Rajo Bagindo yang dipakai Pelawan II/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (TPK);Bahwa Pelawan mendalilkan dalam Perlawanannya Objek Perkara (ObjekEksekusi) Tumpak Ill dalam Perkara Perdata Nomor 07/PDT.G/2002/PN.PIN merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum PelawanPelawan yangdiperoleh dari Ninik Pelawan dan dikuasai turun temurun tanpa terputus;Dari Bukti PK Nomor 2 tersebut terbukti tidak pernah ada Mamak dariPelawanPelawan yang bergelar DT.

TPK / 2015 / PN.Mks, tanggal 19 Agustus2015 telah dilakukan penyitaan barang bukti, dari:1.H. A. ERNAWATY sebagaimana tercantum dalam Berita AcaraPenyitaan tanggal 29 Juli 2015, berupa:a. 2 (dua) buah stempel PT. RIOGI yang beralamat JI. BauMangga II Nomor 4 Makassar;b. 1 (satu) buah stempel CV. KARYA MANDIRI Makassar berikut 1(satu) buah Stamppad Merk Artline;c. 1 (satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muatMaterial antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV.

Tpk/2016/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa padatanggal 6 Januari 2017 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barrutelah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Januari 2017 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar padatanggal 17 Januari

Tpk/2016/PT.Mks., disebutkan:Hal. 50 dari 94 hal. Put.

Tpk/2016/PT.Mks., dinyatakan bahwa:Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memoribanding tetapi telah mengajukan kontra memori banding atas memoribanding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2016yang mengatakan sebagai berikut;Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding yangsaling bertolak belakang (kontradiktif) dimaksud, Penuntut Umumberkesimpulan bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah tidak cermatdalam menyusun dan membuat putusan, sehingga harus dikoreksidalam

Tpk/2016/PT.Mks., juga disebutkan:Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukantambahan memori banding pertama tertanggal 21 Oktober 2016 di sertailampiran bukti surat diberi tanda T.13, T.16, T.20, T.26, T.28, TT.10 danfoto copy kwitansi tanda terima uang dari Andi Citta Mariogi dan tandaterima oleh Ahmad Manda tertanggal 1 Oktober 2016 untukpembayaran 1 unit kendaraan Mitzubithi Pajeri Sport dan bahwa barangbukti surat tersebut dapat dibaca / ditunjuk terlampir dalam memoribanding tertanggal

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan dan denda kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :<

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Luana Wiriawaty sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan BandingNomor. 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 13 Juli 2018 yangdibuat oleh Bukaeri, SH., MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaanHal

Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIbanding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 17 Juli 2018 kepadaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan BandingNomor. 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 17 Juli 2018 yangdibuat oleh Bukaeri, SH., MM, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding atasputusan

keadilan masyarakat yang dapatdiukur dari jauhnya perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum terhadapputusan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding olehPenuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akanmempertimbangkan apakah keberatankeberatan daripada Penuntut Umum adarelevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusanyang adil.Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermatdan seksama berkas perkara Nomor 26/PID.SUS/TPK

/2018/PN.JKT.PST. dansalinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal10 Juli 2018 berikut berita acara persidangan, maka Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan, Terdakwa diajukankepersidangan dengan dakwaan pasalpasal yang disusun secara Subsidairitas,yakni;Primair:Perbuatan Terdakwa Luanna Wiriawaty dalam kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan Il Batang Tiga

dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama secara hukum sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim TingkatBanding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan selanjutnya mengambilalin dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalamtingkat banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelan mempelajari dengancermat dan seksama berkas perkara beserta salainan resmi PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor26/PID.SUS/TPK

FIRMAN DALILmembayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal 23 Juni 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa EMRIZAL, S.T dan Terdakwa II Ir.FIRMAN DALIL, MTP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;Hal. 86 dari 146 hal. Put.

No. 300 K/PID.SUS/2017Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman216 sampai dengan 220 dalam Putusan Nomor02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg menyatakan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap Orang:Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak PidanaKorupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 2O Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, seharusnya unsur setiaporang dalam diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagaimana pertimbanganhukum mengenai unsur setiap orang dalam Pasal 2 dalam Putusan Nomor02/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Pdg;Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidakcermatan dankekeliruan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam menyatakanTerdakwa memenuhi unsur setiap orang dalam perkara a qua.

Dalam hal ini akibatnya adalah membuat untungbagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hotasi D.P.

FIRMAN DALIL, MTP tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal23 Juni 2016 sekedar mengenai pidana yang terbukti dan penjatuhan pidanasehingga amar selengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa . EMRIZAL, S.T, dan Terdakwa Il. Ir.

Yonosebesar Rp20.000.000,00 tanggal 11 Januari 2013;Dikembalikan kepada PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah KabupatenMadiun;9.Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Surabaya No. 11/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY. tanggal 21 April 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:36Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/KS/2014/PN.Sby. jo No. 11/Pid.Sus/Tpk/2014/PT.Sby. jo No. 66/Pid.Sus/ 2013/PN.Sby.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada

agar Termohon PKPU mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapatditagih dan Termohon PKPU telah membuat surat pernyataan tertanggal 23 Desember2010. surat pernyataan tertanggal 28 januari 2011 dan Surat Pernyataan tertanggal 3Maret 2011Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam jawabannya mengaku adakerjasama antara Pemohon dengan Termohon PKPU dalam melaksanakan pekerjaanmekanikal Elektrik sebagai Termohon PKPU telah menerbitkan surat perintah kerjasebagai berikut: Surat Perintah Kerja No.458/PPG/TPK

/VIII/2006 tertanggal 6 Agustus 2007 Surat Perintah kerja No. 232/PPG/TPK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2008 Surat Perintah Kerja No. 456/PPG/SPK/VIII/ 2007 tertanggal 6 Agustus 2007 Surat Perjanjian Pemborongan No.373/PPG/SPK/V/2007 tertanggal 14 Mei2007 dengan surat Perintah Kerja No. 358/PPG/SPK/V/2007 tertanggal 3 Mei2007.Menimbang, bahwa bukti P 1 sampai dengan P 4 dan bukti T 2 sampai denganTS bahwa adanya hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPUyaitu Pemohon PKPU sebagai pelaksana

89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal2 Juni 2017 Nomor 21 / PID SUS TPK / 2017/PT.MKS, tentangpenunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut dalam tingkat banding 52. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juni2017 Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS, tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakimmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ; 3.

TPK/2016/ PN.Mks tanggal19 April 2017 yang amarnya sebagai : Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaanprimair;Hal 36 dari 51 hal .Put.Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimanadalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD

• Menerima permintaan banding dari dan Penuntut Umum;
• Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 September 2017, Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp16.250.000,00 (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditiadakan, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya

91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dalam tingkat banding;Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJawa Timur tanggal 15 November 2017 Nomor 91/PID.SUSTPK/ 2017/ PT SBYHalaman 2 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUSTPK/2017/PT SBYtentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingiMajelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkatbanding; danBerkas perkara Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2017/PN

ANDREAS WAHYONO,SH., MM,.M.Si. dengan No.Perkara. 71/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY berdasarkan suratdakwaan Penuntut Umum No. Reg. 01/0.5.16/Ft.1/04/2017, tertanggal20 April 2017;3. Menetapkan biaya Putusan Sela ini ditetapbkan bersamasama denganputusan akhir.Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2017Nomor Regester Perkara: PDS01/0.5.16/Ft.1/04/2017, menuntut supayaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1. Menyatakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH.

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 September20017 Nomor 85/Pid.Sus TPK.Bdg/2017/PN Sby jo Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2017/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2017Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 7 September 2017 Nomor 71/Pid.SusTPK/2017/PN Sby;2.

101 Perkara Nomor 91/PID.SUSTPK/2017/PT SBY18926/Hk.07/9/2017 tanggal 13 September 2017, kepada Terdakwa bahwapada tanggal 7 September 2017 Peuntut Umum telah mengajukanpermohonan banding, dan selanjutnya dimohon setelah pemberitahuantersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirim kembali kePengadilan Negeri Surabaya;Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal29 September 2017 Nomor 71/Pid.Sus/TPK

kepada Terdakwabahwa Penuntut Umum telah meneyerahkan Memori Banding tertanggal20 September 2017 yang diterima di Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 29 September 2017, dan selanjutnya dimohonsetelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapatsegera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya;Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23Oktober 2017 Nomor 71/Pid.Sus/TPK

Jika Kayu Jati hasilHutan Negara dan dalam bentuk Kayu olahan dengan syarat : Kayu yang didapat dari TPK (Tempat PenimbunanKayu) berbentuk kayu bulat dengan dilengkapi SuratKeterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)/KB(Kayu Bulat) dengan dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat)yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara aplikasiyang memiliki kompetensi GanisPHPL PKBJ (Penguji KayuBulat Jati).20 Kayu yang didapat dari TPK (Tempat PenampunganKayu) berbentuk kayu olahan dengan dilengkapi SuratKeterangan

Untuk kayu jati dari hasil hutan harus ada surat dariperhutani / TPK sedangkan hasil kayu jati dari kebun milikmasyarakat suratnya dari kelurahan / Kepala Desa setempat.15.

. ---------------------2) 1 (satu) buah Buku Kas TPK Desa Pengkol warna ungu batik. ---------3) 5 (lima) bendel Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Dana PNPM.4) 1 (satu) buah Buku Dokumen Lelang Material PNPM Mandiri. -------5) 1 (Satu) buah Buku Dokumen SPPB PNPM Mandiri. --------------------6) 2 (dua) buah buku kwitansai merk Sinar Dunia sebagai Tanda Bukti Pengeluaran Uang Dana Angaran Program PNPM. -----------------------7) 1 (satu) buah Buku Kas Pribadi merk Glatik Kembar. -----------

buah Buku Laporan Pertangung jawaban Pengunaan Dana (LPD) 4. -------------------------------------------------------------------------14) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertangung jawaban Pengunaan Dana (LPD) 5. -------------------------------------------------------------------------15) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertangung jawaban Pengunaan Dana (LPD) 6. -------------------------------------------------------------------------16) 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara TPK

138/PID.SUS/TPK/2017/PN.SBY

33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg

22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

270/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby

48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg

03/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg

40/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby

PUTUSANNomor : 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadiliperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : DRS.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Pebruari 2014No. 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengantanggal 13 Maret 2014 ; 4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 06 Maret 2014, No. 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby. sejaktanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;5.

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor :40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., tanggal 12 Pebruari 2014 tentang penunjukan MajelisHakim ;2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., tanggal 17 Pebruari2014, tentang penetapan hari sidang ;3.

109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.

122/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg

69/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg

Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang : No:80/VI/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 24 Juni 2013, sejak tanggal : 24Juni 2013 s/d 23 Juli 2013 ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No:80/VII/Pen.Pid.Sus/K/2013/PN.Tipikor.Smg. jo No. 69/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TipikorSmg. tertanggal 19 Juli 2013, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 21 September 2013 ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangpertama No. 270/Pen.Pid/TPK

/2013/PT.Smg. tertanggal 11 September 2013, sejaktanggal 22 September 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ; o Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang kedua No.56/Pen.Pid/TPK/2013/PT.