Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla palal pasau
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 24-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 1/PID.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 27 Februari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG IRAWAN, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ZALI, S.THi Bin JAMADIN
74 — 38
  • memutus perkara ini dalamperadilan tingakt banding.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 50/Pid.SusTPK/2018/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2018dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN MANADO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 9 Juli 2015 — - Terdakwa Ir. NORRY KAPOJOS
83 — 8
  • Dirjen Hortikultura pada KementrianPertanian Rl mengalami kerugian sebesarRp.105.000.000, (seratus lima juta rupiah) .sonecnenn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 56 ke1KUHPidana. Subsidair:Bahwa ia terdakwa Ir.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-08-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 42/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 11 Desember 2012 — - MUZHIR, SE.MPd
58 — 14
  • Langkat Nomor : SR6689/PW02/5/2010 tanggal 23 Desember 2010.coeceeesess= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2704 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 29 Nopember 2010 — Ir. H. MASRIN HADI, S.Sos Bin H. DADYO HARDONO
80 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Masrin Hadi, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. H. MASRIN HADI, S.Sos bin H.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK
Tanggal 27 Mei 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : LIONARD KANTER, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : HERI YUNANDA MUHAMMAD RUM Als HERI Bin MUHAMMAD RUM
154 — 62
  • Menyatakan Terdakwa Heri Yunanda Muhammad Rum als Heri binMuhammad Rum, tidak terbukti bersalan secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana sehingga membebaskan terdakwa daridakwaan Primalr.2.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-09-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 7 Desember 2016 — SUNARDI BIN REJO SUWITO
50 — 15
  • selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatutetapi oleh karena dakwaan kesatu ini dikombinasikan dengan dakwaan subsideritasmaka majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaaan kesatu primairsebagaimana diatur dalam pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1927 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Maret 2016 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG ; MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si.,
148 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 10 Juni 2013 — - LAMSER LUMBANGAOL
87 — 16
  • ;Halaman 72 dari 89.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor: 43/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, terdakwa telah didakwaPenuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-12-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 04-05-2012
Putusan PT BENGKULU Nomor 131/Pid/2011/PT.Bkl
Tanggal 7 Februari 2012 — ISKANDAR ADI, S.T. Bin ADI
112 — 66
  • Dengan uang yang peroleh SANDI PASANDA YUDHANEGARA, MUGIONO, RETNO W ASTUTI, maka telah menambah jumlahharta kekayaan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA, MUGIONO, RETNOW ASTUTI;Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentangperubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana;KESATU SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1556 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 16 Januari 2013 — BUDIMAN GINTING, S.H ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga
40 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., telahtidak terbukti bersalah secara sah menurut hukummelakukan tindak pidana Secara bersamasama melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapatmerugikan keuangan negara, sebagaimana diatur pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 71 dari 91 hal. Put.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 4/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSASHI PANGERAN BATARA Diwakili Oleh : MUSASHI PANGERAN BATARA
267 — 128
  • Menyatakan terdakwa MUSASHI PANGERAN BATARA telah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 23 April 2015 — 1.IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMAN 2.SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN 3.ERLAN SUHENDRA, SE Als IIN Bin BAHARUDIN 4.MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUH. AKIB
95 — 52
  • 169.718.181,00.Sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN)yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Provinsi Bengkulu Nomor : SR2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November2014 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(LAPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan PenyusunanMaster Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013.oo Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV,sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang HukumPIdANA, oon nn nnn nnn n nn nn enn nnn nnn nn nnn en ne nnn nn nn en nnn secon ncomnnsancea=SUBSIDAIR :nee Bahwa terdakwa I. IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN yangmerupakan Direktur CV.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 16-07-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 3/PID.TPK/2014/PT TJK
Tanggal 26 Agustus 2014 — Pembanding/Terdakwa : BERTI ASTUTI, SH. MM binti IBRAHIM
Terbanding/Jaksa Penuntut : ALI RASAB LUBIS, SH
113 — 48
  • Bahwa judex facti Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dalammenerapkan unsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2. Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam surat putusan atas diriTerdakwa sudah diuraikan dengan sangat jelas dan terperinci mengenaihalhal yang menjadi pokok keberatan penasehat hukum terdakwa.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
- MUHAMMAD SUBAYYIN,S,Sos
62 — 64
  • yang terletak di Dusun Ireng daya,Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan berdasarkan apakah berdasarkan fakta hukumtersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah dakwa oleh Jaksa/PenuntutUmum didakwa dengan surat dakwaan subsidairitas, maka MajelisHakim terlebih dahulu) mempertimbangkan dakwaan primairsebagaimana diatur dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JoPasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-02-2014 — Upload : 19-03-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 3/PID.SUS/2014/PT.BTN
Tanggal 19 Februari 2014 — DUSKI bin ABDUL WAHAB .
128 — 80
  • karena penerbitan 3.421buah sertifikat, yang mana terdapat 3.376 buah sertifikat pada KantorPertanahan Kabupaten Lebak merupakan sertifikat yang tidakmemenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag JawaBarat), sehingga perbuatan terdakwa bersamasama dengan DadiRahmanhadi, SH.MH. dan Fani Fahlevi, A.Ptnh, telah memperkaya dirisendiri terdakwa dan orang lain yaitu 3.376 petani penerima sertifikat diKabupaten Lebak.o= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang dilakukan perubahan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 21 dari 171 halaman, Perkara No.03/Pid.Sus./2014/PT.BTIN.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus
Register : 07-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KALABAHI Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon:
ALBERTH NIMROD OUWPOLY, SPd., M.SI
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KALABAHI selaku PENYIDIK
171 — 93
  • Dengan sangkaanPrimair: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair pasal 3 UndangundangNomor: 31 tahun 1999 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2013 — Upload : 03-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2013 — ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY
98 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Faktafakta tersebut menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali perludipertimbangkan untuk menentukan apakah unsur Secara Melawan Hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dari Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Kesatu dapatterpenuhi.Prof. Indriyanto Seno Adji SH. MH, didalam bukunya berjudul Korupsi KebijakanAparatur Negara & Hukum Pidana, penerbit CV. Diadit Media, Jakarta 2007, halaman166, mengutip pendapat Th. W.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 4 Januari 2016 — ANENG RUSKANDI Bin APIN
67 — 29
  • penyalahgunaan dana SPP yaitu sebesar Rp.250.106.200, (dua ratuslima puluh juta seratus enam ribu dua ratus rupiah).Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara persidangan seluruhnya dianggap turut termuat danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan suratdakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu :Primair :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Subsider:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 10/PID/TPK/2012/PTTK
Tanggal 1 Nopember 2012 — JOSE THAMRIN bin UJANG RUPI
64 — 24
  • Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR3031/PW08/5/201 1perihal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran Beras Raskin di KampungSukajadi sejak Mei tahun 2007 sampai dengan Agustus tahun 2010, tertanggal06 Oktober 2011 maka dari Audit Investigasi yang dilakukan disimpulkan bahwa :telah ditemukan Kerugian Negara Sebesar Rp. 276.563.847, ( Dua ratus tujuhpuluh enam juta lima ratus enam puluh tiga delapan ratus empat puluh tujuhrupiah )Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal
    2 ayat(1) Jo pasal 18 huruf a,o UU No.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah denganUU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64ayat 1 KUHP.SUBSIDAIR :Halaman 25 dari 79 hal, Tipikor No. 10/Pid.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-12-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 32/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 8 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : zainurarifin syah, sh
Pembanding/Terdakwa : ARDI MUKHLIS, ST, M.Si Diwakili Oleh : WAHYU AWALUDI RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARDI MUKHLIS, ST, M.Si Diwakili Oleh : WAHYU AWALUDI RAHMAN, SH
46 — 30
  • MT(Alm) (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang disidangkan secara terpisah/displit) sebagaimana diatur dan diancampidana pasal pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP(dalam dakwaan pertama primair);2.