kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 1.733.975.5904c. Bunga pasal 13 (5) KUP 0 0d.

KesimpulanBahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurutPemohon Banding dihitung dengan perhitungan sebagai berikut: 1 PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp. 0,002 Sanksi Bunga Rp. 0,003 Sanksi Kenaikan Rp. 0,004 Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) dibayar Rp. 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

memenuhi syarat berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UndangUndangPengadilan Pajak;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuan SuratBanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telahdisyaratkan oleh undangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan(2), dan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima olehPengadilan Pajak;PERHITUNGAN

KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEBERATANBahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut : Uraian isesual SKPKB) Ditambah/ Dikurangi Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 181.617.490 (5.736.500) 175.880.990Sanksi Bunga 50.852.897 (1.606.220) 49.246. 677Sanksi Kenaikan Jmlh PPN yg masih harus (lebih) dibayar 232.470.387 (7.342.720) 225.127 .667 Koreksi TerbandingBahwa Berikut adalah rincian koreksi yang dipertahankan berdasarkanKeputusan Keberatan :1.

Alasan BandingKoreksi atas DPP PPN sebesar Rp 1.706.120.496,00Koreksi atas margin penjualan kepada afiliasi sebesar Rp 1.650.917.046,00Alasan KoreksiBahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PT TechnopiaLever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena itu Terbandingmenghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever dengan margin sesuaidengan margin PT Technopia Lever kepada main distributor yaitu 25%;Perhitungan

Perhitungan harga wajar dengan metode inidilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajarkepada biaya produksi;Data persentase laba kotor wajar dapat diperoleh dari: Penjualan kepada pihak ketiga yang independen daripenjual yang juga melakukan penjualan terhadapafiliasinya;* Penjualan oleh pihakpihak yang independen;Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 546/B/PK/PJK/20179."

Bahwadikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT TahunanPPhMasa Pajak April 2007, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak mencantumkan bagaimanacara perhitungan dalam rangka hubungan istimewa makasesuai dengan kuasa Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menentukan kembali besarnya penghasilan sesuai dengan nilaiyang wajar dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhihubungan istimewa.

Rp.113.867.078 = Rp.17.080.061Akumulasi Penggantian Hak adalah a+b= Rp. 22.156.557 + Rp.17.080.061 = Rp. 39.236.618Maka Total Pesangon yang harus dibayar perusahaan kepada Pekerja adalah14+2+3= Rp. 78.831.054 + Rp.53.036.024 + Rp. 39.236.618= Rp. 153.103.696Terbilang Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Ribu Enam RatusSembilan Puluh Enam Rupiah.4 Agar kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuaidengan Pasal 155 ayat 2 Undangundang No.13 Tahun 2003.11 Bahwa sesuai dengan perhitungan

/ Penjumlahan dalam menetapkan upah sebagai dasar penetapanupah perbulan adalah SALAH sebab Penggugat menetapkan jumlah upahperbulan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah sebesar Rp.4.484.503,sementara hasil penjumlahan rincian upah sebulan yang diajukan Penggugatadalah Rp.4.290.903.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU No.13 tentangketenagakerjaan bahwa komponen upah yang digunakan sebagai dasarperhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uangpenggantian hak adalah

8 Bahwa dalil Penggugat pada butir (8) dan (9) benar membingungkan dan patutditolak sebab sebagaimana diuraikan Tergugat pada butir (6) dan (7) diatas,seyogyanya Pegawai Perantara Disnaker Pohuwato di Marisa tidak menerimapermohonan mediasi sebab PHK dilakukan oleh Tergugat sesuai ketentuanbahwa sebelum di PHK sudah dirundingkan lebih dahulu, dan dalamperundingan Penggugat mengakui menggelapkan uang Tergugat dan bersediamembayar kerugian tersebut ;9 Bahwa tuntutan Penggugat yang didasarkan pada perhitungan

Bahwabilamana Ternyata secara Hukum Penggugat dinyatakan tidak bersalahmaka Tergugat akan membayar hak pesangon dan lain lain sesuai ketentuanperundangan yang berlaku) ;Bahwa dasar perhitungan pesangon yang didasarkan pada upah bulananPenggugat adalah membingungkan / rancu kemudian dasar perhitunganpenghargaan masa kerja dua kali ketentuan, pertanyaannya ketentuan mana?

uang pesangon;Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam Posita pada butir (3) dimanaPenggugat menetapkan upah sebulan sebesar Rp.4.484.503, (empat juta empat ratusdelapan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) sebagai dasar perhitungan pesangonsementara hasil penjumlahan rincian upah sebulan dalam butir (3) yang diajukanPenggugat adalah sebesar Rp.4.484.903, (empat juta empat ratus delapan puluh empatribu sembilan ratus tiga rupiah) sedangkan pada butir (3) huruf (b), sedangkan jumlahkomponen upah

Natuna No: /PU-CK/PEMB-PSR/VII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Persetujuan perhitungan pekerjaan tambah kurang / CCO.

Natuna No: /PU-CK/ PEMB-PSR/ XI/ 2015 tanggal 25 November 2015 perihal Persetujuan perhitungan akhir realisasi pekerjaan Final Quantity.

Natuna) Perihal : Permohonanuntuk mengadakan perhitungan bersama CCO. Bermohon untuk dapat mengadakan perhitungan bersama atas volumepekerjaan (Mutual Check) dari Kontrak.

Pembahasan evaluasi Pekerjaan Tambah Kurangdiadakan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2015 dengandata/dokumen yang dievaluasi meliputi :a) Gambar Kerja;b) Perhitungan pekerjaan tambah/kurang pelaksanaan;c) Usulan Harga Satuan Pekerjaan Baru;d) Justifikasi Teknik;e) Berita Acara Perhitungan Bersama PekerjaanTambah Kurang/CCO2.

MHJ) Perihal : Persetujuan Perhitungan PekerjaanTambahKurang/CCO.

kontrak awal danvolume hasil perhitungan audit LPJK.

selisin progres 7.85%dengan perhitungan 48.034% (final progress) 22.54% (progres terminpertama) = 25,494%.

Keputusan Nomor: KEP121/PJ.07/2009tanggal 16 Maret 2009 yang menyatakan menolak permohonan KeberatanPemohon Banding dan mengurangkan nilai dalam SKPKB PPN Nomor:00158/207/05/052/07 tanggal 18 Desember 2007 untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Nopember 2005;Ketentuan Materiilbahwa dasar Keputusan Keberatan yang pada intinya menolak seluruhkeberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah bahwa tidakterdapat cukup alasan untuk menerima permohonan keberatan yang diajukanoleh Pemohon Banding;Perhitungan

non value ekspor, yangbukan merupakan penjualan barang dagangan, oleh karena itu PemohonBanding mohon koreksi tersebut dapat dibatalkan;Koreksi Penjualan Berdasarkan Pengujian Faktur Pajak sebesar Rp45.350.469.940,00Menurut Terbandingbahwa Terbanding berpendapat bahwa karena nomor seri faktur pajak yangPemohon Banding laporkan tidak berurutan, maka Pemohon Banding dianggaptidak melaporkan faktur pajak sebanyak 1.549 lembar, dengan jumlah PPN danperedaran usaha yang belum dilaporkan berdasarkan perhitungan

taksiranTerbanding masingmasing sebesar Rp4.535.046.994,00 danRp45.350.469.940,00;bahwa menurut perhitungan Terbanding, koreksi atas penyerahan yangterutang PPN untuk masa Januari sampai dengan November 2005 adalahRp41.571.264.112,00 yaitu berdasarkan perkiraan koreksi peredaran 11 bulan,11/12 x Rp. 45.350.469.940,00;Halaman 4 dari 41 halaman.

cost Rp. 2.375.109.657,00Variance dari pembelian barang Rp. 285.809.684,00Rekapitalisasi ke Aktiva Tetap Rp. 20.981.767.888,00 Rp. 564.589.597.520,00bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding di atas, tidak ada selisihantara DPP atas PPh 22 impor yang Pemohon Banding kreditkan denganpembelian impor menurut SPT Pemohon Banding;bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa Pemohon Banding telahmelakukan pengkreditan PPh Pasal 22 impor berdasarkan PIB dan dokumenpembayaran yang sah;bahwa koreksi yang

dilakukan oleh Terbanding berdasarkan perhitungan jumlahPPh Pasal 22 menurut Terbanding yang dibandingkan dengan equalisasi yangdilakukan sendiri oleh Terbanding tersebut ialah sangat tidak relevan untukdigunakan sebagai koreksi peredaran usaha sebesar Rp 13.836.400.267,00untuk Masa Pajak Desember 2004 sampai dengan November 2005, yangtermasuk di dalamnya koreksi peredaran usaha Masa Pajak Januari sampaidengan November 2005 sejumlah Rp 12.683.366.911,00, oleh karena ituPemohon Banding mohon koreksi

Total areal (tertanam/Planted) yang dapat diolah/dibangunkan kebunkemitraan dengan modal kerja yang telah diterima Tergugat adalahdengan perhitungan Rp 421.990.000,00 : Rp 20.700.000,00 = 20,38 Ha(Produksi tebu/ Ha = 80 Ton tebu);d. Total produksi Tebu = Total area tertanam x Produksi tebu/ Ha ataudengan perhitungan 20,38 Ha x 80 Ton tebu/ Ha = 1.630,4 Ton(Rendemen di perusahaan Penggugat adalah 7,5%)e.

Dari total produksi tebu sebanyak 1.630,4 Ha dan dengan rendemen7,5% maka diperoleh produksi gula dengan perhitungan 1.630,4 Ha x7,5% = 120 ton gula(harga gula produksi adalah 9.000/kg)f. Sehingga total penjualan gula tersebut adalah dengan perhitungan120.000 Kg x 9000/kg = Rp 1.080.000.000,00g.

