Ditemukan 27977 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Korupsi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 30 Desember 2014 — DIDI RAHMADI, SE.,MM Bin NURSAHID, dkk.
98 — 23
  • 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 13-03-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN PALU Nomor 13/PID.SUS/TPK/2014/PN.PL
Tanggal 11 September 2014 — Jaksa Penuntut:
IWAN GUSTIAWAN, SH.
Terdakwa:
HARDI UDA'A, SE., MM.
231 — 46
  • 13/PID.SUS/TPK/2014/PN.PL
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 28-07-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 28 Juli 2015 —
100 — 107
  • 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 September 2016 — Drs. RAFAEL ARHAT
78 — 38
  • 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
    TPK/2016/PN KpgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu: Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah
    TPK/2016/PN Kpgterdakwa, sehingga mengakibatkan telah diuntungkannya Ferdinand A Rae selakupenerima kuasa CV Kencana Sakti, sebesar nilai kerugian Negara, dan karenanyaterhadap perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dalam dakwaan Subsidair perkara ini ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat
    TPK/2016/PN Kpgkewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, disebabkan terdakwa tidak mengawasi pelaksanaan anggaran pekerjaanpembangunan PLTS terpusat di Desa tuang dengan baik sesuai Keppres 54 Tahun2011, karena apabila terdakwa menjalankan salah satu tugasnya dengan baik yaitumengawasi pelaksanaan anggaran, maka terdakwa tidak akan menandatanganiSP2D Nomor 1434/LS.BJ/II/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pelunasanpembayaran 100 % kepada CV Kencana sakti
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 11 April 2016 — HERMAN TAUFIK BIN (ALM) ABDULLAH SANI;
46 — 12
  • 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
    mensosialisasikan PNPM MandiriPerdesaan diwilayah Kecamatan.e Memonitor dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPMMandiri perdesaan dari semua desa.Membantu penyelesaian masalah PNPM Mandiri Perdesaan yang timbul diwilayahnya.Melayani urusan administrasi, antara lain : menandatangani surat penetapan timverifikasi, pengurusan UPK, usulan kegiatan, Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC) dan SUrat PernyataanPenyelesaian Kegiatan (Sp2K) yang dibuat oleh ketua TPK
    mensosialisasikan PNPMMandiri Perdesaan diwilayah Kecamatan.Memonitor dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaanPNPM Mandiri perdesaan dari semua desa.Membantu penyelesaian masalah PNPM Mandiri Perdesaan yang timbuldi wilayahnya.Melayani urusan administrasi, antara lain : menandatangani suratpenetapan tim verifikasi, pengurusan UPK, usulan kegiatan, SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC)dan SUrat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (Sp2K) yang dibuat olehketua TPK
    dana SimpanPinjam Perempuan (SPP) dari dana PNPM, biasanya dana untuk kegiatan SPPtersebut diambil maximal 25 % dari pagu anggaran pertahun untuk setiapKecamatan.Bahwa asal dana PNPM Perdesaaan tersebut yakni dari APBN yang ada dalamDIPA Kementrian Dalam Negeri, dan dana tersebut diambil 90 % dari APBN,dan 10 % dari APBD Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.Bahwa prosedur untuk mendapatkan dana SPP adalah :Mengajukan proposal Ke UPK yang diketahui dan ditanda tanggani oleh KepalaDesa dan TPK
    Muratara mengenai alokasi dana tersebut;Bahwa Penunjukkan organisasi berdasarkan dari kesepakatan melalui forumMAD Khusus yang diikuti oleh Seketaris Camat yang mewakili kemudianpara Kepala Desa setempat dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan Desa) sertaBKAD selaku penyelenggara berikut Tim UPK dan yang mengesahkan hasilpenunjukkan struktur organisasi UPK TA. 2015 adalah Camata Karang Jayasaudara Herman Taufik;Bahwa saksi mengetahui kegiatan SPP PNPM tahun anggaran 2015 namunpada waktu itu saksi tidak lagi
    mensosialisasikan PNPM MandiriPerdesaan diwilayah Kecamatan.Memonitor dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPMMandiri perdesaan dari semua desa.Membantu penyelesaian masalah PNPM Mandiri Perdesaan yang timbul diwilayahnya.Melayani urusan administrasi, antara lain : menandatangani surat penetapan timverifikasi, pengurusan UPK, usulan kegiatan, Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC) dan SUrat PernyataanPenyelesaian Kegiatan (Sp2K) yang dibuat oleh ketua TPK
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 02-10-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 19-01-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mam
Tanggal 8 Desember 2014 — YOHANIS B MADIKA,SE,MM Alias ANIS Alias Papa CHARLES
40 — 0
  • 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mam
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 4 April 2017 — NICOLAS PAMARATANA, ST Alias NICO
59 — 39
  • 85/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 15 Februari 2017 — RACHMAD AULIANSYAH
107 — 30
  • 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
    ., tertanggalOktober 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum ;Halaman 1 dari 233 hlm Putusan No. 81/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdge Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor81/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg., tanggal 25 Oktober 2016, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;e Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgtanggal 28 Oktober 2016, tentang hari dan tanggal persidangan perkaraini ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan keteranganTerdakwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus /TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 — ASEP SUHANDI Bin OLI SUHANDI
84 — 11
  • 94/Pid.Sus /TPK/2011/PN.Bdg
    PUTUSANNOMOR : 94/Pid.Sus /TPK/2011/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Khusus pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebutdibawah ini, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/tg lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanTerdakwa ditahan di Rutan oleh:ASEP SUHANDI Bin OLI SUHANDI.Garut52 Tahun/05 Juli 1959LakilakiIndonesiaKp.
    Garut (yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang perkaranyatelah diputus oleh pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung No Put .24/Pid.sus/TPK/2011/PN.Bdg,Tanggal 11 Agustus 2011), bersamasama dengan saksi DrsHerdi Hidayat Bin H.Elin Lukman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (yang dilakukanpenuntutan secara terpisah) bersamasama dengan Saksi Hj.Wati Laswati selaku KasubidPerbendaharaan BPRSU dr Slamet Garut (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), baiksebagai orang yang melakukan atau
    Garut (yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang perkaranya24telah diputus oleh pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung No Put .24/Pid.sus/TPK/2011/ Tanggal 11 Agustus 2011 ), bersamasama dengan saksi Drs HerdiHidayat Bin H.Elin Lukman selaku Kuasa Penguna Anggaran (yang dilakukan penuntutansecara terpisah) bersamasama dengan Saksi Hyj.Wati Laswati selaku KasubidPerbendaharaan BPRSU dr Slamet Garut (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), baiksebagai orang yang melakukan atau turut
    Garut (yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang perkaranyatelah diputus oleh pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung No Put.24/Pid.sus/TPK/201 1 Tanggal 11 Agustus 2011), bersamasama dengan saksi Drs HerdiHidayat Bin H.Elin Lukman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (yang dilakukan penuntutansecara terpisah) bersamasama dengan Saksi Hyj.Wati Laswati selaku KasubidPerbendaharaan BPRSU dr Slamet Garut (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), baiksebagai orang yang melakukan atau turut
    RAMLAN COMEL, SH dan ISKANDAR HARUN, SH, Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi sebagai hakimhakim anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor Bandung Tanggal 10 November 2011 Nomor : 94/Pid.Sus/TPK/ 2011/PN.Bdg, Untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan putusan inidiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 olehKetua Majelis Hakim dengan didampingi hakimhakim anggota tersebut, serta dibantu olehTITIN MARTINI, SH sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89 /Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Nopember 2017 — MIRYAM S. HARYANI, S.E.,M.Si
389 — 195
  • 89 /Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2013 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 19 Desember 2013 — SAD BAMBANG PERMADI, S.Sos Bin HADI SUKARTO
75 — 15
  • 120/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 22 Maret 2017 — HERMAN THAMRIN
67 — 43
  • 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
    Memori bandingtersebut telah pula diberitahukan dan diserahan dengan cara seksama kepadaTerdakwa pada tanggal 19 Januari 2017 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa maupunPenuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara(inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru masingmasing tanggal 11 Januari2017 Nomor : W4.U1/0128/HK.01.TPK
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 8 Juni 2016 — SLAMET MARYOTO, ST.
100 — 72
  • 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 18 Juli 2019 — Rizal Zaenal
185 — 77
  • 18/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 11 September 2017 — ZAIBI ALATAS BIN MUKLAN
70 — 15
  • 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 26/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 16 Oktober 2013 — - WAHIDIN, S.Pd.I., S.Pd., M.Pd
64 — 33
  • 26/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 30 Juli 2013 — -Drs. ABDUL KARIM, M.Si Bin Kyai ORI SAMSURI -ADIB PURNAWAN,S.AgBin MUKHID
91 — 18
  • 24/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
    IAKHUSUSBANDUNGNomor PUTUSAN24/Pid.Sus/TPK/2013/PN .Bdg."DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang memeriksa danmengadili perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Pertama, telahmenjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara ParaTerdakwa:1. Nama lengkap Drs. ABDUL KARIM, M.Si Bin Kyai ORISAMSURI;Kuningan.53 Tahun /01 September 1961.LakiIaki.Indonesia.Jl.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 1 Februari 2017 — JAWAWI,ST. Bin SAMAN
103 — 44
  • 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
    YANI NO. 1 Kota Bengkulu, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 26 September 2016, guna bertindak untuk membelakepentingan terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No51/Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Bgl, telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Klas IA Bengkulu dibawah Nomor : 269/SK/IX/2016/PN.BgL, Rabutanggal 28 September 2016.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu Nomor :51/Pen.TPK/2016/PN.Bgl
    . tanggal 16 September 2016tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu Nomor: 51/PEN.PID.SUS/TPK/2017/PN.Bgl. tanggal 11 Januari2017 tentang penggantian Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor :51/Pen.TPK/2016/PN.Bgl. tanggal 16September 2016 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang
    BglMenimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa atas Dakwaan JaksaPenuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selasebagai berikut :1.Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa JAWAWI, STBIN SAMAN tersebut tidak diterima.Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkaraNo. : 51/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl atas nama terdakwa JAWAWI, ST BINSAMAN tersebut dilanjutkan.Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-05-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 21 September 2015 — BURHANUDDIN, S.Pi Bin M. RAFIK
42 — 8
  • 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
    Negeri Tembilahan, sejak tanggal 07April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15Agustus 2015 ;Halaman dari 155 halaman Putusan No. 46/Pid.Sus TPK
    15 September 2015 sampai dengantanggal 14 Oktober 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAINUDDIN, SH Advokat/ PenasihatHukum yang berkantor pada Kantor Advokat Zainuddin Acang, SH & Associates, berkantordi Jalan Baharuddin Yusuf Simpang Pelajar Nomor 07 Tembilahan Hulu, Kabupaten IndragiriHilir, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Mei 2015, yang telah terdaftar di kepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2015,dengan Nomor: 561/SK/ TPK
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2012 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2012/PN.MU
Tanggal 17 April 2012 — Asnal Kamil, SE
107 — 41
  • 02/Pid.Sus/TPK/2012/PN.MU
    Sus/TPK/2012/PN.MU.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksaI.NamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanAgamaTempat TinggalPekerjaanPendidikanIl.NamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanAgamaTempat TinggalPekerjaanPendidikandan mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa