Bahwa, semula yang menjadi permasalahan utama adalah dasarperhitungan upah untuk menghitung pesangon bagi pekerja yangpensiun karena Tergugat memberlakukan dasar perhitungan upahsebesar UMK yang berlaku;3. Bahwa, masa kerja Penggugat 26 (dua puluh enam) tahun dengan rata rata upah selama 12 bulan terakhir sebesar Rp.1.646.548, (Satujuta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluhdelapan rupiah)4.

Bahwa hanya masalah waktu Penggugat akan memasukimasa pensiun dengan sendirinya, hal ini sudah ditentukanoleh alam dan tidak dapat diubah oleh siapapun, dalam artibila Penggugat telah memasuki masa pensiun dan telahmemenuhi kebijakan aturan sebagaimana yang ditetapkanoleh Tergugat sudah barang tentu hakhaknya akan dipenuhiseluruhnya tanpa terkecuali, perihnal pemenuhan hakterhadap pekerja pensiun sudah terbukti terhadap pekerjayang bernama Sutrisnadi, bukan seperti perhitungan jumlahpesangon yang

Tergugat berkewajiban melaksanakan Persetujuan Bersama yang dibuatpada tanggal 13 Pebruari 2013; nonn= Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatanPenggugat angka 2, yaitu menyatakan hubungan kerja Penggugat denganTergugat berakhir karena usia pensiun sejak dibacakannya putusan initanggal 23 Nopember 2015, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknyadikabulkan ; 922222 o nnn nn nonce nnn n en nn nen cn nn nc accessnonn= Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pekerja boronganmaka dasar perhitungan

Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : *Dalam hal upahpekerja / buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan /borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama denganpendapatan ratarata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, denganketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Provinsi atauKabupaten/Kotas =

.: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP550/WPJ.05/2012 tanggal 16 Juli 2012, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00052/207/09/038/11 tanggal27 April 2011, dengan Perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut : Dasar

Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri Rp 116.775.339.434,00Jumlah Seluruh Penyerahan oleh Pemungut PPN Rp 11.202.155.132,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 127.977.494.566,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 10.416.538.406,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 12.128.285.779,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 1.711.747.373,00)Kelebihan pajak yang sudah :a.

UndangUndang PPN, Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan BKP dan/atau perolehan JKP tidak dapat dikreditkan apabila atas penyerahan BKPatau JKP tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN;Sebagai pajak objektif, utang pajak timbul karena adanya tatbestand yang diatur dalam undangundang, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UndangUndang PPN tersebut;bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, dalam contohperhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), perhitungan

Perhitungan PPN KurangBayara. PPN yang harus Rp 1.343.134.682dipungut/dibayar sendirib. Dikurangib.1. PPN yang Rp 0disetor di muka dalamCc. Jumlah 04. PPN yang kurang Rp 3.730.158dibayar5. Sanksi administrasi Rp 1.790.476Bunga Pasal 13 ayat (2)UU KUP6.

disetujui oleh Pemohon Banding adalah koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesarRp.3.819.081.900,00; Koreksi positif atas3.819.081.900,00Harga Pokok Penjualan sebesar Rp MenurutTerbandingbahwa koreksi Harga Pokok Penjualan atas proyek pengerasan dan pematangan lahan sebesarRp.3.819.081.900,00 adalah berdasarkan hasil penelitian keberatan yang telah menerimasebagian dimana Pemohon Banding terlalu besar memperhitungkan proyek pengerasan danpematangan lahan yaitu sebesar Rp.4.468.615.000,00 dibandingkan perhitungan

pematangan dan pengerasan lahan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan adalah tidak benar; Menurut Majelis bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP561/WPJ.06/BD.06/2011tanggal 19 Juli 2011, diketahui bahwa Penelaah Keberatan telah menerima sebagian keberatanPemohon Banding atas koreksi Harga Pokok Penjualan menjadi sebesar Rp.3.819.081.900,00dikarenakan Pemohon Banding terlalu besar memperhitungkan proyek pengerasan dan pematangan lahan yaitu sebesar Rp.4.468.615.000,00 dibandingkan perhitungan

sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksiadministrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung padapenyelesaian sengketa lainnya;Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis berketetapanuntuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding, sehingga perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar (Rp 25.475.346,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 26.674.267,00PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 1.198.921,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 1.198.921,00Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar Rp 2.397.842,00.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalampersidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 30 September 2013, oleh HakimMajelis Pengadilan Pajak dengan susunan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satusatunyalembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan untukmelakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan adaatau tidaknya kerugian keuangan Negara ditetapkan dalam Pasal 23 ayat(5) UndangUndang Dasar 1945 Jo.

