Ditemukan 1099 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refol refri reforma refort refor refoza ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Putus : 25-09-2012 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 597/PDT.G/2012/PN.DPS
Tanggal 25 September 2012 — I GUSTI OEIDYANA, DRS , dkk. melawan I MADE CETIG, dkk.
38 — 36
  • Bahwa tanah sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugatberdasarkan Sertifikat Hak Milik NO. 791/Desa Penatih DanginPuri dan Sertifikat Hak Milik NO. 792/Desa Penatih Dangin Puri,yang sekarang ini sudah menjadi hak milik Tergugat danTergugat Il, Kepemilikan atas tanah tersebut oleh Tergugat dan LEPUD (Almarhum) Kakek dari Tergugat II karena tanah tersebutadalah merupakan tanah tanah kelebihan dari batas maksimumkepemilikan atas tanah menurut Peraturan Land Reform, dan LEPUD (Almarhum) Kakek dari Tergugat
    LEPUD Kakek dari Tergugat II adalahsudah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku(Peraturan Land Reform), dan tidak ada prosedur yang dilanggar,bahwa terhadap tanah tanah yang dinyatakan sebagai tanahtanah yang merupakan kelebihan dapat dimohon olehpenggarap sebagai tanah redistribusi untuk dimiliki.Sehingga demikian maka kepemilikan atas Tanah Sengketa olehTergugat dan Tergugat II berdasarkan Serifikat Hak Milik No.791/Desa Penatih Dangin Puri atas nama Tergugat (I Cetig) dan19Serifikat
    Bahwa tanah sengketa yang dimaksud para Penggugat adalahberdasarkan SHM No. 791 / Desa Penatih Dangin Puri dan SHMNo. 792 / Desa Penatih Dangin Puri sekarang sudah menjadi hakmilik tergugat dan tergugat II.kepemilikan tanah trsebut olehtergugat dan Lepud (kakek tergugat II ) merupakan tanahkelebihan dari batas maximum, kepemilikan tanah menurutperaturan Land Reform, dan Lepud kakek dari tergugat II dapat39memiliki tanah tersebut,berdasarkan surat keputusan GubernurKepala Daerah tingkat Bali No.
    Tergugat , Iladalah tanah leluhur para Penggugat, lergugat III dan Turut Tergugatyang diterbitkan karena perbuatan melwan hukum, tidak ataspersetujuan Para Penggugat, sedangkan Tergugat ,II dan Tergugatlll, membantahnya sebagai milik leluhur para penggugat karenamenurut tergugat I.I dan tergugat III, tanah tersebut adalah tanahyang merupakan kelebihan batas maximum yang diserahkankepada Negara, berdasarkan peraturan Land Reform, yang telahdimohonkan Lepud dan Cetig, sebagai Resdistribusi, sebagaipenggarap
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Umum Penggelapan
Register : 30-06-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 153/Pid.B/2014/PN.Sgr
Tanggal 3 Februari 2015 — IDA BAGUS NYOMAN ADI UDAYANA
88 — 43
  • tersebut;Bahwa semenjak tahun 2010 sampai dengan sekarang terdakwa selakupenggarap atas tanah kakak saksi yang menggantikan orang tuanya yaitu IdaBagus Bajra tidak pernah lagi menyetorkan hasil kebun berupa cengkih dankopi dengan alasan karena ayah terdakwa masih tercatat didalam SK redis;Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah diundang kepala BPN KabupatenBuleleng di kantor Kepala Desa Tigawasa bersama dengan Kepala DesaTigawasa, camat Banjar, terdakwa serta dari BPN Kabupaten Buleleng yaituKasi Land Reform
    dimana dalam pertemuan tersebut dijelaskan oleh KasiLand Reform bahwa sesuai dengan surat penegasan dari BPN Pusat danKanwil BPN Propinsi Bali yang menyatakan bahwa tanah milik kakak saksiyang dikerjakan terdakwa adalah bukan merupakan obyek lanreform;Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.B/2014/PN.SerBahwa saksi mengetahui terdakwa terakhir kali melakukan pemetikan padatanggal 5 dan tanggal 6 Juli 2012, dimana berdasarkan pemberitahuan darianak buah saksi yaitu Nyoman Gama yang mengatakan bahwa
    1972;Bahwa atas keberatan tersebut selanjutnya Dirjen Agraria mengeluarkanSurat Nomor Ba 12/113/12/74 tanggal 31 Desember 1974 yang menyatakanbahwa SK Redis nomor A.18/18/A/Agl//BLL tanggal 29 Maret 1965 ternyatamasih merupakan konsep Surat keputusan (belum ditandatangani) sehinggasalinansalinan SK tersebut yang pernah dikeluarkan oleh TK Il menjadi tidaksyah;Bahwa selanjutnya dilakukan penataan ulang dan pendataan kembaliterhadap tanah mana yang benarbenar kena kelebihan tanah oleh PanitiaLand reform
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Perceraian
Register : 22-03-2010 — Putus : 21-04-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 565/Pdt.G/2010/PA.Mr
Tanggal 21 April 2010 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
13 — 1
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under TheLaw Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View,IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 03-01-2019 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tsm
Tanggal 17 Januari 2019 — Pemohon:
BINA BINTANA DEWI MARTAATMADJA, ST
24 — 6
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 18-05-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Mtr
Tanggal 21 Mei 2021 — Pemohon:
1.Abdul Hadi
2.Mehram, S.Pd
31 — 13
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 25-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 581/Pdt.P/2020/PN Mtr
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
Faisal Burhan
37 — 27
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 25-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 580/Pdt.P/2020/PN Mtr
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
Faisal Burhan
28 — 21
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
129 — 66
  • Hlm. 367).Hal. 16 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.PyaLebih lanjut, Wolf Ladejinsky, ahli landreform yang diundang pemerintahJaman orde lama untuk mengkaji pelaksanaan land reform di Indonesiamenjabarkan bahwa reforma agraria (land reform) adalah sebagai tindakanyang meliputi seluruhnya atau sebagian besar dari unsureunsur sebagalberikut:1. Distribusi tanah kepada kaum tak bertanah serta pengaturanpembiayaan yang layak bagi pembeliaan tanah penyakapan.2.
    (LadejinskyW, Agrarian Reform in Asia, Leiden, 1980.
    Hal. 6 dalam SamunIsmaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013hal. 42).Dalam kesempatan lain Peter Dorneer menambahkan land reform dalamarti sempit menunjuk kepada tindakan untuk membagibagikan tanah bagikepentingan petani, sedangkan dalam arti lebih luas meliputi konsolidasidan registrasi di wilayahwilayah dimana berlaku hakhak dan kekuasantanah yang bersifat tradisional dan mengandung maksud land settlelmentdi atas tanahtanah yang baru.
    Soeprapto, tujuan /and reform di Indonesia untukmembebaskan petani dan rakyat jelata dari bentukbentuk kolonialisme,imperialisme, feodalisme dan kapitalisme yang dijabarkan dalam:1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.2. Larangan kepemilikan tanah secara absente atau guntai.3. Redistribusi tanah.Hal. 17 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Pya31.4. Penebusan dan pengembalian tanah rakyat jelata yang digadaikan.5. Pengaturan bagi hasil pertanian.
    (tanah redis) atau telahdiredistribusikan kepada petanipetani oleh Kantor Panitia Land Reform Tk.Il Lombok Tengah dalam hal ini kepada PENGGUGAT, Bahwasebagaimana kita ketahui bersama sasaran dari kebijakan pemerintahdalam bidang Reforma Agraria (landreform) tersebut adalah petanipetanibukannya sebuah instansi pemerintahan yang bernama PemerintahanDesa.Bahwa selain kebetulan, mungkin tanah obyek sengketa yang merupakantanah redis hasil program Panitia Land reform Daerah TK.
Pengadilan PN CIAMIS Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN CIAMIS Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Cms
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pemohon:
Siti Nurhasanah
26 — 25
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 02-12-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 190/Pdt.P/2019/PN Tsm
Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon:
ATIH
65 — 5
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 30-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 350/Pdt.P/2020/PN Mtr
Tanggal 14 Juli 2020 — Pemohon:
1.MASRAH
2.MISENAH
21 — 9
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Mtr
Tanggal 20 April 2021 — Pemohon:
Maria Magdalena Indra Kusmiati
21 — 14
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 14-07-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Mtr
Tanggal 27 Juli 2021 — Pemohon:
1.H. ABDUL MANAN
2.Hj. WATINI
45 — 36
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 10-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 602/Pdt.P/2020/PN Mtr
Tanggal 21 Desember 2020 — Pemohon:
1.I Nengah Jati
2.Ni Nyoman Murni
92 — 25
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-02-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 36/G/2018/PTUN.SBY.