Bahwa kemudian Tergugat diterima menjadi petani mitra di perusahaanPenggugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk memberikan uangmuka pembelian tebu tahap 1 yang harus digunakan oleh Tergugat untukdan dengan perhitungan sebagai berikut :a. Pembiayaan untuk keperluan Land Clearing (LC) untuk luasan 44 Hasebesar Rp. 132.000.000,00;b. Pembiayaan untuk keperluan Land Preparation (LP) untuk luasan 20 Hasebesar Rp. 35.000.000,00;c.

Total areal (tertanam/Planted) yang dapat diolah/dibangunkan kebunkemitraan dengan modal kerja yang telah diterima Tergugat adalahdengan perhitungan Rp 421.990.000,00 : Rp 20.700.000,00 = 20,38 Ha(Produksi tebu/ Ha = 80 Ton tebu);b. Total produksi Tebu = Total area tertanam x Produksi tebu/ Ha ataudengan perhitungan 20,38 Ha x 80 Ton tebu/ Ha = 1.630,4 Ton(Rendemen di perusahaan Penggugat adalah 7,5%)c.

Dari total produksi tebu sebanyak 1.630,4 Ha dan dengan rendemen7,5% maka diperoleh produksi gula dengan perhitungan 1.630,4 Ha x7,5% = 120 ton gula (harga gula produksi adalah 9.000/kg)Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbud. Sehingga total penjualan gula tersebut adalah dengan perhitungan120.000 Kg x 9000/kg = Rp 1.080.000.000,00e.

hubunganselaku kakak kandung Penggugat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikahtinggal bersama terakhir di ALAMAT Kecamatan Tambun UtaraKabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua)orang anak bernama NAMA ANAK, berusia 12 tahun, dan NAMAANAK, berusia 10 tahun; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namunsejak tahun 2006 mulai terjadi perselisinan dan pertengkaran ;Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugatterlalu perhitungan

suami isteri, setelah menikahtinggal bersama terakhir di ALAMAT Kabupaten Bekasi, selamaperkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA,berusia 12 tahun, dan NAMA, berusia 10 tahun ;Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namunsejak bulan April 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugatjarang pulang, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang padaPenggugat dan anakanaknya, dan Tergugat terlalu perhitungan

karena sejak bulan April 2015 antara Penggugat Konvensi danTergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan :Seringnya beda pendapat dan tidak ada komunikasi yang baik antaraPenggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;Setiap terjadi keributan Tergugat Konvensi selalu mengatakan : yasudah kalau tidak mau menerima panggil keluargamu kita selesaikanrumah tangga kita baikbaik ;Tergugat Konvensi kurang perhatian pada kularga terutama pada anakanak;Tergugat Konvensi terlalu perhitungan

Konvensi tidakmembantah bahwa tidak mengabulkan permintaan Penggugat Konvensiuntuk dibelikan mobil dan membiarkan Penggugat Konvensi pergi kemanamana hanya dengan sepeda motor boncengan tiga dengan anakanaknya,sementara waktu yang bersamaan Tergugat Konvensi membeli 3 (tiga)buah mobil untuk karyawannya, tentang kuliah Penggugat Konvensi denganbiaya sendiri dari hasil kerja sendiri sedang Tergugat Konvensi hanya22membantu ketika wisuda saja, maka hal ini membuktiakn bahwa TergugatKonpensi sangat perhitungan

Kabupaten Bekasi dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Risnan Aji Firmansyah, umur 12tahun, dan Ristam Hary Sadewo, umur 10 tahun ; Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telahterjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 sampaisekarang disebabkan seringnya beda pendapat dan tidak adanyakomunikasi yang baik antara Penggugat Konvensi dan TergugatKonvensi, Tergugat Konvensi kurang perhatian pada PenggugatKonvensi dan anakanaknya, Tergugat Konvensi terlalu perhitungan

dan ada klarifikasi dan konfirmasi pada penyedia barang danjasa juga melakukan pengecekan di lapangan ; Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tim turunmelakukan pengecekan di lapangan ; Bahwa untuk pekerjaan pengadaan Taman Kota Laha dan Halong dibuat dalam4 (empat) paket yang dibagai dalam 2 (dua) pekerjaan fisik dan 2 (dua)pekerjaan pengawasan, disitu ahli dalam melakukan perhitungan inimenghasilkan dan berkesimpulan adanya kerugian keuangan Negara sebesarRp.161.406.921.

(seratus enam ratusSembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan belas riburupiah) sebagai acuan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara kemudianuntuk realisasi pembayaran atau pengeluaran telah digunakan oleh penyediabarang dalam hal ini kontraktor dan ahli melakukan perhitungan berdasarkankonfirmasi dan klarifikasiapakah kepada rekanan kemudian kepada penyediabarang jasa pendukung ; Bahwa selain SP2D ada juga data pendukung seperti SPP, SPT dan SPM jadidari SPM dan dokumen

Bina Graha Konsultan dan untuk pekerjaan Taman Kotadesa Halong tahap II adalah sama juga CV Bina Graha Konsultan ; Bahwa dari hasil perhitungan ahli disini ada pengeluaran uang untukpengewasan sebesar Rp.17.018.182.

tidak menggunakandata yang dibuat oleh panitia ; Bahwa untuk laporan yang dibuat oleh Piliteknik dan dari Dinas Pertanian, ahlitidak menggunakannya dan ahli melakukan perhitungan sendiri sesuai denganhasil yang didapat dilapangan ; Bahwa dalam rangka melakukan perhitungan pekerjaan fiisik dan tanamandilapangan, ahli melakukan perhitungan bersama dengan penyedia barangtermasuk melakukan pengkuran panjang dan lebarnya ; Bahwa pekerjaan fisik maupun tanaman ahli melakukan perhitungan denganmenyatukan

;Menimbang, bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata KelolaKeuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukanoleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis,dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorangdipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal

BonusBonus1. bonusbonus dalam waktu dekat completion Bonus yang dialokasikan untuk paruh ke2 2016 akandibayarkan selambatlambatnya pada akhir Pebruari, dalamformulasi perhitungan saat ini; bonus PIAP tahun 2016 untuk grade 46 sedang ditinjau danPenggugat mengantisipasi pembayarannya pada 28 Pebruari2017.2. bonusbonus mendatang bonus Completion, bonus PBA, bonus KPI, bonus Produktifitas danbonus Insentif Non Rotasi akan tetap dibayarkan sesuai denganformula perhitungan yang berlaku.

pesangon ParaTergugat sebagai berikut:(Total Perhitungan Kotor sesuai Pasal 164 Ayat 3 UU No. 13/2003dikurangi Dana pensiun PT Freeport Indonesiadan ProgramKesejahteraan Pekerja = selisih yang dibayar Penggugat)Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pdt.

Petitum Gugatan adalah perhitungan, pembayaran PHK sesuai Pasal 164 ayat 3 tersebut, dan (c).

pesangon Para Tergugat sebagaiberikut :(Total Perhitungan sesuai Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13/2003dikurangi Dana pensiun PT Freeport Indonesia dan Program KesejahteraanPekerja = selisih yang dibayar Penggugat) : Total Perhitungan Saldo Per 1 JanSesuai Psl 164 2019 Dana PensiunSaldo Per 24 Jan 2019 ProgramNo Nama Penggugat ayat (a) Ou PT Freeport . a Jumlah13/2003 Indoensia Kesejahteraan(Rp) (Rp) Pekerja (Rp) Halaman 78 Putusan Nomor 170/Padt.

Freeport Indoensia dan saldo programKesejahteraan Pekerja sebagai berikut: Total Perhitungan Saldo Per 1 Jan Saldo Per 24 Jansesuai Ps! 164 2019 Dana Pensiun2019 ProgramNo Nama Penggugat ayanys) UL Bt.

Dalam Keputusan Keberatan tersebut pihak Terbanding menolakpermohonan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor:00005/240/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor: KEP00162/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus2010;Bahwa berikut Pemohon Banding uraikan mengenai: pemenuhanketentuan formal pengajuan banding, pokokpokok materi dan alasan pengajuanbanding, kesimpulan dan usul perhitungan pajak

Pengajuan BandingBahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis, berikut PemohonBanding sampaikan kronologi terbitnya Keputusan Keberatan;Bahwa Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2)Final Nomor: 00005/240/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00162/WPJ.19/KP.0203/2010tanggal 26 Agustus 2010 dengan jumlah koreksi Objek PPh Pasal 4 ayat (2)Final sebesar Rp. 9.282.034.018,00 sehingga perhitungan

faktafakta di atas, maka diusulkankepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP192/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentangtentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2)Final Nomor: 00005/240/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00162/WPJ.19/KP.0203/2010tanggal 26 Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding NPWP:01.543.132.3092.000, dengan perhitungan

Rasuna Said,Kuningan, Jakarta, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 22.601.591.582,00PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang Rp. 1.142.465.937,00Kredit Pajak Rp. 1.142.465.937,00PPh Kurang (Lebih) Bayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put44034/PP/M.1I/25/2013, Tanggal 26 Maret 2013, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 15 April 2013, kemudianterhadapnya oleh Pemohon

Majelis Hakim juga tidakmempertimbangkan fakta bahwa perhitungan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) yang memperhitungkan nilaitransaksi seluruhnya sebesar USD 19.060,00 ke dalam perhitunganequalisasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) telah benar karena seluruhnilai transaksi sebesar USD 19.060.00 telah dibebankan dan jugadibayarkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2008.3.14.

Corolla Altis 1.6E warna silver tersebut,ditaksir sebesar Rp. 199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan jutadelapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Perkiraan harga second Toyota Vios warna silver (tahun 2008) = Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); Perkiraan harga second Toyota Corolla Altis warna silver (tahun 2009) =Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);Total nilai barang = Rp. 195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah);Perhitungan

Pajak :Harga 2 (dua) unit mobil : Rp 195.000.000,00;HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %; Bea Masuk : 50% x Rp 195.000.000,00 = Rp 97.500.000,00;Nilai impor = Rp 195.000.000,00 + Rp 97.500.000,00 = Rp292.500.000,00; PPN = 10% x Rp 292.500.000,00 = Rp 29.250.000,00; PPh = 15% x Rp 292.500.000,00 = Rp 43.875.000,00; PPnBM = 10% x Rp 292.500.000,00 = Rp 29.250.000,00;TOTAL = BM + (PPN+PPh+PPnBM) = Rp 199.875.000,00;Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara daripemasukan

2 (dua) unit dimaksud secara illegal adalah sebesar Rp199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah);(perhitungan menggunakan tarif advalorum atau menghitung tarif BeaMasuk megikuti tarif yang tertera pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Bea dan CukaiKalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan

Pajak :Harga 2 (dua) unit mobil : Rp 195.000.000,00;HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %;Bea Masuk : 50% x Rp 195.000.000,00 = Rp 97.500.000,00;Nilai impor = Rp 195.000.000,00 + Rp 97.500.000,00 = Rp292.500.000,00;PPN = 10% x Rp 292.500.000,00 = Rp 29.250.000,00;PPh = 15% x Rp 292.500.000,00 = Rp 43.875.000,00;PPnBM = 10% x Rp 292.500.000,00 = Rp 29.250.000,00;TOTAL = BM + (PPN+PPh+PPnBM) = Rp 199.875.000,00;Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara daripemasukan

Pajak :Harga 2 (dua) unit mobil : Rp 195.000.000,00;HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %;Bea Masuk : 50% x Rp 195.000.000,00 = Rp 97.500.000,00;Nilai impor = Rp 195.000.000,00 + Rp 97.500.000,00 = Rp 292.500.000,00;PPN = 10% x Rp 292.500.000,00 = Rp 29.250.000,00;PPh = 15% x Rp 292.500.000,00 = Rp 43.875.000,00;PPnBM = 10% x Rp 292.500.000,00 = Rp 29.250.000,00;TOTAL = BM + (PPN+PPh+PPnBM) = Rp 199.875.000,00;Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara daripemasukan

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Hasil PemilihanKepala Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang yang di tetapkan padatanggal 23 Oktober 2019 sehingga patut diduga ada kekeliruan yangbersifat SISTEMATIF, MASIF, dan TERSTRUKTUR dilakukan oleh PanitiaPUTUSAN No. 02/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 9 dari 82 halamandalam melaksanakan TAHAPAN PERHITUNGAN Pilkades Kebontunggul,sehingga begitu banyak suara tidak sah, terutama tidak sah karenacoblosan tembus yang seharusnya di hitung sah oleh panitia di anggap tidaksah sehingga

Padahal menurut perhitungan Penggugatapabila tidak terjadi kesalahan pelipatan suara dan penghitungan suaramaka perolehan suara calon No.

Maka dari itu, menurut pihak Tergugat dalam halini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebontunggul yang menyatakan suratsuara tersebut tidak sah karena coblosan lebih dari satu diluar kotak segiempat sebagaimana diatur oleh ketentuan PasalPasal diatas adalah benar.Dalil Penggugat Huruf E angka 5 22002 22222dawaban T erguQal:~ ~~~ nn nnn nnn nnn nnnBahwa Penggugat menyatakan berkaitan dengan perhitungan suaraObjek Sengketa adalah tidak sah karena terdapat kekeliruan.

Dikarenakan perhitungan suara harusdilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Perhitungan suara danpembuatan berita acara hasil pemilinan harus dilakukan secara terbuka danPUTUSAN No. 02/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 30 dari 82 halamandisaksikan oleh Saksi dari kedua Calon Kepala Desa yang ada hal manapanitia telah membuat berita acara perhitungan suara dan ditandatanganipanitia dan saksi calon kepala desa yang pada waktu perhitungan suaradengan membuat berita acara Perhitungan suara pemilihan Kepala DesaKebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tertanggal 23Oktober 2019

Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar 405.398.391 405.398.391 Bahwa putusan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Nomor: 00033/207/09/913/12 tanggal 29November 2012 Masa Pajak April 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan PajakJumlah Penyerahan BKP/ JKP yang terutang PPN Rp 3.594.771.9112.

Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 359.477.191 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 173.962.179 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 185.515.0123. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp = 65.418.090PPN yang kurang dibayar Rp 250.933.102Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp = 89.047.200 Kenaikan Pasal 13 (8) KUP Rp 65.418.0896.

Jumlah PPN ymh dibayar Rp 405.398.391Alasan Pengajuan Banding;Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi Permohonan Bandingmendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPM olehkarena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisi yangditerima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:1.

Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 114.480.528 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 173.962.179 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (59.481.651)Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1510/B/PK/PJK/2016 3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 65.418.0904. PPN yang kurang dibayar Rp 5.936.439Ditambah/(Dikurangi) MenjadiUraian Rp. Semula Rp.Rp. (Rp.)a. PPN kurang/ (lebih) Bayar 250.933.102 244.996.663 5.936.439b.

Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4(2) yang mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007Nomor: 00009/240/07/415/09 tanggal 30 Maret 2009 yang menyatakan jumlahpajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi, sebesarRp125.303.452,00;Bahwa Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal18 Januari 2010;Bahwa berikut Pemohon Banding uraikan mengenai koreksi Terbanding, alasanPemohon Banding dan perhitungan

Dipati Unus No. 48, Cibodas,Tangerang, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)terhadap Jenderal NomorMasa sampai dengan Desember Nomor:Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 439.199.400,00PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang Rp. 43.919.940,00Kredit Pajak Rp. 43.854.820,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp. 65.120,00Sanksi Adminstrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 19.536,00Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1722/B/PK/PJK

Dipati Unus No. 48,Cibodas, Tangerang, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007menjadi seperti perhitungan di atas;adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena

sebesar Rp963.872.714,00 tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertaHalaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1722/B/PK/PJK/2017pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa selisin perhitungan

Upahyang diperoleh Penggugat sebesar Rp.2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah )adalah menurut perhitungan Penggugat sendiri. Sebab, Tergugat sendiri tidakmenghitung berapa besarnya bagian yang diperoleh Penggugat dari hasilangkutannya.Karena setiap bulan tidak sama, dan sangat tergantung banyak atautidaknya penumpang ;. Bahwa memang benar, bahwa dalam 1 ( satu ) minggu, bisa hanya melakukan 2 xangkutan, bahkan kadangkadang tidak ada penumpang, maka bis tidak jalan.

Oleh karena itulah adalah wajar apabila sistem perhitungan adalahsistem rit/bagi hasil, ada angkutan ada hasil/ pembagian / upah, tak ada mengangkutpenumpang berari tidak ada pembagian hasil ;Maka : berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon denganhormat agar sudilah kiranya Majelis Hakm Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmenolak gugtan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat

Dan bukti T2 tidak dapat menghapus adanyahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, karena sistem bagi hasil merupakantekhnis pembayaran upah atau gaji sebagaimana dinyatakan dalam Undangundang Nomor13 Tahun 2003 Pasal 157 Ayat (3 ), yaitu Dalam hal upah pekerja atau buruh di bayarkanatas dasar perhitungan satuan hasil potongan atau borongan atau komisi, maka penghasilansehari sama dengan ratarata perhari selama 12 ( Dua Belas ) bulan terakhir denganketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan

Rp. 23.908.500,( dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah )Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada petitum point (5 ) yang menyatakanmenghukum dan selanjutnya memerintahkan Tergugat membayar uang Tabungan untukSupir sejak Maret 2001 sampai dengan Juli 2012 kepada Penggugat sebesar Rp.57.600.000, secara Tunai dan sekaligus ,setelah Putusan diucapkan ;Menimbang,bahwa uang tabungan Supir tidak diatur dalam PerundangundanganKetenaga Kerjaan dan tidak termasuk dalam komponen Perhitungan

sekaligus ;Menimbang,bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti penetapan JaminanHari Tua ( JHT ) oleh Pegawai Pengawas Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Sambas atasnama Ambwaludin nomor : 560/997/STKT/C/2012, tanggal 05 Oktober 2012 ternyataterjadi kekeliruan dalam Tekhnis Penghitungan besaran JHT dalam penambahan sukubunga setiap bulannya ,sehinggga menyebabkan kesalahan dalam penjumlahan secaraKumulatif ;Menimbang, bahwa senyatannya besaran upah besaran upah / gaji per ritase yangmenjadi dasar perhitungan

dari asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat & Il, danLaporan transaksi pinjaman atas nama Tergugat dan perhitungan hutangatas nama Tergugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P13;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukansaksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1. Saksi EVAN OKTAVALENT:Bahwa saksi merupakan mantri pada PT. BRI (Persero) Tbk.

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman yang telah diterima Tergugat dan Tergugat II tersebut, setelah dilakukan dan diberikan surat peringatansebanyak 3 (tiga) kali dan dijelaskan tunggakan pokok + tunggakan bunga = Rp.67.750.210, (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratussepuluh rupiah, dan Bunga Rp. 0, dengan total angsuran menjadi sebesar Rp.67.750.210, (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratussepuluh rupiah) (Bukti Surat P13);Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan

lagi oleh pihakPenggugat dimana pada bulan Agustus 2018 Tergugat dan Tergugat II sudahtidak melakukan pencicilan angsuran lagi sehingga kredit Tergugat danTergugat II menjadi macet dan per Agustus 2019 kredit dilakukan penghapusanbuku kredit dengan pokok pinjaman sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh jutarupiah) dan perhitungan bunga selama 12 (dua belas bulan) x Rp. 19.735.800,dengan total angsuran Rp. 69.735.800 (Enam puluh Sembilan juta tujuh ratustiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dikurangi

Penggugat mendalilkanTergugat dan Tergugat Il untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruhpinjaman/kredit (Pokok Rp. 50.000.000, + bunga Rp.,) kepada PENGGUGATtotal menjadi sebesar Rp. 67.750.210, (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus limapuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti surat dansaksisaksi yang mana dari keterangan saksisaksi (Saksi EVAN OKTAVALENTdan saksi EKO KURNIAWAN) dan bukti surat berupa laporan transaksipinjaman atas nama Tergugat dan perhitungan

hutang atas nama Tergugat (Bukti Surat P13) diketahui bahwa Tergugat dan Tergugat II terdapatperubahan penghitungan mengenai jumlah bunga yang harus dibayar Rp.19.735.800 di bayar Tergugat dan Tergugat II dimana pokok pinjaman sebesarRp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dan perhitungan bunga selama 12 (duabelas) bulan x Rp. 19.735.800, dengan total angsuran Rp. 69.735.800 (Enampuluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S

Putusan Nomor 471/B//PK/PJK/2017 diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi objek PPh Pasal 21 sebesarRp.1.881.805.075,00 dengan perhitungan sebagai berikut : Obyek PPh 21 Cfm PPh Badan Nilai US$ Kurs (Rp) Jumlah (Rp)Direct Cost Staff 909.403 11.053 10.060.365.610Support Staff 209.527 11.053 2.317.908.744Legal & Profesional Jerry Aritonang 3.000 11.053 33.187.800Direct Cost External Richard 105.597 11.053 1.168.176.045CooperDirect Cost External Masstrans 107.300 11.053 1.187.018.690 PPh BadanJumlah

Support Staff (Pegawai Tetap) sebesarRp.1.808.291.032,00 tersebut dengan alasan bahwa Pemohon tidakmengajukan keberatan atas koreksi tersebut;Setelah menerima lampiran surat Nomor : S622/WPJ.07/2011 tanggal 4Februari 2011 tentang Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian KeberatanSKPKB Nomor 00034/201/08/058/10 tanggal 25 Mei 2010 Tahun PajakPemohon baru tahu bahwa rincian koreksi tersebut salah satunyaberasal dari koreksi obyek PPh Pasal 21 atas Direct Cost Staff danSupport Staff (Pegawai Tetap dengan perhitungan

Pemohonberpendapat bahwa penghitungan PPh Pasal 21 yang Pemohonlakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2008 menurut Pemohon adalah :Dasar Pengenaan Pajak Rp. 12.884.851.814,00PPh Terutang Rp. 2.948.140.223,00Kredit Pajak Rp. 2.948.140.223.00PPh Yang Kurang Dibayar Rp.

Koreksi atas Direct Costs External Richard Cooper sebesarRp.70.980.550,00;Bahwa perhitungan koreksi obyek PPh Pasal 21 sebesarRp.1.881.805.075,00 diperoleh karena berdasarkan hasil equalisasimasih terdapat obyek PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesarRp1.881.805.075,00 dengan perhitungan sebagai berikut: UraianCfm SPT PPhBadanCfm SPT PPhPasal 21Selisih Direct Costs Staff10.060.365.610 Support Staff2.317.908.74410.569.983.322 Jumlah Pegawai

Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Para Penggugat Konvensi selama 6 bulan dengan perhitungan masing-masing Para Penggugat Konvensi adalah sejumlah 6 bulan x Rp2.516.812,00 = Rp15.100.872,00 (lima belas juta seratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah); 10.

Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Upah Tahun 2015,2016 dan tahun 2017 kepada Para Penggugat dengan rincian sebagaiberikut:Tabel 1.1 Rincian Perhitungan Kurang Bayar Upah Tahun 2015;UPAH SELISIH TOTALNO NAMA UMSP 2015 nipayar eacd oema b Cc d e f1 Janti Marbun Rp2.125.500 Rp1.850.000 Rp275.500 Rp3.306.0002 Toni J.A Samosir Rp2.125.500 Rp1.982.000 Rp143.500 Rp1.722.0003 Oloan Purba Rp2.125.500 Rp1.585.600 Rp539.900 Rp6.478.8004 Biro Lumban Toruan Rp2.125.500 Rp5 Sudarmono Lumbangaol Rp2.125.500

Rincian Perhitungan Kurang Bayar Upah Tahun 2016; re aT UMSP 2016 UPAH DI BAYAR & KURANG BAYAR TOTALJan Agust Selisih f=ex8s Sept Des selisih Il i=hx4 j=fria b c d e f g h i j1 Janti Marobun Rp2.325.000 Rp1.850.000 Rp475.000 Rp3.800.000 Rp2.209.930 Rp115.070 Rp460.280 Rp4.260.2802 Toni J.A Samosir Rp2.325.000 Rp1.982.000 Rp343.000 Rp2.744.000 Rp2.209.930 Rp115.070 Rp460.280 Rp3.204.2803 Oloan Purba Rp2.325.000 Rp1.585.600 Rp739.400 Rp5.915.200 Rp2.209.930 Rp115.070 Rp460.280 Rp6.375.4804 Biro Lumban

