Membayar atau mengganti mas kawin yang masih terhutang dan palsu ;5. Menuntut Pemohon agar meminta maaf melalui media massa atas fitnah dan baritayang tidak benar terhadap Termohon ;ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secaratertulis pada tanggal 29 Desember 2011 sebagai beriku:1.

hak pemeliharaan anak,dengan alasan demi kepentingan anakanak karena masih kecilkecil agar tidakkehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya agar anak tidak ditetapkan padaPemohon ataupun Termohon, agar hak pemeliharaan dan nafkah anak tidakdipermasalahkan dalam perkara ini, karena nafkah anak selama ini tetap ditanggungoleh Pemohon, hal ini dibenarkan oleh Termohon dan tidak keberatan, sehingga MajelisHakim tidak perlu mempertimbangkan.Menimbang, bahwa tentang mengganti mas kawin yang masih terhutang

bertengkar dengan Termohon, tetapi bertengkar dengan keluarganya;e Bahwa, Termohon membantah posita 9 permohonan Pemohon, Termohonmemang tidak berubah karena Pemohon sendiri tidak bisa merubah kelakuannyayang tidak mau memberikan perhatian kepada Termohon, Pemohon juga selalupulang larut malam, dan itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaranantara Pemohon dan Termohon;Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan dengan Pemohon;Dalam Rekonvensi :1Bahwa, Termohon menuntut Nafkah Lampau / Nafkah Terhutang

Pemohon dan Termohon dilangsungkan gunadicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi disebutPenggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;Hal 15 dari 21 halaman Put. 0961/Pdt.G/2014/PA.PtkMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada TergugatRekonvensi tentang hakhaknya sebagai berikut :1Nafkah Terhutang

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaidengan saat ini belum memenuhi syarat adat tersebut danmasih Terhutang;Akibat hukumnya apabila Tukon (syarat) tidak dipenuhi adalah:Menurut Prof. H. Hilman (Intisari Hukum Adat), semua Hak Yang Dipunyaioleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sebagai suami dariTergugat Konvensi) jatuh pada pihak perempuan (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah dari Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi);5.

Antara November 2005 sampai denganJuli 2008 kurang lebih 33 bulan tanpa memberi nafkahlahir/oatin kepada Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi;Kumpul Kembali: Antara Agustus 2008 sampai denganSeptember 2009 kurang lebih 13 bulan dan tinggal di Bali;Goib IV (keempat): Antara bulan Oktober 2009 sampaidengan September 2011 kurang lebih 23 bulan tidakmemberi nafkah batin/lahir kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Cerai: 11 September 2011;Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terhutang

mengajukan permohonan pengurangan atausanksiadministrasi, padahal yang Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)ajukan adalah hal baru yang tidak ada kaitan dengan permohonan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terdahulu, yaitu gugatan untuk pembatalanatas ketetapan pajak yang tidak benar;Pokok sengketa :Yang menjadi pokok sengketa adalah :Koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.161.628.860;1 Perhitungan SKPKB Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 1.237.761.360,00PPh Pasal 21 Terhutang

articles of this Convention shall be taxableonly in that State;KESIMPULAN PEMOHONAN Sebagaimana penjelasan kami dan berdasarkan faktafakta diatas makamenurut kami, SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2001 Nomor :00001/201/01/445/08 tanggal 17 Juli 2008 yang telah diterbitkan adalahTidak Benar;Dengan demikan menurut kami perhitungan Koreksi Penghasilan Neto PPhPasal 21 dan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Tahun 2001 adalah sebagai berikut :Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 76.132.500,00PPh Pasal 21 Terhutang

PenggugatRekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan denganmewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaanuntuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 58 Undangundang7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkanPengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaanikrar talak pembayaran mutah, nafkah iddah,Maskan, Kiswah dan nafkahmadhiyah (terhutang

atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebutmerupakan satu kesatuan yang saling berkait;2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atasistrinya , maka ia berkewajiban memberi mutah dan nafkah iddah, kecualijika hukum menentukan lain ;3. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna juz Ill halaman 402 yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :sluth dasdlg Uo Jl GellArtiya Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri 4. bahwa madhiyah (terhutang

) merupakan kewajiban yang tertunda danoleh sebab itu agar Suami yang menceraikan istrinya terbebas darihutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istrimendapatkan haknya tersebut maka nafkah madliyah tersebut harusdibayar tunai pada saat Ssuami mengucapkan ikrar talaknya ;5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mutah, nafkah iddah dan nafkahmadliyah (terhutang) harus dibayar tunai didepan sidang PengadilanAgama Batam

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah(terhutang) selama 12 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlahRp 12.000.000,( dua belas juta rupiah ).3. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddahsejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah ), Maskan sejumlahRp. 1.500.000,(satu juta lima ratsu rupiah ), Kiswah sejumlah Hal 41 11 Hal.

ayat (1) UU PajakPenghasilan aquo, pendapat Majelis Hakim sungguhmenyimpang karena sangat jelas yang dipajaki adalahPenghasilan yaitu penghasilan/laba setelah dipajaki dinegara yang bersangkutan. ltu juga terbukti dari adanyaketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUPajak Penghasilan yang menyatakan sebagai berikut:Pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri ataspenghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperolehWayjib Pajak Dalam Negeri boleh di kreditkan terhadap Pajakyang terhutang

Haldemikian adalah sudah sewajarnya dan sesuai dengankelaziman pembukuan yang baik dan tidak berarti secaraotomatis ditafsirkan harus terhutang atau dikenakan pajak diIndonesia seperti yang dilakukan Terbanding (incasuTermohon Peninjauan Kembali.)Bahwa berdasarkan alasanalasan dan pertimbangan hukum serta buktibukti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas dapatdisimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim sepanjang mengenai pokoksengketa yang diajukan Peninjauan Kembali adalah putusan yangdidasarkan

Putusan Nomor. 118/B/PK/PJK/2014 Keterangan Jumlah (Rp)Objek Pajak 1.093.665.580Pajak Terhutang 125.810.688Setoran Masa 49.932.390PPh Pasal 26 kurang dibayar 75.878.298Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP 36.421.583PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar 112.299.881 Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam perkara aquo sepanjang mengenai pokok sengketa yang dimohonkanPeninjauan Kembali yaitu mengenai koreksi/oengenaan PPh Pasal 26 atasBunga Obligasi Subordinasi sebesar Rp

NomorKEP779/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Agustus 2011 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 Masa Pajak Agustus2008 Nomor: 00085/204/08/091/10 tanggal 17 September 2010 atas namaPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;Menghitung kembali pajak PPh Pasal 26 terutang Masa Pajak Agustus2008 Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggayang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Keterangan Jumlah (Rp)Objek Pajak 1.093.665.580,00Pajak Terhutang

MKSMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P3, P4, P5 danP6 diatas berupa Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi danbangunan membuktikan bahwa benar selama ini penggugat adalah orang yangmembayar tanah dan bangunan di jalan Hertasning raya No.28 atas nama H.ZB Palaguna, adalah pertimbangan yang tidak cermat dan keliru ;Alasannya:Bahwa baik bukti P3, P4,P5 dan P6 berupa Surat pemberitahuanpajak terhutang pajak Bumi dan bangunan, adalah bukan merupakan buktikepemilikan hak atas objek

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benardalam pertimbangan hukum putusannya, dalam menilai bukti surat yangdiajukan Penggugat/ Terbanding bertanda P3, P4, P.5 dan P.6 denganmempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.3, P.4, P.5dan P.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumidan Bangunan atas nama H.

Bahwa bukti surat Terbanding/ Penggugat bertanda P.3, P.4, P.5 dan P.6berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB atas nama H. ZBPalaguna tersebut, membuktikan bahwa yang memiliki, menguasai,menempati tanah di JI. Hertasning Raya No.28 tersebut adalah Terbanding/Penggugat, yang telah dibeli Terbanding dari Para Pembanding/ParaTergugat berdasarkan kwitansi tanggal 7 Agustus 1994 sebagai amanah darialm. Drs. A.

Bahwa sejak Penggugat Rekonpensi keluar dari rumah kediamanbersama, Penggugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya memberinafkah kepada Tergugat Rekonpensi terhitung sekitar sejak bulan Januaritahun 2019 atau selama 4 bulan hingga sekarang sehingga wajar jikaTergugat Rekonpensi meminta nafkah terhutang kepada PenggugatRekonpensi sebesar Rp 2.000.000/bulan atau sebesar Rp 2.000.000 x 4bulan = Rp 8.000.000, (Delapan juta rupiah);5.

Nafkah terhutang selama 4 bulan, perbulannya sebesar Rp.2.000.000 x 4 bulan = Rp. 8.000.000, (Delapan juta rupiah) ,4.2. Membayar nafkah iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp.2.000.000 X 3 = Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah);4.3.

Mengenai nafkah terhutang akan dibayarkan dengan mengambil daripenghasilan toko;3. Mengenai nafkah iddah 3 bulan, Penggugat Rekonpensi/ TergugatKonpensi hanya mampu membayar Rp. 2000.0004.

(NietOntvankelijke verklaard);Dalam Rerekonvensihalaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor ...............:000c00008Menimbang bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi/ PenggugatKonvensi telah mengajukan tuntutan berupa: Nafkah terhutang selama 4 bulan, perbulannya sebesar Rp. 2.000.000 x4 bulan = Rp. 8.000.000, (Delapan juta rupiah) , Membayar nafkah iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp.2.000.000 X 3 = Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah); Membayar nafkah Mutah sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh

NUR ALIAS KEN dan saksi ONE M.NUR ALIAS KEN menunjukkan Nota Angkutan Perusahaan Nomor :0003/TMD/XI/2016 tanggal 05 November 2016 yang diterbitkan olehKoperasi Tani Tambora Menyapa Dunia (KOPTAN TMD) atas namaKHAERUDDIN, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama VANIALVIONITA yang telah digunakan sebelumnya untuk pengangkutan kayu danSurat Keterangan Desa Oi Bura yang tidak lengkap sehingga saksiSALAHUDIN menghubunggi pimpinan dan selanjutnya saksi diminta untukmengamankan mobil truck yang bermuatan

NUR ALIAS KEN dan saksi ONE M.NUR ALIAS KEN menunjukkan Nota Angkutan Perusahaan Nomor :0003/TMD/XI/2016 tanggal 05 November 2016 yang diterbitkan olehKoperasi Tani Tambora Menyapa Dunia (KOPTAN TMD) atas namaKHAERUDDIN, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama VANIALVIONITA yang telah digunakan sebelumnya untuk pengangkutan kayu danSurat Keterangan Desa Oi Bura yang tidak lengkap sehingga saksimenghubunggi pimpinan dan selanjutnya saksi diminta untuk mengamankanmobil truck yang bermuatan kayu

Veneria tanggal 05 November 2016 atas nama UJANG HENDRA, 1(satu) eksemplar Nota Angkutan Perusahaan Nomor : 0003/TMD/XI1/2016yang diterbitkan oleh Koperasi Tani Tambora Menyapa Dunia (KOPTANTMD) tanggal 05 November 2016 atas nama KHAERUDDIN dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang atas nama VANI ALVIONITA; Bahwa benar kayukayu yang dibawah oleh saksi ONE M.

NURALIAS KEN pada waktu itu memberitahukan bahwa kayukayu tersebut milikterdakwa serta memperlihatkan dokumendokumen berupa 1 (satu) eksemplar NotaAngkutan Perusahaan Nomor : 00083/VRPKT/XI/2016 yang diterbitkan oleh CV.Veneria tanggal 05 November 2016 atas nama UJANG HENDRA, 1 (satu) eksemplarNota Angkutan Perusahaan Nomor : 0003/TMD/XI/2016 yang diterbitkan olehKoperasi Tani Tambora Menyapa Dunia (KOPTAN TMD) tanggal 05 November 2016atas nama KHAERUDDIN, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mutah, nafkahiddah, dan nafkah terhutang secara tunai sebesar : Mutah Rp 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) Nafkah iddah selama 3 bulan Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) Nafkah terutang selama 72 bulan Rp 72.000.000, (tujuh puluh duaJuta rupiah) Nafkah anak sampai anak dewasa Rp 750.000. (tujuh ratus limaKenaikan 10 % per tahun) puluhribu rupiah)Jumlah Rp 95.570.000, (sembilan puluhLima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)3.

PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak makaTermohon Konvensi yang selanjutnya akan disebut sebagai PenggugatRekonvensi dan penyebutan Pemohon Konvensi menjadi TergugatRekonvensi;Menimbang, bahwa Penggugat lRekonvensi telah mengajukangugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaraini, yang petitumnya sebagai berikut : Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah, nafkah idah,nafkah terhutang

dan nafkah anak secara tunai sejumlah : Mutah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Nafkah terhutang selama 72 bulan (1 juta/oulan) Rp 72.000.000,00(tujuh puluh dua juta rupiah); Nafkah anak sampai anak dewasa (kenaikan 10 %) per tahun)Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

nafkah dua orang anaksanggup setiap bulannya Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah), dan Mutahtergugat hanya mohon disesuaikan kemampuan dan kepatutan Pemohonyang berpenghasilan kurang dari satu juta setiap bulannya ;Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mantan suami setelahmenalak isterinya, dalam figh islam telah diatur secara rinci, bahkan apabilamantan isteri lupa tidak menuntutnya, Majelis Hakim secara ekofisio dapatmenetapkan besarnya kewajiban mantan suami membayar sejumlah uangnafkah madliyah (Terhutang

mengajukan adalah Pemohon,dimana diatas telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara exofisio menghukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkahmadliyah, nafkah iddah, mutah serta biaya hidup anak ;Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mantan suami setelahmenalak isterinya, dalam figh islam telah diatur secara rinci, bahkan apabilamantan isteri lupa tidak menuntutnya, Majelis Hakim secara ekofisio dapat23menetapkan besarnya kewajiban mantan suami membayar sejumlah uangnafkah madliyah (Terhutang

kKepatutan dan kewajaran serta kemampuanTergugat ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui kKemampuan Tergugat tentunyaharus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat ratarata pada setiapbulannya, meskipun sesuai dengan keterangan saksi Tergugat penghasilansebagai guru lukis setiap bulannya sebesar Rp.1.300.000, (Satu juta tigaratus ribu rupiah) yang oleh karenanya sesuai dengan nilai kewajaran,kepatutan, kemampuan Tergugat dan keadilan, Majelis sepakat Tergugatharus dihukum membayar kepada Penggugat nafkah terhutang

Tentang tuntutan nafkah lampau (nafkah terhutang) selama selama 10bulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan, totalsebesar Rp. 33.000.000,(tiga puluh tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah terhutang (naflah lampau)selama 10 bulan tidak sepenuhnya dapat dipertimbangkan karena secaranyata baik Penggugat maupun Tergugat Rekonpens samasama sudah tidakmelaksanakan hak dan kewajibannya, namun nafkah yang lalu adalahkewajiban dari suami terhadap istrinya yang tamkin

meninggalkanPenggugat Rekonpensi, hal ini telah diakui oleh kedua belah pihak dandikuatkan keterangan para saksi, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi tetapmempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada PenggugatRekonpensi dan apabila tidak dipenuhi maka menjadi hutang yang harusdibayar, selanjutnya berkaitan dengan nafkah lampau tersebut Majelis hanyaakan mengabulkannya untuk yang kekurangan selama 10 bulan;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenetapkan kekurangan nafkah terhutang

sudahmembayar Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa tersebut pada tanggal 9 April2007 sebesar Rp 78.204.207,00 (SSP terlampir) dengan perincianRp77.660.900,00 untuk jasa royalty dan Rp 543.307,00 untuk jasa lainnya;Koreksi atas Running Royalty sebesar Rp. 3.491.592.538,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Running Royalti yangmenurut Terbanding/Pemeriksa adalah sebesar Rp 4.813.769.028,00;Pemohon Banding sudah melakukan pembayaran atas Pajak PertambahanNilai yang menurut Pemohon Banding terhutang

80.67,00 614,283,240.00 61,428,324.00 9 Oktober 2007 08020006061510088,000,000.00 88.49,00 707,893,250.00 70,789,325.00 6 Februari 2008 0909110004130903 Bahwa adapun Pemeriksa telah menggunakan dasar perhitungan royaltyyang berbeda dengan yang Pemohon Banding gunakan (berdasarkanperjanjian);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pihak Terbanding seharusnyamembatalkan koreksi Pemeriksa yang sebesar Rp 3.491.592.538,00;bahwa dengan demikian, maka seharusnya perhitungan PajakPertambahan Nilai yang terhutang

initial fee JPY 10.000.000 (Rp776.600.000,00) yangsudah tidak menjadi sengketa karena PPh Ps 26 yang dibayarTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah diperhitungkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), kemudian Initial Fee JPY30.000.000,00(Rp2.155.800.000,00) karena ada agreement = yangditandatangani tahun 2007 antara Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dan Mikuni Corp Jepangsenilai JPY30.000.000,00 yang menurut Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) terhutang

Makassar sebagaimana diaturdalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara nono nnn nnn nnn nn nnn ne ne nnn nnn nen nnn nnn nn nnnnsAdapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:Kepentingan Para Penggugat.1.Bahwa Penggugat adalah Para Ahli Waris lelaki Almarnhum Pide pemilik sahsebidang Tanah Kebun yang telah disertipikatkan oleh Tergugat, dimanaAlmarhum secara turun temurun mengarap Kebun tesebut dengan buktiberupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Bahwa Tergugat melakukan kesalahan prosedur administrasi pada saatposes penerbitan Obyek Gugatan karena sertipikat objek gugatan terbitdiatas tanah Para Penggugat berdasarkan bukti berupa Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No.

Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran(STTS) tahun 2015 atas nama Wajib Pajak HajjaJumriah;Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran(STTS) tahun 1995 atas nama Wajib Pajak Haji BFoto copy sesuai asli Surat Nikah tahun 1974 antaraH.Darwis dengan Hajja Jumriah;Foto copy sesuai asli Surat Laporan Hasil TugasPenyelidikan tanggal 9 September 2015;Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor:400.1/363/DTG/IX/2016 tanggal 13 SeptemberFoto copy sesuai foto copy Surat PemberitahuanPajak Terhutang

sebagian keberatan Pemohon Banding untukmenambah lebih bayar pada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor: 00057/406/08/092/10 tertanggal 23 Agustus 2010 sebesarRp.990.000,00 dengan rincian sebagai berikut:Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1238/B/PK/PJK/2017 Uraian Semula Ditambah / Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp) (Rp)Penghasilan Netto 57.261.788.086,00 0,00 57.261.788.086,00Kompensasi Kerugian 0,00 0,00 0,00Penghasilan Kena Pajak 57.261.788.086,00 0,00 57.261.788.086,00PPh Terhutang

menjadi dasar kredit pajak tersebut telah Pemohon Banding bayarkandengan Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 dimana pada SuratSetoran Pajak tersebut terjadi kesalahan administrasi berupa kesalahan kodeMAP yaitu kode jenis setoran 411124 (jenis Pajak Penghasilan Pasal 23),sehingga terjadi kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23, olehkarena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22tersebut tetap dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk PajakPenghasilan terhutang

Banding untuk setiap bulanadalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PajakPenghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;Bahwa oleh karena itu, sejalan dengan ketentuan di atas, maka kelebihanpembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut juga merupakan kredit pajakyang dapat diperhitungkan terhadap pajak terhutang

(seribu empat ratus dua puluh delapan meterpersegi) dengan Nomor ldentifikasi Bidang Tanah (NIB):09.05.04.04.04062 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumidan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP):31.75.030.001.0070162.0, terletak di Jalan Pegangsaan DuaLogistik Nomor 72; RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tugu Selatan,Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta yang tertulis atas nama:PT Bayumas Jaya Mandiri; (Bukti P3); Akta Jual Beli Nomor 51/2016, berupa Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1002

(empat ribu tujuh ratus Sembilan belas delapanmeter persegi) dengan Nomor ldentifikasi Bidang Tanah (NIB):09.05.04.04.04063 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumidan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP):31.75.030.001.0070162.0, terletak di Jalan Pegangsaan DuaLogistik Nomor 72; RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tugu Selatan,Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta yang tertulis atas nama:PT Bayumas Jaya Mandiri; (Bukti P4);6.

(seriou empat ratus dua puluh delapanmeter persegi) dengan Nomor ldentifikasi Bidang Tanah (NIB):09.05.04.04.04062 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi danBangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 31.75.030.001.0070162.0, terletak di Jalan Pegangsaan Dua Logistik Nomor 72; RT. 005RW. 004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKIHalaman 8 dari 28 halaman.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun2010 atas nama wajib pajak Jusuf Senduk, SE. bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.I4 ;5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun2012 atas nama wajib pajak Jusuf Senduk, SE. bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.I5 ;6.

fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat asas terang dalam prosesjual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Petrus Galag (almarhum)tidakterpenuhi karenanya transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Petrus Galag(almarhum) adalah tidak sah sedangkan Akta Jual Beli sesuai bukti T.I3 yangdidasarkan pada bukti T.I1 dan T12 sekalipun dibuat oleh Pejabat yang berwenanguntuk itu hanyalah sah secara administasi saja ;Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I4 dan T.I5 berupa Surat PemberitahuanPajak Terhutang

Bahwa menurut hasil pemeriksaan, jumlah PPN terhutang CV. TIRAPERSADA untuk tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut :a. Tahun 2009 : No Masa DPP(Rp) PajakKeluaran (Rp) Pajak MasukanKurang(Lebih) Bayar Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015 R1. Januari 989.461.721 98.946.172 0 eT 722: Pebruari 1.058.699.604 105.869.960 0 105.869.9603. Maret 1.405.204.777 140.520.477 129.309.495 11.210.9834. April 1.350.253.037 135.253.037 0 135.253.0375. Mei 993.841 .960 99.384.196 0 99.384.1966.

TIRA PERSADA baiktahun 2009 dan 2010 dalam menentukan jumlah PPN terhutang karenasesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang Undang nomor8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubahtahun 2009, yaitupengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaranterakhir dengan Undang Undang Nomor 42untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang PajakHal. 7 dari 21 hal. Put.

Jumlah pembayaran PPN terhutang tahun 2009 dan 2010 dalamPengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa dapat dikurangkandari jumlah Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara (sebesarPokoknya saja) karena Pengungkapan Ketidakbenaran tersebut secaraformal sudah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 8 ayat (3)Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009, yaitu berupa :a.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan danSurat Tanda Terima Setoran, Tahun 2013 Atas nama GENDA B AMBO TANGyang sSelanjutnya...............ccccccec eee eee eee ee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeees diberi tanda P1 ;2. Fotocopy Silsila Keturunan, yang selanjutnya.................... diberi tanda P2 ;3. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun2016 yang selanjutnya,...............:ccceeeeeeeeee eee eeeeeeeeeeaeeees diberi tanda P3 ;4.

Foto Copy fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBagnunan dan Surat Tanda Terima Setoran, Tahun 2016 Atas namaGENDA Bin AMBO TANG, yang selanjutnya,.................... diberi tanda T1 ;2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagnunandan Surat Tanda Terima Setoran, Tahun 2006 Atas nama GENDA BinAMBO TANG, yang selanjutnya,..................

Penggugat tidakHal 8 s/d 54 Putusan No. 159/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdg,23.24.dapat melakukan pekerjaannya bukan karena Penggugat tidak mau bekerja,tetap karena dilarang oleh Tergugat, maka Tergugat wajid membayar Upahsebesar 100 % sampai putusan berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa sejak tindakan Tergugat tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan perkara inididaftarkan bulan Agustus 2020, Tergugat tidak pernah membayar upahPenggugat, sehingga sangatlan berdasar jika Tergugat di putus terlebih dahuluuntuk membayar Upah terhutang

Penggugat sebesar Rp. 5.742.915 (Lima jutatujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sejak bulanupah bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 yakni ditotal selam 12 bulansebesar:Rp. 5.742.915 X 12 bulan upah terhutang: Rp. 68.906.340, (Enam puluhdelapan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;Bahwa karena keterlambatan pembayaran upah terhutang tersebut maka demihukum Tergugat dikenakan denda untuk membayar sebesar sebagaimanaketentuan Peraturan

Upah bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 yakni sebesar :Rp. 5.742.915 X 12 bulan upah terhutang: Rp. 68.906.340,2. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 kepada Penggugat sebesar 1(satu) kali upah pokok Rp. 5.742.915,3. Denda upah sebagaimana Pasl 55 PP 78/2015 tenatnag Pengupahandari bulan Juli 2019 Juli 2020: Rp. 34.453.170, Rp. 5.546.960= Rp. 40.000.130,DALAM PROVISI:1. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupundiadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad);2.

ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Keputusan MahkamahKonstitusi Nomor : 37/PUUIX/2011 Tanggal 06 September 2011, makakedua belah harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, dan apabilaPenggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena Penggugattidak mau bekerja, tetapi karena dilarang oleh Tergugat, maka Tergugatwajid membayar Upah sebesar 100 % sampai putusan berkekuatan HukumTetap;Bahwa sangatlah berdasar jika Tergugat di putus terlebin dahulu untukmembayar Upah terhutang

Penggugat sebesar Rp. 5.742.915 (Lima jutatujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sejakbulan upah bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 yakni ditotalselam 12 bulan sebesar: Rp. 5.742.915 X 12 bulan upah terhutang: Rp.68.906.340, (Enam puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratusempat puluh rupiah);Bahwa karena keterlambatan pembayaran upah terhutang tersebut makademi hukum Tergugat dikenakan denda untuk membayar sebesarsebagaimana ketentuan Peraturan