Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla palal pasau
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2023 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 April 2024 — Penuntut Umum:
silvi muliani lestari, SH.MH
Terdakwa:
Drs H Khamidin Suwarjo
154 — 108

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.Khamidin Suwarjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimna diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-06-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr
Tanggal 31 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.ALEXANDER JOSUA HUTAGALUNG, S.H.,M.H.
2.FREDERIC DANIEL TOBING, S.H.
3.RUDI HERYANTO, SH., MH.
4.Dr. ZULKIFLI, SH., MH.
5.REFLEN, SH.
6.SITI RAHAYU, SH.
7.DELMAWATI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD WAHYU QUSYAIRI
77 — 57

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa AHMAD WAHYU QUSYAIRI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan PrimairPasal 2 Ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 jo.
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Khusus
Register : 05-09-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN ENREKANG Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr
Tanggal 18 September 2023 — Pemohon:
Harun Bin Kamba
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG
48 — 26

  • MENGADILI:

    1.Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;

    2.Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023tertanggal 23 Agustus 2023yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Enrekangdengan dugaan tindak pidanaPrimair : Pasal 2 ayat (1) Jo.

    Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair : Pasal 3 Jo.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 20 Januari 2014 — MOHAMMAD SOFYAN Als H. ANDY SOFYAN LAKKI
157 — 128
  • ANDY SOFYAN LAKKI, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    ;Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. ;32Subsidiair : Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SOFYAN als H.
    Salinan resm putusan Fengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Oktober 2013, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikt :+e MenyatakanterdakwaMOHAMMAD SOF YAN als TE ANDY SOFYANehialety copa co Lh dan moavalkinkan harcalah moalalalkeanIS UT OUR SCC aT a SATE Cart TEV ISTIC OCT SOTTO HINTT tindak pidna yang diakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piclana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor. 20 "fahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaINOmor. 31oeqeTahun 19Y% tentang Femberantasan lindak Fidana Korupsieo 1 4 144 rat (1TOF TUTaylous jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 08-01-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn
Tanggal 28 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.Tri Handayani
2.Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
ANDI AHMAD RIDLA, S.S. Alias RIDO
105 — 50
  • ., Alias Rido tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 44/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 19 Januari 2016 — HASBI HASIBUAN, SH. MSC
73 — 42
  • ., sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-08-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
ENY RUSTIANA, S.E., M.M., M.M.Pd. BINTI BINGAN RIJANTO
175 — 104
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 21-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 19 Januari 2017 — Penuntut Umum:
ARIF RAHMAN
Terdakwa:
RADEN SUGIYARTO
132 — 25

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa RADEN SUGIYARTO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primiair.

    1. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas.
      Menyatakan terdakwa RADEN SUGIYARTO tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangHalaman 2 Putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2016./PN.Jkt.Pst.perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
      Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:0 Menyatakan terdakwa RADEN SUGIYARTO tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.
      Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangHalaman 621 Putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2016./PN.Jkt.Pst.perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-08-2023 — Putus : 22-12-2023 — Upload : 22-12-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 22 Desember 2023 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.ENDANG KUMORO
2.AHMAD PURWANTO bin SAKIMAN
286 — 327

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa I Endang Kumoro dan Terdakwa II AHMAD PURWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-10-2022 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 26-05-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Tanggal 25 Mei 2023 — Penuntut Umum:
DEWI SHINTA DAME SIAHAAN,SH,MH
Terdakwa:
FAUZAN,A.Md Bin MAHYUDIN JAMAN
134 — 24
  • Bin MAHYUDIN JAMAN tersebut diatas terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan PrimairPasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-07-2024 — Putus : 25-11-2024 — Upload : 26-11-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
Muhammad Fadil Paramajeng, S.H.
Terdakwa:
AKHMAD AFIF SETIAWAN, ST
58 — 47
  • Menyatakan Terdakwa Akhmad Afif Setiawan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

    2.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Mei 2014 — Pidana Korupsi - ZAITUL AKMAM alias IMAM
99 — 46
  • Menyatakan Terdakwa ZAITUL AKMAM Als IMAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Primair, 2.
    Menyatakan Terdakwa Zaitul Akmam als Imam, TIDAK TERBUKTI secarasah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalamdakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) HURUF a, b UU No 31tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 JO. pasal 55 .ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1)2. Menyatakan Terdakwa Zaitul Akmam als Imam TIDAK TERBUKTI secara sahmelakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan didalam dakwaansubsidair Pasal 3 Jo.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
BAMBANG SUGENG
151 — 60

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGENG tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 16-11-2022 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
JEFRI LEO CANDRA, S, SH.
Terdakwa:
EDDY K
132 — 68

  • MENGADILI:

    1. MenyatakanTerdakwa Eddy Kurniawantersebut diatas,tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangperubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DODIK MAHENDRA, SH
Terdakwa:
ERWAN SUPRIYANTO Bin SUPRIYO
135 — 48

    1. Menyatakan Terdakwa ERWAN SUPRIYANTO Bin SUPRIYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pengadilan PN GRESIK Pidana Khusus
Register : 04-10-2024 — Putus : 21-10-2024 — Upload : 04-11-2024
Putusan PN GRESIK Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Gsk
Tanggal 21 Oktober 2024 — Pemohon:
H. Nurhasim, S.H., M.M.
Termohon:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA QQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SURABAYA QQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
22 — 17
  • Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Kesatu Primer : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; Subsider : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-07-2024 — Putus : 25-11-2024 — Upload : 26-11-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
Muhammad Fadil Paramajeng, S.H.
Terdakwa:
RIEKI MEIDI YUWANA
83 — 68

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Rieki Meidi Yuwana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus /TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 — ASEP SUHANDI Bin OLI SUHANDI
100 — 11
  • Menyatakan terdakwa ASEP SUHANDI Bin OLI SUHANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah
    tentangKekuasaan Kehakiman yang menyatakan Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana,kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undangundang mendapatkeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atasperbuatan yang didakwakan atas dirinya.Menimbang, bahwa untuk menentukan salah tidaknya terdakwa, maka perlu dibuktikanunsurunsur pasal dakwaan Penuntut Umum, dan melihat konstruksi surat dakwaan PenuntutUmum.105Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal
    2 Ayat (1) jo.
    Pasal 18 UU RINo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah denganUU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP sebagaimana diuraikan dalam Primair.
    Sebaliknya, apabila dakwaan primairtelah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 (1) Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
    Menyatakan terdakwa ASEP SUHANDI Bin OLI SUHANDI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secaramelawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atauorang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2018 — ARIS MALLAWEANG
162 — 73
  • MENGADILI Menyatakan Terdakwa ARIS MALLAWEANG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; Membebaskan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 35/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI
Tanggal 3 Oktober 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : WAZIR IMAN SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : Octavianus Jontam Priatno
272 — 156
  • Jkt.Pst. tanggal 20 Juli 2023 sepanjang mengenai lamanya pidana sebagai pengganti kewajiban pembayaran uang pengganti kerugian negara yang dijatuhkan dan status barang bukti sertifikat tanah, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Octavianus Jontan Priatno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang