BARINTO EKATAMA

Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Pemberi Kuasa tersebutdiatas ;3.

Bharinto Ekatama), dimana hak atas penguasaan hutan tersebut ( HPH ) diberikankepada PT.

Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutaihal 18 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMRBarat, Provinsi Kalimantan Timur, dan berada didalam arealKonsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. BharintoEkatama sesuai dengan ; Work Agreement For Coal MiningEnterprises Between The Government Of The RepublicIndonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November1997 dan masih termasuk didalam areal Hak PenguasaanHutan atas nama PT. Timber Dana ;4.

Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, ProvinsiKalimantan Timur ;4.5. Bawa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini masuk didalam ~ wilayah KonsesiPertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama( Tergugat ) sesuai dengan ; Work Agreement For CoalMining Enterprises Between The Government Of TheRepublic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal20 November 1997 ;4.6.

Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur ;Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkaraini juga masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan batubara atas nama Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) sesuaidengan ; Work Agreement For Coal Mining EnterprisesBetween The Government Of The Republic Indonesia And PT.Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997 ;Bahwa Tergugat tidak perneh melakukan perbuatanmelawan hukum ( Onrechtmatig daad ) yang merugikanPenggugat.

TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE
Tergugat:
Muhamad Fahrur Rozi

Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance selanjutnya disebut True Finance
Tergugat:
Bambang Kusnadi

BARINTO EKATAMA

Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur;3.6.

Bharinto Ekatama,tanpa seizin dari Pemberi Kuasa tersebut diatas , berdasarkanargumentasi hukum sebagai berikut :4.1.

Bharinto Ekatama ( Tergugat ), dimanaPenggugat secara untunguntungan ( Spekuatief ) melakukan haltersebut dengan berharap untuk mendapatkan pembayaran gantirugi/tali asin atas lahan yang dimaksud dari pihak Perusahaan PT.Bharinto Ekatama ( Tergugat ) ;4.2.

Bharinto Ekatama ( Tergugat ) secara sah menurut hukumberdasarkan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between TheGovernment Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama,tertanggal 20 November 1997 ;4.9.

Bharinto Ekatama ( Tergugat ) Sesuai dengan ;Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The GovernmentOf The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20November 1997;7.4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ALEX HARIJANTO Direktur Utama PT KARYA GUNA EKATAMA tersebut;

ALEX HARIJANTO Direktur Utama PT KARYA GUNA EKATAMA VS 1. M. JUPRI alias MUHKAMMAD JUPRI, DKK

delapan belas)tahun sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun dan Para Penggugat/ParaTerlawan telah diskorsing oleh Pelawan/Pemohon Kasasi dari tahun 2014sampai dengan adanya putusan pengadilan hubungan industrial yangberkekuatan hukum tetap; Bahwa lagi pula formulasi gugatan perlawanan yang diajukan olehPelawan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil karena dalamgugatan perlawanannya yang menjadi pihak Pelawan adalah AlexHarijanto selaku pribadi dalam kedudukannya sebagai Direktur PT KaryaGuna Ekatama

Jupri, dkk sebagaiPara Penggugat melawan PT Karya Guna Ekatama sebagai Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi ALEX HARIJANTO Direktur Utama PT KARYA GUNAEKATAMA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ALEX HARIJANTODirektur Utama PT KARYA GUNA EKATAMA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr.

BARINTO EKATAMA

Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dansebagian kecil tumpang tindih dengan lokasi tanah yang diakui oleh sdr.Rusahan dimana untuk sebagian kecil yang tupang tindih tersebut pihakTergugat (PT. Bharinto Ekatama) sudah membayar tali asin kepada Sdr.Rusahan;Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pihak PT.

Bharinto Ekatama diKabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, namun masihberada di dalam areal Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT.Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan ; Work Agreement For CoalMining Enterprises Between The Government Of The RepublicIndonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997 danmasih termasuk didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPHHK) atas nama PT.

Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, ProvinsiKalimantan Timur ;4.8.Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara initernyata masuk didalam Wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atasnama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) secara sah menurut hukumberdasarkan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises BetweenThe Government Of The Republic Indonesia And PT.

Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan ;Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The GovernmentOf Republic Indonesia And PT.

Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan ; WorkAgreement Fo Coal Mining Enterprises Of The Republic Indoneaia AndPT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997, dan sebagianbesar beradaberada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)atas nama PT.

TRIKARSA EKATAMA/ PEMILIK HOTEL D'BATOE BANDUNG;

TRIKARSA EKATAMA/ PEMILIK HOTELD'BATOE BANDUNG, beralamat di Jl.

TRI KARSA EKATAMA (DBATOEBOUTIQUE HOTEL) sebagai TERGUGAT dalam Putusan tersebutpihak Tergugat CV. TRI KARSA EKATAMA (D'BATOE BOUTIQUEHOTEL) telah menyatakan KASASI dalam Akta Pernyataan Kasasitertanggal 21 Juni 2013 dengan No : 22/Kas/G/2013/PHI/PN.

TRI KARSA EKATAMA (D'BATOE BOUTIQUE HOTEL)sebagai Tergugat, dan atas Putusan tersebut Tergugat (CV.

TRIKARSA EKATAMA (D'BATOE BOUTIQUE HOTEL);35Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T1 (B) lembarpertama yaitu, surat berupa Akta Pernyataan Permohonan Kasasitertanggal 21 Juni 2013 dari Tergugat terhadap Putusan PerkaraRegister No. 19/G/2013/PHI/PN.Bdg, ditemukan fakta bahwa TeddySetiawan adalah Direktur CV. TRI KARSA EKATAMA (D'BATOEBOUTIQUE HOTEL);Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta Teddy Setiawanadalah Direktur CV.

TRI KARSA EKATAMA (D'BATOE BOUTIQUE HOTEL)sedangkan para Penggugat didalam perkara a quo menggugat TeddySetiawan selaku Direktur CV.

BARINTO EKATAMA

Bharinto Ekatama diKabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, namun masihberada di dalam areal Konsesi Pertambangan Batubara atas namaPT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan; Work AgreementFor Coal Mining Enterprises Between The Government Of TheRepublic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20November 1997 dan masih termasuk didalam areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atas nama PT.

Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur;5.8. Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkaraini ternyata masuk didalam Wilayah Konsesi PertambanganBatubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) secara sahmenurut hukum berdasarkan; Work Agreement For Coal MiningEnterprises Between The Government Of The Republic IndonesiaAnd PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997;5.9.

Bharinto Ekatama(Tergugat) sesuai dengan; Work Agreement Fo Coal MiningEnterprises Of The Republic Indoneaia And PT. Bharinto Ekatama,tanggal 20 November 1997, dan sebagian besar berada beradadiluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT.Bharnto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/MenhutlI/2010tanggal 4 November 2010 Tentang: Izin Pinjam Pakai KawasanHutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atasnama PT.

Bharinto Ekatama(Tergugat) sesuai dengan; Work Agreement For Coal MiningEnterprises Between The Government Of The Repbulic IndonesiaAnd PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, danletaknya seluruhnya berada didalam Izin Pinjam Pakai KawasanHutan (IPPKH) atas nama PT.

Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai BaratPropinsiKalimantan Timur;5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik = IndonesiaNomorSkK.946/Menhut!

Memerintahkan barang bukti berupa : ~ 1 (satu) Unit kendaraan Dump truk warna kuning nomor Polisi L-9174-UF dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi SUMARIONO, sedangkan aluminium batangan dan scrop alumunium sebanyak kurang lebih 3 ton dikembalikan ke PT INDOBATAN EKATAMA ; 6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa setelah selesai mengambil alumuniumalumunium batangan dan scropalumunium PT INDOBATAN EKATAMA. Lalu terdakwa 1, terdakwa II dan terdakwaIi, keluar dari kantor PT INDOBATAN EKATAMA..

Lalu terdakwa 1, terdakwa II dan terdakwa III, keluar dari kantor PTINDOBATAN EKATAMA..

