Tjk9) Surat menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B06/MENKO/PMK/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014, PerihalOperasi Pasar khusus (OPK) menggunakan cadangan berasPemerintah (CBP).

(Legalisir).8) Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1292/MDAG/SD/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 Hal RencanaPelaksanaan Operasi Pasar Khusus.9) Surat menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan Republik Indonesia Nomor : BO6/MENKO/PMK/XII/2014,tanggal 12 Desember 2014, Perihal Operasi Pasar khusus (OPK)menggunakan cadangan beras Pemerintah (CBP). (Legalisir).Hal.24 dari 44hal. Puts. No. 12/Pid.Sus/TPK/201 7/PT.

(Legalisir).8) Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1292/MDAG/SD/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 Hal RencanaPelaksanaan Operasi Pasar Khusus.9) Surat menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan Republik Indonesia Nomor : BO6/MENKO/PMK/XII/2014,tanggal 12 Desember 2014, Perihal Operasi Pasar khusus (OPK)menggunakan cadangan beras Pemerintah (CBP).

DCD(inti) DENGAN P3UW Tanggal 30 Desember 1999;65.3 (tiga) lembar fotocopy dokumen UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program PembangunanNasional (PROPENAS) Tahun 20002004;66.Fotokopi legalisir Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSKNomor KEP.01.A/M.

EKUIN/01/2000 tertanggal 20 Januari 2000;67.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menko Ekuin selaku KetuaKKSK Nomor Kep.01.A/M.EKUIN/01/2000 tanggal 20 Januari 2000;68.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menko Ekuin NomorKEP.09/M.EKUIN/UP. 1/03/2000 tanggal 27 Maret 2000;69.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Menko Ekuin selakuKetua KKSK Nomor KEP.12/M.EKUIN/04/2000 tanggal 7 April 2000tentang Prinsip Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham DariBank Beku Kegiatan Usaha Kepada Pemerintah Yang TimbulSebagai

Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP20/M.EKUIN/04/2000 tertanggal 27 April 2000;71.2 Nota Dinas BPPN Nomor ND32/BPPN/0201 tanggal 26Februari 2001;71.3. Executive Summary PT.

DCD;71.4 Keputusan KKSK Nomor KEP.02/K.KKSK/03/2001tertanggal 29 Maret 2001;71.5 Agenda Verbal: Ver6/AMC/BPPN/0104 tanggal 19Januari 2004;71.6 Memo Nomor Mem1172/MS/AMK/BPPN/1203 tertanggal3 Desember 2003;71.7 Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/02/2004tertanggal 13 Februari 2004;71.8 Daftar Aset BPPN dalam rangka serah terima keDepartemen Keuangan RI, tanggal 27 Februari 2004;71.9 Berita Acara Serah Terima tanggal 30 April 2004;1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menko Ekuin selaku KetuaKKSK Nomor

Dipasena Citra Darmajadengan Deputy Menko Perekonomian/Sekretaris KKSK di KantorBappenas, tanggal 17 Oktober 2000 dan dengan BPPN tanggal 18Oktober 2000; DATE: 17 Oktober 2000;1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu)lembar RESUME HASIL PERTEMUAN PETANI PLASMADIPASENA P3UW DENGAN KANTOR MENKOPEREKONOMIAN/SKRETARIAT KKSK TANGGAL 17 OKTOBER2000 beserta 4 (empat) lembar lampirannya;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH RAPATDENGAN GROUP GADJAH TUNGGAL, Tanggal

BandungNo. 04/D Medan kepada Menko Kesra G. Sitoli ;1 (satu) lembar BON/Surat Pengantar/Faktur Nomor : 004043 tanggal 29 Maret2007 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Bakornas Jakarta d/p Bpk. B.ZILIWU ;1 (satu) lembar konsep surat perihal penawaran dari UD. IRON KUBOTAMEDAN tanggal 05 Maret 2007 dengan tercantum asli coretan tuliasan tanganSsdr.

Kabupaten Nias).24.1 (satu) lembar Tulisan tangan rekap pemberian dana kepada staf diMenkokesra dan Bakornas.25.1 (satu) lembar Catatan pembelian dengan Total pembelian Rp38.000.000, (tiga puluh delapan juta rupiah).26.1 (satu) lembar Buku BlocNotes warna Krem produksi Karya Indah Abadi(Blanco No 21).27.12 (dua belas) lembar BON Pengantar Barang dari PANCA JAYA Jl.Bandung No. 04/D Medan kepada Menko Kesra G.

(tiga puluh delapan juta rupiah).26.1 (Satu) lembar Buku BlocNotes warna Krem produksi Karya IndahAbadi (Blanco No. 21).27.12 (dua belas) lembar BON Pengantar Barang dari PANCA JAYA Jl.Bandung No. 04/D Medan kepada Menko Kesra G. Sitoli.28.1 (satu) lembar BON/Surat Pengantar/ Faktur nomor 004043 tanggal29 Maret 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek BakornasJakarta d/p Bpk. B. ZILIWU.29.1 (satu) lembar Konsep surat perihal penawaran dari UD.

Kabupaten Nias).24.1 (satu) lembar Tulisan tangan rekap pemberian dana kepada staf diMenkokesra dan Bakornas.25.1 (satu) lembar Catatan pembelian dengan Total pembelian Rp38.000.000, (tiga puluh delapan juta rupiah).26.1 (satu) lembar Buku BlocNotes warna Krem produksi Karya IndahAbadi (Blanco No. 21).27.12 (dua belas) lembar BON Pengantar Barang dari PANCA JAYA Jl.Bandung No. 04/D Medan kepada Menko Kesra G.

MATHIUS NELLOHmenjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Nomor:31/KEP/MENKO/KESRA/XI1/2006 tanggal 14 Desember 2006tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen/ PemegangUang Muka Anggaran dan ISNA MUSTAFA, S. Sos. PemegangUang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun2006; Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007, Drs.

MATHIUS NELLOHmenjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Nomor:31/KEP/MENKO/KESRA/XI1/2006 tanggal 14 Desember 2006tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen/ PemegangUang Muka Anggaran dan ISNA MUSTAFA, S. Sos. PemegangUang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun2006;Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007, Drs.

Kepala Biro Perencanaan dan KLN pada Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B.735/UND/Ro.Ren/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;

;

Uanini Multika Sejahtera;Bahwa pekerjaan Pembagunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 m pada dinas SosialKabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 sumber dananya berasal dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan dana dari Menko Kesra, denganpagu dana Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) sedangkan untuk nilai kontraknyadibagi menjadi 3 paket yaitu paket I dikerjakan oleh PT. Dua Sekawan saksi tidakhafal berapa nilai kontraknya, Paket KeII dikerjakan oleh PT.

Kepala SubBagian Perbendaharaan berdasarkanSurat Penugasan Bupati TTU Nomor821/826/2007tanggal 25 Oktober 2007;Bahwa pada TA. 2008, Menko Kesra RI ada memberikan/mengucurkan danasebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) untuk keperluan pembangunanrumah korban bencana alam sebanyak 333 unit;e Bahwa dana hibah sebesar Rp5.000.000.000, tersebut masuk atauditransfer ke rekening Kas Daerah TTU, akan tetapi saksi sudah tidakingat lagi kapan dana tersebut masuk ke rekening kas daerah.

TTU sebagai pimpinan di Dinas Sosial tempat saksi melaksanakantugas;Bahwa menurut dana yang diberikan oleh Menko Kesra tersebutmerupakan dana yang bersifat Hibah yang mana dana Hibah tersebutmenurut saya dana tersebut diberikan kepada masyarakat secara CumaCuma dan tidak dikembalikan (tidak bersifat simpan pinjam).

TTU kepada Menko Kesra kemudiandari Bupati TTU membuat MOU dengan Menko Kesra selanjutnya baruPtsn Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN Kpg Hal. 109dana tersebut dicairkan dari Proposal yang diajukan yang hanya disetujuisebesar Rp5.000.000.000, saja;Bahwa sesuai dengan Proposal yang diajukan oleh Dinas Sosial Kab.TTU dana yang dimintakan tersebut sebesar Rp15.000.000.000, untuk1000 unit rumah namun yang disetujui hanya sebesar Rp5.000.000.000,untuk 333 KK / rumah;Bahwa dalam pelaksanaannya dari Proposal yang

TTU yang mana tujuan dana tersebutdicairkan supaya dana Hibah dari Menko Kesra tersebut tidak hanguspada tahun anggaran 2008 yang mana pekerjaan belum selesaidilaksanakan 100% sampai pada tahun anggaran 2008. Sehingga diambiltindakan pengamanan dengan menyimpan dana 45% yang berupa ceksebanyak 3 lembar tersebut disimpan di Kas Dinas Sosial Kab.

Rafiudin dengan rangkaianperistiwa sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pedoman Umum PNPM Mandiri, mulai tahun 2007Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Indonesia (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM MandiriPedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri wilayah khusus dandesa tertinggal dimana dasar hukum yag melandasi pelaksanaan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah : e Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor :25/KEP/MENKO

terdakwadengan rangkaian peristiwa sebagai berikut Bahwa berdasarkan Pedoman Umum PNPM Mandiri, mulai tahun 2007Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Indonesia (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM MandiriPedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri wilayah khusus dandesa tertinggal dimana dasar hukum yag melandasi pelaksanaan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah : e Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor :25/KEP/MENKO

terdakwa dengan rangkaianperistiwa sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pedoman Umum PNPM Mandiri, mulai tahun 2007Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Indonesia (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM MandiriPedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri wilayah khusus dandesa tertinggal dimana dasar hukum yag melandasi pelaksanaan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah : e Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor :25/KEP/MENKO

Bahwa sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dariProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMPd), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerkotaan (PNPMMPk) dan Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri wilayah khusus dan desa tertinggal, berdasarkan Surat KeputusanMenteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor :25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007, tanggal 30 Juli 2007 tentang PedomanUmum Program

kami telah sewajarnya Majelis HakimMahkamah Agung mengabulkan permohonan Tergugat/Pemohon Kasasi;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti harus dibatalkan karena BAPEK mengambil keputusantelah melampaui tenggang waktu yang ditentukan yakni 6 bulan seperti diatur dalamPasal 9 Keputusan Menko

Ketua Menko Polkam RI, PerihalPermohonan Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONT KOMUNITASINDONESIA SATU (FKI 1), No. 122/FKI1/06/2015, tertanggal 09 Juli2015, tujuan Kepada Bapak. Bupati Kabupaten Asahan, Perihal:Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. Jukkit Manurung;Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 623/Pdt/2019/PT MDN10) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia,menyampaikan tanggapannya melalui surat NomorB.149/Menko/Kesra/VII/ 2014 tanggal 25 Juli 2014 perinal PenegasanBatas Daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara denganKabupaten Musi Banyuasin (BUKTI T8) yang pada intinyamenyampaikan penegasan batas daerah yang hanya mempedomaniPeta DOB Muratara akan menyebabkan konflik horizontal dan padaprinsipnya mendukung Menteri Dalam Negeri melakukan penyelesaiansecara adil dan mendasarkan pada

MusiBanyuasin dengan Masyarakat Adat Rawas yang dianggap sebagaipendatang.Oleh karena itu, terkait dengan adanya kecenderungan konflik dalamwilayah batas tersebut, dan beberapa laporan anggota masyarakatdiantaranya kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia menyampaikan tanggapannya melalui surat NomorHM.310/392/DPD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Rekomendasi(BUKTI T10), Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatRepublik Indonesia, menyampaikan tanggapannya melalui suratNomor B.149/Menko

Musi Banyuasin(Bukti T6);Fotokopi Surat Irman Gusman selaku Ketua DPD RI menyampaikantanggapannya melalui surat Nomor HM.310/392/DPD/VII/2014 tanggal 24Juli 2014 perihal Rekomendasi (Bukti T7);Fotokopi Surat Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, menyampaikantanggapannya melalui surat Nomor B.149/Menko/Kesra/VII/2014 tanggal 25Juli 2014 perihal Penegasan batas daerah antara Kabupaten Musi RawasUtara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti T8);Fotokopi Surat Deputi Menteri Sekretaris Negara memberikan

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengancaracara sebagai berikut :e Bahwa pada Tahun 2010 berdasarkan INPRES No. 7 tahun 2009 tentang KebijakanPerberasan Nasional, Pemerintah mengadakan Program Raskin (Beras Miskin)melaluiKementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Republik IndonesiaHal 9 dari 130 Put NO. 60/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.SbyCq.

Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan PerumahanRakyat yang bersumber dari APBN Tahun 2010, dengan menetapkan Pagu RaskinProvinsi seIndonesia termasuk Propinsi Jawa Timur;Bahwa dari alokasi pagu Raskin Propinsi Jawa Timur selanjutnya Bupati Bojonegoromelalui Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 19 Juli 2010menerbitkan Surat Nomor : 511.1/1971/412.32/2010 perihal Penyesuaian Pagu AlokasiRaskin di Bojonegoro tahun 2010, diantaranya untuk Desa Ngujo Kecamatan

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracarasebagai berikut :Bahwa pada Tahun 2010 berdasarkan INPRES No. 7 tahun 2009 tentang KebijakanPerberasan Nasional, Pemerintah mengadakan Program Raskin (Beras Miskin)melaluiKementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Republik IndonesiaCq.

sebesarRp.76.756.744,35 (tujuh puluh enam juta tujuhratus lima lima puluh enam ribu tujuh ratusempat puluh empat rupiah tiga puluh lima sen)dengan rincian lebih jelasnya bisa dilihat padaLHA dengan Nomor Surat Pengantar Nomor:SR 1648/PW13/ 5/2013 tanggal 4 Desember2014;Bahwa dana yang digunakan untuk programraskin 2010 tersebut termasuk keuangan Negarakarena nilai subsidi yang dibayarkan olehPemerintah melalui Menteri Keuangan kepadaPerum Bulog sumber dananya dari APBN yangtercantum dalam DIPA MENKO

("MenKo Perekonomian") (in casu, Tergugat XIll),menghasilkan KEPUTUSAN yang menyatakan :1. Pemerintah memutuskan Assignee Penerima Hak untuk 20% saham yangdialokasikan bagi Pemerintah Pusat kepada PT Tambang Batubara BukitAsam (Persero) dan untuk 31% saham yang dialokasikan bagi PemerintahDaerah Kaltim kepada Perusda Melati Bhakti Satya dan PerusdaPertambangan dan Energi Kutai Timur ;2.

Selanjutnya tahap penerimaan/kesanggupan (acceptance) dan penyelesaianpembayaran (completion) akan dilaksanakan lebih melalui perundingan olehpara Assignee secara langsung dengan PT KPC dengan prinsip), (business tobusiness) dan berpedoman pada ketentuan PKP2B.Vide, Bukti P32 : Notulen Rapat Koordinasi Terbatas Antar Menteri,Pembahasan Penyelesaian Masalah Divestasi 51% Saham PT KPC, tanggal 31Oktober 2002, di Kantor Menko Bidang Perekonomian berikut Siaran PersKementerian Koordinator perekonomian

Melaksanakan sendiri atau menunjuk pihak lain melaksanakan coal operation ;Vide, Bukti P33 : Laporan Kemajuan Proses Divestasi 51% saham PT KaltimPrima Coal, 21 April 12 Juni 2003, Bagian Rencana Tindak dan BagianKeputusan RATAS Bidang Perekonomian yang Diperlukan) ;Dorojatun Kuntjorojaktii MenKo Perekonomian (in casu, Tergugat XIII) danPurnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM (in casu, Tergugat X) sebagai pihakpihakyang berwenang sekaligus berkewajiban memastikan dan mengawasipelaksanaan Kewajiban Divestasi

Sangatta Holdings Limited(in casu Tergugat V) dan Kalimantan Coal Limited (in casu, Tergugat VII yangternyata baru didirikan di Mauritius, pada tanggal 16 April 2003), yang masingmasing memiliki 50% saham KPC ;Vide, Bukti P34 : pengumuman Tentang Transaksi Material Atas Pembelian100% (Seratus persen) SahamSaham Dalam MasingMasing SangattaHoldings Limited dan Kalimantan Coal Limited, dilakukan PT Bumi ResourcesTbk., tanggal 1 September 2003 ("pengumuman"), Bagian Pendahuluan ;Dorojatun Kuntjorojakti, MenKo

Sani oleh beliaudisuruh Ajudannya untuk menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kepri Bapak Cecep Mulyanaatas bantuan beliaulah saya dapat berobat ke Jakarta.Untuk hidup di Jakarta selama kurang lebih 1,5 tahun (satu setengah tahun) dibantuoleh Budha Suci, Indosiar, Menteri Sosial Pertamina Jakarta DPRD RI Kepri seperti ZulbahriHardi Hoot, Baznas, Menko Kesra RI, Dr. Abdullah Antaria, Mph Phd Asisten Deputi UrusanPenguatan Pelayanan Kesehatan No.

Negeri Arga Makmur, ia Terdakwasecara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu' korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perobuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikutBerdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.3281/KPTS/ M/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Desa SasaranPKPS BBM bidang Infrastruktur Pedesaan, dan Surat KeputusanMenteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B178/MENKO

No. 1181 K/Pid.Sus/2010dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikutBerdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.3281/KPTS/ M/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Desa SasaranPKPS BBM bidang Infrastruktur Pedesaan, dan Surat KeputusanMenteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B178/MENKO/KESRA/VII1/2005 tanggal 1 Agustus 2005 tentangAlokasi Dana sebesar Rp. 250.000.000, Desa Karya BahktiKecamatan Putri

Kepala Biro Perencanaan dan KLN pada Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B.735/UND/Ro.Ren/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;

62/KEP/KPA/KMK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat;

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16/MOU/SET/MENKO/KESRA/VIII/2013 Nomor 556.9/234/VIII/ BUDPAR/2013 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013;

Pembayaran Nomo 00073-10/SPP/MENKO-KESRA/ 10/2013 tanggal 02 Oktober 2013;

Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara (KabupatenKotabaru. tersebut sebesar Rp. 4.317.000.000, ( empatmilyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah) ;Bahwa atas permohonan Bupati Kotabaru. kepada MenteriKoordinator Kesejahteraan Republik Indonesia (MENKO KESRARl) selaku Ketua Harian BAKORNAS PB tersebut, diadakanrapat di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DepartemenKelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang antaralain dihadiri oleh Staf Program mewakili Kepala DinasPerikanan dan Kelautan Tingkat Provinsi

halamanPutusan Nomor 42/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.18Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatanyang isinya antara lain memohon bantuan dana penanganantanggap darurat dan pasca bencana antara lain untukbencana kebakaran di Desa Rampa Lama dan KelurahanKotabaru = Hulu) Kecamatan Pulau Laut Utara KabupatenKotabaru. tersebut sebesar Rp. 4.317.000.000, ( empatmilyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah).Bahwa atas permohonan Bupati Kotabaru. kepada MenteriKoordinator Kesejahteraan Republik Indonesia (MENKO

Kepala Biro Perencanaan dan KLN pada Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B.735/UND/Ro.Ren/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;

;

DCD(inti) DENGAN P3UW Tanggal 30 Desember 1999;65.3 (tiga) lembar fotocopy dokumen UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program PembangunanNasional (PROPENAS) Tahun 20002004;66.Fotokopi legalisir Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSKNomor KEP.01.A/M.

EKUIN/01/2000 tertanggal 20 Januari 2000;67.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menko Ekuin selaku KetuaKKSK Nomor Kep.01.A/M.EKUIN/01/2000 tanggal 20 Januari 2000;68.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menko Ekuin NomorKEP.09/M.EKUIN/UP.1/03/2000 tanggal 27 Maret 2000;69.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Menko Ekuin selakuKetua KKSK Nomor KEP.12/M.EKUIN/04/2000 tanggal 7 April 2000tentang Prinsip Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham DariHalaman 61 dari 225 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTpk

habs72.73.74.75.Bank Beku Kegiatan Usaha Kepada Pemerintah Yang TimbulSebagai Akibat Pembekuan Usaha Bank;5 (lima) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri NegaraKoordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri selaku KetuaKomite Kebijakan Sektor Keuangan, NomorKEP.20/M.EKUIN/04/2000 tentang Kebijakan PenyehatanPerbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan BerdasarkanHasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 27 April2000;1 (Satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:71.1 Keputusan Menko

DCD;71.4 Keputusan KKSK Nomor KEP.02/K.KKSK/03/2001tertanggal 29 Maret 2001;71.5 Agenda Verbal: Ver6/AMC/BPPN/0104 tanggal 19Januari 2004;71.6 Memo Nomor Mem1172/MS/AMK/BPPN/1203 tertanggal3 Desember 2003;71.7 Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/02/2004tertanggal 13 Februari 2004;71.8 Daftar Aset BPPN dalam rangka serah terima keDepartemen Keuangan RI, tanggal 27 Februari 2004;71.9 Berita Acara Serah Terima tanggal 30 April 2004;1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Menko Ekuin selaku KetuaKKSK Nomor

Dipasena Citra Darmajadengan Deputy Menko Perekonomian/Sekretaris KKSK di KantorBappenas, tanggal 17 Oktober 2000 dan dengan BPPN tanggal18 Oktober 2000; DATE: 17 Oktober 2000;153. 1 (Satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1(satu) lembar RESUME HASIL PERTEMUAN PETANI PLASMADIPASENA P3UW DENGAN KANTOR MENKOPEREKONOMIAN/SKRETARIAT KKSK TANGGAL 17 OKTOBER2000 beserta 4 (empat) lembar lampirannya;154. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH RAPATDENGAN GROUP GADJAH TUNGGAL

Hakim menilai paratergugat,yaitu Presiden RI, Ketua DPR, Wapres RI, Menko Kesra,Menko Perekonomian, Menkeu, Menkum HAM, Menkes, Mensos,Menakertrans dan Menhan telah melakukan perbuatan melawanhukum karena lalai tidak membuat Undang Undang BPUJS, sehinggamengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepadaPara Tergugat untuk segera membuat Undang Undang BPSu;Halaman 30 dari 33 hal. Put.