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
YUSUP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
99 — 57
  • Bahwa, menurut Penggugat melalui Penasehat Hukumnya, dalampenerbitan Sertifikat Hak Milik A Quo terdapat cacat hukum dalamproses atau prosedur dalam penerbitannya, hal ini data yuridis, dimanastatus hukum riwayat tanah dalam sertifikat A quo berdasarkanketerangan dari Zaenab menyatakan bahwa pengajuan sertifikatberdasarkan hak garap tanah negara dimana Zaenab adalahpenggarap dari Redistribusi desa tanah Land Reform Verpondingnomor 502, padahal oleh Zaenab tanah tersebut telah dijual kepadaPenggugat
    Fakta tentangobjek tersebut adalah bekas land reform sejalan dengan dalilJawaban Tergugat (BPN) pada angka 4 huruf b, tanah tersebutmerupakan objek land reform berdasarkan keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33VIII1999tanggal 1 Oktober 1999.2) Bahwa, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah danpemberian ganti kerugian (PP No. 224/1961), pada Pasal 4disebutkan :Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuandiktum
    IV huruf A Undangundang Pokok Agraria beralihkepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untukkepentinganPemerintah, sebagian untuk merekayanglangsungdirugikankarenadihapuskannyahak Swaprajaatas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyatyang membutuhkan, menurut ketentuanketentuan dalamPeraturan ini.Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 4 PP No. 224/1961Putusan Perkara Nomor : 36/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 19 dari 78 Halamantersebut, terhadap objek land reform tidak boleh diperjualbelikan
    ,karena peruntukan objek land reform sebagian untuk kepentinganPemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikankarena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagianuntuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.3) Bahwa, selanjutnya untuk mengetahui siapakah rakyat yangdimaksudkan dalam Pasal 4 tersebut, dapat mengacu padaketentuan Pasal 9 PP No. 224/1961 yang menyebutkan : Untukmendapat pembagian tanah, maka para petani yang di maksudkandalam pasal 8 harus memenunh.... dst.Dengan
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 18-04-2022
Putusan PN JEMBER Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Jmr
Tanggal 14 April 2022 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 19

  • MENGADILI:

    DALAM KONVENSI

    Dalam Eksepsi:

    • Menolak eksepsi eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum buku Pendaftaran Tanah PBK 24 Daftar Petani Penggarap Tanah Negara Objek Land Reform Bekas Hak Erpach Verponding No 414 dan SPPT PBB (Surat
    Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat (Dullalim) adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa seluas kurang lebih 230 M2 (dua ratus tiga puluh meter persegi) dari luasan 418 M2 (empat ratus delapan belas meter persegi) sesuai dalam buku Pendaftaran Tanah PBK 24 Daftar Petani Penggarap Tanah Negara Objek Land Reform Bekas Hak Erpach Verponding No 414 yang terletak di Dusun Pelindu, RT 003 / RW 015, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atas nama Dullalim P.Lastri
Pengadilan PN CIAMIS Perdata
Register : 13-07-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN CIAMIS Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Cms
Tanggal 19 Juli 2018 — Pemohon:
HAMDANI NURKARIM
25 — 8
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.4.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Sbw
Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
DIAH SUSANTI
25 — 10
  • Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbuldibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PN MASAMBA Perdata
Register : 14-04-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 9/Pdt.P/2015/PN Msb
Tanggal 15 April 2015 — PEMOHON
52 — 21
  • Agar ketentuan UndangUndang yang bertuju~an membina perbaikansosial ( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yangtimbul dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKANe Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;e Menetapkan Nama Pemohon yang semula SYARIFUDDIN dirubahmenjadi ARIFIN sebagaimana tertera dalam
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 11-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Sbw
Tanggal 8 Februari 2022 — Pemohon:
Nurul Asmi
48 — 16
  • Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbuldibebankan kepada Pemohon;Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN SbwHal.10 dari 12Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.