Bahwa setelah selesai mengambil alumuniumalumunium batangandan scrop alumunium PT INDOBATAN EKATAMA. Lalu terdakwa 1, terdakwa II danterdakwa III, keluar dari kantor PT INDOBATAN EKATAMA..

Pembanding/Penggugat : GENEY Diwakili Oleh : ROSADI, S.H
Terbanding/Tergugat I : PT.BHARINTO EKATAMA
Terbanding/Tergugat II : KANCILIUS

BHARINTO EKATAMA (BEk), beralamat di Pondok Indah Office Tower III,3rd floor Jl. Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav.VTA Jakarta12310, Indoneisa Cq.

Bharinto Ekatama,tanggal 20 November 1997 ;1.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomorSK.621/MenhutII/2010 tanggal 4 November 2010 tentang : IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan SaranaPenunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( Limaratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar pada KawasanHutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, ProvinsiKalimantan Timur ;1.3.

Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, ProvinsiKalimantan Timur ;1.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomorSK.946/MenhutII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang : IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi ProduksiBatubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan ProduksiTerbatas seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan limaHalaman 14 dari 43 halaman putusan nomor : 159/PDT/2017/PT.SMRpuluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT.

Bharinto Ekatama diKabupaten KutaiBarat, Provinsi Kalimantan Timur ;1.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor :SK.946/MenhutII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang : Peta IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi ProduksiBatubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan ProduksiTerbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur ;Bahwa Penggugat seharusnya menarik pihak PT.

Bharinto Ekatama, tanggal 20 November1997 ;7.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomorSK.621/MenhutII/2010 tanggal 4 November 2010;Halaman 17 dari 43 halaman putusan nomor : 159/PDT/2017/PT.SMR10.7.3.

BARINTO EKATAMA

Bharinto Ekatama diKabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pihak PT.

Bharinto Ekatama diKabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, namun masihberada di dalam areal Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT.Bharinto Ekatama ( Tergugat ) sesuai dengan ; Work Agreement ForCoal Mining Enterprises Between The Government Of The RepublicIndonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997 danmasih termasuk didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPHHK ) atas nama PT. Timber Dana ;4.

Bharinto Ekatama di Kabupaten KutalBarat, Provinsi Kalimantan Timur ;4.8. Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara initernyata masuk didalam Wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atasnama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ) secara sah menurut hukumberdasarkan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between TheGovernment Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama,tertanggal 20 November 1997 ;4.9.

Bharinto Ekatama diKabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara inibelum dikerjakan oleh PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat );Bahwa oleh karena lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini belum dikerjakan oleh PT.

Bharinto Ekatama diKabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;7.2.

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap yang diajukan oleh Pemohon PKPU selaku Kreditor terhadap Termohon PKPU/PT Karya Guna Ekatama, berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Bintoro, Desa Wonokoyo, Kecamatan Keji, Kabupaten Pasurusan selaku Debitor telah berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU/PT Karya Guna Ekatama, berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Bintoro,

Pondok Gede Bekasi, Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan PT Karya Guna Ekatama;

masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Pasamansaksi YUDA EKATAMA Pgl YUDA lihat kayukayu yang ada di hutantersebut sudah banyak yang ditebang dan telah di tumpuk. Pada saat saksiYUDA EKATAMA Pgl YUDA sampai di tempat penumpukan kayu denganmenggunakan BULLDOZER KOMATSU D85ESS2 yang saksi YUDAEKATAMA Pgl YUDA operatori, kegiatan penebangan kayu masihberlangsung, dan saksi YUDA EKATAMA Pgl YUDA dapat mendengar suaramesin Shinso dari tempat saksi YUDA EKATAMA Pgl YUDA memarkirBulldozer tersebut.

Kemudian saksi YUDA EKATAMA Pgl YUDA melaporkanseluruh kegiatan saksi YUDA EKATAMA Pgl YUDA kepada DAVIDLISANJAYA Pgl DAVID sebagai pemilik alat;Bahwa saksi YUDA EKATAMA Pgl YUDA juga melihat ada alat berat lainyang di gunakan yakni 1 (satu) unit excavator merk Sumitomo SH 210 warnakuning dengan bucket kepiting dengan kegunaan dari excavator denganbucket kepiting adalah untuk mengangkat,menumpuk dan memuat suatubarang yang sifatnya berat. dan Tujuan di buka jalan di dalam lokasi hutansekarang pada

awalnya yang saksi YUDA EKATAMA Pgl YUDA ketahui darisaksi DAVID LISANJAYA Pgl DAVID orang yang mempekerjakan saksiYUDA EKATAMA Pgl YUDA adalah untuk Steking (Pembersihan lahan),Land Clearing (Pembersihan tanah) dan Towinch Kayu (Pemindahan kayukayu) atau kegiatan perkebunan, namun setelah saksi YUDA EKATAMA PglYUDA berada di lokasi dan melihat adanya tumpukan kayu dan masihadanya kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan Simanonen saksiYUDA EKATAMA Pgl YUDA berkesimpulan kegiatan membuka jalantersebut

Pasamansaksi YUDA EKATAMA Pgl YUDA lihat kayukayu yang ada di hutantersebut sadah banyak yang ditebang dan telah di tumpuk. Pada saat saksiYUDA EKATAMA Pgl YUDA sampai di tempat penumpukan kayu denganmenggunakan BULLDOZER KOMATSU D85ESS2 yang saksi YUDAEKATAMA Pgl YUDA operatori, kegiatan penebangan kayu masihberlangsung, dan saksi YUDA EKATAMA Pgl YUDA dapat mendengar suaramesin Shinso dari tempat saksi YUDA EKATAMA Pgl YUDA memarkirBulldozer tersebut.

Pada saat saksiYUDA EKATAMA Pgl YUDA sampai di tempat penumpukan kayudengan menggunakan BULLDOZER KOMATSU D85ESS2 yang saksiYUDA EKATAMA Pgl YUDA operatori, kegiatan penebangan kayumasih berlangsung, dan saksi YUDA EKATAMA Pgl YUDA dapatmendengar suara mesin Shinso dari tempat saksi YUDA EKATAMA PglYUDA memarkir Bulldozer tersebut.

BARINTO EKATAMA

Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa letak tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugatdalam perkara perdata nomor : 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw., sekarang iniadalah berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atasnama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ), baik Keputusan Menter!

Bharinto Ekatama di Kabupaten KutaiBarat, Provinsi Kalimantan Timur, namun masih berada didalamareal Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. BharintoEkatama sesuai dengan Work Agreement For Coal MiningEnterprises Between The Government Of The RepublicIndonesia And PT. Bharinto Ekatama dan masih termasukdidalam areal Hak Penguasaan Hutan ( HPH ) atas nama PT.Timber Dana;4.

Bharinto Ekatama DiKabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa pihak Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) tidak dapatmelakukan kegiatan penambangan batubara diluar Izin PinjamPakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atas nama PT. BharintoEkatama yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RepublikHalaman 42 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMRIndonesia sesuai dengan Peraturan PerundangUdangan yangberaku;5.5.

Bharinto Ekatama( Tergugat ) sesuai dengan Work Agreement For Coal MiningEnterprises Between The Government Of The RepublicIndonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November1997, namun demikian letaknya masih berada diluar Izin PinjamPakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atas nama PT.

BARINTO EKATAMA tanpa menggugat Pemerintah RepublikIndonesia cq Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia danKementerian Kehutanan Republik Indonesia serta PT.

CIPTA ADILINES RESTU EKATAMA (PT.

Cipta Adilines Restu Ekatama (PT. CARE) sebagaiDirektur Utama;Bahwa hubungan antara PT. CIPTA ADILINES RESTU EKATAMA (PT.CARE)dengan PT.BINAKARINDO YACOAGUNG adalah PT. BINA KARINDOYACOAGUNG memakai jasa dari perusahaan tempat saksi bekerja;Bahwa PT.

CIPTA ADILINES RESTU EKATAMA (PT.CARE) bergerakdibidang ekspedisi;Bahwa selama ini jika saksi mengajukan penawaran harga kePT.BINAKARINDO YACOAGUNG saksi hanya berhubungan denganTerdakwa;Bahwa sehubungan dengan sukses fee yang diterima oleh Terdakwa dari PT.CIPTA ADILINES RESTU EKATAMA (PT.CARE), karena dari setiappenawaran harga yang diajukan perusahaan saksi ke PT.

Cipta Adilines Restu Ekatama (PT.CARE)dan kepada saksi LILIS SURYANI sebagai Direktur Utama PT. Dafela XenaAntarnusa (PT. DXA) supaya ikut tender untuk jasa ekspedisi/pengiriman barang,kemudian PT. Cipta Adilines Restu Ekatama (PT.CARE) dan PT. Dafela XenaAntarnusa (PT. DXA) mengajukan proposal sesuai dengan standart operatingprocedur (SOP) pada PT. BINA KARINDO YACOAGUNG (PT.BKY). Terdakwameminta biaya transport agar ditambah kepada PT. Cipta Adilines Restu Ekatama(PT.CARE) dan PT.

Cipta Adilines Restu Ekatama(PT.CARE) dan PT. Dafela Xena Antarnusa (PT.

Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance disingkat True Finance dahulu bernama PT. Trihamas Finance
Tergugat:
JAMALUDIN

DWI MITRA EKATAMA MANDIRI;

Penggugat:
Lembaga Adat Kampung Suakong
Tergugat:
1.PT.Bharinto Ekatama
2.KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL C.Q DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
3.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
2.PT. TIMBERDANA

Bharito Ekatama;Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada PT. Bharito Ekatama;Bahwa pada saat Saksi membuka ladang, pohon Saksi tebang;Bahwa selain PT. Bharito Ekatama, Saksi tidak mengetahui perusahaanlain yang masuk di daerah Sungai Biangan;Bahwa di Kampung Penarong ada PT.

Bharito Ekatama adalah perusahaan batubara;Bahwa Saksi tidak ingat berapa luasan area kerja PT. Bharito Ekatama,dimana PT. Bharito Ekatama mulai pinjam pakai pada Tahun 2010;Bahwa Dinas Kehutanan yang menguasai hutan di Indonesia;Bahwa tanah di kampung Suakong dulunya adalah hutan;Bahwa ada PT. Timberdana dulu yang memegang izin pengambilankayu;Bahwa PT.

Bharito Ekatama namun tidakdijawab;Bahwa Saksi pernah ke Kantor PT. Bharito Ekatama namun tidakpernah bertemu;Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat berupba Amandemen PerjanjianKarya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara PemerintahRepublik Indonesia dengan PT. Bharinto Ekatama, tanggal 12 April2017 (bukti Tl1) dan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukEksploitasi Bahan Galian Batubara Dan Saran Penunjangnya PadaKawasan Hutan Produksi Terbatas PT.

Bharito Ekatama;Bahwa PT. Bharito Ekatama beroperasi di Suakong, Jelmu SibakPenarong, Dilang Puti;Bahwa PT. Bharito Ekatama merupakan perusahaan batubara;Bahwa PT. Bharito Ekatama memiliki izin pinjam pakai dari Kehutanan;Bahwa ada perusahaan lain yang ambil kayu yaitu PT. Timberdana;Bahwa PT.

Bharito Ekatama dariizin minerba PT. Bharito Ekatama;Bahwa lokasi dekat Sungai Biangan, Kecamatan Bentian;Bahwa Saksi tidak mengetahui patok batas kecamatan;Bahwa Surat Pinjam Pakai dikeluarkan oleh Mentri bernama ZulkifliHasan;Bahwa sebelum PT.

TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE
Tergugat:
1.FITRIAH
2.ARIF RAHMAN HAKIM