, kami melaksanakan perhitungan berdasarkanapa yang menjadi laporan pengaduan sehingga dari dasar tersebut padatanggal yang sudah ditetapkan dari APIP Inspektorat Daerah telahmelaksanakan fungsinya sesuai permintaan kami untuk membantumengumpulkan bukti awal:;Bahwa tidak ada audit eksternal, tetapi dalam prosesnya kami akanmelakukan audit eksternal;Bahwa objek laporan audit berupa meubelair;Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan dalam persidangan ini dan setelahselesai laporan hasil dari semua perhitungan

Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan dilanjutkan denganpenahanan juga tidak didasari hasil perhitungan kerugian negara dariBadan Pemeriksa Keuangan sebagai satusatunya lembaga yangmemiliki Kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuanganHalaman 52 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN KIbnegara dan menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negarasebagai alat bukti permulaan yang membuktikan unsur kerugiankeuangan negara dari ketentuan tindak pidana yang disangkakan kepadaPemohon

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satusatunyalembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan untukmelakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan adaatau tidaknya kerugian keuangan Negara;3.

Bahwa dalam penetapan pemohon sebagai Tersangka, Termohon telahmelakukan perhitungan kerugian negara dengan mengacu padaketentuan pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

satu) buku merk RIA yang berisi setoran manifest periode 18 Januari 2012 s/d 30 Januari 2013;

Jasa Dermaga Non Manifest/Non Dokumen;

Jasa Dermaga NonManifest/Non Dokumen; 60 (enam puluh) lembar kertas putin Daftar Perhitungan JasaDermaga Non Manifest/Non Dokumen; 25 (dua puluh lima) blok Daftar Perhitungan Jasa Dermaga NonManifest/Non Dokumen.Digunakan dalam perkara lain ann YUNUS SARURIhalaman 4 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk6.

Jasa Dermaga NonManifest/ Non Dokumen;60 (enam puluh) lembar kertas putin Daftar Perhitungan Jasa DermagaNon Manifest/ Non Dokumen;25 (dua puluh lima) blok Daftar Perhitungan Jasa Dermaga Non Manifest/Non Dokumen;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secarasah menurut hukum ,buktibukti berupa surat atau dokumendokumen tersebutyang diajukan dalam persidangan ini dan telah diperlihatkan di persidangansebagai barang bukti kepada SaksiSaksi maupun Terdakwa, para Saksi danTerdakwa

EDISON KARUBUI sudah terlebih dahulu melakukanpungutan retribusi pelayanan jasa barang berupa jasa dermaga nonmanifest/non dokumen kepada pemilik barang di Pelabuhan Rakyat KotaSorong yaitu sejak tahun 2007 s/d januari 2017 dengan menggunakanbuku daftar perhitungan jasa dermaga non manifest / non dokumen yangdi cetak Sdr.

EDISON KARUBUI di tempat foto copy Kurnia yang di Jl.Basuki Rachmat Kota Sorong dan melakukan pungutan dengan carasetiap mobil yang mengangkut barang tersebut lewat di pos pertamaPelabuhan Rakyat dan langsung diberikan kertas putih daftar perhitunganjasa dermaga sesuai dengan muatannya dan pemilik barang membayarsesuai dengan perhitungan , tetapi sejak bulan Januari 2017 sekarang inikertas putin daftar perhitungan jasa dermaga tersebut sudah tidakdigunakan lagi tapi tetap dipungut dengan menggunakan

Jasa Dermaga NonManifest/Non Dokumen;60 (enam puluh) lembar kertas putin Daftar Perhitungan JasaDermaga Non Manifest/Non Dokumen;25 (dua puluh lima) blok Daftar Perhitungan Jasa Dermaga NonManifest/Non Dokumen.halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PN.MnkDimusnakan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakankembali.31. 1 (Satu) lembar foto copy data perijinan dan non perijinan DinasPerhubungan Kota Sorong tanggal 25 Juni 2012;32. 1 (satu) lembar foto copy daftar Penerimaan Asli Daerah

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran untukvolume urugan sebesar 119.629,81 m?, dengan perincian :Volume urugan yang telah dibayar : 235.742,81 mVolume urugan yang seharusnya dibayar : 116.113,00 m*Kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar 119.629,81 m? nilainyasesuai harga satuan dalam kontrak adalah Rp.59.486,31 X 119.629,81 m?

Perhitungan Jumlah Pembayaran :Kenyataan urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m?Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m*)Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar : 119.629,81 m?

= 116.113,00 m*Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran untukvolume urugan sebesar 119.629,81 m?, dengan perincian :Volume urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m?Volume urugan yang seharusnya dibayar : 116.113,00 m?Kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar 119.629,81 m? nilainyasesuai harga satuan dalam kontrak adalah Rp.59.486,31 X 119.629,81 m?

Perhitungan Jumlah Pembayaran :Kenyataan urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m?Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m ()Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar : 119.629,81 m?Halaman 19 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.

diatas.Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian kKeuangan negara yang dilakukan olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NusaTenggara Barat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negaradengan uraian sebagai berikut :Pekerjaan yang telah dibayar untuk Sub Pekerjaan Urugan Reklamasi danPekerjaan Secondary Layer pada revetment dan Breakwater :Urugan Reklamasi volume 235.742,81 m?

SE01/MEN/1982, Tergugat mempunyai kewajiban atas keterlambatan pembayaran hakupah Penggugat, dengan perhitungan yaitu:Hal. 5 dari 27 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.SusPHI/2013 Perhitungan tambahan atas keterlambatan pembayaran upah pada setiapbulannya sebesar 50% dari upah Penggugat sebesar Rp3.564.000,00 x(kalikan) sejak upah belum dibayar mulai bulan Nopember 2011 sampaidengan selama pemeriksaan sengketa berlangsung;e Kewajiban pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran upahPenggugat setiap bulan

sebagaimana dasar perhitungan minimal kredit diBank sebesar 14,4% pertahun (1,2% perbulan) mulai Nopember 2011sampai dengan selama pemeriksaan sengketa berlangsung;5 Bahwa Penggugat mempunyai masa kerja selama 7 tahun dan selama waktutersebut Tergugat tidak pernah memberikan hak cuti tahunan sebagaimana hakPenggugat yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan (lihat Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954), oleh karena itu Tergugat wajibmemberikan hak Penggugat uang ganti kerugian untuk

hak cuti tahunansebagaimana Pasal 24 huruf a, Kepmenakertrans RI Nomor : 150/Men/2000 jo.Pasal 79 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut: Hak Penggugat atas cuti tahunan yang belum gugur selama 2 bulan denganbekerja selama 7 tahun turutturut tidak pernah diberikan hak cuti tahunanoleh Tergugat wajib dibayar pada Penggugat dengan ganti kerugian yangdiperhitungkan sebesar Rp3.564.000,00 x 2 bulan = Rp7.128.000,00;6 Bahwa antara Tergugat

membayar secara tunai dan sekaligus perhitungantambahan atas keterlambatan pembayaran upah pada setiap bulannya sebesarHal. 9 dari 27 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.SusPHI/201350% dari upah hak Penggugat sebesar Rp3.564.000,00 x (kalikan) sejak upahbelum dibayar mulai bulan Nopember 2011 sampai dengan selama pemeriksaansengketa berlangsung;6 Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kewajibanpembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran upah hak Penggugat setiapbulan sebagaimana dasar perhitungan

sampai mempunyaikekuatan hukum tetap;Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus perhitungantambahan atas keterlambatan pembayaran upah pada setiap bulannya sebesar50% dari upah hak Penggugat sebesar Rp3.564.000,00 x (kalikan) sejak upahbelum dibayar mulai bulan Nopember 2011 sampai dengan selama pemeriksaansengketa berlangsung;Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kewajibanpembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran upah hak Penggugat setiapbulan sebagaimana dasar perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (2.ab.6) (6.364.792) 10.309.191 16.673.9833. Kelebihan pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutb. Dikompensasikan ke masa pajak ... karenapembetulanc. Jumlah (a+b)4. PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) (6.364.792) 10.309.191 16.673.9835. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 2.886.573 2.886.573b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13 A KUPe. Kenaikan Pasal 17 C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUPg.

.07/2012 tanggal 20 November 2012kepada Pengadilan Pajak atas koreksi yang dipertahankan yaitu sebesarRp16.673.983,00;Pendapat dan Alasan Pengajuan Permohonan Banding;Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp16.673.983,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Pajak MasukanRp16.673.983.00 dan PemohonBanding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:yang dapat diperhitungkan sebesarMenurut Terbanding:Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak MasukanRp16.673.983,00 dengan rincian perhitungan

Putusan Nomor 442/B/PK/PJK/2017dilakukan perhitungan kembali (proporsi) oleh Pemohon Banding yaitupaling lambat 3 bulan setelah masa tutup tahun buku (bulanDesember);Dasar Hukum Pemohon Banding:Bahwa berdasarkan Pasal 16 B ayat (3) UU PPN sebagaimana terakhirdiubah dengan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajakdan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapatdikreditkan

PM yang tidak dapatdikreditkan (tidak dilapor di SPT masa PPN) untuk ladang sawit diPekanbaru adalah sebesar Rp44.644.442,00;Sesuai dengan Angka 2 ayat (2) di atas;Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding, jumlah PM yang tidakdapat dikreditkan berdasarkan perhitungan kembali sesuai KMK 575/2000adalah sebesar Rp446.325.749,00 dengan perhitungan sebagai berikut:1 Jumlah penyerahan yang terutang PPN (September 2010)EksporPenyerahan PPN dipungut sendiri2 Jumlah penyerahan yang PPN nya dibebaskan yaitu

Perhitungan PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar Rp (6.364.792,00)5. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Rp 0,006.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 0,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

(Ketentuan Umum Polis Poin 1.3)Biaya Pengelolaan Investasi (Dana Investasi Poin 5.6)Atas pengelolaan setiap dana investasi dikenakan biayasebesar jumlah maksimum yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku atau berdasarkan penetapan pejabat yangberwenang; biaya pengelolaan dana investasi tersebutjatuh tempo pada setiap tanggal perhitungan.

Dalam halperaturan perundangundangan dan pejabat yangberwenang tidak menetapkan maksimum biayapengelolaan dana investasi, maka biaya pengelolaandana investasi yang dikenakan atas suatu danainvestasi pada tanggal perhitungan tertentu dihitungberdasarkan rumus:Biaya Pengelolaan Tahunan; (h/t) x nx D biaya pengelolaan Investasi pada TanggalPerhitunganh = jumlah hari sejak Tanggai Perhitungan sebelumnyasampai dengan Tanggal Perhitungan yangbersangkutant = jumlah hari dalam tahun takwimn= 2% dan PB berhak

Penghitungan BTSM atas kekayaan dankewajiban tersebut dilakukan sama dengan perhitunganBTSM untuk produkproduk asuransi dengan prinsipkonvensional atau perhitungan BTSM untuk rekeningtabarru untuk usaha asuransi dengan prinsip syanahsebagaimana diuraikan dalam lampiran ini.b.

Untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumberdari unsur investasi produk tersebut yang dijamin hasilminimumnya, perhitungan BTSM dilakukansebagaimana diuraikan dalam lampiran ini.Pada dasarnya solvabilitas adalah kemampuan perusahaanuntuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitasmenunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasiseluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh asetyang dimilikinya.

Putusan Nomor 381/B/PK/PJK/2013Dari uraian diatas, maka perhitungan harga transfernya dengan Metode ProfitSplit adalah sebagai berikut :Net profit SIIX Singapore Pte Ltd USD 6,827,000.00Net Profit Batam Business (24,52%) USD 1.673,980.00Deduct : Singapore Tax Rate (20%) USD 334,796.00Net Profit After Tax USD 1.339,184.00Profit Splitted (50%) USD 669,592.00Menurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sebesar USD 669,592.00yang tetap dipertahankan oleh Pihak Terbanding dengan

Pembagian 50/50 seperti yang diterapkan oleh PihakTerbanding tidak didasarkan atas rujukan yang baku dalam rangka penerapanmetodologi transfer pricing;Penghitungan metode profitsplit tidak sesederhana perhitungan yangditerapkan Pihak Terbanding terhadap Pemohon Banding.bahwa menurut OECD, penggunaan metode profitsplit seharusnya dilakukandengan mengkombinasikan profit dari masingmasing pihak yang memilikihubungan istimewa (Pemohon Banding dan SIIX S) untuk kemudian dibagisesuai dengan kontribusi

Hal ini karena adanya kegiatan dan resiko yang berbedabedayang terjadi diantara pihakpihnak yang memiliki hubungan istimewa termasukdiantaranya Pemohon Banding dan SIIX S;bahwa berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan metode profit split versiPihak Terbanding yang diterapkan seharusnya tidak dapat menjadi acuan untukmenentukan kewajaran transaksi yang terjadi antara perusahaan PemohonBanding dengan SIIX S;Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingHalaman 14 dari 38 halaman.

Putusan Nomor 381/B/PK/PJK/2013tidak mencantumkan bagaimana cara perhitungan dalam rangkahubungan istimewa;d. bahwa didalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak bisa membuktikan bahwa transaksi denganSiix Singapore Pte Ltd tersebut adalah sudah wajar (arms length),dimana Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak bisa menunjukkan suatu perhitungan sesuai dengan Lampiran 3ASPT Tahunan PPh Badan (Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) memilin

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) telahmenyampaikan perhitungan penjelasan perhitungan metode profit splitHalaman 34 dari 38 halaman. Putusan Nomor 381/B/PK/PJK/2013sebesar 50:50 dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuan SuratBanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telahdisyaratkan oleh UndangUndang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3)Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima olehPengadilan Pajak dan telah memenuhi ketentuan formal sehingga dapatdiproses lebih lanjut;Perhitungan

Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan:bahwa perhitungan menurut Surat Keputusan Nomor KEP1825/WPJ.07/2014tanggal 2 Juli 2014 telah menolak seluruh Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danHalaman 3 dari 36 halaman.

Yang Seharusnya Menurut Pemohon Banding:bahwa sesuai penjelasan Pemohon Banding di atas dengan demikianseharusnya seluruh koreksi dapat dibatalkan dan perhitungan pajak yangseharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Uraian PerhitunganSeharusnya1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.l.

SKPPKP0 d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)1.546.549.539 e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(996.095.199) 3 Kelebihan Pajak yang sudah:aDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 996.095.199b Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan) 0c.Jumlah (a+b) 996.095.199 PPN yang kurang/(lebih) dibayar (2.e +3.c) 0Sanksi Administrasi:a Bunga Pasal 13 (2) KUPb Kenaikan pasal 13 (3) KUPc Bunga Pasal 13 (5) KUPd Kenaikan Pasal 183A KUPe Kenaikan Pasa117C (5) KUPf Kenaikan Pasal 17D

(5) KUPg Jumlah (a+b+c+d+e+f)6 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.g) ona DIJO/O/O/O/O/oOo Kesimpulan:bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Bandingmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat mengabulkanpermohonan Banding Pemohon Banding, dan menetapkan jumlah pajak sesuaidengan perhitungan permohonan banding Pemohon Banding;bahwa demikian surat banding ini Pemohon Banding sampaikan untukmendapat pertimbangan yang seadiladilnya dari Majelis Hakim PengadilanPajak

Bukubuku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiaptiaptahun, selambatlambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya,maka dari penutupan bukubuku tersebut harus sudah dibuat neracadan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditandatangani olehsemua persero.2. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berartimemberikan penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada parapesero pengurus atas segala tindakan mereka selama tahun buku yangbersangkutan.3.

Tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter perseg)).Bahwa perhitungan keuntungan CV Tenda VIP Indonesia oleh Penggugathanya berdasarkan imajinasi Penggugat sendiri, karena pada kenyataannyaCV Tenda VIP Indonesia tidak pernah aktif sampai dengan saat ini sehinggaCV Tenda VIP Indonesia tidak memberikan keuntungan sama sekali ;Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, makapermohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah yang berdiridiatasnya yang terletak di Villa Galaxi JI.

Tanah seluas 1.000 M2 (seriou meter persegi).Bahwa perhitungan keuntungan CV Tenda VIP Indonesia oleh Penggugathanya berdasarkan imajinasi Penggugat sendiri, karena pada kenyataannyaCV Tenda VIP Indonesia tidak pernah aktif sampai dengan saat ini sehinggaCV Tenda VIP Indonesia tidak memberikan keuntungan sama sekali ;19Menimbang, bahwa terhadap halhal yang dibantah tersebut MajelisHakim akam mempertimbangkan semua buktibukti baik bukti surat maupun buktisaksi yang diajukan oleh keduan belah pihak

TENDA VIP INDONESIA bukandisebabkan karena dalam keadaan memaksa (overmaach), karenanyaperbuatan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai Perbuatan MelawanHukum, dengan demikian petitum dalam angka 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat yang tidakmembuat neraca dan perhitungan laba rugi dan pembagian keuntunganbertentangan dengan ketentuan dalam pasal 9 Akta No.67 dan prinsipprinsipkerja sama dalam bidang usaha, telah merugikan Penggugat adapun kerugianyang

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar(2.217.522.599)(2.061.326.775) Kompensasi ke Masa Pajak Berikutnya 2.217.522.599 2.217.522.599PPN Kurang (Lebih Bayar) 156.195.824Bunga Pasal 13 (2)KUP .Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 156.195.824PPN YMH Dibayar 312.391.648 Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding berasal dari Koreksi Positifatas Komisi Jasa Perdagangan sebesar Rp.1.561.956.863,00.

Perhitungan Pajak menurut Surat Keputusan KeberatanBahwa atas SKPKB PPN tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukankeberatan atas koreksi jasa perdagangan tersebut di atas melalui suratNomor : NIEVObj/VAT 0808/10 tanggal 13 April 2010;Bahwa atas permohonan keberatan ini Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor : KEP118/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak PertambahanNilai untuk Masa Pajak Agustus 2008 Nomor : 00026/207/08/059/10tanggal 19

Perhitungan Pajak menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makaperhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Uraian Cfm PemohonEkspor 924.354.935Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 53.360.169.040Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 11.881.214.841Jumlah 66.165.738.816Pajak Keluaran 5.336.016.766Pajak Masukan 7.553.539.365PPN Kurang (Lebih Bayar) (2.217.522.599)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 2.217.522.599PPN Kurang

Jenderal Sudirman Kav. 3 , Jakarta 10220,sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2008 menjadi sebagai berikut : Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN) Rp. 67.727.695.679,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 5.336.016.766,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 7.553.539.365,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. = (2.217.522.599,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 2.217.522.599,00PPN

Oleh karenapada Masa Pajak Agustus 2008 Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) juga melakukan penyerahan JKP/BKP yang terutangPPN maka perhitungan pajak yang dapat diperhitungkan harus sesuaiperhitungan pada Pasal 2 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri KeuanganNomor: 575/KMK.04/2000..

REKI dibawa ke Polsek BAJUBANG.Bahwa berdasarkan perhitungan YURIONO bin KUSMINTO dariKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP menerangkan Terdakwabersamasama dengan saksi SUHARTO, saksi AHMAD NURUL ARIFIN dansaksi NOVI ANTON telah berhasil mengambil dan mengolah kayu jenis buliansebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan rincian pengukuran kayu:INO JENIS KAYU UKURAN SORTIMEN VOLUME KETERANGAN Hal. 3 dari 24 hal, Putusan Nomor 1247 K/PID.SUSLH/2017 P(M) L(CM) 1 (CM)1 2 3 4 5 61 Bulian 2.00

tersebut di atas berdasarkan Permenhut Nomor 68/MenhutII/2014tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH, GRTbahwa ada hak negara yang belum dibayarkan oleh Terdakwa AHMADFAISOL bin M.ZAKI, saksi SUHARTO bin KASIO, saksi NOVI ANTON binSUTIKNO dan saksi AHMAD NURUL ARIFIN di PT.

REKI dibawa ke Polsek BAJUBANG.Bahwa berdasarkan perhitungan YURIONO bin KUSMINTO = dariKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP menerangkan Terdakwabersamasama dengan saksi SUHARTO, saksi AHMAD NURUL ARIFIN dansaksi NOVI ANTON telah berhasil mengambil dan mengolah kayu jenis buliansebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan rincian pengukuran kayu: NO JENIS KAYU UKURAN SORTIMEN VOLUME KETERANGANP(M) L(CM) 1 (CM)1 2 3 4 5 6 71 Bulian 2.00 15 7 0.02102 Bulian 2.00 15 7 0.02103 Bulian 2.00 15

REKI dibawa ke Polsek BAJUBANG.Bahwa berdasarkan perhitungan YURIONO bin KUSMINTO = dariKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP menerangkan Terdakwabersamasama dengan saksi SUHARTO, saksi AHMAD NURUL ARIFIN danHal. 12 dari 24 hal, Putusan Nomor 1247 K/PID.SUSLH/2017saksi NOVI ANTON telah berhasil mengambil dan mengolah kayu jenis buliansebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan rincian pengukuran kayu: NO JENIS KAYU UKURAN SORTIMEN VOLUME KETERANGANP(M) L(CM) 1 (CM)1 2 3 4 5 6 71 Bulian

(DR=14.000.)= Rp708.120,00 GRT = 2,81 x 1.500.000, = 4.215.000,00Jumlah yang tidak terbayarkan oleh Terdakwa tersebut diatas adalahRp421.500,00 + Rp708.120,00 + Rp4.215.000,00 = Rp5.344.620,00 (lima jutatiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh) Rupiah dan hasilperhitungan tersebut di atas berdasarkan Permenhut Nomor 68/MenhutII/2014Hal. 14 dari 24 hal, Putusan Nomor 1247 K/PID.SUSLH/2017tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH, GRTdan PNT.Bahwa berdasarkan

PENGGUGAT 9 (Masa Kerja 05 Tahun 11 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2 X 6 X 3.025.000, 33.000.000,2. Uang Penghargaan Masa 2 X 3.025.000, 6.600.000, Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X 5.940.000,(39.600.000,)TOTAL 1+2+3 45.540.000,10. PENGGUGAT 10 (Masa Kerja 03 Tahun 11 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X4 X 3.025.000, 24.200.000,2.

PENGGUGAT 11 (Masa Kerja 07 Tahun 10 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X 8 X 3.025.000, 48.400.000,2. Uang Penghargaan Masa 3 X 3.025.000, 9.075.000,Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X 8.621.250,(57.475.000,)TOTAL 1+2+3 66.096.250,12. PENGGUGAT 12 ( Masa Kerja 04 Tahun 11 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X5 X 3.025.000, 30.250.000,2.

PENGGUGAT 13 ( Masa Kerja 16 Tahun 11 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 3.025.000, 54.450.000,2. Uang Penghargaan Masa 6 X 3.025.000, 18.150.000,Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X 10.890.000,(72.600.000,)TOTAL 1+2+3 83.490.000,14. PENGGUGAT 14 (Masa Kerja 05 Tahun 01 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2 X 6 X 3.025.000, 36.300.000,2.

PENGGUGAT 1 ( Masa Kerja 06 Tahun 01 Bulan) No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X7 X 3.025.000, 42.350.000,2. Vang Penghargaan Masa 3 X 3.025000, 9.075.000,Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X (51.425.000,) 7.713.750,TOTAL 1+2+3 59.138.750, 2. PENGGUGAT 2 ( Masa Kerja 11 Tahun 03 Bulan) No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 3.025.000, 54.450.000,2.

PENGGUGAT 7 (Masa Kerja 16 Tahun 01 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 3.025.000, 54.450.000,2. Uang Penghargaan Masa 6 X 3.025.000, 18.150.000,Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X (72.600.000,) 10.890.000,TOTAL 1+2+3 83.490.000,8. PENGGUGAT 8 ( Masa Kerja 16 Tahun 01 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 3.025.000, 54.450.000,2.

Lapisan Pondasi Bawah (Telford) :Hasil perhitungan volume pekerjaan lapisan pondasi bawah (telford) saatinvestigasi menunjukkan volume yang dikerjakan sama dengan volumeyang ada dikontrak addendum ;B. Pekerjaan Galian Untuk Selokan :Volume pekerjaan galian yang dikerjakan kurang (122,4 m3) darivolume kontrak dan addendum ;C.

Mengalikan selisih volume masing masing item pekerjaandengan harga satuan masing masing item pekerjaantersebut ;Berdasarkan metode/cara perhitungan kerugian keuangan Negara serta faktayang diperoleh, pembayaran pekerjaan rehabilitasi Jalan Resem WaeNgencung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai TahunAnggaran 2009, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 61.078.000,(enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa BLASIUS ADUR, ST.., Terdakwa Il.

EL EMUNAH ;Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHP) Nomor :KU.09.04 / 341/HIBAH/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010 ;Laporan Investigasi Tinjauan Teknis pada Pekerjaan JalanResem Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di KabupatenManggarai ;Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan PelaksanaanHal. 17 dari 37 hal. Put.

No. 388 K/Pid.Sus/2013e Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHP) Nomor :KU.09.04 / 341/HIBAH/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010 ;e Laporan Investigasi Tinjauan Teknis pada Pekerjaan JalanResem Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di KabupatenManggarai ;e Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan PelaksanaanPaket Rehabilitasi Jalan Resem Wae Ngencung pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009 ;e Harga Perkiraan Sendiri Program

Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Oktober 2007 sebagaiberikut: No. Uraian Rupiah1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 26.012.043.767a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 9.188.779.318a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 1.775.000.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 36.975.823.085b.

Perhitungan PPN Kurang Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 918.877.932b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 478.525.379b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 440.352.553b.5. LainLain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 918.877.932c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 918.877.932 e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) = 3. Kelebihan Pajak yang sudah a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) 4. PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 5. Sanksi administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP = Bunga Pasal 13(5) KUP Kenaikan Pasal 13A KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Jumlah (a+b+c+d+e+f) bCcd.e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 03. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) Rp 0c. Jumlah Rp 04.

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), perhitungan Pajak Masukanyang dapat dikreditkan dihitung proporsional dari jumlahperedaran atau penyerahan yang tidak terhutang PPN atau yangdibebaskan dari pengenaan PPN dalam satu tahun bukudibandingkan dengan jumlah seluruh peredaran dalam tahunbuku yang bersangkutan.

PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus 0 0dipungut/dibayar sendiri diperhitungkanPajak Masukan yang dapat 565.045.229 400.191.563 164.853.666 diperhitungkanJumlah pajak yang dapat 565.045.229 400.191.563 164.853.666 BayarJumlah perhitungan PPN Kurang (565.045.229) (400.191.563) (164.853.666) Kelebihan Pajak yang sudahdikompensasikan ke masa pajak berikutnya 565.045.229 565.045.229 PPN yang kurang dibayar 164.853.666 164.853.666 ol;Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13

Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding seharusnya seluruhPajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding tersebut dapat PemohonBanding kreditkan dengan kata lain koreksi atas PPN Masukan sebesarRp.164.853.666,00 seharusnya dibatalkan dan koreksi FPN Masukan untukMasa Pajak Nopember 2009 seharusnya adalah NIHIL;Bahwa dari uraian dan penjelasan di atas maka perhitungan SKPKB PPN MasaPajak Nopember 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: No Uraian MenurutPemohonBanding1 Dasar Pengenaan

PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0Penyerahan yang tidak terutang PPNJumlah seluruh Penyerahan 02 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 565.045.229Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 565.045.229Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (565.045.229)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnya

MH Thamrin No. 51 Gondangdia,Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yangmasih harus dibayar menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0,00Penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan NilaiJumlah seluruh Penyerahan 0,002 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00Pajak Masukan yang

dapat diperhitungkan 565.045.229,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 565.045.229,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (565.045.229,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnya 565.045.229,004 PPN yang kurang dibayar 0,005 Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00Jumlah sanksi administrasi6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48912/PP