Rincian Perhitungan Kurang Bayar Upah Tahun 2017;N0 vA On 2 eens Tora b Cc d e f g1 JANTI MARBUN Rp2.516.812 Rp2.209.930 Rp306.882 Rp1.534.410 Rp1.534.4102 TONIJ.A SAMOSIR Rp2.516.812 Rp2.209.930 Rp306.882 Rp1.534.410 Rp1.534.4103 OLOAN PURBA Rp2.516.812 Rp2.209.930 Rp306.882 Rp1.534.410 Rp1.534.4104 BIRO LUMBAN TORUAN Rp2.516.812 Rp2.209.930 Rp306.882 Rp1.534.410 Rp1.534.4105 SUDARMONO LUMBANGAOL Rp2.516.812 Rp2.209.930 Rp306.882 Rp1.534.410 Rp1.534.4106 JEFRI TAMBUNAN Rp2.516.812 Rp2.209.930 Rp306.882

Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Para PenggugatKonvensi selama 9 bulan dengan perhitungan masingmasing ParaPenggugat Konvensi adalah sejumlah 9 bulan x Rp2.516.812,00 =Rp22.651.300,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu tigaratus rupiah);10.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Halaman 17 dari 24 hal. Put.

Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Para PenggugatKonvensi selama 6 bulan dengan perhitungan masingmasing ParaPenggugat Konvensi adalah sejumlah 6 bulan x Rp2.516.812,00 =Rp15.100.872,00 (lima belas juta seratus ribu delapan ratus tujuh puluhdua rupiah);10.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapbkan sejumlah Rp500.000,00

pajak (PPN Masukan) dimanaTerbanding lakukan atas dasar Confirm dari PORTALDJP menemukan fakturpajak yang Pemohon Banding kreditkan adalah Banda dengan hanyamembandingkan 8 Digit dari total digit nomor faktur pajak, kemudian penelitilakukan penelitian ulang menyampaikan kesimpulan bahwa faktur pajak yangPemohon Banding kreditkan tidak diterbitkan oleh lawan transaksi, tetapi datafisik faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah Pemohon Bandingberikan;Bahwa Berikut Pemohon Banding lampirkan perhitungan

91.165.750)7 Pendapatan Operasional Marketing 756.112.4528 LJR PenjuaLan Aktiva Tetap 8.529.0009 Penjualan Des 2009 Beda Masa 220.926.200.642Total DPP Pajak Pertambahan NilaiPPN Keluaran 22.092.620.064PPN Masukan 18.968.972.765PPN Kurang / (Lebih) Bayar 3.123.647.299Setoran SSP 1.803.103.813Setoran SSP Hasil pemeriksaan 269.611.753Kompensasi bulan Lalu 1.240.240.585PPN Kurang / (Lebih) Dibayar (189.308.851)Sanksi Kenaikan 7Jumlah Pajak yang masih harus / (Lebih dibayar) (189.308.851) Bahwa dengan perhitungan

adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1004/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor 00484/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PTSinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042.6431.000, beralamat di JalanWahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi 17132,sehingga perhitungan

2014, yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1004/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor 00484/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas namaPT Sinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042,6431,000, beralamat diJalan Wahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi17132, sehingga perhitungan

pajak menjadi sebagaimana perhitungan diatas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkansebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1004

Putusan Nomor 101/B/PK/PJK/2017kepada Majelis untuk memeriksa penghitungan labamaterial yang dilakukan Terbanding yang menurutPemohon tidak sesuai bahkan melanggar ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa perhitungan laba material dari penjualan kapalmenurut Pemohon adalah sebagai berikut :Harga penjualan kapal MT.Sad Samudera USD. 11,995,000Nilai Sisa Buku USD. 11,575,902Laba penjualan kapal USD 419.098Kurs. Rp 9.020Dalam rupiah Rp 3.780.263.9602.2.

Koreksi Positip atas Gain on Forex General sebesarRp 804.240.823,00;Bahwa Gain of Forex berdasarkan perhitungan Pemohonsebesar USD.11,307 kurs. 9.020,00 = Rp. 101.989.140,00,sedangkan pemeriksa melakukan koreksi poisitip sebesarRp 804.240.823,00 tetapi tidak menjelaskan sumber / dasarperhitungannya;Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak dapat menerima koreksiPemeriksa tersebut;Bahwa dari uraian dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :a.

X1 Nomor 89, Kuningan Timur,Jakarta Selatan, 12950, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak Rp 67.685.427,00Pajak Penghasilan terutang Rp 7.652.750,00Kredit Pajak.

X1 Nomor 8 9,Kuningan Timur, Jakarta Selatan, 12950, dengan perhitungan menjadisebagaimana perhitungan tersebut di atas adalah tidak benar sama sekaliserta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan