PA.Trk. hal. 5Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapatdiwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah

berikut; Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi HukumIslam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran ; Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1354/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadiantara Penggugat dengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanyaperselisihan dan pertengkaran apatah

pada pokoknya membenarkanseluruh dalil permohonan Pemohon, dengan demikian sesuai pasal 172HIR, keterangan para saksi di atas telah memiliki kekuatan pembuktian yangsah ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta Hukum tersebut di atas,patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohonsudah tidak harmonis lagi karena masingmasing pihak sudah tidakmelaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suamiistrisebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33, 34 Undangundang Nomor 1Tahun 1974, apatah

Bahwa, Pemohon telah dinasehati untuk mengurungkan niatnya untukbercerai, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1354/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadiantara Pemohon dengan Termohon sudah merupakan indikasi adanyaperselisihan dan pertengkaran apatah lagi sudah berlangsung selama5(lima) tahun lamanya; Bahwa

berikut;Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapatdiwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah

berikut;Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapatdiwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah

sebagai berikut;Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi HukumIslam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran ;Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1354/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadiantara Penggugat dengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanyaperselisihan dan pertengkaran apatah

berikut;Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapatdiwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah

Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkanberumah tangga dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana diuraikan diatas,Majelis menilai Tergugat sebagai suami telah cukup lama yakni selama sekitar 5 tahuntelah tidak mempedulikan Penggugat selaku istri serta sudah tidak ada itikad baik untukmelanjutkan rumah tangga dengan Penggugat yang ditandai dengan tidak adanya usahaTergugat untuk menjemput Penggugat meskipun tempat tinggal Penggugat dan Tergugattidak berjauhan, apatah

Apatah lagi apabila iaucapkan dan atau ia tuliskan dalam suatu surat permohonan cerai talaksebagaimana dimaksud dalam register perkara Nomor 419/Pdt.G/2012/PA.Mks. tersebut;Putusan Hakim Agama yang menyatakan telah terjadi perceraian sifatnyahanya administrasi saja dalam rangka pencatatan.

, maka sikapatau tindakan Judex Juris in casu Majelis Hakim Agung Kasasi sudah tepatdan sudah sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 5 ayat(1) UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Apatah lagi dalam sistem hukum Indonesia, Hakim tidak hanya sebagaiterompet undangundang belaka, akan tetapi diharapkan pula untuk dapatmembuat dan atau menghasilkan

berikut;Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapatdiwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah

SAKSI II,dan apatah lagi memberi nafkah untukkeperluan Penggugat dan anak anak, baiklahir maupun batin ;Bahwa Penggugat adalah termasuk keluargamiskin/tidak mampu, karena tidak mempunyaipekerjaan kecuali hanya buruh tani denganpenghasilan alakadarnya, yang untungnyasuka dapat raskin dari Pemerintah dan sayasebagai adik kandung terkadang membatuakan tetapi tidak mencukupi;Bahwa untuk mengurus perceraian iniPenggugat tidak mampu = karena memangsuaminya sudah tidak bertenggung jawab,sedangkan Tergugat

dalam menjalani hidup kedepan, mencegah agar tidak terjadiperceraian karena tidak ada orang tua yang rela anaknya berstatus janda,namun usaha kedua orang tua Penggugat tersebut tidak membuahkan hasilkarena Penggugat sudah bulat tekad dan bersikukuh pada pendiriannyauntuk bercerai dengan Tergugat karena sampai saat ini dan masih lagitinggal di rumah orang tua Penggugat serta dibantu lagi secara moril maupunmateril oleh orang tua Penggugat masih tega Tergugat memperlakukanPenggugat secara semenamena, apatah

Maka Majelis Hakim berpendapatmempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah bentukkemadharatan yang akan menjerumuskan kedua belah pihak pada ketidakadilan,apatah lagi sejak bulan Agustus 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah pisahrumah serta sudah tidak ada komunikasi layaknya pasangan suami istri yang baik.Oleh karena itu permohonan Pemohon telah terpenuhi dan telah cukup alasansebagaimana ditetentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor Tahun 1974, dengandemikian patut untuk dikabulkan

Bahwa, Pemohon telah dinasehati untuk mengurungkan niatnyauntuk bercerai, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1354/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadiantara Pemohon dengan Termohon sudah merupakan indikasi adanyaperselisihan dan pertengkaran apatah lagi sudah berlangsung selama6

berikut;Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapatdiwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah

berikut; Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi HukumIslam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihnan dan pertengkaran ; Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1354/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadiantara Penggugat dengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanyaperselisihan dan pertengkaran apatah

pasal 1 UUNomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaisuami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yangkekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ,dan jika antara Penggugat dengan Tergugat sebagaipasangan suami istri sudah tidak dapat melaksanakan hakdan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 33, 34 UUNomor 1 Tahun 1974 serta Penggugat sudah tidakberkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangga denganTergugat, apatah

berikut; Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapatdiwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000tanggal 8 september 2003 maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan danpertengkaran apatah

pada Alasan BandingPertama di dalam Memori Bandingnya yang menyoalmengenai batasbatas dari obyek sengketa adalah alasanyang tidak benar dan mengadaada serta tidak berdasarhukum.Dikatakan demikian oleh karena batasbatas dari obyeksengketa dalam perkara a quo adalah sudah benar danrealistis adanya serta sudah sesuai dengan batasbatassebagaimana yang terurai secara eksplisit di dalam gugatan.Batasbatas obyek sengketa sebagaimana dimaksud tidakdibantah oleh Tergugat dan Tergugat II (Para Pembanding).Apatah